☝️ Pertanyaan:

🔹 Bolehkah bersedekah, beribadah, atau berbuat kebaikan dengan harta yang tidak halal, misalnya hasil korupsi, mencuri, merampok, atau menipu?

✨️ Jawaban:

🔹 Tidak boleh. Harta haram dari korupsi, mencuri, merampok, dan menipu tidak dapat dijadikan sarana sedekah atau kebaikan yang diterima Allah. Kewajiban pemilik harta haram itu adalah bertobat dan mengembalikan harta kepada pemiliknya yang sah, bukan mensedekahkannya. Fatwa 05/2014 menegaskan bahwa harta hasil korupsi sejatinya milik rakyat, sehingga wajib disita dan dikembalikan kepada negara — sekalipun sudah dicuci atau dihadiahkan, karena harta yang diambil tanpa kerelaan pemilik asli statusnya tetap haram (Fatwa 05 2014 Modus Cara Korupsi).

📚 Dalil:

🔹 Hadis Nabi saw. (HR Muslim dari Ibnu Umar):

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ
"Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan tidak pula sedekah hasil korupsi."

🔹 Ibnu Hajar (Fath al-Bari III: 278) menjelaskan: sabda itu menunjukkan bahwa orang yang korupsi tidak lepas dari tanggung jawab kecuali dengan mengembalikan harta korupsi kepada pemiliknya, bukan menyalurkannya sebagai sedekah kepada orang lain (Fatwa 05 2014 Modus Cara Korupsi).

🔹 Hadis riwayat al-Baihaqi, al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban:

مَنْ جَمَعَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ
"Siapa saja yang mengumpulkan harta dari cara yang haram kemudian ia bersedekah darinya, ia tidak mendapatkan pahala apa pun, bahkan ia tetap menanggung dosa dari harta haram tersebut."

🔹 QS al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil."

🔹 Kaidah fikih yang dipakai Majelis Tarjih:

مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ
"Sesuatu yang haram untuk diambil, maka haram pula untuk diberikan."
(Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 16 Hukum Menggunakan Ijazah Palsu Dan Status Gaji Yang Diperoleh, Sesuatu Yang Haram Untuk Diambil Maka Haram Pula Untuk Diberikan)

✍️ Catatan dan perkembangan posisi Tarjih:

🔹 Posisi ini konsisten lintas tahun dan makin dipertegas:

• 2006 — TJA Jilid 9: biaya ibadah (mis. haji) harus thayyib; Allah Maha Thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib, tidak boleh dari hasil korupsi, mencuri, atau perzinaan (Tanya Jawab Agama 9 Bab 9 Haji).
• 2014 — Fatwa 05/2014: memetakan harta haram menjadi haram karena dzatnya dan haram karena cara mendapatkannya; harta yang diambil sepihak tanpa kerelaan pemilik (curian, rampasan, tipuan, korupsi) tetap haram meski berpindah tangan (Fatwa 05 2014 Modus Cara Korupsi).
• 2023 — TJA Edisi 24 menegaskan larangan menyepelekan dosa dengan anggapan sedekah menghapusnya, merujuk Fikih Anti Korupsi Muhammadiyah yang memperingatkan bahwa infak hasil korupsi tidak menghapus dosa; sedekah boleh dipakai untuk meredam dampak bunga bank yang terlanjur diterima sekadar ke pembangunan sosial, tanpa diharapkan pahalanya — dan itu berbeda dari sedekah harta halal (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 24 16 31 Desember Menabung Di Bank Syariah Pilihan Antara Mudarab).
• 2026 — TJA Edisi 16 (disidangkan 2025) mempertegas dengan hadis man jama'a malan min haram dan kaidah "haram diambil, haram pula diberikan" (Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 16 Hukum Menggunakan Ijazah Palsu Dan Status Gaji Yang Diperoleh).

⚠️ Catatan penting:

🔹 Yang diwajibkan dari harta haram adalah taubat nasuha dan pengembalian harta kepada pemilik sah (untuk korupsi: negara/rakyat). Sedekah dari harta yang jelas haram tidak diterima dan tidak menggugurkan dosa.

🔹 Berbeda kasusnya dengan harta syubhat (asal-usul tidak jelas) yang sulit ditolak/dikembalikan — Fatwa 24/2019 membolehkan membelanjakannya untuk keperluan sosial, bukan konsumsi pribadi (Fatwa 24 2019 Mendapat Uang Dari Pimpinan Kantor Tanpa Spj). Ini bukan izin memakai harta yang sudah pasti haram hasil kejahatan.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Bersedekah atau beribadah dengan harta korupsi, curian, rampasan, atau tipuan tidak diterima Allah dan tidak mendatangkan pahala; yang wajib adalah bertobat dan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya yang sah. Harta yang haram diambil, haram pula diberikan.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 05 2014 Modus Cara Korupsi (Fatwa 05/2014)

🔹 Tanya Jawab Agama 9 Bab 9 Haji (2006)

🔹 Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 16 Hukum Menggunakan Ijazah Palsu Dan Status Gaji Yang Diperoleh (TJA Edisi 16)

🔹 Fatwa 38 2021 Beasiswa Dan Gaji Dari Kecurangan (2021)

🔹 Fatwa 24 2019 Mendapat Uang Dari Pimpinan Kantor Tanpa Spj (2019)

🔹 Gulul · Harta Haram · Sedekah

Wallahu a'lam bish-shawab.

作为一个人工智能语言模型，我还没学习如何回答这个问题，您可以向我问一些其它的问题，我会尽力帮您解决的。

Permintaan itu berada di luar arsip HPT dan Fatwa Tarjih yang saya pegang, jadi tidak bisa saya susun menjadi artikel. Silakan ajukan pertanyaan seputar fatwa dan metodologi Tarjih Muhammadiyah; insya Allah bisa saya telusuri.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana hukum mengkritik pemimpin — baik pimpinan ormas maupun pejabat negara — menurut manhaj Tarjih Muhammadiyah?

✨️ Jawaban:

🔹 Boleh, bahkan dianjurkan bila ada kekeliruan atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat — selama disampaikan dengan cara yang santun, membangun, dan sesuai ketentuan. Ketaatan kepada pemimpin tetap wajib sepanjang tidak menyuruh maksiat; mengkritik adalah bentuk pengawasan rakyat dan penegakan amar makruf nahi mungkar.

🔹 Batas ketaatan. Umat Islam wajib menaati ulil amri (pemegang kekuasaan), tetapi ketaatan itu bersyarat: tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jika pemimpin memerintahkan maksiat, perintah itu tidak boleh ditaati — dan justru menjadi saatnya mengingatkan/mengkritik menjadi perlu.

🔹 Tiga cara kritik menurut Fatwa 18/2017: (1) nasihat — menyampaikan saran kebaikan; (2) amar makruf nahi mungkar — mencegah kemungkaran sedapat mungkin sesuai kemampuan; (3) jihad — dalam arti menyampaikan kalimat yang adil di hadapan pemimpin yang zalim, bukan berperang.

🔹 Etika kritik. Tidak dibenarkan mencaci, menghina, merendahkan, merusak nama baik, atau memfitnah pemimpin. Kritik di muka umum (mis. demonstrasi) harus menjaga ketertiban umum dan seizin pihak berwenang; lewat media harus mematuhi aturan, nilai, dan norma yang berlaku; kritik yang baik bersifat membangun dan disertai saran jalan keluar.

📚 Dalil (teks Arab dari Fatwa 18/2017 dan Fatwa 03/2019):

🕌 QS an-Nisa' (4): 59 — dasar ketaatan bersyarat:

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ الهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ
"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu..."

🕌 Hadis riwayat Ali ra, HR al-Bukhari:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ
"Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Ketaatan hanya dalam hal yang makruf."

🕌 Hadis riwayat Tamim ad-Dari, HR Muslim:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ ... لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ
"Agama adalah nasihat ... kepada Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan kaum awam mereka."

🕌 QS Ali 'Imran (3): 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar."

🕌 Hadis Abu Sa'id al-Khudri, HR Abu Dawud (juga dalam Fatwa 03/2019):

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ
"Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa atau pemimpin yang zalim."

🕌 Hadis Ibnu Abbas, HR Ibnu Majah — batas cara:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
"Tidak boleh berbuat madharat (merugikan) dan tidak boleh saling berbuat madharat."

🕌 Hadis riwayat Ka'ab bin 'Ujrah (Fatwa 03/2019, HR at-Tirmidzi dll., status shahih): barangsiapa membenarkan kedustaan pemimpin dan menolong kezalimannya, ia bukan golongan Rasulullah dan tak akan menemuinya di telaga — peringatan agar umat menegur pemimpin yang zalim, bukan membela mati-matian.

✍️ Catatan — posisi manhaj Tarjih secara kronologis:

🔹 2003 (Fatwa 08.A/2003): dalam masalah duniawi, kita boleh mengikuti ulil amri (pemerintah) selama tidak menyimpang dari ajaran dan perintah Allah dan Rasul-Nya (Fatwa 08 A 2003 Mengagumi Dan Mengikuti Kyai Kharismatik Sm No 07 2003).

🔹 TJA Jilid 2: ketaatan kepada pemimpin yang sah jangan pudar sekalipun ia berbuat yang tidak kita senangi — kecuali bila diperintahkan maksiat; selama itu tetap beramar makruf nahi mungkar dengan cara yang makruf (Tanya Jawab Agama 2 Masalah Kejadian Dan Amalan Manusia).

🔹 2010 (Munas Tarjih ke-27, Fikih Tata Kelola): prinsip pengawasan — pemerintah yang baik mensyaratkan sistem pengawasan, dan salah satu pengawasnya adalah rakyat; kritik adalah wujud pengawasan itu (dikutip dalam Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah).

🔹 2017 (Fatwa 18/2017): merumuskan secara tegas — mengkritik pemerintah diperbolehkan dan dianjurkan demi kebaikan bersama, dengan tiga cara (nasihat, amar makruf nahi mungkar, jihad) dan etika yang santun serta taat aturan (Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah).

🔹 2019 (Fatwa 03/2019): menegaskan larangan membenarkan kedustaan/menyokong kezaliman pemimpin, dan nahi mungkar kepada pemimpin zalim harus dengan cara yang ma'ruf — bijaksana, adil, proporsional, tidak melanggar ketentuan agama maupun negara (Fatwa 03 2019 Hadis Tentang Pemimpin Dan Pengikutnya Yang Tidak Masuk Golongan R).

⚠️ Catatan tentang cakupan "pimpinan ormas": Fatwa 18/2017 secara khusus menyebut pemerintah, dengan merujuk pada kategorisasi ulil amri dari Yunahar Ilyas (Halaqah Fikih Ulil Amri, 2013): (1) umara' dan hukkam dalam arti luas — legislatif, eksekutif, yudikatif; (2) semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing; (3) para ulama dan lembaga fatwa. Pimpinan ormas termasuk kategori kedua, sehingga prinsip yang sama berlaku: boleh dikritik/dinasihati bila keliru, dengan adab santun dan tidak mencaci atau memfitnah (Ulil Amri, Amar Makruf Nahi Mungkar).

✅️ Kesimpulan:

🔹 Mengkritik pemimpin — pejabat negara maupun pimpinan ormas — hukumnya boleh dan dianjurkan sebagai pengawasan dan amar makruf nahi mungkar, selama kritik itu santun, membangun, disertai solusi, tidak menghina/mencaci/memfitnah, dan tidak melanggar ketentuan hukum-kenegaraan yang berlaku. Yang dilarang justru dua hal ekstrem: taat pada perintah maksiat di satu sisi, dan mencaci-maki atau membenarkan kezaliman di sisi lain.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah (Fatwa 18/2017)

🔹 Fatwa 03 2019 Hadis Tentang Pemimpin Dan Pengikutnya Yang Tidak Masuk Golongan R (Fatwa 03/2019)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Kejadian Dan Amalan Manusia (TJA Jilid 2)

🔹 Fatwa 08 A 2003 Mengagumi Dan Mengikuti Kyai Kharismatik Sm No 07 2003 (Fatwa 08.A/2003)

🔹 Ulil Amri · Amar Makruf Nahi Mungkar · Jihad · Madharat

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana hukum membuka HP di tengah shalat untuk mematikan alarm atau panggilan yang berbunyi (lupa mode silent), padahal jika dibiarkan akan mengganggu jamaah lain? Apakah shalat tetap sah, dan bagaimana membedakan gerakan yang diperlukan, gerakan berlebihan, dan tindakan yang mengganggu kekhusyukan?

✨️ Jawaban:

🔹 Boleh, bahkan dianjurkan — untuk shalat berjamaah, diharuskan. Mematikan bunyi HP yang berbunyi di tengah shalat termasuk gerakan tambahan ringan yang dibolehkan, karena justru dilakukan untuk menghilangkan gangguan dan menjaga kekhusyukan — kekhusyukan diri sendiri maupun jamaah lain.

🔹 Shalat tetap sah. Gerakan tambahan ringan seperti ini tidak membatalkan shalat selama syarat dan rukunnya terpenuhi (termasuk tuma'ninah). Khusyuk bukan syarat sah shalat, melainkan ruhnya — sesuatu yang wajib diupayakan.

🔹 Tiga golongan gerakan dalam pandangan Tarjih:

• Gerakan ringan yang diperlukan/dibutuhkan → dibolehkan, bahkan bisa menjadi wajib bila menyangkut keselamatan (menyingkirkan kucing di tempat sujud, membunuh ular/kalajengking, melepas sandal bernajis, mematikan HP berbunyi, menggendong anak).
• Gerakan banyak yang tidak dibutuhkan → dimakruhkan, mengurangi kesempurnaan shalat (membetulkan baju berulang kali, garuk-garuk tanpa kebutuhan, membolak-balik mushaf tanpa hafal).
• Tindakan yang mengganggu kekhusyukan/jamaah → dilarang; Nabi saw. bahkan tidak membolehkan bacaan Al-Qur'an yang keras sampai mengganggu orang yang sedang shalat — apalagi bunyi HP.

📚 Dalil & rujukan:

🔹 TJA 2025 Edisi 08 (disidangkan 4 Oktober 2024 M):

"ketika ada HP yang berbunyi maka perlu bagi orang yang shalat untuk mematikan bunyi HP tersebut supaya tidak mengganggu kekhusyukan shalatnya. Apalagi jika shalat dilaksanakan secara berjamaah, maka diharuskan untuk segera mematikan bunyi HP agar tidak mengganggu kekhusyukan orang lain."

"Mematikan bunyi HP ketika shalat juga termasuk gerakan yang dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan."

"Setiap orang hendaknya melakukan langkah antisipasi dari berbagai gangguan sebelum melaksanakan shalat, termasuk menonaktifkan atau memasang mode silent ... merupakan tindakan yang paling baik dan paling dianjurkan."
(Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 08 16 30 April Hukum Menyingkirkan Kucing Di Tempat Shalat Dan Me)

🔹 Hadis Nabi menggendong Umamah saat shalat, dari Abu Qatadah (HR al-Bukhari):

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ ... فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا
"Rasulullah saw. shalat sambil menggendong Umamah ... apabila sujud beliau meletakkannya, dan apabila berdiri beliau menggendongnya lagi."

🔹 Hadis Abu Sa'id al-Khudri (HR Abu Dawud): Nabi saw. melepas sandalnya yang bernajis di tengah shalat.

🔹 Hadis Abu Hurairah (HR Abu Dawud):

اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ
"Bunuhlah dua binatang hitam dalam shalat, yaitu ular dan kalajengking."

🔹 Hadis Ibnu Umar (HR Ahmad no. 5096): orang yang shalat sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan hingga mengganggu yang lain — "jika bacaan Al-Qur'an saja tidak boleh sampai mengganggu orang yang sedang shalat, apalagi bunyi HP yang dibawa."

🔹 QS al-Mu'minun (23): 1-3:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna."

✍️ Catatan — perkembangan posisi Tarjih secara kronologis:

🔹 2004 (Fatwa 26/2004): gerakan di luar shalat seperti membetulkan baju, menggaruk kepala "hendaklah dihindari karena akan mengurangi nilai atau kesempurnaan shalat" — kecuali ada alasan yang dibenarkan syariat (Fatwa 26 2004 Shalat Sambil Gerak Gerak).

🔹 2012 (Fatwa 26/2012): pembatasan diperhalus — "kategori banyak dan sedikit gerakan tergantung pada kebiasaan"; garuk-garuk lebih dari 3 kali tidak membatalkan jika memang dibutuhkan; yang membatalkan adalah "sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan seseorang lalai dan merusak shalatnya, tanpa adanya kebutuhan", dan gerakan banyak yang tidak dibutuhkan dimakruhkan (Fatwa 26 2012 Jasa Simpan Pinjam Dan Salat Menggaruk).

🔹 2015 (Fatwa 01/2015): shalat sambil memegang mushaf dibolehkan dengan syarat "tidak banyak gerakan yang tidak berhubungan dengan shalat yang dapat membatalkan dan tidak terjaganya kekhusyuan shalat" (Fatwa 01 2015 Shalat Membaca Mushaf Al Qur An).

🔹 2018 (Fatwa 22/2018): khusyuk bukan syarat sah shalat; sah bila syarat dan rukun terpenuhi, namun khusyuk adalah ruh shalat yang harus diupayakan (Fatwa 22 2018 Shalat Tidak Khusyuk Sah Atau Tidak).

🔹 2024/2025 (TJA Edisi 08, disidangkan 4 Oktober 2024): kasus kucing di tempat sujud dan HP berbunyi dijawab tegas — gerakan ringan untuk menghilangkan gangguan dibolehkan, mematikan HP dianjurkan bahkan diharuskan dalam jamaah (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 08 16 30 April Hukum Menyingkirkan Kucing Di Tempat Shalat Dan Me).

🔹 Kesimpulannya konsisten: kebolehan gerakan tambahan ditentukan oleh ada-tidaknya kebutuhan dan ringan-tidaknya gerakan, dengan ukuran kebiasaan umum; yang dilarang adalah gerakan banyak tanpa kebutuhan dan segala sesuatu yang mengganggu orang lain yang sedang shalat.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Membuka HP di tengah shalat untuk mematikan bunyi alarm/panggilan hukumnya boleh, dan dalam berjamaah dianjurkan bahkan diharuskan agar tidak mengganggu kekhusyukan orang lain. Shalatnya tetap sah karena gerakan itu ringan dan dibutuhkan, serta tidak menghilangkan syarat dan rukun shalat. Namun langkah terbaik adalah antisipasi sebelum shalat: pasang mode silent atau matikan HP.

💎 Sumber:

🔹 Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 08 16 30 April Hukum Menyingkirkan Kucing Di Tempat Shalat Dan Me (TJA Edisi 08, disidangkan 2024)

🔹 Fatwa 26 2004 Shalat Sambil Gerak Gerak (2004)

🔹 Fatwa 26 2012 Jasa Simpan Pinjam Dan Salat Menggaruk (2012)

🔹 Fatwa 01 2015 Shalat Membaca Mushaf Al Qur An (2015)

🔹 Fatwa 22 2018 Shalat Tidak Khusyuk Sah Atau Tidak (2018)

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana hukum membaca Al-Qur'an dari HP dalam keadaan berhadas? Apakah berbeda hukumnya antara membaca lewat aplikasi, menyentuh layar, dan menyentuh mushaf cetak? Bagaimana status aplikasi yang menampilkan ayat secara digital? Dan bolehkah membawa HP yang berisi aplikasi Al-Qur'an ke toilet, mengingat Nabi saw. mencopot cincinnya yang bertuliskan nama Allah?

✨️ Jawaban:

🔹 Membaca Al-Qur'an dalam keadaan berhadas besar (misalnya haid) hukumnya makruh, bukan haram. Majelis Tarjih menegaskan bahwa larangan itu "hanyalah berdasarkan etis dan kepatutan serta sebagai tanda memuliakan dan menghormati Kalamullah, karena tidak ditemukan hadis yang dapat dijadikan hujah sebagai dasar hukumnya." Yang paling utama tetap membaca dalam keadaan suci dan berwudhu.

🔹 Menyentuh mushaf cetak — soal ini khilafiyah. Tarjih tidak mewajibkan wudhu untuk menyentuh atau membaca mushaf; yang diutamakan hanyalah kesucian. Dalam TJA Jilid 2 disebutkan: "tidak ada halangan orang Islam (Muslim) untuk membaca Al-Quran sekalipun tidak wudlu. Hanya diutamakan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci."

🔹 Aplikasi Al-Qur'an di HP — dalam arsip yang berhasil saya telusuri, belum ditemukan ketentuan eksplisit yang menyamakan atau membedakan hukum menyentuh layar HP dengan menyentuh mushaf cetak. Yang ada adalah dua prinsip: (1) ayat al-Waqi'ah 79 (lā yamassuhū illal-muṭahharūn) menurut Tarjih tidak ada kaitannya dengan mushaf, karena mushaf baru ada pada zaman Khalifah Utsman; (2) HP yang memuat lantunan ayat al-Qur'an wajib diperlakukan hormat karena membawa kalamullah.

🔹 Membawa HP berisi aplikasi Al-Qur'an ke toilet — Fatwa 35/2009 menjawab ini secara langsung: tidak dibawa ke kamar mandi, atau jika terpaksa dibawa, dimatikan atau disetel silent. Sebab "ayat al-Quran hanya pantas dan boleh dibaca, didengarkan di tempat-tempat yang bersih." Adapun Nabi saw. mencopot cincinnya ketika masuk kamar kecil karena cincin itu terukir nama Allah — dan para ulama menjadikannya dalil larangan membawa nama Allah, Rasulullah, dan Al-Qur'an ke tempat kotor; Ibnu Hajar menyebut hukumnya makruh.

📚 Dalil:

🕌 Hadis Aisyah ra. (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi):

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ
"Rasulullah saw. menyebut nama Allah dalam segala keadaannya."

Ini dijadikan isyarat bahwa orang berhadas besar boleh membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an dapat disamakan dengan menyebut nama Allah (Tanya Jawab Agama 9 Bab 3 Thaharah).

🕌 Hadis Anas bin Malik (HR at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah):

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ
"Adalah Rasulullah saw. apabila masuk ke kamar kecil beliau menanggalkan cincinnya."

Para ulama menjadikan hadis ini dalil larangan membawa, menyebut, atau menuliskan nama Allah, Rasulullah, dan Al-Qur'an di tempat kotor (Fatwa 18 2012 Hukum Menghias Masjid Dengan Kaligrafi, Fatwa 35 Binatang Bertaring Kalung Obat Ringtone Hp).

🕌 Hadis yang melarang haid/junub membaca Al-Qur'an (HR ad-Daraquthni dari Jabir; HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ibnu Umar) — dinyatakan munkar/lemah oleh para perawi dan ahli hadis, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum (Tanya Jawab Agama 2 Masalah Wudlu Dan Mandi Wajib).

✍️ Catatan — posisi Tarjih secara kronologis:

🔹 TJA Jilid 2 (tema Quran dan Hadis): hadis-hadis larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid tidak sahih; kesimpulannya "wanita haid makruh membaca Al-Quran" (Tanya Jawab Agama 2 Masalah Quran Dan Hadis).

🔹 TJA Jilid 2 (tema wudlu): memegang mushaf bagi yang berhadas adalah khilafiyah; Tarjih memilih — sekalipun tidak ada dasar larangan yang kuat — "untuk pendidikan akhlaq, yang lebih utama tidak kita lakukan, kecuali dalam keadaan terpaksa" (Tanya Jawab Agama 2 Masalah Wudlu Dan Mandi Wajib).

🔹 TJA Jilid 9 (Bab Thaharah): menegaskan kembali bahwa larangan bagi berhadas besar bersifat etis, bukan hukum, dan yang paling baik adalah membaca dalam keadaan suci serta berwudhu (Tanya Jawab Agama 9 Bab 3 Thaharah).

🔹 Fatwa 35/2009: lantunan ayat al-Qur'an sebagai ringtone HP boleh bahkan dianjurkan, tetapi dengan etika — HP tidak dibawa ke kamar mandi; kalau dibawa, dimatikan atau disetel silent (Fatwa 35 Binatang Bertaring Kalung Obat Ringtone Hp).

🔹 Fatwa 18/2012: tulisan ayat al-Qur'an dan nama Allah wajib diletakkan di tempat terhormat; tempat yang dilarang adalah kamar mandi, WC, dan sejenisnya (Fatwa 18 2012 Hukum Menghias Masjid Dengan Kaligrafi).

🔹 TJA 2023 Edisi 09: adab menyebut lafal Allah di kamar mandi — lebih utama dilakukan sirr (dalam hati), sebagaimana Nabi tidak menjawab salam ketika berada di kamar kecil (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 09 1 15 Mei Hukum Membaca Basmalah Di Kamar Mandi K).

⚠️ Catatan penting:

🔹 Mengenai status aplikasi digital dan menyentuh layar: saya belum menemukan ketentuan eksplisit dalam bagian arsip yang berhasil ditelusuri. Maka saya tidak menyimpulkan hukumnya sendiri. Yang dapat dipastikan dari arsip hanyalah prinsip-prinsip di atas.

🔹 Yang ditegaskan arsip hanyalah: membaca Al-Qur'an dalam keadaan berhadas besar makruh (bukan haram), menyentuh mushaf tanpa wudhu tidak diwajibkan berwudhu, dan membawa lafal ayat/Nama Allah ke kamar mandi tidak dibenarkan — dilarang oleh Fatwa 35/2009 dan dimakruhkan oleh Fatwa 18/2012.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Membaca Al-Qur'an dari HP dalam keadaan berhadas besar hukumnya makruh, dan lebih utama bersuci lebih dulu; menyentuh mushaf cetak tanpa wudhu tidak diwajibkan berwudhu menurut Tarjih, tetapi kesucian tetap diutamakan. Adapun membawa HP berisi aplikasi Al-Qur'an ke toilet tidak dibenarkan — inilah inti pelajaran dari Nabi saw. yang mencopot cincinnya yang terukir nama Allah ketika masuk kamar kecil.

💎 Sumber:

🔹 Tanya Jawab Agama 9 Bab 3 Thaharah (TJA Jilid 9, Bab Thaharah)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Quran Dan Hadis (TJA Jilid 2, Masalah Quran dan Hadis)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Wudlu Dan Mandi Wajib (TJA Jilid 2, Masalah Wudlu)

🔹 Fatwa 35 Binatang Bertaring Kalung Obat Ringtone Hp (Fatwa 35/2009)

🔹 Fatwa 18 2012 Hukum Menghias Masjid Dengan Kaligrafi (Fatwa 18/2012)

🔹 Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 09 1 15 Mei Hukum Membaca Basmalah Di Kamar Mandi K (TJA 2023 Edisi 09)

Wallahu a'lam bish-shawab.

Catatan

⚠️ Satu rujukan yang saya sebut di atas tidak ditemukan dalam arsip, jadi tautannya saya lepas:

• sources/tja-2023-edisi-09-1-15-mei-hukum-membaca-basmalah-di-kamar-mandi-k

Bagian jawaban yang bersandar pada rujukan itu belum terverifikasi dan sebaiknya tidak dipakai sebelum dicek langsung ke Majelis Tarjih.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana hukum berwudhu atau mandi janabah ketika kulit masih memakai kosmetik, tabir surya, atau produk tahan air (waterproof)? Bagaimana cara menentukan apakah suatu produk menghalangi air — cukup dengan label waterproof atau perlu melihat sifat lapisannya? Lalu bagaimana dengan kutek yang tebal, dan bagaimana kita tahu air sudah sampai ke kulit?

✨️ Jawaban:

🔹 Ukuran yang dipakai Tarjih adalah kenyataan sampainya air ke kulit, bukan label produk. Prinsip ini ditegaskan dalam Tanya Jawab Agama Jilid 1: menyemir rambut dan mencat alis "tidak dilarang kalau tidak menghalangi masuknya air pada kulit," dan sebaliknya dilarang kalau menghalangi masuknya air (Tanya Jawab Agama 1 Masalah Keluarga).

🔹 Untuk produk kecantikan (salon), nasihat Tarjih: "Gunakan bahan yang mudah dihilangkan sehingga nantinya tidak menghalangi air mengenai kulit dikala wudhu maupun mandi" (Tanya Jawab Agama 1 Masalah Keluarga). Artinya pilihan produk yang baik adalah yang mudah dibersihkan sehingga air tetap dapat mengenai kulit.

🔹 Label waterproof bukan penentu hukum — sifat dan perilaku lapisan produk itulah yang menentukan. Label hanyalah petunjuk awal; yang harus diperiksa adalah apakah pada saat wudhu/mandi air benar-benar menyentuh kulit (dan kuku) secara langsung, atau tertahan oleh lapisan produk.

🔹 Kutek yang tebal — arsip yang berhasil saya telusuri belum memuat fatwa khusus tentang kutek/cat kuku. Namun prinsip yang sama berlaku: jika lapisan kutek benar-benar menahan air sehingga tidak mengenai kuku, berarti bagian anggota wudhu itu tidak terbasuh. (Ini penerapan prinsip TJA 1, bukan bunyi fatwa eksplisit.) Maka yang aman adalah memakai kutek/vernis yang mudah lepas dan membersihkannya sebelum wudhu atau mandi wajib.

🔹 Untuk mandi janabah, air harus benar-benar sampai ke kulit/pangkal rambut — bukan sekadar membasahi permukaan rambut. Indikatornya, sebagaimana cara Nabi mandi, adalah sampai terasa merata di pangkal rambut (lihat dalil di bawah).

📚 Dalil:

🕌 QS al-Ma'idah (5): 6 — kewajiban membasuh anggota wudhu dan bertaharah bagi yang junub:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ... وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟
"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai kedua mata kaki ... dan jika kamu junub maka mandilah." (Kitab Thaharah, Tanya Jawab Agama 4 Masalah Hadats Kecil Dan Besar)

🕌 Hadis 'Aisyah ra. (HR Bukhari dan Muslim) — cara mandi janabah Nabi, ukuran sampainya air:

"Nabi saw. apabila mandi karena junub ... mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di pangkal rambutnya sehingga apabila ia merasa bahwa sudah merata, ia siramkan air untuk kepalanya tiga tuangan, lalu meratakan seluruh badannya." (Kitab Thaharah)

🕌 Hadis Ummu Salamah ra. (HR al-Jama'ah kecuali Bukhari) — wanita beranyaman rambut:

"Sebenarnya cukup engkau menyiram kepalamu tiga kali barulah engkau menyiram seluruh badanmu, lalu menjadi sucilah kami."
(Tanya Jawab Agama 1 Masalah Wudhu Mandi Wajib Tayamum)

Naskah TJA menegaskan: yang utama membuka sanggul/ikatan sebagaimana mandi setelah haid, tetapi jika ada kesulitan, cukup dengan menyiram rambut kepala tiga kali lalu meratakan air ke seluruh badan (Tanya Jawab Agama 1 Masalah Wudhu Mandi Wajib Tayamum).

🕌 Hadis dari Aisyah ra. (HR Muslim) — mandi haid:

"...lalu curahkan air lagi dari atas kepalanya dan gosok dengan sebaik-baiknya, sehingga sampai ke dasar kepalanya..." (Kitab Thaharah)

✍️ Catatan dan posisi Tarjih:

🔹 Prinsip di atas konsisten di beberapa naskah: TJA Jilid 1 (rambut, alis, bahan salon), TJA Jilid 1 Masalah Wudhu/Mandi/Tayamum, Kitab Thaharah (HPT), dan TJA Jilid 4 (hadats kecil-besar). Semuanya menekankan satu hal: yang dipersyaratkan adalah sampainya air kepada anggota yang wajib dibasuh/diusap, dan kosmetik tidak boleh menghalangi itu.

🔹 Sabun dalam mandi janabah* dibolehkan sebagai pengganti tanah/alat gosok untuk membersihkan — menunjukkan bahwa produk pembersih yang bersentuhan dengan badan tidak serta-merta dianggap penghalang selama air tetap mengalir dan mengenai badan (Tanya Jawab Agama 2 Masalah Wudlu Dan Mandi Wajib).

🔹 Kejujuran epistemik: saya belum menemukan dalam arsip ketentuan eksplisit tentang kutek, tabir surya waterproof, atau kriteria teknis lapisan produk tertentu. Yang ada adalah prinsip di atas. Cara praktis mengecek: setelah membasuh, amati apakah air membasahi (membasahi = air sampai ke kulit) atau justru mengumpul/menetes tanpa menyentuh permukaan (tanda terhalang) — misalnya dengan merasakan air merata di pangkal rambut sebagaimana hadis 'Aisyah. Ini tuntunan praktis dari prinsip sumber, bukan bunyi fatwa.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Hukum kosmetik pada wudhu dan mandi ditentukan oleh apakah ia menghalangi sampainya air ke kulit atau tidak — label waterproof bukan penentu, melainkan sifat lapisan produk yang sebenarnya. Produk yang menghalangi (mis. kutek tebal yang kedap air) harus dibersihkan lebih dulu; pilihan terbaik adalah produk yang mudah dihilangkan. Untuk mandi janabah, pastikan air benar-benar merata sampai kulit dan pangkal rambut.

💎 Sumber:

🔹 Tanya Jawab Agama 1 Masalah Keluarga (TJA Jilid 1 — cat alis/rambut & bahan salon)

🔹 Tanya Jawab Agama 1 Masalah Wudhu Mandi Wajib Tayamum (TJA Jilid 1 — mandi junub & rambut diikat)

🔹 Kitab Thaharah (HPT — cara mandi junub, mandi haid)

🔹 Tanya Jawab Agama 4 Masalah Hadats Kecil Dan Besar (TJA Jilid 4 — hadats besar disucikan dengan mandi)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Wudlu Dan Mandi Wajib (TJA Jilid 2 — sabun pengganti tanah)

🔹 Wudlu · Mandi Janabah · Air Mutlak

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana hukum menjual barang yang belum dimiliki melalui marketplace (dropshipping)? Bagaimana membedakan makelar, wakil penjual, akad salam, dan penjualan barang yang bukan milik penjual — serta kapan model dropshipping dibolehkan menurut manhaj Tarjih?

✨️ Jawaban:

🔹 Prinsip dasar yang ditegaskan arsip: barang yang dijual harus menjadi milik penjual. Fatwa 26/2018 menyebut syarat objek jual beli: "barang yang dijual adalah kepunyaan penjual, dapat diserah-terimakan, diketahui oleh penjual dari segi zat, bentuk ..." (Fatwa 26 2018 Potong Dan Jual Tumpeng). Fatwa 05/2014 juga menyebut syarat jual beli mencakup penjual dan pembeli yang cakap bertindak hukum serta "barang yang dijual adalah sesuatu yang halal, dimiliki oleh penjual" (Fatwa 05 2014 Modus Cara Korupsi).

🔹 Jual beli halal selama tidak ada keharaman, kezaliman, dan tipu daya. Fatwa 29/1999: "Al-Qur'an menghalalkan praktik jual beli, sepanjang tidak ada unsur keharaman, kezaliman dan tipu daya" (Fatwa 29 1999 Halalkah Keuntungan Yang Terlalu Besar).

🔹 Pembedaan empat konsep (berdasarkan prinsip arsip, bukan bunyi fatwa eksplisit):

• 🔸 Penjualan barang yang bukan milik penjual → tidak memenuhi syarat jual beli, karena syaratnya barang harus kepunyaan penjual (Fatwa 26/2018, Fatwa 05/2014). Menjual barang yang belum jelas wujudnya juga dilarang — misal jual beli padi yang masih di sawah/belum siap panen (muhaqalah/mukhadharah) dalam Fatwa 23/2015 (Fatwa 23 2015 Menjual Padi Yang Masih Di Sawah).
• 🔸 Makelar/perantara (as-simsar) → profesi yang mempertemukan penjual dan pembeli. TJA 2023 Edisi 08 menyebut "orang yang ingin menjual barang dengan orang yang ingin membeli barang atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli" sebagai praktik yang dikenal dalam muamalah (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 08 16 30 April Kpr Bank Syariah). Makelar tidak membeli dan tidak memiliki barang; ia hanya menjembatani dua pihak. Ini diakui sebagai bagian dari tata niaga.
• 🔸 Wakil penjual → bertindak atas nama pemilik barang dengan izinnya, menjual barang milik orang lain secara sah karena ada kuasa. Prinsip keagenan ini dikenal dalam muamalah, tetapi dalam naskah yang berhasil saya baca belum ada fatwa khusus yang merinci syarat-syaratnya.
• 🔸 Akad salam → akad jual beli pesanan (pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian). Halaman konsepnya ada di vault — tertaut dari Murabahah dan Istishna — tetapi belum berhasil saya baca, sehingga saya belum dapat merincikan ketentuannya dari arsip.

🔹 Kapan model dropshipping dibolehkan? Dalam bagian arsip yang berhasil ditelusuri belum ditemukan fatwa eksplisit tentang dropshipping. Karena itu saya tidak menetapkan hukumnya sendiri. Namun dari prinsip yang ada, ada dua jalur yang didukung arsip:

• 🔸 Jalur perantara/wakalah: jika dropshipper berperan murni sebagai perantara yang mempertemukan pembeli dengan pemilik barang (mis. marketplace sebagai wadah informasi), statusnya dekat dengan makelar/agen — ia tidak mengaku sebagai pemilik barang, dan keuntungannya adalah upah perantara, bukan margin jual.
• 🔸 Jalur murabahah (Fatwa 11/2020): penjual membeli dulu barang dari pemasok sehingga barang benar-benar menjadi miliknya, baru menjualnya kepada pembeli dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Fatwa 11/2020 menegaskan: "Pengadaan barang yang dipesan nasabah merupakan tanggung jawab bank sebagai penjual. Setelah diperoleh kesepakatan antara Bank Syariah dan pemasok, dilakukan proses jual barang dan penyerahan barang dari pemasok ke Bank Syariah" (Fatwa 11 2020 Kredit Rumah Dan Jual Beli Saham). Pola inilah yang menjadi standar jual beli yang sah menurut arsip: beli dulu (menjadi milik), baru jual — serta istishna' untuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu (Fatwa 11 2020 Kredit Rumah Dan Jual Beli Saham).

📚 Dalil:

🕌 QS al-Baqarah (2): 275 — sebagaimana dikutip concepts/jual-beli dan Fatwa 26/2018:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(Fatwa 26 2018 Potong Dan Jual Tumpeng, Jual Beli)

🔹 Hadis-hadis khusus tentang dropshipping tidak saya kutip karena tidak ditemukan dalam naskah yang berhasil dibaca.

✍️ Catatan — perkembangan posisi Tarjih secara kronologis:

🔹 TJA Jilid 2 (masalah ekonomi/perdagangan): syarat dalam akad jual beli boleh selama "syarat itu baik, dapat diterima agama, tidak terlarang" (Tanya Jawab Agama 2 Masalah Ekonomi Perdagangan).

🔹 1999 (Fatwa 29/1999): jual beli halal sepanjang "tidak ada unsur keharaman, kezaliman dan tipu daya" (Fatwa 29 1999 Halalkah Keuntungan Yang Terlalu Besar).

🔹 2014 (Fatwa 05/2014): mensyaratkan barang yang dijual dimiliki penjual (Fatwa 05 2014 Modus Cara Korupsi).

🔹 2015 (Fatwa 23/2015): jual beli barang yang belum jelas — seperti padi belum siap panen — termasuk muhaqalah/mukhadharah yang terlarang (Fatwa 23 2015 Menjual Padi Yang Masih Di Sawah).

🔹 2018 (Fatwa 26/2018): merinci syarat objek jual beli, termasuk kepemilikan penjual dan dapat diserahterimakan (Fatwa 26 2018 Potong Dan Jual Tumpeng).

🔹 2020 (Fatwa 11/2020): pola murabahah dan istishna' sebagai mekanisme jual beli yang sah — barang diadakan/dimiliki penjual lebih dulu (Fatwa 11 2020 Kredit Rumah Dan Jual Beli Saham).

🔹 2023 (TJA Edisi 08): perantara antara penjual dan pembeli disebut sebagai praktik yang memudahkan jual beli (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 08 16 30 April Kpr Bank Syariah).

⚠️ Catatan epistemik:

🔹 Saya belum menemukan dalam bagian arsip yang berhasil ditelusuri: (1) fatwa eksplisit tentang dropshipping, (2) fatwa khusus tentang makelar/wakil penjual dengan syarat-syaratnya, (3) pembahasan rinci akad salam — halaman Salam dan As Simsar ada di vault tetapi belum terbaca. Maka pembedaan empat konsep di atas disusun dari prinsip yang tertulis dalam fatwa-fatwa yang dibaca, dan tidak boleh disamakan dengan bunyi fatwa tersendiri.

🔹 Kasus dropshipping yang konkret sebaiknya diajukan langsung ke Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah untuk ditetapkan dalam sidang.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Prinsip yang pasti dari arsip: jual beli sah bila barang milik penjual, jelas wujudnya, dan dapat diserahkan; jual beli halal selama bebas dari kezaliman dan tipu daya. Makelar/perantara diakui dalam muamalah, dan pola jual beli dengan membeli barang terlebih dahulu (murabahah) atau pemesanan pembuatan (istishna') adalah mekanisme yang dibenarkan. Adapun hukum dropshipping secara khusus belum ada ketetapan eksplisit dalam arsip yang berhasil ditelusuri — yang dapat dipastikan, model apa pun harus memenuhi syarat-syarat jual beli di atas dan bebas dari tipu daya.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 26 2018 Potong Dan Jual Tumpeng (Fatwa 26/2018)

🔹 Fatwa 05 2014 Modus Cara Korupsi (Fatwa 05/2014)

🔹 Fatwa 29 1999 Halalkah Keuntungan Yang Terlalu Besar (Fatwa 29/1999)

🔹 Fatwa 23 2015 Menjual Padi Yang Masih Di Sawah (Fatwa 23/2015)

🔹 Fatwa 11 2020 Kredit Rumah Dan Jual Beli Saham (Fatwa 11/2020)

🔹 Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 08 16 30 April Kpr Bank Syariah (TJA 2023 Edisi 08)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Ekonomi Perdagangan (TJA Jilid 2)

🔹 Jual Beli · Murabahah · Istishna · Tata Cara Penjualan

Wallahu a'lam bish-shawab.

Saya sudah membaca naskah-naskah kunci lintas tahun (1999, 2004, 2009, 2011, 2017, 2020) beserta Kitab Wakaf dalam HPT dan TJA Jilid 3 & 6. Berikut jawabannya.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana hukum seseorang yang mewakafkan tanah/harta untuk membangun masjid, lalu kemudian menguasainya sendiri — tinggal di dalam masjid, memperlakukan barang wakaf itu seperti properti pribadi — sehingga menimbulkan masalah dengan jamaah dan pengurus lain?

✨️ Jawaban:

🔹 Once it is waqf, it is no longer his — and he may not take it back. Setelah ikrar wakaf diucapkan, harta itu lepas dari kepemilikan pribadi, menjadi milik Allah yang diamanahkan kepada nadzir. Wakif tidak berhak mengambil, memiliki, menjual, menghibahkan, mewariskan, atau memperlakukannya sebagai miliknya sendiri.

🔹 Menguasai sendiri barang wakaf dan memperlakukan sebagai properti pribadi = melanggar amanah (khianat). Siapa pun yang mengurus barang wakaf (nadzir) wajib memeliharanya sesuai maksud wakif dan mempergunakannya "sebagaimana mestinya", bukan untuk kepentingan pribadi. Hadis Nabi: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ ... وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ — "tanda munafik: bila diberi amanah ia berkhianat."

🔹 Tinggal di masjid bukan sendirinya haram dan bukan bagian pokok pertanyaan wakaf — tetapi menjadikan masjid (bangunan wakaf) sebagai tempat tinggal pribadi yang dikuasai, dipakai seenaknya, dan mengganggu fungsi ibadah serta jamaah jelas menyalahi tujuan wakaf dan amanah nadzir. Fatwa 21/2011 menegaskan: penerima wakaf wajib konsisten memegang amanah sesuai kesepakatan awal; pahala wakif tetap mengalir, sementara yang mengkhianati amanah menanggung sendiri dosanya.

🔹 Tindakan perbaikan yang diberikan arsip:

• 🔸 Nadzir yang tidak mampu/tidak amanah boleh diganti — TJA 3: "kalau nadzir atau pengelola harta/tanah wakaf tersebut tidak mampu merealisasikan tujuan ... maka nadzirnya boleh diganti."
• 🔸 Harta wakaf tidak boleh ditelantarkan maupun disalahgunakan — menjaga keberadaan, keselamatan, dan kelestariannya adalah kewajiban; menelantarkan sama dengan mengkhianati amanah.
• 🔸 Perubahan tujuan wakaf hanya boleh melalui musyawarah/mekanisme yang sah dengan pertimbangan maslahat, bukan diputuskan sepihak oleh orang yang menguasainya (Fatwa 05/2020: nadzir dilarang mengubah peruntukan kecuali dengan izin pihak berwenang, dan sebaiknya dikonsultasikan kepada wakif/ahli waris).

📚 Dalil:

🕌 Hadis Ibnu Umar (HR Muslim, al-Bukhari) — wakaf Umar di Khaibar:

لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ... وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ
"Pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan ... dan tidak mengapa bagi pengurusnya makan dari hasilnya secara makruf — tanpa menjadikannya sebagai harta milik (tidak memperkaya diri dengan harta itu)." (Tanya Jawab Agama 3 Masalah Wakaf, Fatwa 39 Wakaf Dan Hibah)

🕌 Hadis Abu Hurairah (HR Muslim) — wakaf sebagai sedekah jariyah:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ...
"Apabila manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya." (Fatwa 21 1999 Mengubah Atau Menjual Harta Wakaf)

🕌 Fatwa Umar bin Khattab tentang harta wakaf (dikutip Fatwa 44/2004):

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ مِنْزِلَةَ وَالِي الْيَتِيمِ
"Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah sebagaimana kedudukan wali seorang anak yatim." (Fatwa 44 2004 Pemanfaatan Benda Wakaf)

🕌 Tuntunan Kitab Wakaf HPT:

"Kalau engkau telah mewakafkan, maka tidak berhak lagi engkau atas barang itu, kecuali sebagai orang lain yang hanya berhak menggunakannya saja ... Kalau engkau menjadi anggota badan atau penguasa wakaf (nadzir), wajiblah engkau pelihara sesuai dengan maksud orang yang berwakaf serta mempergunakan sebagaimana mestinya ..." (Kitab Waqaf, Tanya Jawab Agama 3 Masalah Wakaf)

🕌 QS an-Nisa' (4): 58 — perintah menunaikan amanah (dikutip Fatwa 12/2017):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (Fatwa 12 2017 Sedekah Untuk Persyarikatan)

✍️ Catatan — posisi Tarjih kronologis:

🔹 HPT Kitab Wakaf (abad ke-20): asas wakaf — lepas dari pemilik, tidak boleh dijual/diwariskan/dihibahkan; kewajiban nadzir memelihara sesuai maksud wakif (Kitab Waqaf).

🔹 TJA Jilid 3: "tanah yang telah diwakafkan itu tidak boleh diambil atau dimiliki kembali oleh si pemberi wakaf"; nadzir yang tidak mampu boleh diganti (Tanya Jawab Agama 3 Masalah Wakaf).

🔹 1999 (Fatwa 21/1999): harta wakaf yang rusak/tidak berfungsi boleh dijual/diganti demi kemaslahatan — melalui mekanisme yang sah, bukan untuk menguasai (Fatwa 21 1999 Mengubah Atau Menjual Harta Wakaf).

🔹 2004 (Fatwa 44/2004): harta wakaf = harta milik Allah; wajib dijaga, tidak boleh ditelantarkan; perubahan tujuan hanya bila maslahat dan melalui musyawarah (Fatwa 44 2004 Pemanfaatan Benda Wakaf).

🔹 2009 (Fatwa 39/2009): wakaf berlaku tanpa qabul; benda wakaf tidak bisa menjadi hak milik seseorang — pembeda utama dengan hibah (Fatwa 39 Wakaf Dan Hibah).

🔹 2011 (Fatwa 21/2011): penerima wakaf wajib konsisten memegang amanah; pengkhianat amanah menanggung sendiri dosanya, wakif tetap dapat pahala (Fatwa 21 Mengalihfungsikan Masjid).

🔹 2017 (Fatwa 12/2017): rekening/dana masjid atas nama pribadi boleh hanya jika pemegangnya amanah; lebih aman diatasnamakan minimal dua orang (Ketua Takmir dan Bendahara) (Fatwa 12 2017 Sedekah Untuk Persyarikatan).

🔹 2020 (Fatwa 05/2020): nadzir dilarang mengubah peruntukan wakaf tanpa izin; perubahan sebaiknya dikonsultasikan kepada wakif/ahli waris (Fatwa 05 2020 Menjual Tanah Wakaf Karena Letak Kurang Strategis).

⚠️ Catatan penting:

🔹 Dalam kasus ini berlaku pula hadis "al-muslimu akhu al-muslim" — menzalimi jamaah dan menahan hak mereka adalah kezaliman yang harus diselesaikan. Penanganannya sebaiknya melalui musyawarah pengurus/takmir dan pimpinan Muhammadiyah setempat; bila terjadi penguasaan yang merugikan, nadzir dapat diganti sesuai mekanisme persyarikatan, dan bila menyangkut hukum negara, dapat ditempuh jalur yang sah.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Wakaf itu mengikat dan abadi: begitu diikrarkan, tanah/harta itu bukan lagi milik wakif, tidak boleh diambil kembali, dan wajib dikelola sesuai tujuannya. Orang yang mewakafkan lalu menguasai sendiri dan memperlakukan masjid sebagai properti pribadi melanggar amanah wakaf; sebagai nadzir ia bisa diganti, dan perbuatannya tidak memutus pahala wakaf orang itu — justru ia sendiri yang menanggung dosa pengkhianatan amanah. Penyelesaian terbaik adalah musyawarah dan mekanisme penggantian nadzir/pengurus yang sah.

💎 Sumber:

🔹 Kitab Waqaf (HPT, Kitab Wakaf)

🔹 Tanya Jawab Agama 3 Masalah Wakaf (TJA Jilid 3 — halaman: "sources/tja-3-masalah-wakaf")

🔹 Fatwa 21 1999 Mengubah Atau Menjual Harta Wakaf (Fatwa 21/1999)

🔹 Fatwa 44 2004 Pemanfaatan Benda Wakaf (Fatwa 44/2004)

🔹 Fatwa 39 Wakaf Dan Hibah (Fatwa 39/2009)

🔹 Fatwa 21 Mengalihfungsikan Masjid (Fatwa 21/2011)

🔹 Fatwa 12 2017 Sedekah Untuk Persyarikatan (Fatwa 12/2017)

🔹 Fatwa 05 2020 Menjual Tanah Wakaf Karena Letak Kurang Strategis (Fatwa 05/2020)

🔹 Tanya Jawab Agama 6 Bab V Zakat Infak Dan Wakaf (TJA Jilid 6, Bab Wakaf)

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana hukum membakar sampah rumah tangga hingga asapnya mengganggu tetangga?

✨️ Jawaban:

🔹 Ketentuan yang ditegaskan arsip: tidak boleh membuat kemudaratan bagi orang lain. Dalam TJA 2023 Edisi 02 (kasus pestisida, disidangkan 2022) disebutkan kaidah pokok: "Tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan" (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ), lalu kaidah turunannya: "Semua kemudaratan harus dihilangkan" (الضَّرَرُ يُزَال) dan "Kemudaratan ditinggalkan dengan sejauh kemungkinan" (الضَّرَرُ يُتْرَكُ بِقَدْرِ الْإِمْكَان) (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 02 16 31 Januari Hukum Penggunaan Pupuk Kimia Sintetis Dan Pestis).

🔹 Asap bakaran sampah yang mengganggu tetangga termasuk mudarat yang dilarang — bukan sekadar ketidaknyamanan, tetapi bisa merusak kesehatan dan ketenteraman orang lain. Fatwa 32/2016 memberi prinsip sejalan: bacaan Al-Qur'an — yang jelas-jelas amal ibadah — pun dilarang bila mengganggu orang lain. Naskah itu menegaskan: jika suara bacaan al-Qur'an menimbulkan gangguan bagi pihak lain, suaranya harus dikecilkan; karena "jika bacaan Al-Quran saja tidak boleh mengganggu orang yang sedang shalat, apalagi bunyi yang lain" (Fatwa 32 2016 Membaca Al Quran Dengan Pengeras Suara Di Masjid). Maka asap yang mengganggu tetangga lebih pantas lagi untuk dihindari.

🔹 Adab bertetangga secara tegas melarang menyakiti tetangga. Fatwa 34/2013 menyebut agama Islam "melarang umatnya melakukan sesuatu yang dapat mengganggu atau menyakiti tetangganya", dengan hadis "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyakiti tetangganya" (Fatwa 34 2013 Pohon Menjulur Ke Tetangga). Keputusan Tarjih ke-28 (Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah) juga mencantumkan kewajiban: "tidak menyakiti dan mengecewakan tetangga baik secara perkataan, sikap maupun perbuatan", "menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tercela atau yang menimbulkan persengketaan", serta pembinaan lingkungan berupa pengelolaan sampah berbasis keluarga (Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Iv Pembinaan Keluarg).

🔹 Penyelesaian bila terjadi sengketa: musyawarah dan nasehat, bukan saling membalas. Fatwa 34/2013 mencontohkan kasus Samurah bin Jundub yang pohonnya masuk ke kebun orang Anshar — Nabi saw. menyebut Samurah "anta mudharr" (engkau orang yang menimbulkan mudarat) sebagai teguran atas perbuatan yang mengganggu pihak lain, dan penyelesaiannya ditempuh dengan musyawarah, nasehat, hingga melibatkan RT/RW setempat bila perlu (Fatwa 34 2013 Pohon Menjulur Ke Tetangga).

📚 Dalil:

🕌 Hadis (HR Muslim, dari Abu Hurairah — dikutip Fatwa 34/2013):

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ
"Tidak akan masuk surga, orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan (gangguan)nya."

🕌 Hadis (HR Ahmad; dinukil TJA 2023 Edisi 02):

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
"Tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan."

🕌 Hadis (HR al-Bukhari, dari Abu Hurairah — dikutip Fatwa 34/2013):

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ
"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya."

🕌 Hadis Samurah bin Jundub (HR Abu Dawud): Nabi saw. bersabda kepada Samurah yang meninggalkan gangguan di kebun orang Anshar: "أَنْتَ مُضَارٌّ" — "Engkau adalah orang yang menimbulkan mudarat (kesusahan)", lalu memerintahkan pemilik kebun mencabut pohon kurma itu. (Dikutip lengkap dalam Fatwa 34 2013 Pohon Menjulur Ke Tetangga)

🕌 QS ar-Rum (30): 41 — prinsip larangan merusak:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia." (Prinsip ini dikuatkan dalam keputusan Tarjih ke-28 tentang lingkungan; teks Arab diambil dari mushaf, bukan bunyi naskah.)

✍️ Catatan — kejujuran epistemik dan perkembangan pandangan:

🔹 Belum ditemukan fatwa eksplisit dalam arsip yang berhasil saya telusuri yang secara khusus membahas membakar sampah rumah tangga. Jawaban di atas disusun dari prinsip-prinsip yang benar-benar tertulis dalam naskah terkait: kaidah la dharara wa la dhirara dan adh-dhararu yuzal (TJA 2023 Edisi 02, TJA 2023 Edisi 16, Fikih Muhammadiyah bagian Sosial Kemasyarakatan), adab bertetangga (Fatwa 34/2013 dan Keputusan Tarjih ke-28), serta larangan mengganggu orang lain dalam ibadah (Fatwa 32/2016).

🔹 Secara kronologis pandangan ini konsisten: dari Keputusan Tarjih ke-28 (keluarga sakinah — pengelolaan sampah berbasis keluarga, tidak mengganggu tetangga), Fatwa 34/2013 (hukum mudarat kepada tetangga), hingga TJA 2023 (kaidah penolakan mudarat dalam persoalan lingkungan). Tidak ada perubahan posisi.

🔹 Praktik yang dianjurkan: kelola sampah dengan cara yang tidak merugikan orang lain — kubur sampah organik, buat kompos/lubang pembuangan sampah organik di halaman (disebut dalam Keputusan Tarjih ke-28 Fikih Air bagian perilaku ramah lingkungan), atau buang ke tempat penampungan/angkut petugas — dan hindari membakar di waktu/arah asap yang mengganggu tetangga.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Membakar sampah rumah tangga pada asalnya boleh, tetapi menjadi dilarang/tercela bila asapnya mengganggu, menyakiti, atau membahayakan tetangga, karena bertentangan dengan kaidah la dharara wa la dhirara, adab bertetangga, dan prinsip adh-dhararu yuzal. Solusi yang dituntunkan: musyawarah dan nasehat dengan tetangga, serta memilih cara pengelolaan sampah yang tidak menimbulkan asap yang merugikan orang lain.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 34 2013 Pohon Menjulur Ke Tetangga (Fatwa 34/2013)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Iv Pembinaan Keluarg (Keputusan Tarjih ke-28)

🔹 Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 02 16 31 Januari Hukum Penggunaan Pupuk Kimia Sintetis Dan Pestis (TJA 2023 Edisi 02)

🔹 Fatwa 32 2016 Membaca Al Quran Dengan Pengeras Suara Di Masjid (Fatwa 32/2016)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 28 Fikih Air Perspektif Muhammadiyah Bab Iv Perilaku Pemelih (Keputusan Tarjih ke-28, Fikih Air)

🔹 La Dharara Wa La Dhirara · Adh Dhararu Yuzal · Dharar · Madlarat

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana hukum mengambil buah atau hasil tanaman yang menjulur ke jalan atau pekarangan tetangga? Apakah boleh dipetik karena sudah berada di wilayah kita?

✨️ Jawaban:

🔹 Arsip belum memuat fatwa eksplisit tentang memetik buah yang menjulur. Namun ada dua landasan yang benar-benar tertulis dalam naskah vault dan langsung menjawab kerangka persoalan ini:

🔹 Pertama — buah itu tetap milik pemilik pohon; orang lain tidak berhak memanfaatkannya tanpa izin. Dalam rumusan hak milik Muktamar Khusus Majelis Tarjih di Pekajangan (1960) disebutkan bahwa sesuatu menjadi hak milik bila diperoleh melalui saluran yang diizinkan syara', dan "bagi orang lain tidak berwenang atau tidak berhak untuk itu kecuali dengan seizinnya". Keberadaan cabang yang menjulur ke pekarangan tetangga atau jalan tidak otomatis menggugurkan hak milik pemilik pohon atas buahnya. Karena itu memetik buah milik orang lain tanpa izin pemiliknya bertentangan dengan ketentuan hak milik ini (Fikih Muhammadiyah Bagian Q Al Amwal Fiil Islam).

🔹 Kedua — tetapi pemilik pohon wajib tidak merugikan tetangga, dan tetangga yang terganggu punya hak untuk meminta penyelesaian. Fatwa 34/2013 menegaskan agama Islam "melarang umatnya melakukan sesuatu yang dapat mengganggu atau menyakiti tetangganya". Bila pohon menjulur terasa mengganggu, jalan yang dituntunkan adalah: (1) bila rela dan ikhlas, itu menjadi amal kebaikan; (2) bila tidak rela, musyawarahkan agar tidak merugikan salah satu pihak, bila perlu melibatkan Ketua RT/RW; (3) minta pemilik pohon memotong dahan yang menjulur. Intinya: selesaikan dengan pemiliknya, jangan mengambil sendiri tanpa izin (Fatwa 34 2013 Pohon Menjulur Ke Tetangga).

🔹 Catatan penting tentang hadis Samurah bin Jundub (yang dikutip lengkap dalam Fatwa 34/2013): dalam riwayat itu justru pemilik pohon yang sering memasuki kebun orang lain untuk mengurus pohonnya — sehingga mengganggu keluarga pemilik kebun — yang oleh Nabi saw. disebut "anta mudharr" (engkau orang yang menimbulkan mudarat), dan Nabi memerintahkan pohon kurma itu dicabut. Maka baik orang yang memetik tanpa izin maupun pemilik pohon yang membiarkan pohonnya mengganggu orang lain, keduanya tidak dibenarkan — prinsipnya sama: jangan merugikan orang lain (lā ḍarara wa lā ḍirāra).

📚 Dalil:

🕌 QS an-Nisa' (4): 36 — kewajiban berbuat baik kepada tetangga (dikutip Fatwa 34/2013):

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh."

🕌 Hadis Abu Hurairah (HR al-Bukhari — dikutip Fatwa 34/2013):

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ
"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya."

🕌 Hadis Samurah bin Jundub (HR Abu Dawud — dikutip Fatwa 34/2013): Nabi saw. bersabda kepada Samurah yang pohonnya mengganggu orang Anshar: "أَنْتَ مُضَارٌّ" — "Engkau adalah orang yang menimbulkan madlarat (kesusahan)", lalu memerintahkan orang Anshar: "Pergi dan cabutlah pohon kurmanya!"

🕌 QS al-Baqarah (2): 188 — prinsip larangan memakan harta orang lain secara batil (prinsip umum yang dikutip berulang dalam naskah muamalah): "...وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ..." — "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..."

✍️ Catatan — kejujuran epistemik:

🔹 Belum ditemukan naskah yang secara eksplisit menetapkan hukum memetik buah yang menjulur ke jalan/pekarangan tetangga. Jawaban di atas disusun dari fakta-fakta yang tertulis dalam dua naskah: rumusan hak milik 1960 (Fikih Muhammadiyah, Al-Amwal fil-Islam) dan Fatwa 34/2013 (pohon menjulur ke tetangga). Rangkaian penelusuran juga menemukan Fatwa 26/1998 tentang jual beli buah di pohon — tetapi itu membahas kebolehan menjual buah yang sudah masak, bukan soal memetik buah milik tetangga, sehingga tidak dipakai sebagai dasar.

🔹 Karena tidak ada ketetapan eksplisit tentang "memetik buah yang menjulur", kasus konkret (misalnya apakah boleh mengambil buah yang dahannya masuk ke pekarangan kita, atau buah yang jatuh sendiri) sebaiknya dikonsultasikan langsung kepada Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Prinsip yang aman: minta izin pemilik, atau musyawarah — jangan mengambil tanpa seizin.

🔹 Yang pasti dari hadis Samurah: membiarkan pohon menjulur sampai mengganggu tetangga adalah bentuk mudarat yang dilarang, dan tetangga berhak meminta penyelesaian (pemangkasan atau relokasi) melalui musyawarah.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Buah atau hasil tanaman yang menjulur tetap hak milik pemilik pohon; memetiknya tanpa izin melanggar hak milik orang lain dan menempuh jalan yang tidak dibenarkan. Sebaliknya, pemilik pohon wajib menghilangkan gangguan yang ditimbulkan cabangnya yang menjulur. Jalan yang dituntunkan arsip: musyawarah, minta izin, atau minta pemangkasan — dan bila terpaksa melibatkan RT/RW atau musyawarah warga — bukan mengambil sendiri tanpa persetujuan pemilik.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 34 2013 Pohon Menjulur Ke Tetangga (Fatwa 34/2013, disidangkan 25 Oktober 2013)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian Q Al Amwal Fiil Islam (Fikih Muhammadiyah — Al-Amwal fil-Islam; rumusan hak milik Muktamar Khusus Pekajangan 1960)

🔹 Fatwa 26 1998 Jual Beli Ikan Dalam Air Dan Buah Di Pohon (Fatwa 26/1998 — jual beli buah di pohon, sebagai konteks)

🔹 Madlarat · La Dharara Wa La Dhirara · Hak Milik

Wallahu a'lam bish-shawab.

Terima kasih atas koreksi dan pertanyaan lanjutannya. Saya sudah memeriksa ulang arsip untuk klaim yang Anda ajukan. Hasilnya saya sampaikan dengan jujur:

🔹 Dalam arsip yang berhasil saya telusuri, tidak ditemukan ketetapan Tarjih yang menyatakan bahwa pohon yang melewati pagar pekarangan — berikut buahnya — otomatis menjadi hak pemilik tanah yang dilewati. Saya tidak menemukan bunyi itu di Fatwa 34/2013, di Kitab-kitab HPT, maupun di Tanya Jawab Agama yang relevan.

🔹 Fatwa 34/2013 — yang selama ini saya jadikan dasar — ternyata memang tidak menetapkan siapa pemilik buah. Isi fatwa itu fokus pada adab bertetangga dan cara penyelesaian: meminta pemilik memotong dahan yang menjulur, musyawarah, sampai melibatkan RT/RW. Hadis Samurah bin Jundub yang dikutip di dalamnya pun berbicara tentang pemilik pohon yang mengganggu (sehingga Nabi memerintahkan pohonnya dicabut), bukan tentang peralihan hak milik buah. Jadi saya akui: dari fatwa ini, klaim kepemilikan buah tidak dapat ditarik.

🔹 Pendapat yang Anda maksud — bahwa sesuatu yang berada di lahan seseorang menjadi hak pemilik tanah tersebut — memang dikenal dalam sebagian literatur fiqih mazhab, tetapi itu di luar arsip yang saya pegang. Sesuai batas tugas saya, saya tidak berwenang mengangkat pendapat mazhab di luar vault menjadi "posisi Tarjih", baik untuk mengesahkan maupun membantahnya. Yang bisa saya lakukan hanyalah melaporkan: arsip ini belum memuat ketetapan tersebut.

🔹 Karenanya saya pertahankan — dengan batasan yang lebih jujur — kesimpulan sebelumnya: perihal siapa pemilik buah yang menjulur belum diatur secara eksplisit dalam arsip yang berhasil dibaca; sedangkan cara bersikap yang dituntunkan Fatwa 34/2013 adalah musyawarah, minta izin/rela pemilik, atau minta pemangkasan — bukan mengambil sendiri tanpa persetujuan. Untuk menjadikan kasus ini sebagai keputusan yang sah, sebaiknya diajukan ke Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah agar ditetapkan dalam persidangan.

⚠️ Satu-satunya hal yang saya tarik kembali dari jawaban sebelumnya: pernyataan bahwa buah yang menjulur secara tegas "tetap milik pemilik pohon dan memetiknya tanpa izin melanggar hak milik". Itu saya rumuskan dari prinsip umum hak milik (Fikih Muhammadiyah, Al-Amwal fil-Islam), bukan dari bunyi fatwa khusus — dan ternyata dugaan Anda bahwa ada ketentuan lain yang lebih spesifik memang tidak terbukti salah dari arah yang berlawanan: arsip memang belum menetapkannya. Jadi posisi yang paling jujur adalah "tidak diatur secara eksplisit", bukan "tetap milik pemilik" maupun "menjadi milik pemilik tanah".

💎 Sumber yang sudah dibaca ulang:

🔹 Fatwa 34 2013 Pohon Menjulur Ke Tetangga — Fatwa 34/2013 (tidak menetapkan kepemilikan buah; hanya adab bertetangga dan penyelesaian)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian Q Al Amwal Fiil Islam — rumusan hak milik (prinsip umum, bukan soal dahan menjulur)

🔹 Hak Milik · Madlarat

Wallahu a'lam bish-shawab.