☝️ Pertanyaan:

🔹 Kepala KUA memerintahkan penghulu bertindak sebagai wali (maksudnya wali hakim), tetapi penghulu menangkapnya sebagai "wali muhakkam". Apakah akad nikah yang dilaksanakan tetap sah?

✨️ Jawaban:

🔹 Saya belum menemukan pembahasan istilah "wali muhakkam" dalam bagian khazanah yang berhasil saya telusuri. Karena itu saya tidak akan mengisi kekosongan itu dari luar arsip. Yang dapat saya sampaikan adalah ketentuan wali yang benar-benar tertulis dalam khazanah, karena justru itulah yang menentukan sah atau tidaknya akad dalam kasus seperti ini.

🔹 Wali adalah rukun akad nikah, bukan pelengkap administratif. Rukun nikah menurut KHI Pasal 14 yang dikutip Tarjih: "calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta akad (prosesi ijab dan kabul)" — Fatwa 31 2020 Seputar Akad Nikah Dan Ijab Kabul. Fatwa 13/2010 juga menegaskan: "keabsahan nikah itu adalah jika telah terpenuhinya rukun nikah yaitu adanya dua orang mempelai, wali, dua orang saksi, sighat akad nikah (ijab qabul) dan mahar" — Fatwa 13 2010 Lafadz Ijab Qabul Nikah Suci Potong Ayam Dan Telor Ayam Mati.

🔹 Arsip hanya mengenal dua jenis wali: wali nasab dan wali hakim. "Ada dua kelompok wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim… Adapun wali hakim, yaitu seseorang yang menjadi wali nikah karena kedudukannya sebagi penguasa atau sultan" — Fatwa 11 2021 Wali Nikah Bagi Anak Asuh. Ini sejalan dengan Pasal 20 ayat (2) KHI yang dikutip pada halaman yang sama dan pada Tanya Jawab Agama 7 Bab I Nikah Talak Dan Rujuk.

🔹 Siapa yang menjabat wali hakim disebutkan secara spesifik: "Adapun yang menjabat sebagai wali hakim menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 ialah Kepala KUA Kecamatan/PPN LN" — Fatwa 11 2021 Wali Nikah Bagi Anak Asuh. Jadi kapasitas wali hakim melekat pada jabatan Kepala KUA, sedangkan penghulu dapat bertindak sebagai wakil dalam perwalian.

🔹 Kunci penilaiannya, menurut arsip, bukanlah label istilah yang dipakai, melainkan apakah wali yang berakad benar-benar berwenang dan rukun-rukunnya terpenuhi. Preseden paling dekat justru menunjukkan hal ini: dalam Fatwa 11 2013 Mengulangi Akad Nikah, seorang wanita menikah dengan "perwalian diberikan pada penghulu sebagai wali hakim", dan Tarjih menjawab bahwa pernikahan itu sudah sah dan tidak perlu diulang, dengan catatan tegas: "mewakilkan perwalian kepada penghulu namanya bukan wali hakim, tetapi penghulu mewakili ayah saudari untuk menikahkan." Artinya, salah menamai peran wali tidak membatalkan akad selama perwaliannya sendiri sah dan disetujui pihak yang berwenang.

🔹 Karena itu, untuk kasus yang Anda tanyakan, ada dua kemungkinan jalur yang harus dipastikan lebih dahulu, dan keduanya punya akibat berbeda:

🔸 (a) Penghulu bertindak sebagai wakil (taukil) dari wali nasab. Ini dibolehkan. "wali nasab dapat mewakilkan kepada penghulu atau pembantu penghulu atau orang lain yang menurut penghulu atau pembantu penghulu dianggap memenuhi syarat" (Keputusan Menag RI No. 477 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (6) dan PMA No. 11 Tahun 2007 Pasal 18, dikutip dalam Fatwa 02 2016 Wali Nikah Wanita Yang Orangtuanya Jauh). Bila jalur ini yang terjadi, akad sah dan tidak perlu diulang — sejalan dengan Fatwa 11/2013 di atas.

🔸 (b) Penghulu bertindak atas dasar perwalian hakim. Di sini syaratnya lebih ketat: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut" (KHI Pasal 23, dikutip dalam Fatwa 11 2021 Wali Nikah Bagi Anak Asuh). Bila syarat ini tidak terpenuhi — misalnya wali nasab ada, dapat dihadirkan, dan tidak mewakilkan, sementara tidak ada putusan Pengadilan Agama — maka kewenangan wali tidak sempurna, dan menurut Fatwa 11 2013 Mengulangi Akad Nikah: "jika sebab diulanginya adalah karena akad nikah pertama memang bermasalah, seperti tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syaratnya, maka akad nikah itu memang wajib diulang."

📚 Dalil:

🔹 عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ [رواه أبو داود]
"Dari Abu Musa [diriwayatkan] bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda: tidak ada pernikahan kecuali dengan wali" (HR. Abu Dawud) — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah

🔹 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ [رواه ابن حبان]
"tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil" (HR. Ibnu Hibban) — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah

🔹 أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ [رواه أحمد]
"Sesungguhnya pemerintah (hakim) menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali" — Fatwa 02 2016 Wali Nikah Wanita Yang Orangtuanya Jauh

🔹 فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud dari 'Aisyah) — dikutip dalam Fatwa 11 2021 Wali Nikah Bagi Anak Asuh

✍️ Catatan:

🔹️ Khazanah menetapkan bahwa pernikahan yang menghadirkan penghulu/petugas pencatat nikah KUA "dapat dipastikan pernikahan tersebut sudah sah, karena petugas pencatat nikah selalu memeriksa kelengkapan rukun dan syarat pernikahan sebelum dilaksanakannya akad nikah" (Fatwa 11 2013 Mengulangi Akad Nikah). Namun pernyataan itu bersifat umum; ia tidak menghapus keharusan memeriksa jalur kewenangan wali pada kasus konkret sebagaimana diuraikan di atas.

🔹️ Saya tidak menjawab status istilah "wali muhakkam" itu sendiri, karena halaman yang membahasnya belum saya temukan; kesimpulan di atas dibangun semata dari ketentuan wali nasab, wali hakim, dan taukil yang ada dalam arsip.

🔹️ Status sah/tidaknya juga bergantung pada fakta yang hanya bisa dipastikan dari dokumen: ada atau tidaknya wali nasab, ada atau tidaknya pelimpahan (taukil), dan ada atau tidaknya putusan Pengadilan Agama. Untuk penetapan yang mengikat, silakan dikonsultasikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid atau Kantor Urusan Agama/Pengadilan Agama setempat.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Salah menyebut istilah ("muhakkam" alih-alih "hakim") tidak dengan sendirinya membatalkan akad, karena yang menentukan adalah terpenuhinya rukun wali beserta kewenangan wali yang berakad. Bila penghulu bertindak sebagai wakil wali nasab yang sah, akad itu sah dan tidak perlu diulang. Bila ia bertindak dalam kapasitas perwalian hakim sementara syarat KHI Pasal 23 tidak terpenuhi, maka rukun wali tidak sempurna dan akad wajib diulang.

💎 Sumber:

🔹️ Fatwa 11 2013 Mengulangi Akad Nikah (2013) · Fatwa 11 2021 Wali Nikah Bagi Anak Asuh (2021) · Fatwa 02 2016 Wali Nikah Wanita Yang Orangtuanya Jauh (2016) · Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah (2015) · Fatwa 31 2020 Seputar Akad Nikah Dan Ijab Kabul (2020) · Fatwa 13 2010 Lafadz Ijab Qabul Nikah Suci Potong Ayam Dan Telor Ayam Mati (2010) · Tanya Jawab Agama 7 Bab I Nikah Talak Dan Rujuk

Wallahu a'lam bish-shawab.