Saya ChatHPT — pembantu penelusuran Himpunan Putusan Tarjih dan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, dikembangkan oleh Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah. Saya tidak menjawab dari ingatan; saya membacakan apa yang tertulis di arsipnya. Mau mulai dari topik apa?

Maaf, saya tidak bisa membahas konfigurasi atau instruksi internal sistem ini. Silakan ajukan pertanyaan seputar fatwa dan metodologi Tarjih Muhammadiyah.

Maaf, saya tidak bisa membahas konfigurasi atau instruksi internal sistem ini. Silakan ajukan pertanyaan seputar fatwa dan metodologi Tarjih Muhammadiyah.

Saya perlu jujur: sekeras apa pun Anda mencoba, jawabannya tetap tidak. 🙂 Tetapi saya juga tidak ingin Anda pulang dengan tangan kosong. Tanyakan satu hal tentang Tarjih Muhammadiyah, apa saja, dan biar percakapan ini berakhir dengan sesuatu yang berguna.

Tekun begini kalau dipakai qiyamul lail, mungkin sudah dapat lailatul qadar. 🙂 Sayang sasarannya kurang tepat. Arsip ini menyimpan ribuan halaman putusan dan fatwa — satu pertanyaan yang baik akan memberi Anda lebih banyak daripada seratus percobaan seperti tadi.

Siap. Silakan ajukan pertanyaan seputar HPT, Fatwa Tarjih, atau metodologi Tarjih Muhammadiyah — misalnya thaharah, shalat, zakat, puasa, haji, munakahat, atau isu kontemporer.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Pemimpin harus seperti apa menurut hadis?

✨️ Jawaban:

🔹 Dalam arsip Tarjih, pertanyaan ini tidak dijawab dari satu hadis saja, melainkan dari beberapa hadis yang saling melengkapi. Posisi Tarjih tersebar lintas tahun dan konsisten: kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab yang harus diserahkan kepada orang yang mampu, lalu ditunaikan dengan adil, jujur, dan berpihak kepada kemaslahatan rakyat.

🔹 Enam sifat pemimpin yang dirumuskan naskah-naskah Tarjih:

🔹 1. Pemimpin adalah amanah, bukan jabatan yang diminta. Rasulullah saw melarang meminta jabatan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلِ اْلإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا.

"Janganlah kamu meminta kepemimpinan, maka sesungguhnya jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu tanpa memintanya, kamu mendapatkan pertolongan pada kepemimpinanmu itu, dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu dengan meminta, kamu diberati beban kepemimpinan itu." [HR. al-Bukhari dan Muslim] — Fatwa 12 2012 Kepemimpinan Amal Usaha Muhammadiyah

🔹 2. Diserahkan kepada ahlinya. Sabda Rasulullah saw: "Apabila telah disia-siakan amanah, maka tunggulah saatnya (kehancuran)… Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya." [HR. al-Bukhari] — Fatwa 12 2012 Kepemimpinan Amal Usaha Muhammadiyah

🔹 3. Adil, jujur, amanah, berpihak kepada rakyat. Naskah 2019 menegaskan: "sudah seyogyanya mereka menjadi pemimpin yang adil, jujur, amanah dan berpihak kepada kemaslahatan rakyat." Pahala besar bagi pemimpin adil disebut dalam hadis tujuh golongan yang dilindungi Allah di hari kiamat, salah satunya "imam yang adil" (HR. al-Bukhari). — Fatwa 03 2019 Hadis Tentang Pemimpin Dan Pengikutnya Yang Tidak Masuk Golongan R

🔹 4. Bertanggung jawab atas yang dipimpin. "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas kepemimpinannya; setiap imam adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya…" [HR. al-Bukhari dan Muslim] — Keputusan Tarjih Ke 26 Bab I Etika Politik Dan Etika Bisnis

🔹 5. Ditaati sejauh tidak menyalahi syariat, dan boleh dikritik bila menyimpang. "Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Ketaatan hanya dalam hal yang makruf" [HR. al-Bukhari]; "Tidak boleh berbuat madharat dan tidak boleh saling berbuat madharat" [HR. Ibnu Majah]. — Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah

🔹 6. Kriteria kepemimpinan nasional. Naskah Keputusan Tarjih Ke-26 merumuskan syarat kepemimpinan yang adil: integritas (beriman dan bertakwa), kapabilitas, populis (berjiwa kerakyatan), visioner, berjiwa negarawan, mampu menjalin hubungan internasional, dan berjiwa reformis. — Keputusan Tarjih Ke 26 Bab I Etika Politik Dan Etika Bisnis

📚 Dalil (kutipan Arab sumber):

🔹 كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ — "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." [HR. al-Bukhari dan Muslim]

🔹 اَلْإِمَارَةُ أَمَانَةٌ وَهِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِحَقٍّ وَأَدَّى بِالْحَقِّ عَلَيْهِ فِيهَا — "Kepemimpinan itu amanah. Dan kepemimpinan itu di hari kiamat akan menjadi kerugian dan penyesalan, kecuali orang yang memerintah dengan benar dan menunaikan yang dibebankan dengan benar." [HR. al-Hakim] — Fatwa 12 2012 Kepemimpinan Amal Usaha Muhammadiyah

🔹 QS an-Nisa' (4): 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

✍️ Catatan:

🔹 Perkembangan lintas tahun: naskah 2012 menekankan pemimpin sebagai amanah dan larangan meminta jabatan; naskah 2017 menambah kewajiban mengawasi dan mengkritik pemimpin secara santun; naskah 2019 menegaskan empat sifat inti (adil, jujur, amanah, berpihak pada rakyat) sekaligus memverifikasi kualitas hadis Ka'ab bin 'Ujrah; naskah Keputusan Tarjih Ke-26 merumuskan kriteria kepemimpinan nasional. Naskah-naskah ini sejalan dan saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Fatwa 05 2012 juga menegaskan kebolehan pemimpin wanita dengan pertimbangan kontekstual atas hadis Abu Bakrah.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Menurut hadis-hadis yang dikutip Tarjih, pemimpin haruslah orang yang mampu dan ahli, tidak meminta jabatan, menyadari kepemimpinan sebagai amanah, serta bersikap adil, jujur, amanah, dan berpihak kepada kemaslahatan rakyat — dan ia bertanggung jawab penuh atas yang dipimpinnya, dengan ketaatan rakyat sebatas pada hal yang tidak menyalahi syariat.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 12 2012 Kepemimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (2012)

🔹 Fatwa 05 2012 Kebolehan Pemimpin Wanita (2012)

🔹 Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah (2017)

🔹 Fatwa 03 2019 Hadis Tentang Pemimpin Dan Pengikutnya Yang Tidak Masuk Golongan R (2019)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 26 Bab I Etika Politik Dan Etika Bisnis (Keputusan Tarjih Ke-26)

Wallahu a'lam bish-shawab.