Prinsip Imperatif (Zakat)
├── Hakikat Pembayaran
│   ├── Kewajiban, bukan belas kasih sepihak
│   ├── Allah pemilik harta
│   ├── Manusia pemilik nisbi
│   └── Hak orang lain inheren dalam harta
├── Konsekuensi
│   ├── Dapat ditagih
│   └── Kesukarelaan tetap dituntut
│       └── Nilai spiritual/kosmik
├── Landasan Nilai Dasar
│   ├── Keimanan
│   └── Amanah
├── Objek
│   └── Muzaki (pemilik harta)
└── Kaitan dengan Prinsip Zakat Lain
    ├── Keadilan Distributif Terkoreksi
    ├── Kelenturan Tafsir
    ├── Pemberdayaan
    └── Kepastian Hukum Syariah

Penjelasan tiap simpul

Prinsip Imperatif (Zakat) — Salah satu dari lima prinsip (asas) zakat yang diturunkan dari nilai-nilai dasar Islam. Halaman konsepnya merumuskan definisinya sebagai "kewajiban pembayaran zakat berlandaskan keyakinan pemilik harta adalah Allah" (Prinsip Imperatif).

Hakikat Pembayaran — Isi inti prinsip ini. Naskah sumber menyatakan: "Pembayaran zakat oleh muzaki bukan suatu tindakan sepihak atas belas kasih, melainkan suatu kewajiban…"

• Kewajiban, bukan belas kasih sepihak — zakat bukan tindakan sukarela sepihak dari pemilik harta.
• Allah pemilik harta — dasar keyakinan bahwa Allah adalah pemilik harta yang mendelegasikan pengelolaannya kepada manusia.
• Manusia pemilik nisbi — karena Allah pemilik sesungguhnya, manusia hanya pemilik relatif.
• Hak orang lain inheren dalam harta — tercermin dalam pandangan bahwa dalam harta itu "secara inheren, ada hak orang lain yang wajib dibayarkan."

Konsekuensi — Akibat dari sifat kewajiban itu.

• Dapat ditagih — teks menegaskan "pembayarannya dapat ditagih karena ia adalah suatu kewajiban."
• Kesukarelaan tetap dituntut — meski bukan tindakan sukarela belaka, "kesukarelaan itu dituntut agar tindakan pembayarannya memperoleh makna kosmik yang memberikan nilai spiritual kepadanya."

Landasan Nilai Dasar — Prinsip ini berdiri di atas nilai dasar keimanan (Allah Pencipta dan Pemilik) dan amanah (Amanah), sebagaimana uraian naskah tentang penurunan prinsip dari nilai dasar.

Objek — Pihak yang dibebani: muzaki, yaitu pemilik harta (Muzaki).

Kaitan dengan Prinsip Zakat Lain — Prinsip imperatif disebut sejajar dan bertaut dengan empat prinsip zakat lainnya.

• Keadilan Distributif Terkoreksi (Prinsip Keadilan Distributif Terkoreksi) — naskah menyebut zakat, "bilamana dikaitkan dengan prinsip imperatif, harus dibayar sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari hak orang lain yang ditumpangkan pada kekayaan muzaki."
• Kelenturan Tafsir (Prinsip Kelenturan Tafsir).
• Pemberdayaan (Prinsip Pemberdayaan).
• Kepastian Hukum Syariah (Prinsip Kepastian Hukum Syariah).

💎 Sumber: Kitab Zakat Bagian 05 Bab Iii V Nilai Prinsip — "KITAB ZAKAT BAGIAN 05 BAB III V NILAI PRINSIP", bagian B. Prinsip-prinsip Zakat, butir 1; serta halaman konsep Prinsip Imperatif. Naskah tidak mencantumkan tahun keputusan pada bagian yang terbaca.

✍️ Catatan: Uraian di atas dibatasi pada bagian naskah yang berhasil dibaca (kutipan langsung disajikan untuk bagian hakikat dan konsekuensi). Penelusuran lanjutan atas bagian lain dokumen belum dilakukan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana hukum nikah siri menurut Tarjih Muhammadiyah?

✨️ Jawaban:

🔹 Nikah siri (pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah, sehingga tidak tercatat di KUA dan tidak berakta nikah) menurut Tarjih Muhammadiyah wajib ditinggalkan. Bagi warga Muhammadiyah, mencatatkan perkawinan hukumnya wajib.

Perkembangan posisi Tarjih lintas tahun:

📅 2007 — Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri (disidangkan Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007). Fatwa ini membedakan dua pengertian nikah siri:

🔸 Nikah siri masa dahulu — pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat secara syariat (mempelai, ijab qabul oleh wali, dua saksi), hanya saja saksi diminta merahasiakannya dan tidak ada i'lanun-nikah.

🔸 Nikah siri masa sekarang — pernikahan "yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama… sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah."

Fatwa ini menyimpulkan: "Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya."

📅 2010 — Keputusan Munas Tarjih di Malang menegaskan kembali: "Bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya."

📅 2021 — Fatwa 17 Nikah Siri Duda Janda (disidangkan 13 November 2020) mengulang pengertian dan argumen yang sama bagi kasus duda-janda yang ingin menikah siri, merujuk buku Tanya Jawab Agama Jilid 8 hlm. 45–52.

📅 2025 — Tanya Jawab Agama Edisi 05 (disidangkan 15 November 2024) menutup pembahasan nikah 'urfi (yang dipahami sebagai istilah lain nikah siri): "nikah 'urfi tidak boleh dilakukan karena banyak mudarat yang ditimbulkan dan merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam."

Alasan hukum yang dikemukakan:

🔸 Zaman dahulu pernikahan sah bila memenuhi rukun dan syarat; untuk diketahui masyarakat hendaknya di'ilankan melalui walimatul-'ursy.

🔸 Dalam perkembangan, diatur pencatatan demi ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan pihak-pihak yang menikah (nafkah istri, hubungan orang tua-anak, kewarisan).

🔸 Pencatatan diqiyaskan kepada pencatatan muamalah mudayanah (QS al-Baqarah ayat 282), sedangkan akad nikah adalah perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalizha). "Apabila akad hutang piutang… harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur… lebih utama lagi untuk dicatatkan."

🔸 Pencatatan dinilai sebagai bentuk i'lanun-nikah dan mengandung kemaslahatan besar.

📚 Dalil:

🔹 QS al-Baqarah [2]: 282 — perintah mencatat muamalah: "…apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…"

🔹 QS an-Nisa' [4]: 21 — pernikahan sebagai mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kuat).

🔹 Hadis: "Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana" [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah]; "Adakanlah walimah… meskipun hanya dengan memotong seekor kambing" [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf].

🔹 Kaidah: "Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman"; "Tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil-maslahah" (tindakan pemimpin atas rakyatnya berintikan kemaslahatan).

🔹 Semuanya dari Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri (2007); lihat juga Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda (2021) dan Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi (2025).

✍️ Catatan:

🔹 Posisi Tarjih atas nikah siri konsisten sejak 2007 hingga 2025: sah secara agama bila rukun terpenuhi, tetapi wajib dicatatkan dan karenanya nikah siri wajib ditinggalkan. Naskah 2025 memperluas dengan menambahkan pembahasan nikah misyar (tidak dibolehkan) dan penegasan nikah 'urfi.

🔹 Untuk kasus personal yang rumit, arahkan ke Majelis Tarjih atau pimpinan Muhammadiyah setempat.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama (bila rukun dan syaratnya terpenuhi) tetapi tidak sah secara negara; bagi warga Muhammadiyah mencatatkan perkawinan wajib hukumnya, dan nikah siri wajib ditinggalkan.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri (2007)

🔹 Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda (2021, merujuk Tanya Jawab Agama Jilid 8)

🔹 Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi (2025)

🔹 Pencatatan Pernikahan · Nikah Siri · Nikah Urfi

Wallahu a'lam bish-shawab.