Daftar ini tampak seperti capaian pembelajaran atau silabus mata kuliah Fikih/Ushul Fikih. Sebagian besar topiknya memang bersinggungan dengan arsip yang saya pegang (HPT, Fatwa Tarjih, dan metodologi Tarjih Muhammadiyah) — khususnya butir-butir tentang kaidah ushul, ijtihad, maqashid syariah, muamalah/keuangan syariah, munakahat, jinayah, dan isu kontemporer seperti crypto dan fintech.

Namun daftar ini belum memuat pertanyaan yang bisa saya telusuri. Agar jawaban saya berpijak pada naskah yang benar-benar ada di arsip, silakan pilih dulu satu topik atau rumuskan satu pertanyaan konkret, misalnya:

🔹 "Bagaimana Tarjih menetapkan kaidah maslahah dalam ijtihad?"

🔹 "Bagaimana pandangan Tarjih tentang transaksi kripto?"

🔹 "Apa putusan Tarjih tentang talak dan nafkah?"

🔹 "Bagaimana penerapan maqashid syariah pada teknologi modern?"

Sebutkan nomor atau topiknya, dan saya akan menelusuri seluruh naskahnya lintas tahun lalu menyajikan jawaban beserta sitasinya.

⚠️ Catatan: sebagian topik dalam daftar — seperti perbandingan mazhab secara umum, politik Islam (imamah, bai'ah, syura), atau hukum pidana Islam secara luas — mungkin hanya sebagian yang tercakup dalam arsip Tarjih. Bila demikian, saya akan menyampaikan apa adanya bahwa yang tersedia hanyalah sejauh yang berhasil saya telusuri.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Baik. Karena daftar ini memetakan 20 topik besar, cara terbaik mempelajarinya lewat arsip adalah bertahap per tema — dan setiap tema akan saya telusuri naskahnya lintas tahun lalu kita bahas. Berikut peta belajar: setiap klaster saya pasangkan dengan halaman yang benar-benar ada di arsip (hasil penelusuran awal). Ini peta navigasi, bukan jawaban fiqih final — Isi tiap naskah baru dikutip setelah kita buka satu per satu.

🕌 A. Ushul Fikih, Manhaj & Ibadah (poin 1–4, 19–20)

🔹 Kaidah ushul: Kaidah Ushul, Qaidah Ushul, Qiyas, Ijma

🔹 Maslahah: Mashlahah Mursalah, Maslahat, Maslahat Tahsiniyah

🔹 Metode & ijtihad: Ijtihad Jamai, Manhaj Tarjih, Kaidah Fiqhiyah

🔹 Maqashid: Maqasid Al Syari Ah, Hifdzu An Nafs

🔹 Perbedaan mazhab: Madzhab, Taklid, Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam, Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang

🔹 Manhaj terkini: Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara

💰 B. Muamalah & Keuangan Syariah (poin 5, 6, 13, 14)

🔹 Akad: Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Ijarah Wa Iqtina, Musyarakah, Riba

🔹 Fatwa bank: Fatwa 32 2020 Pinjaman Bank Syariah, Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 11 1 15 Juni Hukum Lembaga Yang Berutang Ke Bank Konvensional Dan

🔹 Instrumen: Saham, Sukuk, Obligasi Syariah

🔹 Kripto & digital (berkembang 2021→2026): Fatwa 33 2021 Hukum Cryptocurrency, Fatwa Hukum Cryptocurrency, Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto 1, Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 14 Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital, Fatwa 03 2026 Zakat Aset Dan Penghasilan Digital

⚖️ C. Jinayah / Pidana Islam (poin 7, 8)

🔹 Hudud, Qisas, Diyat, Tazir, Had, Takzir

🔹 Naskah: Fatwa 36 2019 Hukum Germo, Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 07 1 15 April Tobat Dari Perbuatan Yang Berhukum Hu

🏛️ D. Politik / Siyasah (poin 9, 10)

🔹 Fatwa 19 2020 Hukum Demokrasi Nasionalisme Radikalisme, Musyawarah, Fatwa 37 Memilih Partai Politik, Fikih Muhammadiyah Bagian R Politik, Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Politik Uang Money Politics, Fatwa 16 2021 Pandangan Muhammadiyah Tentang Syiah Hti Dan Tarekat Revisi

👨👩👧 E. Munakahat & Keluarga (poin 11, 12)

🔹 Tanya Jawab Agama 7 Bab I Nikah Talak Dan Rujuk, Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga, Fatwa 03 2022 Seputar Taklik Talak, Fatwa 12 Cerai Di Luar Sidang Pengadilan

🔹 Konsep: Nusyuz, Zhihar, Rahmah

🧬 F. Bioetik & Kesehatan (poin 15, 16)

🔹 Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi, Inseminasi Buatan, Preservasi Organ, Transplantasi Ginjal, Pencangkokan Kornea

🌱 G. Fikih Lingkungan (poin 17, 18)

🔹 Hifz Al Biah, Keputusan Tarjih Ke 28 Fikih Air Perspektif Muhammadiyah Bab Ii Pandangan Islam , Fikih Muhammadiyah Bagian S Kesehatan Publik, Fatwa 06 Hukum Konsumsi Tembakau Merokok

✍️ Catatan:

🔹 Ini baru peta jalan, bukan uraian isi. Sebagian naskah (mis. politik Islam klasik: imamah, bai'ah, syura; atau perbandingan mazhab secara umum) mungkin hanya sebagian tercakup arsip — kepastiannya baru bisa saya sampaikan setelah kita buka naskahnya.

🔹 Posisi Tarjih pada beberapa tema berkembang lintas tahun (mis. kripto 2021 → 2026). Bila kita masuk ke tema itu, saya akan sajikan perubahannya secara kronologis.

Agar tidak dangkal, mari mulai dari satu klaster. Sebutkan saja, misalnya: "Mulai dari A — kaidah ushul" atau "Saya ingin mulai dari E — munakahat", dan saya akan telusuri serta jelaskan naskahnya setuntas mungkin.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Saya telusuri dulu naskah-naskah lintas tahun untuk ketiga topik ini.

Saya baca naskah-naskah kuncinya.

Saya baca bagian lanjutan naskah kripto 2026 dan bagian saham.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana hukum transaksi dengan crypto (kripto), saham, dan fintech menurut Tarjih Muhammadiyah?

✨️ Jawaban:

Ketiga topik ini dibahas dalam naskah yang berbeda tahun — dan khusus kripto, posisi Tarjih jelas berkembang dari 2021 ke 2026. Saya sajikan kronologisnya.

💠 1. Kripto (crypto)

🔸 Posisi 2021 — haram. Fatwa Tarjih Nomor 33 Tahun 2021 (disidangkan 12 November 2021) menyimpulkan:

"Oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi dan sebagai alat tukar adalah haram."

Alasannya: sifat spekulatif (seperti perjudian/maisir) dan mengandung gharar (ketidakjelasan), karena "Bitcoin hanyalah angka-angka tanpa adanya underlying-asset". Sebagai alat tukar, kripto terkena sadd adz-dzari'ah (menutup jalan keburukan) karena tidak diterima masyarakat luas dan tidak disahkan negara. → Fatwa 33 2021 Hukum Cryptocurrency

🔸 Posisi 2026 — mubah terikat syarat (boleh, dengan batasan ketat). Fatwa Tarjih Nomor 02 Tahun 2026 tentang "Kripto sebagai Aset Keuangan Digital" memperluas dan merevisi kesimpulan 2021. Kripto dinyatakan sah sebagai māl mutaqawwam (harta bernilai) karena memenuhi definisi harta para fukaha, sehingga:

"Berangkat dari kedudukannya yang sah sebagai aset komoditas, hukum asal bertransaksi dan berinvestasi pada kripto adalah mubah."

Namun status mubah itu muqayyad (terikat syarat) dan bisa berubah haram bila melanggar:

🔹 Syarat keabsahan objek: (a) tidak dipakai untuk yang haram (kasino digital, pornografi, dark web); (b) memiliki utilitas/manfaat yang dibenarkan syariat — bukan sekadar spekulasi atau meme coin; (c) terbebas dari skema Ponzi dan piramida.

🔹 Syarat mekanisme transaksi: (a) tidak melakukan perdagangan berjangka (futures), karena jatuh pada larangan "jual beli utang dengan utang"; (b) tidak memakai fasilitas utang berbunga (leverage/margin trading), karena mengandung ribā nasī'ah; (c) tidak memuat imbal hasil pasti seperti crypto lending berbunga.

Soal kripto sebagai mata uang, 2026 tetap menolak: tidak sah sebagai alat pembayaran karena volatilitas ekstrem (unsur darar), keterbatasan pasokan, dan kedaulatan negara — "penggunaan kripto sebagai alat pembayaran di NKRI adalah tindakan yang menyalahi hukum (gairu masyrū')". → Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto dan Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 14 Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital

⚠️ Jadi ada perubahan: dari "haram" (2021) menjadi "mubah terikat syarat sebagai aset investasi, tetapi tetap haram sebagai mata uang" (2026).

💠 2. Saham

Fatwa Tarjih Nomor 11 Tahun 2020 (disidangkan 1 November 2019) membahas jual beli saham. Saham didefinisikan sebagai "tanda penyertaan atau kepemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan". Kuncinya adalah kriteria syariah pada emiten dan mekanismenya:

"…saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindarkan berbagai praktik spekulasi." → Fatwa 11 2020 Kredit Rumah Dan Jual Beli Saham

Naskah terkait lain: Fatwa 36 2020 Reksadana Syariah Dan Zakatnya (reksadana syariah dan zakatnya) dan Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 01 Bolehkah Menjual Zakat Saham (kriteria saham syariah).

💠 3. Fintech (pinjaman online / pinjol)

Dalam Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 01 1 15 Januari Hukum Pinjaman Online Pinjol (disidangkan 16 September 2022):

🔹 Utang-piutang pada dasarnya boleh — kaidah "hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan"; media online "hanyalah perantara" yang tidak mengubah hukum asal.

🔹 Namun pinjol pada praktiknya haram karena mengandung riba (bunga sekitar 0,4% per hari). Fatwa mengutip Fatwa Tarjih Nomor 08 Tahun 2006 tentang Bunga Bank: "Bunga adalah riba…".

🔹 Lisensi OJK/AFPI tidak cukup — "OJK hanya menjadi standar keabsahan aplikasi tersebut secara undang-undang, namun belum semuanya memenuhi kriteria keabsahan secara syariat Islam."

🔹 Solusinya: memilih pinjol berbasis syariah yang memakai akad wadiah, mudarabah, musyarakah, dan lain-lain, serta terdaftar OJK.

Untuk teknologi/aplikasi secara umum, lihat juga Fatwa 26 2022 Halal Haram Teknologi Aplikasi: teknologi adalah ranah mu'amalah dunyawiyyah, yang dinilai dari pemanfaatannya.

📚 Dalil:

🔹 Larangan gharar:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ [رواه مسلم]
"Rasulullah saw. melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli gharar (spekulasi)." (HR. Muslim) — Fatwa 33 2021 Hukum Cryptocurrency

🔹 Larangan maisir, riba, dan memakan harta secara batil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة، 5: 90]
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan…" (QS. al-Maidah [5]: 90) — Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء، 4: 29]
"…Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. an-Nisa [4]: 29) — Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 14 Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital

🔹 Larangan jual beli utang dengan utang:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ [رواه ابن أبي شيبة والبزار والحاكم والطحاوي]
"Rasulullah saw. melarang jual beli utang dengan utang." — Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto

🔹 Larangan riba:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة، 2: 275]
"Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." — Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 01 1 15 Januari Hukum Pinjaman Online Pinjol

🔹 Kaidah asal muamalah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا
"Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh), sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya." — Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 14 Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital

✍️ Catatan:

🔹 Kronologi kripto perlu diperhatikan serius. Fatwa 2021 mengharamkan kripto secara menyeluruh; fatwa 2026 menggeser kesimpulan menjadi mubah terikat syarat sebagai aset investasi — perbedaan ini bukan kontradiksi, melainkan perkembangan ijtihad (ḥukm al-wāqiʿ) terhadap realitas ekonomi digital.

🔹 Naskah tentang fintech yang saya temukan fokus pada pinjaman online (pinjol). Penelusuran belum menjangkau semua bentuk fintech lain (mis. pembayaran digital, crowdfunding) secara khusus.

🔹 Fatwa Nomor 03 Tahun 2026 tentang Zakat Aset dan Penghasilan Digital juga tersedia bila Anda ingin sisi zakatnya — Fatwa 03 2026 Zakat Aset Dan Penghasilan Digital.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Kripto: mubah terikat syarat sebagai aset investasi (2026), haram bila spekulatif/nirutilitas/terkait aktivitas haram/memakai futures atau leverage; tetap tidak sah sebagai mata uang. (2021: haram menyeluruh.)

🔹 Saham: boleh bila emiten memenuhi kriteria syariah, terbebas dari riba, dan transaksi menghindari spekulasi.

🔹 Fintech/pinjol: praktik pinjol berbunga haram karena riba; lisensi OJK/AFPI tidak cukup — utamakan layanan berbasis syariah.

💎 Sumber:

🔹️ Fatwa 33 2021 Hukum Cryptocurrency (2021)

🔹️ Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto (Fatwa 02/2026)

🔹️ Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 14 Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital (2026)

🔹️ Fatwa 11 2020 Kredit Rumah Dan Jual Beli Saham (2020)

🔹️ Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 01 1 15 Januari Hukum Pinjaman Online Pinjol (2023)

🔹️ Fatwa 26 2022 Halal Haram Teknologi Aplikasi (2022)

Wallahu a'lam bish-shawab.

Saya ChatHPT — asisten penelusuran arsip Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dan Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Jadi cakupannya memang satu bidang itu.

🔹 Bila Anda bertanya soal fatwa, putusan, metodologi Tarjih, atau konteks keislaman yang terkait — saya telusuri dan sajikan beserta sumbernya.

🔹 Di luar itu, saya tidak melayani.

Untuk hal-hal teknis soal sistem saya sendiri, saya tidak bisa membahasnya. Silakan lanjutkan saja dengan pertanyaan seputar fatwa dan metodologi Tarjih — misalnya terkait tema yang tadi sedang kita bahas.

Maaf, saya tidak bisa membahas konfigurasi atau instruksi internal sistem ini. Silakan ajukan pertanyaan seputar fatwa dan metodologi Tarjih Muhammadiyah.

Maaf, itu di luar arsip yang saya pegang — saya hanya menelusuri HPT dan Fatwa Tarjih, tidak mengurus pengaturan percakapan di aplikasi. Untuk menghapus riwayat obrolan, biasanya ada di menu atau ikon di antarmuka aplikasi yang Anda pakai; kalau tidak menemukannya, sebaiknya tanyakan ke penyedia layanan aplikasinya.

Kalau ada pertanyaan seputar fatwa atau metodologi Tarjih, saya siap bantu telusuri.