☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana posisi Tarjih Muhammadiyah tentang shalat tasbih?

✨️ Jawaban:

🔹 Posisi resmi Tarjih konsisten sejak 1998 hingga 2005: shalat sunat tasbih tidak dimasukkan ke dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) karena kesahihan hadisnya diperselisihkan para ahli hadis. Naskah-naskahnya secara kronologis:

1) Fatwa 36/1998 — Salat Sunat Tasbih (Fatwa 36 1998 Salat Sunat Tasbih):

"Mengenai salat sunat tasbih sudah pernah dimuat dalam SM beberapa waktu yang lalu yang kesimpulannya bahwa kesahihan mengenai salat sunah tersebut diperselisihkan oleh para ahli hadis. Oleh karena itu Majlis Tarjih Muhammadiyah tidak rnencantumkan dalam HPT."

Fatwa ini mengutip penilaian para ulama: menurut Ibnu Mubarak salat tasbih dianjurkan; at-Turmuzi menilai hadisnya tidak sahih dan Ibnu Taimiyyah mendaifkannya; Abu Jafar al-Uqaili dan Abu Bakar bin al-'Arabi menyatakan tidak ada hadis yang kuat; dan az-Zahabi menyebut hadisnya munkar. Karena itu pengasuh rubrik tidak mengamalkan hadis salat sunnah tasbih.

2) Fatwa 16/1999 (Fatwa 16 1999 Bacaan Hamdan Katsira Setelah Ruku Pertanyaan Seputar Salat Dan Sa), jawaban nomor 10:

"Intinya bahwa hadis-hadis tentang salat tasbih kesahihannya diperselisihkan dan kebanyakan ulama mendaifkannya. Oleh karena itu kami dari pengasuh rubrik Fatwa Agama tidak mengamalkan hadis salat sunnah tasbih."

3) Tanya Jawab Agama 5 Shalat (Tanya Jawab Agama 5 Shalat), pertanyaan 29, memuat penjelasan tata cara shalat tasbih menurut hadisnya, sekaligus ulasan para ahli hadis:

• Terdiri dari empat rakaat; tiap rakaat membaca al-Fatihah dan surat.
• Setiap rakaat membaca tasbih 75 kali: 15 kali sesudah membaca surat, 10 kali sesudah doa ruku', 10 kali sesudah tasmi', 10 kali sesudah doa sujud pertama, 10 kali sesudah doa duduk antara sujud, 10 kali sesudah doa sujud kedua, dan 10 kali pada duduk istirahat.
• Pada rakaat kedua dan keempat, tasbih dibaca setelah tasyahud (ada yang mengatakan sebelum tasyahud).
• Seluruhnya berjumlah 300 kali.
• Dianjurkan dikerjakan tiap hari; bila tidak bisa, tiap Jumat; bila tidak, sebulan sekali; setahun sekali; paling tidak sekali seumur hidup.

Pada bagian ulasan, halaman ini menukil pendapat sebagian muhaddisin yang mentashih hadis Ikrimah dan menilai derajatnya "tidak lebih rendah dari hadis Hasan" — sehingga tampak adanya perbedaan penilaian di kalangan ahli hadis.

4) Tanya Jawab Agama 9 Bab 5 (Tanya Jawab Agama 9 Bab 5 Seputar Shalat Sunah, SM No. 10 tahun ke-90/2005) menjelaskan alasan metodologisnya:

"Kalau kita meneliti latar belakang mengapa dalam HPT tidak dicantumkan/dimasukkan shalat taubat, juga shalat tasbih, dalam deretan shalat-shalat sunah, karena hadis-hadis tentang shalat taubat itu masih diperselisihkan tentang kesahihannya oleh para ahli hadis."

Naskah ini merinci bahwa hadis Ali karramallahu wajhah di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Asma bin al-Hakam, yang posisinya diperselisihkan ulama hadis — sebagian melemahkannya, bahkan Imam al-Bukhari mengingkari hadis dari jalannya, sementara sebagian lain menganggapnya tsiqah. Karena tidak ada riwayat dari jalan lain sebagai penguat, maka berlaku kaidah umum ahli hadis: "jarh didahulukan daripada ta'dil" (cacat didahulukan daripada pujian). Atas dasar itulah Majelis Tarjih tidak memasukkan shalat tasbih ke dalam deretan shalat sunah dalam HPT.

📚 Dalil:

🔹 Naskah-naskah Tarjih tidak menetapkan dalil yang menguatkan shalat tasbih, melainkan mencatat perselisihan kesahihan hadisnya. Sumber utama penjelasan ini adalah halaman-halaman berikut:

🔸 Fatwa 36 1998 Salat Sunat Tasbih

🔸 Fatwa 16 1999 Bacaan Hamdan Katsira Setelah Ruku Pertanyaan Seputar Salat Dan Sa

🔸 Tanya Jawab Agama 5 Shalat

🔸 Tanya Jawab Agama 9 Bab 5 Seputar Shalat Sunah

✍️ Catatan:

🔹 Posisi Tarjih sepanjang naskah 1998–2005 sejalan: shalat tasbih tidak dimasukkan ke HPT karena hadisnya diperselisihkan kesahihannya, dan pengasuh rubrik menyatakan tidak mengamalkannya. Yang perlu dibedakan: penjelasan tata cara pada TJA 5 adalah uraian menurut riwayat hadis beserta ulasan sebagian ulama yang menilainya hasan — bukan penetapan Tarjih bahwa shalat tasbih disyariatkan. Saya belum menemukan naskah yang lebih baru yang merevisi posisi ini; bila ada naskah setelah 2005, itu belum termasuk dalam bagian yang berhasil saya telusuri.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Tarjih Muhammadiyah tidak memasukkan shalat sunat tasbih ke dalam HPT karena hadis-hadisnya diperselisihkan kesahihannya dan kebanyakan ulama hadis mendaifkannya, dengan alasan sanadnya (melalui Asma bin al-Hakam) tidak kuat dan tidak ada penguat dari jalan lain; atas kaidah jarh didahulukan daripada ta'dil, Tarjih tidak menjadikannya shalat sunah yang diamalkan.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 36 1998 Salat Sunat Tasbih (Fatwa 36, 1998)

🔹 Fatwa 16 1999 Bacaan Hamdan Katsira Setelah Ruku Pertanyaan Seputar Salat Dan Sa (Fatwa 16, 1999)

🔹 Tanya Jawab Agama 5 Shalat (Tanya Jawab Agama 5)

🔹 Tanya Jawab Agama 9 Bab 5 Seputar Shalat Sunah (Tanya Jawab Agama 9, SM 2005)

🔹 Shalat Tasbih

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana posisi Tarjih Muhammadiyah tentang berbaring ke kanan (ke arah lambung kanan) sesudah mengerjakan shalat qabliyah Subuh / salat sunat Fajar?

✨️ Jawaban:

🔹 Tarjih/HPT memuat hadis tentang berbaring pada lambung kanan sesudah dua rakaat salat sunat Fajar, sebagai dalil dari perbuatan Nabi saw. (sunnah fi'liyyah). Ada dua naskah yang memuatnya:

1) HPT / Kitab Shalat Bagian 03 Shalat Tathawwu (Kitab Shalat Bagian 03 Shalat Tathawwu), pada bagian dalil salat malam/witir, menukil hadis 'Aisyah:

"Adapun Rasulullah mengerjakan shalat pada waktu antara ia selesai shalat 'Isya — yaitu yang orang namakan 'atamah — hingga fajar sebelas raka'at dengan membaca salam antara dua raka'at lalu shalat witir satu raka'at. Kemudian apabila muadzin telah selesai seruan Shubuhnya, dan terlihat olehnya akan fajar dan Bilal menghampirinya ia lalu shalat dua raka'at singkat-singkat kemudian berbaring pada lambung kanan sampai muadzin datang kepadanya untuk seruan iqamah." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadis yang sama juga tercantum dalam Hpt Jilid 1 Kitab Shalat Shalat Tathawwu dan Hpt Jilid 1 Kitab Keputusan Tarjih Wiradesa.

2) Fatwa 02/1998 — Salat Tahiyyatul Masjid dan Salat Sunat Fajar (Fatwa 02 1998 Salat Tahiyyatul Masjid Dan Salat Sunat Fajar), mengutip riwayat Jama'ah dari Aisyah:

"Rasulullah apabila selesai melakukan dua rakaat salat fajar, jika saya masih tidur beliaupun berbaring lagi dan jika saya telah bangun beliau bercakap-cakap dengan saya."

Dari riwayat ini, Nabi berbaring sesudah salat sunat Fajar bergantung keadaan — bila 'Aisyah masih tidur beliau berbaring, bila 'Aisyah sudah bangun beliau bercakap-cakap.

🔹 Perlu dibedakan dengan tegas: yang termuat dalam arsip adalah penuturan dalil (hadis) tentang perbuatan Nabi saw. itu. Naskah HPT menempatkannya dalam rangkaian dalil salat malam/witir, sedangkan Fatwa 02/1998 memuatnya pada pembahasan salat sunat Fajar. Yang tidak saya jumpai dalam bagian yang berhasil saya telusuri adalah rumusan putusan Tarjih yang secara eksplisit memerintahkan atau menetapkan hukum tersendiri untuk amalan berbaring itu.

📚 Dalil:

🔹 Hadis 'Aisyah di atas — "kemudian berbaring pada lambung kanan sampai muadzin datang kepadanya untuk seruan iqamah" (Riwayat Bukhari dan Muslim) — Kitab Shalat Bagian 03 Shalat Tathawwu

🔸 Hadis 'Aisyah — "Rasulullah apabila selesai melakukan dua rakaat salat fajar, jika saya masih tidur beliaupun berbaring lagi..." (Riwayat Jama'ah) — Fatwa 02 1998 Salat Tahiyyatul Masjid Dan Salat Sunat Fajar

✍️ Catatan:

🔹 Amalan ini dalam naskah muncul sebagai sunnah fi'liyyah (perbuatan Nabi), bukan sebagai ibadah mahdhah yang ditetapkan dengan perintah tegas. Saya belum menemukan naskah Tarjih yang secara eksplisit menetapkan hukum amalan berbaring ini sebagai perintah tersendiri; bila ada naskah lain, itu belum termasuk dalam bagian yang berhasil saya telusuri.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Tarjih/HPT menuturkan hadis bahwa Nabi saw. sesudah mengerjakan dua rakaat salat sunat Fajar berbaring pada lambung kanan hingga iqamah (Riwayat Bukhari–Muslim), dan riwayat lain menyebut beliau berbaring bila 'Aisyah masih tidur serta bercakap-cakap bila 'Aisyah sudah bangun.

💎 Sumber:

🔹 Kitab Shalat Bagian 03 Shalat Tathawwu (Kitab Shalat Bagian 03 — Shalat Tathawwu')

🔹 Hpt Jilid 1 Kitab Shalat Shalat Tathawwu (HPT Jilid 1 — Kitab Shalat Shalat Tathawwu)

🔹 Fatwa 02 1998 Salat Tahiyyatul Masjid Dan Salat Sunat Fajar (Fatwa 02, 1998)

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana posisi Tarjih Muhammadiyah tentang qunut dalam shalat Subuh?

✨️ Jawaban:

🔹 Posisi Tarjih tentang qunut Subuh konsisten sejak putusan Muktamar Tarjih (Kitab Shalat 04 Qunut) hingga fatwa 2015: qunut dengan arti berdiri lama untuk membaca dan berdoa dalam shalat itu masyru' (ada tuntunannya), tetapi tidak dibenarkan mengkhususkannya pada qunut Subuh yang sudah dikenal, karena hadisnya lemah/tidak sahih.

Berikut perkembangannya secara kronologis:

1) Putusan Muktamar Tarjih — Kitab Shalat Bagian 04 Qunut (Kitab Shalat Bagian 04 Qunut), keputusan Muktamar Tarjih ke-XX di Garut, 1976:

"1. Majelis Tarjih berpendapat bahwa qunut dengan arti berdiri lama untuk membaca dan berdo'a dalam shalat, itu masyru' (ada tuntunannya).
2. Majelis Tarjih tidak membenarkan atau berpendapat adanya pengertian qiyam di atas dikhususkan untuk qunut Shubuh yang sudah dikenal dan diperselisihkan hukumnya."

Alasan yang dicantumkan:

"a) Setelah diteliti kumpulan macam-macam hadits tentang qunut, maka Muktamar berpendapat bahwa QUNUT sebagai bagian daripada shalat, tidak khusus hanya diutamakan pada shalat Subuh. b) Bacaan do'a: اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ ... dalam shalat Subuh itu haditsnya tidak shahih. c) Penerapan hadits riwayat Hasan tentang do'a untuk khusus dalam QUNUT SUBUH, tidak dibenarkan."

Dalil yang dipakai untuk qunut secara umum:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ الْقُنُوتِ — "Shalat yang paling utama adalah berdiri lama (untuk membaca dan berdoa)." [HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi].

2) Tanya Jawab Agama 2 (Tanya Jawab Agama 2 Masalah Shalat Fardhu Dan Sunat), jawaban nomor 11 "Qunut Subuh":

"Adapun Qunut diartikan dengan arti khusus yakni berdiri lama ketika i'tidal dan membaca doa: 'Allahummahdiniy fiman hadait, dan seterusnya diwaktu shalat Shubuh, hukumnya diperselisihkan Ulama. Dan Lajnah Tarjih memilih untuk tidak melakukannya, karena dalilnya tidak kuat..."

3) Tanya Jawab Agama 4 (Tanya Jawab Agama 4 Masalah Bacaan Dalam Shalat) dan Tanya Jawab Agama 6 Bab III (Tanya Jawab Agama 6 Bab Iii Adab Shalat) — keduanya mengutip putusan HPT yang sama: qunut tidak khusus diutamakan pada Subuh; bacaan Allahummahdini... dalam shalat Subuh "haditsnya tidak sah"; penerapan hadis riwayat Hasan untuk khusus qunut Subuh "tidak dibenarkan".

4) Fatwa 16/2004 — Membaca Ushalli dan Masalah Qunut (Fatwa 16 2004 Membaca Ushalli Dan Masalah Qunut), mengutip ringkasan HPT halaman 367–368. Pada bagian Qunut Subuh ditegaskan bacaan Allahummahdini... dalam shalat Subuh "haditsnya tidak sah" dan penerapan hadis riwayat Hasan untuk khusus qunut Subuh "tidak dibenarkan". Fatwa ini juga mencatat bahwa qunut nazilah tidak lagi boleh diamalkan setelah turun QS. Ali Imran (3): 128, dan tentang qunut witir Muktamar mengambil keputusan tawaqquf (menangguhkan) karena hadisnya diperselisihkan.

5) Fatwa 21/2014 — Qunut Bagian dari Shalat atau Bukan (Fatwa 21 2014 Qunut Bagian Dari Shalat Atau Bukan), menegaskan:

"Sedangkan untuk Qunut Subuh, Muhammadiyah berpendirian bahwa qunut yang dilakukan khusus pada saat shalat subuh tidak dibenarkan karena dalilnya lemah."

Fatwa ini mencantumkan hadis-hadis yang mendukung pendirian tersebut, antara lain riwayat Ahmad dari Anas bin Malik: مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّي فَا رَقَ الدُّنْيَا [HR. Ahmad, ad-Daruquthni, dan al-Baihaqi].

6) Fatwa 07/2015 — Beda Shalat Shubuh dan Shalat Jum'at antara Dua Kelompok (Fatwa 07 2015 Beda Shalat Shubuh Dan Shalat Jumat Antara Dua Kelompok), memuat dua poin yang sama dan memperjelas sebab kelemahan sanadnya:

"Bacaan اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْت ... dalam shalat shubuh itu sanadnya dhaif karena terjadi keterputusan pada perawi Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali adalah Abu Ja'far al-Baqir... Dia adalah tabi'in yang tsiqah, akan tetapi dia tidak bertemu dengan Hasan bin Ali karena Muhammad bin Ali lahir pada tahun 56 H sedangkan Hasan bin Ali wafat pada tahun 50 H."

Fatwa ini juga menetapkan kaidahnya:

اْلأَصْلُ فِى الْعِبَادَةِ الْبُطْلاَنُ حَتَّى يَقُوْمَ الدَّلِيْلُ عَلَى اْلأَمْرِ — "Hukum asal dalam ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya."
"Ketika seorang makmum yakin kalau doa qunut tidak dituntunkan dalam shalat shubuh, maka ia boleh tidak membacanya meskipun imam membacanya. Akan tetapi, ia tidak boleh mendahului gerakan imam..."

📚 Dalil:

🔹 Hadis Jabir — أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ الْقُنُوتِ [HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, at-Tirmidzi] — Kitab Shalat Bagian 04 Qunut

🔸 QS. Ali Imran (3): 128 — لَيْسَ لَكَ مِنَ اْلأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ — Fatwa 16 2004 Membaca Ushalli Dan Masalah Qunut

🔸 Kaidah اْلأَصْلُ فِى الْعِبَادَةِ الْبُطْلاَنُ... — Fatwa 07 2015 Beda Shalat Shubuh Dan Shalat Jumat Antara Dua Kelompok

✍️ Catatan:

🔹 Ada satu naskah terkait, Fatwa Qunut Nazilah (Fatwa Qunut Nazilah Ali, 2021); berdasarkan judul dan cuplikan, naskah ini membahas qunut nazilah, bukan qunut Subuh, sehingga tidak mengubah posisi di atas. Bila diperlukan, isinya dapat ditelusuri terpisah.

🔹 Yang perlu dibedakan: larangan Tarjih tertuju pada pengkhususan qunut pada shalat Subuh dengan bacaan Allahummahdini..., bukan pada prinsip qunut secara umum — sebab qunut sebagai "berdiri lama untuk membaca dan berdoa" justru dinyatakan masyru'.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Tarjih Muhammadiyah secara konsisten menolak mengkhususkan qunut pada shalat Subuh karena hadisnya tidak sahih (sanadnya terputus pada Muhammad bin Ali/al-Baqir yang tidak bertemu Hasan bin Ali), dan Lajnah Tarjih memilih tidak mengamalkannya — sementara qunut sebagai "berdiri lama untuk membaca dan berdoa dalam shalat" tetap dinyatakan masyru'.

💎 Sumber:

🔹 Kitab Shalat Bagian 04 Qunut (Putusan Muktamar Tarjih ke-XX, Garut 1976)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Shalat Fardhu Dan Sunat (Tanya Jawab Agama 2)

🔹 Tanya Jawab Agama 6 Bab Iii Adab Shalat (Tanya Jawab Agama 6)

🔹 Fatwa 16 2004 Membaca Ushalli Dan Masalah Qunut (Fatwa 16, 2004)

🔹 Fatwa 21 2014 Qunut Bagian Dari Shalat Atau Bukan (Fatwa 21, 2014)

🔹 Fatwa 07 2015 Beda Shalat Shubuh Dan Shalat Jumat Antara Dua Kelompok (Fatwa 07, 2015)

🔹 Qunut Shubuh

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana bacaan dan hukum qunut (kunut) nazilah menurut Tarjih Muhammadiyah?

✨️ Jawaban:

1) Hukum — qunut nazilah yang dituntunkan

Yang benar-benar ada tuntunannya menurut Tarjih adalah kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika kaum muslimin tertimpa kesusahan. Fatwa 16/2004 (Fatwa 16 2004 Membaca Ushalli Dan Masalah Qunut) mengutip HPT 367–368: Nabi saw mengerjakan qunut nazilah ketika orang kafir menganiaya kelompok Islam, lalu turun QS. Ali Imran (3): 128. Dari situ muncul dua pemahaman:

"1. Bahwa qunut nazilah tidak lagi boleh diamalkan. 2. Boleh dikerjakan dengan tidak menggunakan kata kutukan dan permohonan pembalasan terhadap perorangan."

Fatwa 04/2017, Mengikuti Imam yang Kunut dan Sujud Sahwi karena Lupa tidak Kunut (Fatwa 04 2017 Imam Kunut Dan Sujud Sahwi Lupa Kunut), merumuskan lebih tegas:

"Adapun yang ada tuntunannya ialah kunut nazilah, yakni dilakukan setiap shalat selama satu bulan di kala kaum muslimin menderita kesusahan."

2) Bacaan doa — harus ma'tsur, tanpa kutukan

Fatwa 02/2021, Kunut Nazilah (Fatwa 02 2021 Kunut Nazilah — naskah sama dengan Fatwa Qunut Nazilah Ali), disidangkan 2020 menyusul Edaran PP Muhammadiyah tentang Tuntunan Ibadah saat Covid-19, menjelaskan:

"Doa yang dibaca adalah doa yang ma'tsur berisi permohonan kebaikan atau perlindungan diri dari keburukan yang menimpa kaum muslimin dan tidak membaca doa yang berisi kutukan atau celaan."

Contoh doa kunut nazilah dari Nabi saw yang dicantumkan:

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ... اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجَدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ [رواه البيهقي]

Dan contoh doa ma'tsur lain yang berkaitan dengan musibah/penyakit:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ [رواه ابو داود]

"Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari penyakit kulit, gila, kusta dan dari segala penyakit-penyakit buruk." [H.R. Abu Dawud]

3) Tata cara (Fatwa 02/2021)

🔸 Dikerjakan pada semua shalat fardu — baik yang jahr (Magrib, Isyak, Subuh, termasuk Jum'at) maupun sirr (Zuhur dan Asar).

🔸 Dibaca pada rakaat terakhir setelah rukuk dan membaca doa iktidal, lalu dilanjutkan doa kunut nazilah.

🔸 Dibaca jahr (nyaring) sekalipun pada shalat sirr; makmum mengaminkan doa imam.

🔸 Mengangkat kedua tangan saat berdoa, mengikuti perbuatan Nabi saw dan sahabat seperti Umar bin Khathab.

Dalil bahwa kunut dilakukan pada lima waktu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، وَالصُّبْحِ ... [رواه أحمد]

4) Sikap makmum ketika imam kunut Subuh (Fatwa 04/2017)

Karena kunut Subuh tidak diyakini sebagai rukun, makmum boleh tidak membaca/mengaminkan dan tetap berdiri pada posisi iktidal, serta tidak ikut sujud sahwi karena lupa kunut — dengan berpegang kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَاَنُ حَتَّى يَقُوْمَ الدَّلِيْلُ عَلَى الْأَمْرِ

"Hukum asal dalam ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya."

5) Penegasan 2022 (Fatwa 01/2022, Fatwa 01 2022 Hukum Bacaan Basmalah Dan Kunut Shalat Subuh):

"Kecuali dalam kunut nazilah itu pun ada syarat yang perlu diperhatikan."

📚 Dalil:

🔹 QS. Ali Imran (3): 128 — لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ — Fatwa 16 2004 Membaca Ushalli Dan Masalah Qunut

🔸 Hadis Ibnu Abbas (kunut lima waktu) [H.R. Ahmad] — Fatwa 02 2021 Kunut Nazilah

🔸 Doa kunut dari Khalid bin Abi Imran [H.R. al-Baihaqi]; doa perlindungan penyakit [H.R. Abu Dawud] — Fatwa Qunut Nazilah Ali

🔸 Kaidah الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَاَنُ — Fatwa 04 2017 Imam Kunut Dan Sujud Sahwi Lupa Kunut

✍️ Catatan:

🔹 Perkembangan lintas tahun: 2004 merumuskan dua pemahaman (tidak diamalkan lagi atau boleh tanpa kutukan); 2017 menegaskan kunut nazilah sebagai satu-satunya yang bertuntunan; 2021 memberi tata cara dan lafaz doa yang rinci; 2022 menegaskan adanya syarat. Arahnya semakin memperjelas praktik yang dibolehkan, yaitu kunut nazilah tanpa lafaz kutukan.

🔹 Bedakan dengan tegas: yang dinyatakan "tidak lagi boleh diamalkan" dalam Fatwa 2004 adalah pemahaman atas qunut berisi kutukan/permohonan pembalasan, sedangkan kunut nazilah tanpa kutukan tetap dinilai bertuntunan. Jangan mencampuradukkan keduanya.

🔹 Fatwa 21/2014 (Fatwa 21 2014 Qunut Bagian Dari Shalat Atau Bukan) menyebut "QS. Ali-Imran (3) ayat 127", sedangkan naskah lain menyebut ayat 128 — keduanya membahas turunnya ayat sebagai sebab ditinggalkannya doa kutukan.

🔹 Catatan atas lafaz doa di atas hanya contoh yang dicantumkan naskah; ini bukan pembatasan bahwa hanya doa itu yang boleh dibaca.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Tarjih Muhammadiyah menetapkan kunut nazilah (dilakukan saat kaum muslimin tertimpa musibah besar) sebagai yang bertuntunan: dikerjakan pada semua shalat fardu, pada rakaat terakhir setelah rukuk, dibaca jahr dan diaminkan makmum, dengan mengangkat tangan; doanya harus ma'tsur dan berisi permohonan kebaikan/perlindungan — tanpa lafaz kutukan atau celaan.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 16 2004 Membaca Ushalli Dan Masalah Qunut (Fatwa 16, 2004)

🔹 Fatwa 21 2014 Qunut Bagian Dari Shalat Atau Bukan (Fatwa 21, 2014)

🔹 Fatwa 04 2017 Imam Kunut Dan Sujud Sahwi Lupa Kunut (Fatwa 04, 2017)

🔹 Fatwa 02 2021 Kunut Nazilah / Fatwa Qunut Nazilah Ali (Fatwa 02, 2021)

🔹 Fatwa 01 2022 Hukum Bacaan Basmalah Dan Kunut Shalat Subuh (Fatwa 01, 2022)

🔹 Kunut Nazilah

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Uraian lengkap dan komprehensif berdasarkan dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah tentang Tarjih — baik sisi historis, manhaj (metodologi), maupun keistimewaannya dibanding yang lain.

✨️ Jawaban:

A. Sisi Historis — Kelahiran dan Perkembangan Majelis Tarjih

🔹 Dokumen resmi mencatat garis sejarahnya secara eksplisit:

"Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah didirikan pertama kali tahun 1928 sebagai buah dari Keputusan Kongres Muhammadiyah Ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Kelembagaan Majelis Tarjih lengkap dengan susunan pengurus dan Qaidah Majelis Tarjih disahkan dalam Kongres Muhammadiyah Ke-17 di Yogyakarta tahun 1928 dengan ketua pertamanya K.H. Mas Mansur (w. 1365/1946). Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, Majelis ini disebut Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Pada periode 2005 hingga sekarang Majelis ini diberi nama Majelis Tarjih dan Tajdid." — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 03 Lampiran 2 A Pendahuluan Dan B P

🔹 Yang penting dicatat: Manhaj Tarjih bukan dokumen tunggal yang beku, melainkan berevolusi. Naskah 2026 menyatakan tegas: "Naskah ini merupakan evolusi dari keputusan sebelumnya tentang Manhaj Tarjih." Tonggak-tonggaknya antara lain:

• 1936 — "Penerangan tentang Hal Tardjih" (dokumen awal yang merumuskan wawasan toleransi dan keterbukaan).
• Putusan Tarjih Jakarta 2000 (Munas XXV) — penegasan sumber ajaran, pendekatan, dan prosedur ta'āruḍ.
• 2026 — Keputusan Munas XXXII, ditanfidzkan lewat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 68/KEP/I.0/B/2026, tanggal 19 Syakban 1447 H / 07 Februari 2026.

B. Pengertian dan Kedudukan Tarjih

🔹 Secara harfiah manhaj tarjih berarti "cara melakukan tarjih". Namun sebagai istilah:

"Manhaj Tarjih dapat didefinisikan sebagai, 'suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan (atau semangat/perspektif), sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis (metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan.'" — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan

🔹 Empat unsur manhaj itu, dalam urutan dokumennya: (1) wawasan/semangat, (2) sumber ajaran, (3) pendekatan, (4) metode/prosedur teknis.

🔹 Definisi ar-Razi (w. 606/1209) yang dikutip dokumen: "menguatkan salah satu dalil atas yang lain sehingga diketahui mana yang kuat lalu diamalkan yang lebih kuat itu dan ditinggalkan yang tidak kuat."

🔹 Yang khas: di lingkungan Muhammadiyah makna tarjih bergeser dan meluas. Dari semula "memperbandingkan pendapat ulama untuk mengambil yang lebih kuat", kini "jauh lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan ijtihad itu sendiri" — sebab Muhammadiyah banyak berijtihad atas masalah baru yang belum direspons fukaha masa lalu. — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 03 Lampiran 2 A Pendahuluan Dan B P

C. Wawasan / Semangat Tarjih (Enam Perspektif)

Dokumen 2026 merinci enam wawasan yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan :

1. Wawasan Paham Agama — agama dipahami sebagai tatanan normatif, bimbingan menuju kebajikan dunia-akhirat (hayah tayyibah).
2. Wawasan Tajdid — dua arti: (a) dalam akidah dan ibadah mahdah berarti pemurnian (kembali pada Sunah Nabi); (b) dalam muamalat duniawiah berarti dinamisasi (kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman).
3. Wawasan Toleransi — "putusan Tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar." Ditegaskan dalam "Penerangan tentang Hal Tardjih" (1936): "Kepoetoesan tardjih... tidak ada sifat perlawanan, jakni menentang ataoe menjatoehkan segala jang tidak dipilih oleh Tardjih itoe."
4. Wawasan Keterbukaan — keputusan Tarjih "dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan"; bila ditemukan dalil lebih kuat, Majelis Tarjih akan mengoreksi.
5. Wawasan Tidak Berafiliasi Mazhab (allā-mażhabiyyah) — memahami agama langsung dari sumber pokoknya, tanpa mengikatkan diri pada mazhab tertentu, tetapi tidak menafikan pendapat fukaha sebagai bahan pertimbangan.
6. Wawasan Wasatiah — berpijak pada QS. al-Baqarah (2): 143 tentang "ummatan wasatan" (umat tengahan), menghindari sikap melampaui batas.

D. Sumber-Sumber Ajaran Agama

🔹 Sumber utama: Al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbūlah. Ditegaskan dalam Pasal 4 AD Muhammadiyah, MKCH butir ke-3, dan Putusan Tarjih Jakarta 2000 Bab II angka 1. — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara

🔹 Yang penting dan khas — istilah "sunah maqbūlah" sebagai koreksi: dokumen menyatakan "Istilah sunah makbulah merupakan perbaikan terhadap rumusan lama... yang menggunakan ungkapan 'sunah sahihah'." Alasannya:

"Istilah sunah sahihah sering menimbulkan salah paham dengan mengidentikkannya dengan hadis sahih. Akibatnya hadis hasan tidak diterima... Padahal, sudah menjadi ijmak seluruh umat Islam bahwa hadis hasan juga menjadi hujah agama."

🔹 Rincian sunah maqbūlah: "hadis shahih li-dzatihi, shahih li-ghairihi, hasan li-dzatihi, dan hasan li-ghairihi" — sehingga hadis ahad yang sanad dan matannya maqbul juga menjadi hujjah, bukan hanya yang mutawatir. — Fatwa Pandangan Muhammadiyah Tentang Syiah Hti Dan Tarekat Revisi Oke

🔹 Hadis daif dapat menjadi hujah dengan lima syarat: (1) banyak jalur yang saling menguatkan, (2) ada indikasi berasal dari Nabi, (3) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, (4) tidak bertentangan dengan hadis sahih, (5) kedaifannya bukan karena perawi tertuduh dusta.

🔹 Sumber paratekstual (pendamping): ijmak, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, tindakan preventif (sadd adz-dzari'ah), pendapat sahabat (qaul sahabi), syariat umat terdahulu (syar'u man qablana), dan 'urf.

E. Pendekatan — Bayani, Burhani, Irfani

Ditegaskan sejak Putusan Jakarta 2000 — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan:

• Bayani — titik tolak utamanya nas-nas syariah (Al-Qur'an dan Sunah); banyak dipakai pada ibadah mahdah.
• Burhani — memakai capaian ilmu pengetahuan; misalnya penentuan awal bulan kamariah, sehingga "untuk ini tidak lagi digunakan rukyat."
• Irfani — meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa.

🔹 Keistimewaan metodologis: ketiga pendekatan ini tidak dipakai secara alternatif, melainkan sirkular, saling melengkapi:

"digunakan secara sirkular, yakni digunakan bersama-sama apabila diperlukan. Namun apabila digunakan satu atau dua di antaranya hal itu sudah mencukupi, maka yang lain tidak diperlukan."

F. Metode — Asumsi dan Prosedur Teknis

🔹 Tiga asumsi pokok — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met:

1. Integralistik — teori keabsahan koroboratif: kekuatan keabsahan meningkat bila banyak elemen sumber saling menguatkan; "Kegaṭ'ian tidak terdapat dalam dalil terpisah satu persatu, tetapi terdapat dalam koroborasi sejumlah dalil."
2. Hierarkis — norma berjenjang dari nilai dasar → asas-asas → norma konkret.
3. Kebermaksudan (kebertujuan) — "Tidak ada satu aturan Tuhan yang dibebankan kepada manusia yang kosong tujuan dan tanpa makna." Kebermaksudan diklasifikasi: umum (maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah), parsial, partikular; serta berjenjang ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt.

🔹 Tiga ragam metode: (1) bayani (interpretasi nas yang sudah ada), (2) kausasi (menggali kausa efisien atau finalis/maqāṣid), (3) sinkronisasi (untuk menangani ta'āruḍ dalil).

🔹 Penyelesaian dalil yang bertentangan (ta'āruḍ) — empat urutan:

"a. Al-Jam'u wa at-taufīq... b. At-Tarjīh... c. An-Naskh... d. At-Tawaqquf, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru."

🔹 Kaidah tentang hadis (11 butir) — memuat antara lain: hadis maukuf murni tidak dapat jadi hujah; hadis mursal tabi'i murni tidak dapat jadi hujah; "Jarḥ (cela) didahulukan atas ta'dīl" setelah ada keterangan yang jelas dan sah secara syara'. Kaidah ini menjelaskan mengapa Tarjih sering menolak amalan yang hadisnya lemah (mis. qunut Subuh, shalat tasbih).

🔹 Kaidah perubahan hukum — diakui dan dirumuskan dengan empat syarat: (a) ada tuntutan kemaslahatan untuk berubah, (b) bukan pada pokok ibadah mahdah, (c) hukum itu tidak qaṭ'ī, (d) perubahan itu berlandaskan dalil syar'i.

G. Keistimewaan Tarjih Dibanding yang Lain

🔹 Dokumen resmi menempatkan keistimewaannya pada beberapa titik yang khas:

1. Ijtihad jama'i, bukan perorangan. Tarjih berlangsung "memperbandingkan—dalam suatu permusyawaratan—pendapat-pendapat dari ulama", dan diputuskan lewat Sidang Fatwa yang dihadiri Tim Fatwa.

2. Tidak bermazhab — langsung ke sumber. Fatwa 19/1999 membandingkannya secara tegas:

"dalam berijtihad Muhammadiyah menggunakan manhaj sebagaimana dilakukan oleh para mujtahid serta imam-imam mazhab. Namun Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada satu mazhab... Sedangkan NU dalam mengamalkan ajaran Islam menggunakan pola bermazhab, yaitu dengan mengikatkan diri pada suatu pendapat atau mazhab tertentu." — Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam

3. Toleran dan tidak memutlakkan diri. Membedakan diri dari sikap mengklaim kebenaran tunggal — sebagaimana kutipan M. Quraish Shihab yang dikutip dalam fatwa:

"Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang tidak pernah merasa 'the only way to God'. Sebab pandangan yang ekstrim selalu menganggap dirinya the one and only yang benar, sedang yang lain salah. Muhammadiyah... tidak pernah berbuat seperti itu." (dikutip dalam salah satu fatwa seputar manhaj)

4. Terbuka dan bisa dikoreksi — "setiap orang terbuka untuk mengkaji dan mengkritisi keputusan Tarjih asalkan dilakukan secara argumentatif serta berpedoman kepada semangat dan Manhaj Tarjih."

5. Purifikasi + dinamisasi sekaligus — hasil Muktamar Tarjih XXII 1989 Malang dan Seminar Purifikasi-Dinamisasi 1996 Yogyakarta: "Muhammadiyah telah memperbaharui visi tajdidnya menjadi gerakan purifikasi di satu sisi tetapi juga gerakan dinamisasi di sisi lain." — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj

6. Produk keagamaan bertingkat. Dokumen 2024 menerangkan tiga macam produk: Keputusan Tarjih (tertinggi, lewat Munas dan ditanfidzkan PP), Fatwa Tarjih (respons pertanyaan lewat Sidang Fatwa), dan Wacana Tarjih (gagasan pemancing ijtihad). — Panduan Penyusunan Fatwa 01 Bagian I Pendahuluan

📚 Dalil & Dokumen:

🔹 QS. al-Baqarah (2): 143 — dasar wawasan wasatiah ("ummatan wasatan") — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan

🔸 QS. an-Nisa' (4): 59 — dasar purifikasi (kembalikan kepada Allah dan Rasul) — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan

🔸 QS. az-Zumar (39): 18 — dasar keterbukaan ("mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik") — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan

🔸 Hadis Mu'adz bin Jabal (ijtihad ketika tak ada nas) — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan

✍️ Catatan:

🔹 Perkembangan dokumen manhaj, kronologis: rumusan awal (Qaidah 1993, disempurnakan lewat SK PP No. 21/SK-PP/II.A/8.c/2000 dan Putusan Jakarta 2000) → dihimpun dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Syamsul Anwar, 2018) dan Panduan Penyusunan Fatwa (2024) → dimutakhirkan menyeluruh oleh Keputusan Munas XXXII Tarjih 2026, ditanfidzkan dengan Nomor 68/KEP/I.0/B/2026. Jadi posisi paling mutakhir adalah dokumen 2026 ini.

🔹 Terdapat pergeseran istilah yang penting untuk dicatat: dari "sunah sahihah" (HPT lama) menjadi "as-Sunnah al-Maqbūlah" (rumusan baru), yang memasukkan hadis hasan sebagai hujah.

🔹 Keputusan 68/2026 juga memuat sejumlah rekomendasi perbaikan lanjutan, misalnya "pendekatan bayani dalam ragam metode perlu dikaji ulang menjadi pendekatan lughawi" — artinya manhaj ini masih terus dikembangkan.

🔹 Uraian di atas seluruhnya bersumber dari dokumen resmi yang saya baca penuh. Dokumen-dokumen manhaj 2026 ini panjang dan berlapis; bagian yang paling teknis (mis. asumsi hierarkis norma secara rinci, kaidah matan dan materi hukum) saya sajikan pokok-pokoknya. Bila Anda ingin salah satu bagian diperdalam (mis. hanya soal metode kausasi, atau soal syarat perubahan hukum), saya dapat menelusurinya tersendiri.

🔹 Beberapa naskah pendukung berstatus "under-review" pada sistem pengelolaan halaman, tetapi saya sajikan sebagai fatwa/putusan apa adanya sesuai isinya.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Majelis Tarjih berdiri 1928 (ketua pertama K.H. Mas Mansur), berganti nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (1995–2005) lalu Majelis Tarjih dan Tajdid (2005–kini). Manhaj Tarjih adalah sistem yang memuat wawasan, sumber, pendekatan, dan metode; bertumpu pada Al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbūlah (termasuk hadis hasan dan hadis ahad yang maqbul), memakai pendekatan bayani–burhani–irfani secara sirkular, dan menyelesaikan ta'āruḍ dalil lewat urutan jam'u wa taufīq → tarjīh → naskh → tawaqquf. Keistimewaannya: ijtihad jama'i, tidak bermazhab, toleran, terbuka untuk dikritik, memadukan purifikasi dan dinamisasi, serta berwawasan wasatiah — dengan posisi manhaj terbaru termaktub dalam Keputusan Munas XXXII Tarjih 2026 (Tanfidz 68/KEP/I.0/B/2026).

💎 Sumber:

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 03 Lampiran 2 A Pendahuluan Dan B P (Keputusan Munas XXXII, 2026 — sejarah & pengertian)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan (2026 — wawasan/semangat tarjih)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara (2026 — sumber ajaran)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan (2026 — pendekatan)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met (2026 — metode & kaidah)

🔹 Panduan Penyusunan Fatwa 01 Bagian I Pendahuluan dan Panduan Penyusunan Fatwa 02 Bagian Ii Penyusunan Fatwa (Panduan Penyusunan Fatwa, 2024)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj (himpunan manhaj & kaidah)

🔹 Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam (Fatwa 19, 1999 — perbandingan manhaj)

🔹 Fatwa Pandangan Muhammadiyah Tentang Syiah Hti Dan Tarekat Revisi Oke (2021 — hadis maqbulah)

🔹 Fatwa 22 2016 Keberagaman Dalam Kaifiyah Ibadah (Fatwa 22, 2016 — cara menyikapi keberagaman dalil)

🔹 Manhaj Tarjih · Tarjih

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Dinamika (perjalanan sejarah) Majelis Tarjih Muhammadiyah sejak berdiri hingga kini, dengan catatan tentang "Munas Tarjih 2026 di Surabaya", ditulis lengkap dan runtut.

✨️ Jawaban:

Catatan awal tentang "Munas Tarjih 2026 di Surabaya"

🔹 Sebelum masuk ke uraian, satu hal perlu saya sampaikan apa adanya: saya belum menemukan, dalam bagian arsip yang berhasil saya telusuri, catatan tentang "Munas Tarjih 2026 di Surabaya." Yang tercatat dalam dokumen resmi justru berbeda:

"Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah tentang Pengembangan Manhaj Tarjih Muhammadiyah pada Jumat — Ahad, 13-15 Syakban 1445 H/23—25 Februari 2024 M, di Pekalongan" — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 01 Keputusan Pimpinan Pusat Muhamma

Jadi Munas XXXII berlangsung di Pekalongan (2024), dan yang bersifat 2026 adalah tanfidz-nya (pengesahan oleh PP Muhammadiyah). Hal ini bisa diperiksa lebih lanjut; saya tidak menyimpulkan "tidak ada", melainkan bahwa data itu belum saya temukan. Berikut uraiannya secara runtut.

---

A. Fase Pelembagaan (1927–1936)

🔹 1927 — Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan memutuskan pendirian Majelis Tarjih.

🔹 1928 — Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta mengesahkan kelembagaan Majelis Tarjih lengkap dengan susunan pengurus dan Qaidah-nya, dengan ketua pertama K.H. Mas Mansur (w. 1365/1946). — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 03 Lampiran 2 A Pendahuluan Dan B P · Mas Mansur

🔹 1936 — terbit "Penerangan tentang Hal Tardjih", dokumen awal yang merumuskan wawasan toleransi dan keterbukaan: "Kepoetoesan tardjih... tidak ada sifat perlawanan, jakni menentang ataoe menjatoehkan segala jang tidak dipilih oleh Tardjih itoe."

B. Fase Muktamar Tarjih Klasik (1939–1976)

🔹 Produk hukum awal dihasilkan lewat Muktamar Tarjih — forum pengambilan keputusan hukum. Antara lain:

• 1939 — Muktamar Tarjih di Medan (pembahasan puasa). — Muktamar Tarjih
• 1958 — Muktamar Tarjih di Sidoarjo (perbankan). — Muktamar Tarjih
• 1968, 1972, 1976 — rangkaian Khususi Tarjih di Sidoarjo, Wiradesa (Pekalongan), dan Garut. — Hpt Jilid 1 Kitab Keputusan Tarjih Wiradesa

🔹 Muktamar Tarjih Wiradesa (Pekalongan), 23–29 April 1972 — ditanfidzkan lewat surat PP Muhammadiyah No. 17/T/1973 tanggal 5 April 1973, mencakup: Tuntunan Shalat Tathawwu', sujud tilawah dan syukur, masalah zakat, bacaan salam dalam shalat, Qunut, Mudhaharah 'Aisyiyah, Asuransi, Hisab Astronomi, dan Perbankan. — Hpt Jilid 1 Kitab Keputusan Tarjih Wiradesa

🔹 Muktamar Tarjih ke-20 di Garut, 18–23 April 1976 — antara lain menetapkan Adabul Mar'ah fil Islam (di kemudian hari menjadi dasar perubahan ijtihad soal kepemimpinan perempuan), keputusan Qunut, bilangan takbir shalat Id, dan salat kusufain. — Muktamar Tarjih Xx · Muktamar Tarjih Ke 20 Di Garut

C. Fase Pembaruan Manhaj (1986–2000)

🔹 1986 — Seminar Majelis Tarjih se-Jawa di Yogyakarta. — Majelis Tarjih

🔹 Muktamar Tarjih XXII, 1989, Malang — tonggak perubahan visi tajdid: dari yang sebelumnya didominasi orientasi purifikasi menjadi gerakan purifikasi di satu sisi dan dinamisasi di sisi lain:

"Definisi tajdid yang sebelum 80-an didominasi oleh orientasi purifikasi... dirasa sudah sangat tidak relevan bagi strategi gerakan Muhammadiyah. Untuk itu Muhammadiyah telah memperbaharui visi tajdidnya menjadi gerakan purifikasi di satu sisi tetapi juga gerakan dinamisasi di sisi lain. (Muktamar Tarjih XXII, 1989 Malang)." — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj

🔹 1993 — SK PP Muhammadiyah No. 74/SK-PP/I.A/8.a/1993 tentang Qa'idah Majelis Tarjih.

🔹 1995–2005 — Majelis ini diberi nama Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

🔹 1995 — Muktamar Muhammadiyah ke-43; Munas Tarjih XXIII di Banda Aceh (4–5 Juli 1995).

🔹 1996 — Seminar Purifikasi dan Dinamisasi, Yogyakarta — memantapkan makna tajdid sebagai purifikasi + dinamisasi.

🔹 1999 — SK PP No. 56/SK-PP/II.A/1.a/1999 tentang Tanfidz Keputusan Munas Majelis Tarjih.

🔹 2000 — SK PP Muhammadiyah No. 21/SK-PP/II.A/8.c/2000 menetapkan Qa'idah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, menyempurnakan Qaidah 1993, dengan prinsip:

"Rumusan Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah perlu terus dikaji dan dikembangkan seiring dengan perkembangan pemikiran dan permasalahan..." — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj

🔹 Munas Tarjih XXV / Muktamar Muhammadiyah ke-44, Jakarta 2000 — menegaskan pendekatan "bayani, burhani dan irfani" sebagai elemen manhaj. — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian

D. Fase Majelis Tarjih dan Tajdid (2003–2015)

🔹 2003 — Munas Tarjih XXVI di Padang: Etika Politik dan Etika Bisnis, Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, serta Pengembangan HPT (antara lain pengobatan alternatif dan hukum puasa Dawud). — Keputusan Tarjih Ke 26 Bab Ii Manhaj Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam · Keputusan Tarjih Ke 26 Bab Iii Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih

🔹 2005–kini — Majelis ini berganti nama menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 03 Lampiran 2 A Pendahuluan Dan B P

🔹 2007 — Fatwa nikah siri (25 Mei 2007), dikuatkan Munas Tarjih 2010 Malang.

🔹 Munas XXVII, 2010, Malang — Pedoman Hisab Muhammadiyah (waktu Subuh minus 20°), penegasan wajib mencatatkan perkawinan bagi warga Muhammadiyah. — Tanfidz Waktu Subuh 2025

🔹 Muktamar ke-47, 2015, Makassar — memutuskan akomodasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). — Tanfidz Khgt 2025

E. Fase Kontemporer (2018–2026)

🔹 Munas XXX, 2018, Makassar (23–26 Januari 2018) — antara lain Fikih Perlindungan Anak. — Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 02 Lampiran Keputusan Munas Tarjih Xxx

🔹 Munas XXXI, 2020 (daring; berpusat di Yogyakarta, UAD, dan UM Gresik) — mengesahkan: Fikih Zakat Kontemporer, Fikih Difabel, Fikih Agraria, Risalah Akhlak Islam Filosofis, Terminasi Hidup/Perawatan Paliatif, Kriteria Awal Waktu Subuh, dan Pengembangan HPT. — Tanfidz Waktu Subuh 2025

Keputusan penting tentang waktu Subuh: "Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku... Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur." Ditanfidzkan lewat Keputusan PP No. 734/KEP/I.0/B/2021 (20 Maret 2021).

🔹 Muktamar ke-48, 2022, Surakarta — Risalah Islam Berkemajuan, menguatkan kembali KHGT. — Tanfidz Khgt 2025

🔹 Munas XXXII, 2024, Pekalongan — dua hasil besar: Pengembangan Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

🔹 2025 — Tanfidz KHGT: Keputusan PP No. 86/KEP/I.0/B/2025, berlaku mulai 26 Juni 2025 M / 1 Muharam 1447 H. — Tanfidz Khgt 2025

🔹 2026 — Tanfidz Pengembangan Manhaj Tarjih: Keputusan PP No. 68/KEP/I.0/B/2026, tanggal 19 Syakban 1447 H / 07 Februari 2026 M, ditandatangani Ketua Umum Prof. Dr. H. Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti. — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 01 Keputusan Pimpinan Pusat Muhamma

Keputusan 2026 menyetujui naskah dengan beberapa perbaikan dan merekomendasikan kajian lanjutan:

"1. Majelis Tarjih dan Tajdid hendaknya melakukan kajian lebih lanjut terkait pendekatan bayani dalam ragam metode menjadi pendekatan lughawi di halaman 35.
2. ...merumuskan ulang terkait kaidah hadis mauquf mujarrad di halaman 36.
3. ...menelusuri kembali sumber Pokok-Pokok Manhaj Tarjih." — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 02 Lampiran 1 Keputusan Munas Xxxii

F. Muara Dinamika: Hakikat Pergeseran

🔹 Yang berubah paling mendasar sepanjang perjalanan ini adalah pengertian tarjih itu sendiri:

"Pada awalnya tarjih dipahami menurut pengertian aslinya... 'memperbandingkan—dalam suatu permusyawaratan—pendapat-pendapat dari ulama... untuk kemudian mengambil mana yang dianggap mempunyai dasar dan alasan yang lebih kuat.' Lambat laun pengertian ini mengalami pergeseran... Tarjih tidak lagi hanya diartikan kegiatan kuat-menguatkan suatu dalil atau pilih-memilih di antara pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan ijtihad itu sendiri." — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 03 Lampiran 2 A Pendahuluan Dan B P

📚 Dokumen Rujukan:

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 01 Keputusan Pimpinan Pusat Muhamma — Tanfidz 68/KEP/I.0/B/2026

🔸 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 03 Lampiran 2 A Pendahuluan Dan B P — Sejarah & pengertian tarjih

🔸 Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj — Qaidah 2000, strategi gerakan tajdid

🔸 Hpt Jilid 1 Kitab Keputusan Tarjih Wiradesa — Tanfidz Muktamar Tarjih Wiradesa 1972

🔸 Tanfidz Waktu Subuh 2025 — Munas XXXI & tanfidz Subuh

🔸 Tanfidz Khgt 2025 — Tanfidz KHGT

🔸 Muktamar Tarjih · Keputusan Munas Tarjih · Majelis Tarjih

✍️ Catatan:

🔹 Tentang nama "Munas Tarjih 2026 di Surabaya": saya belum menemukannya dalam arsip. Yang tercatat adalah Munas XXXII di Pekalongan (2024), yang ditanfidzkan pada 2026. Surabaya juga muncul dalam arsip semata sebagai lokasi terkait (mis. keterangan nasabah Bank) dan bukan sebagai tempat Munas. Bila memang ada Munas XXXIII di Surabaya, itu belum tercakup dalam bagian yang berhasil saya telusuri — saya tidak menyimpulkan ketiadaannya.

🔹 Rentang 1968–1976 saya sebutkan berdasarkan daftar Khususi Tarjih dalam HPT; tahun-tahun Muktamar lain seperti Medan 1939 dan Sidoarjo 1958 saya dapat dari entitas Muktamar Tarjih.

🔹 Daftar ini belum tentu mencakup seluruh Muktamar/Munas Tarjih yang pernah berlangsung; saya hanya menyajikan yang benar-benar tercatat dalam halaman yang berhasil saya baca.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Dinamika Tarjih bergerak dalam lima fase: (1) pelembagaan (1927–1936, lahir di Pekalongan–Yogyakarta, Mas Mansur ketua pertama); (2) Muktamar Tarjih klasik (1939–1976, Wiradesa 1972 dan Garut 1976 yang menanfidzkan qunut, tathawwu', Adabul Mar'ah); (3) pembaruan manhaj (1989 Malang purifikasi+dinamisasi, Qaidah 1993 & 2000, Jakarta 2000 bayani-burhani-irfani, Padang 2003); (4) era Majelis Tarjih dan Tajdid (2005–, Malang 2010 nikah siri & hisab, Makassar 2015 KHGT); (5) kontemporer (Makassar 2018, daring 2020 Subuh −18°, Pekalongan 2024 manhaj+KHGT, ditanfidzkan 2025 dan 2026). Inti perubahan sepanjang itu: tarjih bergeser dari sekadar memilih dalil/kaidah menjadi nyaris identik dengan ijtihad.

💎 Sumber:

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 01 Keputusan Pimpinan Pusat Muhamma (Tanfidz 68/KEP/I.0/B/2026)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 02 Lampiran 1 Keputusan Munas Xxxii (Keputusan Munas XXXII)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 03 Lampiran 2 A Pendahuluan Dan B P (Sejarah Majelis Tarjih)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj (Qaidah & strategi tajdid)

🔹 Hpt Jilid 1 Kitab Keputusan Tarjih Wiradesa (Wiradesa 1972)

🔹 Tanfidz Waktu Subuh 2025 (Munas XXXI 2020)

🔹 Tanfidz Khgt 2025 (KHGT 2025)

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Uraian menyeluruh tentang qaidah tarjih (Qa'idah Majelis Tarjih dan kaidah-kaidah yang menopangnya) secara runtut dan komprehensif.

✨️ Jawaban:

A. Kedudukan Qa'idah dalam Manhaj Tarjih

🔹 "Qa'idah Tarjih" adalah kumpulan prinsip dan kaidah yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Istilah ini terikat erat dengan Manhaj Tarjih, yang didefinisikan resmi sebagai:

"suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan (atau semangat/perspektif), sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis (metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan." — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan

🔹 Jadi manhaj/qaidah tarjih memuat empat unsur: (1) wawasan/semangat, (2) sumber ajaran, (3) pendekatan, (4) metode/prosedur teknis.

🔹 Secara historis, Qa'idah Majelis Tarjih ditetapkan lewat Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

• SK No. 74/SK-PP/I.A/8.a/1993 tanggal 27 September 1993 — Qa'idah Majelis Tarjih (pertama).
• SK No. 21/SK-PP/II.A/8.c/2000 — Qa'idah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, yang menyempurnakan Qaidah 1993 "sesuai dengan perkembangan". — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj

🔹 Isi pokok Keputusan 2000 itu:

"Pertama: Rumusan Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah perlu terus dikaji dan dikembangkan seiring dengan perkembangan pemikiran dan permasalahan yang menuntut adanya suatu manhaj yang tepat.
Kedua: Kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditugaskan untuk melakukan kajian-kajian guna pengembangan manhaj lebih lanjut sembari memasyarakatkan manhaj yang sudah ada."

🔹 Prinsip yang sama ditegaskan ulang dalam Keputusan Munas Tarjih XXVI (Padang, 2003): — Keputusan Tarjih Ke 26 Bab Ii Manhaj Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam

"Rumusan Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah perlu terus dikaji dan dikembangkan... ditugaskan untuk melakukan kajian-kajian guna pengembangan manhaj lebih lanjut..."

B. Sumber Ajaran (Yang Ditarjih dan Menjadi Dasar)

🔹 Sumber utama: Al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbūlah. — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara · Panduan Penyusunan Fatwa 02 Bagian Ii Penyusunan Fatwa

🔹 Perbaikan istilah yang penting: dari "sunah sahihah" (rumusan HPT lama) menjadi "sunah maqbūlah":

"Istilah sunah makbulah merupakan perbaikan terhadap rumusan lama... yang menggunakan ungkapan 'sunah sahihah'... Akibatnya hadis hasan tidak diterima... rumusan baru dikatakan 'sunah makbulah', yang berarti sunah yang dapat diterima sebagai hujah agama, baik berupa hadis sahih maupun hadis hasan."

🔹 Hadis daif dapat menjadi hujah bila memenuhi lima syarat: (1) banyak jalur sehingga saling menguatkan; (2) ada indikasi berasal dari Nabi; (3) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an; (4) tidak bertentangan dengan hadis sahih; (5) kedaifannya bukan karena rawi tertuduh dusta/pemalsu.

🔹 Sumber paratekstual (pendamping) — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara:

🔸 Ijmak — definisi al-Gazzali: "kesepakatan umat Muhammad secara khusus mengenai suatu masalah agama."

🔸 Qiyas — definisi al-Amidi: "persamaan antara kasus cabang dan kasus pokok dalam kausa yang diistinbat dari hukum kasus pokok."

🔸 Maslahah mursalah — dengan empat syarat/dawabit: (1) kemaslahatan nyata bukan spekulatif; (2) bersifat umum/kulli bukan parsial; (3) sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan nas qaṭ'ī; (4) diamalkan dalam kondisi mendesak.

🔸 Istihsan — "memegangi kemaslahatan parsial dengan menyisihkan dalil umum"; contoh penerapan: bolehnya menjual harta wakaf (ḥifẓan li al-maṣlaḥah), dan jual beli online.

🔸 Istishab, sadd adz-dzari'ah (tindakan preventif), qaul sahabi (pendapat sahabat), syar'u man qablana (syariat umat terdahulu), dan 'urf (kebiasaan yang diterima).

C. Wawasan/Semangat Tarjih (Enam Perspektif)

🔹 Keputusan 2026 merinci enam wawasan — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan :

1. Wawasan Paham Agama — agama sebagai tatanan normatif, bimbingan untuk mencapai ḥayāh ṭayyibah.
2. Wawasan Tajdid — dalam akidah & ibadah pemurnian, dalam muamalat duniawiah dinamisasi.
3. Wawasan Toleransi — "putusan Tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar."
4. Wawasan Keterbukaan — keputusan Tarjih "dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan."
5. Wawasan Tidak Berafiliasi Mazhab (allā mażhabiyyah) — langsung dari sumber pokok, tanpa mengikatkan diri pada mazhab, tetapi tetap mempertimbangkan pendapat fukaha.
6. Wawasan Wasatiah — berpijak QS. al-Baqarah (2): 143 tentang ummatan wasaṭan.

D. Pendekatan: Bayani, Burhani, Irfani

Ditegaskan sejak Putusan Jakarta 2000 — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan:

🔸 Bayani — bertitik tolak pada nas (banyak untuk ibadah mahdah); asasnya: "Ibadah itu pada asasnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan."

🔸 Burhani — memakai ilmu pengetahuan (mis. ilmu falak untuk awal bulan, "tidak lagi digunakan rukyat").

🔸 Irfani — meningkatkan kepekaan nurani melalui pembersihan jiwa.

🔹 Cara penggunaan khas: "digunakan secara sirkular, yakni digunakan bersama-sama apabila diperlukan. Namun apabila digunakan satu atau dua di antaranya hal itu sudah mencukupi, maka yang lain tidak diperlukan."

E. Asumsi Metode (Tiga Asumsi Pokok)

— Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met:

1. Asumsi Integralistik — teori keabsahan koroboratif; "Kegat'ian tidak terdapat dalam dalil terpisah satu persatu, tetapi terdapat dalam koroborasi sejumlah dalil yang satu sama lain saling menguatkan." Mengpaka metode istiqrā' (induktif).
2. Asumsi Hierarkis — norma berjenjang: prinsip/nilai dasar (tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan, keadilan, dsb.) → asas-asas kulliyyah → norma konkret (al-aḥkām al-far'iyyah).
3. Asumsi Kebermaksudan — "Tidak ada satu aturan Tuhan yang dibebankan kepada manusia yang kosong tujuan dan tanpa makna."

🔸 Klasifikasi kebermaksudan: umum (maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah), parsial (al-juz'iyyah), partikular (al-khāṣṣah).

🔸 Tingkatannya: ḍarūriyyāt (esensial), ḥājiyyāt (primer), taḥsīniyyāt (komplementer).

F. Ragam Metode dan Penyelesaian Ta'āruḍ

🔹 Tiga ragam metode: (1) metode bayani (interpretasi nas yang sudah ada, kabur sehingga perlu diperjelas), (2) metode kausasi (untuk kasus tanpa nas langsung — menggali kausa efisien atau finalis), (3) metode sinkronisasi (untuk dalil yang saling bertentangan).

🔹 Penyelesaian ta'āruḍ dalil — urutan empat cara (Putusan Jakarta 2000):

"a. Al-Jam'u wa at-taufīq... b. At-Tarjīh... c. An-Naskh... d. At-Tawaqquf, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru."

🔹 Pentarjihan nas dilihat dari beberapa segi:

🔸 Segi sanad — kualitas dan kuantitas rawi, bentuk dan sifat periwayatan.

🔸 Segi matan — sigah an-nahy (larangan) lebih rajih dari sigah al-amr (perintah); sigah al-khāṣṣ lebih rajih dari sigah al-'ām.

🔸 Segi materi hukum; 🔸 Segi eksternal.

G. Kaidah tentang Hadis (Sebelas Kaidah)

Dalam Ushul Fiqh Fikih Muhammadiyah — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj — dan ditegaskan ulang dalam Keputusan 2026 — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met:

1. Hadis maukuf murni tidak dapat dijadikan hujah.
2. Hadis maukuf yang berstatus marfuk dapat dijadikan hujah.
3. Hadis maukuf berstatus marfuk bila ada qarinah yang dipahami kemarfu'annya kepada Rasulullah.
4. Hadis mursal tabi'i murni tidak dapat dijadikan hujah.
5. Hadis mursal tabi'i dapat dijadikan hujah bila ada qarinah kebersambungannya.
6. Hadis mursal sahabi dapat dijadikan hujah bila ada qarinah kebersambungannya.
7. Hadis daif yang saling menguatkan tidak dapat jadi hujah, kecuali banyak jalannya, ada qarinah keotentikan asalnya, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis sahih.
8. "Jarḥ (cela) didahulukan atas ta'dīl" setelah ada keterangan yang jelas dan sah menurut syara'.
9. Riwayat orang yang terkenal tadlis dapat diterima bila ia menegaskan riwayatnya bersambung dan tadlisnya tidak merusak keadilannya.
10. Faham/penafsiran sahabat atas lafal musytarak pada salah satu artinya wajib diterima.
11. Penafsiran sahabat atas arti kata lahir — maka arti lahir itulah yang diamalkan.

H. Kaidah Perubahan Hukum

🔹 Diterima asas kebolehan perubahan hukum, dengan kaidah fikih: lā yunkaru tagayyur al-aḥkām bi tagayyuri al-azminah wa al-aḥwāl (tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman dan keadaan).

🔹 Empat syarat hukum dapat berubah — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met:

"a. adanya tuntutan kemaslahatan untuk berubah... b. hukum itu tidak mengenai pokok ibadah mahdah... c. hukum itu tidak bersifat qaṭ'ī... d. perubahan baru dari hukum itu harus berlandaskan kepada suatu dalil syar'i juga..."

🔹 Contoh yang disebut naskah: kepemimpinan perempuan (hadis melarang, tetapi putusan Tarjih Adabul Mar'ah fil-Islam 1976 membolehkan); dan rukyat (diperintahkan hadis, tetapi Tarjih memakai hisab).

I. Ijtihad Jama'i dan Tingkatan Kelembagaan

— Tanya Jawab Agama 2 Masalah Ke Tarjihan:

🔹 Ijtihad jama'i ialah ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok ahli hukum Islam.

🔹 Lajnah Tarjih dibentuk di tiga tingkat: Pusat, Wilayah, dan Daerah.

🔹 Muktamar Tarjih (tingkat pusat) berlangsung — menurut ketentuan — setiap tiga tahun sekali (walau dalam praktiknya tidak selalu demikian, mis. Klaten 1980 → Malang 1989 selama 9 tahun).

🔹 Keputusan berlaku setelah ditanfidzkan oleh PP Muhammadiyah; maksud tanfidz adalah keseragaman dan kesatuan pengamalan.

🔹 Muhammadiyah tidak bermazhab dan tidak membenarkan warganya bertaqlid; yang dianut adalah ittiba' — mengamalkan sesuai dalil Al-Qur'an dan Sunnah. "Jadi tidak dihalangi orang yang mengamalkan Al-Quran dan As Sunnah yang Shahihah (dalam hal ini yang maqbullah yang dapat diterima) yang tidak atau belum dimuat dalam HPT."

📚 Sumber Rujukan Utama:

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara — Sumber ajaran & paratekstual

🔸 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan — Wawasan/semangat

🔸 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan — Pendekatan

🔸 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met — Metode, kaidah hadis, kaidah perubahan hukum

🔸 Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj — SK 21/SK-PP/II.A/8.c/2000 & Ushul Fiqh 11 kaidah

🔸 Panduan Penyusunan Fatwa 02 Bagian Ii Penyusunan Fatwa — Pokok-pokok Manhaj Tarjih

🔸 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Ke Tarjihan — Ijtihad jama'i & tingkatan kelembagaan

🔸 Keputusan Tarjih Ke 26 Bab Ii Manhaj Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam — Penegasan pengembangan manhaj

🔸 Fatwa 26 2020 Ar Ruju Ila Quran Sunah Metode Tarjih Dan Hermeneutika — Purifikasi & dinamisasi

✍️ Catatan:

🔹 Tentang istilah "qaidah tarjih": dalam dokumen resmi yang saya baca, istilah yang dipakai adalah "Qa'idah Majelis Tarjih" (nama SK), "Manhaj Tarjih" (sistemnya), dan "kaidah-kaidah" (untuk butir-butir kaidah hadis dan usul fikih). Saya menyajikan seluruhnya agar mencakup semua yang dimaksud.

🔹 Perkembangan dokumen: Qaidah 1993 → disempurnakan SK 2000 → ditegaskan Munas Padang 2003 → dihimpun dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Syamsul Anwar, 2018) → dimutakhirkan menyeluruh oleh Keputusan Munas XXXII (2024), ditanfidzkan lewat Keputusan PP No. 68/KEP/I.0/B/2026. Rumusan paling mutakhir adalah yang 2026.

🔹 Keputusan 2026 memuat rekomendasi lanjutan, mis. "pendekatan bayani dalam ragam metode perlu dikaji ulang menjadi pendekatan lughawi" dan kaidah hadis mauquf mujarrad perlu dirumuskan ulang — jadi sebagian butir masih terus dalam pengkajian.

🔹 Beberapa halaman sumber (mis. TJA 2 dan Fatwa 26/2020) berstatus under-review pada sistem pengelolaan halaman; saya menyajikan isinya apa adanya.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Qa'idah/Manhaj Tarjih adalah sistem yang memuat wawasan, sumber, pendekatan, dan metode ketarjihan. Fondasinya: Al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbūlah (termasuk hadis hasan dan hadis ahad maqbul, serta hadis daif dengan lima syarat) beserta sumber paratekstual (ijmak, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, sadd adz-dzari'ah, qaul sahabi, syar'u man qablana, 'urf). Wawasannya enam (paham agama, tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak bermazhab, wasatiah); pendekatannya bayani-burhani-irfani secara sirkular; metodenya berpijak tiga asumsi (integralistik, hierarkis, kebermaksudan), dengan penyelesaian ta'āruḍ berurutan: jam'u wa taufīq → tarjīh → naskh → tawaqquf. Kaidah khasnya antara lain "jarḥ didahulukan atas ta'dīl" dan empat syarat perubahan hukum. Seluruhnya dijalankan lewat ijtihad jama'i dan berlaku setelah ditanfidzkan.

💎 Sumber:

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj (SK 21/SK-PP/II.A/8.c/2000 & 11 kaidah ushul fiqh)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara (2026 — sumber ajaran)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan (2026 — wawasan)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan (2026 — pendekatan)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met (2026 — metode & kaidah)

🔹 Panduan Penyusunan Fatwa 02 Bagian Ii Penyusunan Fatwa (2024 — pokok-pokok manhaj)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Ke Tarjihan (Tanya Jawab Agama 2 — ijtihad jama'i)

🔹 Manhaj Tarjih · Tarjih · Ijtihad · Taklid

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Uraian lengkap dan urut tentang produk-produk Tarjih — baik putusan, fatwa, maupun lainnya.

✨️ Jawaban:

A. Tiga Produk Resmi Majelis Tarjih dan Tajdid

🔹 Dokumen resmi Ketentuan MTT PP Muhammadiyah Nomor 01/KTN/I.1/B/2024 tentang Panduan Penyusunan Fatwa Tarjih menetapkan bahwa Majelis Tarjih memiliki tugas merumuskan produk keagamaan yang terdiri dari tiga macam: — Panduan Penyusunan Fatwa 01 Bagian I Pendahuluan

"Pertama, Keputusan Tarjih, yaitu produk keagamaan yang diputuskan melalui Musyawarah Nasional Tarjih dan diresmikan secara tanfiziyyah oleh Pimpinan Pusat. Oleh karena mendapat legitimasi dari Pimpinan Pusat, maka Keputusan Tarjih ini berada pada tingkatan tertinggi. Kedua, Fatwa Tarjih, yaitu produk keagamaan yang bersifat respons atas berbagai pertanyaan... diputuskan melalui Sidang Fatwa Agama... Ketiga, Wacana Tarjih adalah gagasan-gagasan atau pemikiran yang dilontarkan dalam rangka memancing dan menumbuhkan semangat berijtihad yang kritis serta menghimpun bahan-bahan atau stock ide mengenai berbagai masalah aktual dalam masyarakat."

🔹 Perumusan tiga kategori yang sama juga muncul dalam Fatwa 07/2011 — Fatwa 07 2011 Doa Iftitah Menurut Putusan Tarjih:

1. Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih → dibukukan sebagai Himpunan Putusan Tarjih (HPT).
2. Fatwa Tarjih → jawaban atas pertanyaan, dimuat di rubrik Tanya Jawab Agama Majalah Suara Muhammadiyah, lalu diterbitkan dalam buku Tanya Jawab Agama sejumlah jilid.
3. Wacana → pengembangan pemikiran yang bersifat tidak mengikat secara kelembagaan, diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal.

---

B. Uraian Tiap Produk

1️⃣ Keputusan Tarjih — Produk Tertinggi

🔹 Definisi: "produk keagamaan tertinggi hasil Musyawarah Nasional Tarjih" — Keputusan Tarjih

🔹 Proses: diputuskan lewat Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih (dahulu disebut Muktamar Tarjih) dan diresmikan secara tanfiziyyah oleh Pimpinan Pusat — maka kedudukannya paling tinggi.

🔹 Kanal pemasyarakatan — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj:

"Upaya memasyarakatan keputusan Tarjih ditempuh melalui: a. Jalur pendidikan, dengan memasukkan materi keputusan Tarjih dalam silabi doa-doa praktis dan lain-lain. b. Jalur organisasi... Menyelenggarakan TPKT (Tahun Pengamalan Keputusan Tarjih) serta evaluasinya."

🔹 Wujud dokumennya: himpunan putusan yang dibukukan sebagai HPT serta keputusan-keputusan Munas (mis. Fikih Perlindungan Anak, Manhaj Tarjih).

🔹 Legitimasi eksternal: pengesahan lewat Berita Resmi Muhammadiyah (BRM) dan Keputusan PP — mis. Tanfidz Manhaj Tarjih lewat Keputusan PP No. 68/KEP/I.0/B/2026 — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 01 Keputusan Pimpinan Pusat Muhamma

2️⃣ Fatwa Tarjih — Produk Responsif

🔹 Definisi: "keputusan Pimpinan Majelis mengenai suatu masalah baik dikeluarkan dalam rangka menjawab pertanyaan atau atas inisiatif Pimpinan Majelis sendiri." — Panduan Penyusunan Fatwa 01 Bagian I Pendahuluan

🔹 Sumber pertanyaan dibedakan dua: pertanyaan dari luar (warga Muhammadiyah, umat, lewat redaksi Suara Muhammadiyah atau langsung ke MTT PP) dan persoalan internal/inisiatif Majelis sendiri.

🔹 Forum penetapan: Sidang Fatwa — pertemuan para ahli agama yang dihadiri Tim Fatwa Agama, diselenggarakan oleh Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan. Bila membahas persoalan sangat urgen dan menghadirkan peserta lebih banyak lagi, disebut Sidang Fatwa Diperluas. Pihak lain boleh hadir sebagai peninjau (mustami') tetapi tidak berhak mengambil keputusan. Sidang Fatwa dipimpin Ketua Divisi Fatwa didampingi Sekretaris, rutin digelar pada hari Jumat (daring/luring).

🔹 Tim Fatwa terdiri atas tiga unsur: (1) Pimpinan Harian; (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Divisi Fatwa; (3) pimpinan dari divisi lain yang ditunjuk sesuai keahlian. Sebagian anggota ditunjuk menjadi Tim Ahli Draf Fatwa sebagai pentashih akhir. — Panduan Penyusunan Fatwa 02 Bagian Ii Penyusunan Fatwa

🔹 Ahli penggagas/prosedur: Paduan ini (SK Nomor 01/KTN/I.1/B/2024) hadir untuk menstandarkan draf yang sebelumnya bervariasi.

🔹 Alur/mekanisme teknis penyusunan fatwa (8 tahap):

"1) pertanyaan masuk ke sekretariat; 2) pertanyaan disampaikan ke penulis/konseptor fatwa sesuai dengan keahlian masing-masing untuk dibuatkan draf fatwa; 3) draf fatwa dikirimkan ke Tim Fatwa sebelum disidangkan; 4) draf fatwa disidangkan oleh Tim Fatwa; 5) draf fatwa direvisi oleh penulis; 6) draf fatwa disunting oleh sekretariat; 7) draf fatwa direview dan ditashih oleh Tim Ahli; 8) draf fatwa dikirim dan kemudian diterbitkan di Majalah Suara Muhammadiyah (SM), serta dimasukkan dalam Sistem Informasi Fatwa." — Panduan Penyusunan Fatwa 01 Bagian I Pendahuluan

🔹 Kajian pra-penulisan fatwa (dua hal wajib):

"1) memeriksa produk-produk Majelis Tarjih yang berkaitan dengan pertanyaan; 2) mencari referensi-referensi yang otoritatif (mu'tabar) dan relevan dengan pertanyaan." — Panduan Penyusunan Fatwa 01 Bagian I Pendahuluan

🔹 Kanal publikasi Fatwa Tarjih:

🔸 Majalah Suara Muhammadiyah — rubrik Tanya Jawab Agama (kanal utama).

🔸 Buku Tanya Jawab Agama — diterbitkan berjilid (naskah 2024 menyebut "sejumlah 6 jilid"; rujukan lain menyebut Jilid 7).

🔸 Website resmi fatwatarjih.or.id dan Sistem Informasi Fatwa (arsip digital).

🔸 Fatwa bersifat persuasif — diberikan dalam rangka melaksanakan tajdid dan memberi bimbingan, bukan memaksa.

🔹 Catatan penting tentang sifat fatwa: dokumen MTT menegaskan bahwa fatwa "tidak hanya sekedar penjelasan tentang hukum agama... ia juga merupakan dialog antara warga masyarakat dalam menghadapi problem zamannya" — rekaman situasi sosial. Karena itu datanya (nama penanya, asal, pekerjaan, tanggal) direkam, kecuali penanya minta identitasnya disembunyikan.

3️⃣ Wacana Tarjih — Produk Pemikiran

🔹 Definisi: "gagasan pemikiran tarjih yang belum formal" — Wacana Tarjih; sifatnya tidak mengikat secara kelembagaan.

🔹 Fungsi: memancing dan menumbuhkan semangat berijtihad kritis serta menghimpun stock ide atas masalah aktual.

🔹 Kanal publikasi: Jurnal Tarjih dan berbagai buku yang diterbitkan Majelis Tarjih.

---

C. Perkembangan Produk Sepanjang Sejarah (Kronologis)

🔹 Fase awal (1928–1936). Produk pertama lahir dari forum Muktamar; tonggak penting adalah "Penerangan tentang Hal Tardjih" (1936) yang merumuskan wawasan toleransi dan keterbukaan, termasuk seruan agar keputusan Tarjih boleh dikritik bila ditemukan dalil yang lebih kuat. — Panduan Penyusunan Fatwa 01 Bagian I Pendahuluan

🔹 Fase Muktamar Tarjih klasik (1939–1976) → HPT. Produk putusan dihimpun sebagai Himpunan Putusan Tarjih. Misalnya Tanfidz Muktamar Tarjih Wiradesa (Pekalongan) 1972 dan Garut 1976 (Qunut, Adabul Mar'ah fil Islam). — Hpt Jilid 1 Kitab Keputusan Tarjih Wiradesa

🔹 Fase pembaruan manhaj (1993–2003). Qa'idah 1993 → SK PP No. 21/SK-PP/II.A/8.c/2000 → penegasan Munas Padang 2003 bahwa rumusan manhaj "perlu terus dikaji dan dikembangkan". — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj

🔹 Fase Tanya Jawab Agama (TJA). Fatwa dikumpulkan berjilid → TJA Jilid 1 s.d. 9 (rincian jilid berbeda antar-rujukan), menjadi preseden fikih terapan.

🔹 Fase standarisasi panduan fatwa (2024). Terbit Panduan Penyusunan Fatwa Tarjih (SK MTT No. 01/KTN/I.1/B/2024), yang untuk pertama kalinya membakukan alur, kerangka penulisan (pendahuluan–pembahasan–kesimpulan), gaya selingkung, dan sistem rujukan. — Panduan Penyusunan Fatwa 01 Bagian I Pendahuluan

🔹 Fase produk keputusan mutakhir (2024–2026). Munas Tarjih XXXII (Pekalongan, 2024) menghasilkan Keputusan Pengembangan Manhaj Tarjih dan KHGT, lalu diresmikan lewat Keputusan PP No. 68/KEP/I.0/B/2026 (19 Syakban 1447 H / 07 Februari 2026 M). — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 01 Keputusan Pimpinan Pusat Muhamma

---

D. Membedakan Produk Resmi dari Non-Produk

🔹 Ini pembeda penting yang ditegaskan Fatwa 07/2011. Ketika muncul buku "Shalat Sesuai Tuntunan Nabi saw" karya Syakir Jamaluddin (kata pengantarnya ditulis ketua MTT), Fatwa menegaskan:

"buku yang disusun oleh Bapak Syakir Jamaluddin, MA., tidak termasuk ke dalam salah satu dari ketiga produk MTT PP Muhammadiyah tersebut. Buku tersebut merupakan hasil karya pribadi salah seorang warga Muhammadiyah dan bukan merupakan keputusan MTT PP Muhammadiyah. Dengan demikian, buku tersebut TIDAK termasuk buku tuntunan resmi yang dikeluarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah." — Fatwa 07 2011 Doa Iftitah Menurut Putusan Tarjih

🔹 Dari situ dinyatakan kaidah organisasi:

"dalam kaidah MTT PP Muhammadiyah, jika ada keputusan di tingkat yang lebih rendah (apalagi pendapat perseorangan) berbeda dengan keputusan di tingkat yang lebih tinggi, maka keputusan (pendapat) yang digunakan adalah keputusan di tingkat yang lebih tinggi."

🔹 Yakni berturut-turut tingkatan produk: Keputusan Tarjih (HPT) → Fatwa Tarjih → Wacana Tarjih, dengan pendapat perseorangan (meski dikarang warga/tokoh Muhammadiyah) di luar ketiganya dan tidak mengikat secara resmi.

---

E. Hierarki Produk dalam Sistem Tarjih

📚 Sumber Rujukan:

🔹 Panduan Penyusunan Fatwa 01 Bagian I Pendahuluan — Ketentuan MTT No. 01/KTN/I.1/B/2024: tiga produk, pengertian fatwa, Sidang Fatwa, alur 8 tahap

🔸 Panduan Penyusunan Fatwa 02 Bagian Ii Penyusunan Fatwa — Tim Fatwa, Tim Ahli, pokok-pokok manhaj dalam penyusunan

🔸 Fatwa 07 2011 Doa Iftitah Menurut Putusan Tarjih — pembagian tiga kategori produk & bedanya dari karya pribadi

🔸 Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj — pemasyarakatan keputusan Tarjih & TPKT

🔸 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 01 Keputusan Pimpinan Pusat Muhamma — contoh produk keputusan + tanfidz PP

🔸 Keputusan Tarjih · Fatwa Tarjih · Wacana Tarjih · Himpunan Putusan Tarjih · Sidang Fatwa · Fatwa

✍️ Catatan:

🔹 Perbedaan rincian jumlah jilid TJA: naskah Panduan 2024 menyebut "sejumlah 6 jilid", sedangkan rujukan lain menyebut "Tanya Jawab Agama Jilid 7". Keduanya terdokumentasi; jumlah jilid tampaknya bertambah seiring waktu. — Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 04 Etika Taaruf Menurut Panduan Muhammadiyah

🔹 Kategori "lainnya" yang Anda minta: yang terdapat dalam arsip secara tegas hanyalah tiga produk MTT (Keputusan, Fatwa, Wacana). Di luar itu, arsip memuat juga produk kepemimpinan resmi seperti BRM Tanfidz dan Keputusan PP Muhammadiyah yang berfungsi mengesahkan/mengaktifkan putusan — itu bukan produk MTT, melainkan produk legal Pimpinan Pusat.

🔹 Sebagian halaman sumber (mis. Fatwa 07/2011) berstatus under-review pada sistem pengelolaan halaman; saya menyajikan isinya apa adanya sebagai produk final.

🔹 Bila Anda ingin pendalaman, saya dapat menelusuri contoh-contoh konkret tiap produk (mis. daftar lengkap isi HPT, atau daftar fatwa terbitan), terpisah.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Produk Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ada tiga, bertingkat: (1) Keputusan Tarjih — produk tertinggi, diputuskan di Munas Tarjih dan diresmikan secara tanfidziyah oleh PP, dibukukan sebagai HPT; (2) Fatwa Tarjih — produk respons pertanyaan, diputuskan lewat Sidang Fatwa, disosialisasikan lewat Majalah Suara Muhammadiyah, buku Tanya Jawab Agama, dan fatwatarjih.or.id; (3) Wacana Tarjih — gagasan pemikiran yang tidak mengikat, terbit di Jurnal Tarjih dan buku. Ketiganya kini dibakukan dalam Panduan Penyusunan Fatwa Tarjih (SK MTT No. 01/KTN/I.1/B/2024). Karya atau pendapat perseorangan — walau dari warga Muhammadiyah — tidak termasuk produk MTT dan tidak menjadi sikap resmi Persyarikatan.

💎 Sumber:

🔹 Panduan Penyusunan Fatwa 01 Bagian I Pendahuluan (Ketentuan MTT No. 01/KTN/I.1/B/2024)

🔹 Panduan Penyusunan Fatwa 02 Bagian Ii Penyusunan Fatwa (2024)

🔹 Fatwa 07 2011 Doa Iftitah Menurut Putusan Tarjih (Fatwa 07, 2011)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj (himpunan manhaj & kaidah)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 01 Keputusan Pimpinan Pusat Muhamma (Keputusan PP No. 68/KEP/I.0/B/2026)

Wallahu a'lam bish-shawab.

Catatan

⚠️ Satu rujukan yang saya sebut di atas tidak ditemukan dalam arsip, jadi tautannya saya lepas:

• sources/tja-2026-edisi-04-etika-taaruf-menurut-panduan-muhammadiyah

Bagian jawaban yang bersandar pada rujukan itu belum terverifikasi dan sebaiknya tidak dipakai sebelum dicek langsung ke Majelis Tarjih.