☝️ Pertanyaan:

🔹 Fatwa-fatwa Muhammadiyah apa saja yang terkait kehalalan produk farmasi/obat, dan ringkasannya.

✨️ Jawaban:

🔹 Vault HPT tidak memuat satu fatwa tunggal berjudul "farmasi halal", tetapi memuat serangkaian fatwa dan ketetapan tentang kehalalan obat, vaksin, dan bahan farmasi yang berkembang dari 1998 hingga 2024. Berikut ringkasannya secara kronologis.

📚 Daftar & Ringkasan Fatwa:

1. Fatwa 17 Tahun 1998 — Barang Haram dengan Label Halal — Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal

🔹 Menjawab lima pertanyaan soal produk konsumtif (termasuk kapsul obat) yang diduga berasal dari bahan haram.

🔸 Jaminan kehalalan kapsul diserahkan pada lembaga konsumen berlaboratorium.

🔸 Masyarakat yang mengonsumsi karena tertipu label/tidak tahu tidak berdosa, berdasarkan hadis "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان..." (dihapus dosa umatku karena salah, lupa, dan dipaksa).

🔸 Tim pemeriksa wajib meneliti ulang data produsen di laboratorium; tim yang salah menentukan halal-haram menanggung akibatnya di dunia dan akhirat.

🔸 Untuk obat (dengan resep dokter), bila tidak ada jenis lain, harus dikonsumsi karena penyembuhan dan darurat — kaidah "الحاجة تنزل منزلية الضرورة والضرورة تبيح المحظورات" (hajat ditempatkan pada kedudukan darurat, dan darurat membolehkan yang dilarang).

2. Fatwa 22 Tahun 2009 — Hukum Vaksin (Polio) — Fatwa 22 Vaksin Polio

🔹 Disidangkan 11 Juni 2009 menanggapi pertanyaan PP 'Aisyiyah tentang vaksin polio yang dicurigai memakai enzim tripsin babi.

🔸 Enzim tripsin babi bukan bahan baku vaksin, hanya katalisator pemisah sel; belum ada perusahaan farmasi dunia yang memakai enzim selain babi.

🔸 Menghindari polio adalah hajah yang menduduki tempat darurat; antara dua mafsadah (babi vs. polio) dipilih yang lebih ringan madlaratnya.

⚖️ Hukum: vaksinasi polio yang memanfaatkan enzim tripsin babi mubah/boleh, sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang bebas enzim itu. Dianjurkan penelitian pengganti enzim babi.

3. Fatwa 21 Tahun 2013 — Hukum Ekstrak Kalajengking dan Ekstrak Lintah dalam Obat Medis — Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah

🔹 Menjawab pertanyaan RS Roemani Muhammadiyah Semarang tentang Neuroaid (suplemen sirkulasi darah, PT Mersi Farma, impor Tianjin China) yang mengandung kedua ekstrak itu.

🔸 Lintah: hukum asal mubah (al-ashl fi al-asy-ya' al-ibāḥah); bila dianggap haram karena menjijikkan, boleh dipakai dalam kondisi darurat dengan tiga kriteria: penyakitnya harus diobati, obatnya diyakini bermanfaat, dan tidak ada pengganti yang mubah — ditambah atas anjuran dokter terpercaya.

4. Fatwa 09 Tahun 2014 — Enoxaparin — Fatwa 09 2014 Enoxaparin

🔹 Fatwa resmi bernomor 09 Tahun 2014 (difatwakan 18 April 2014 di Yogyakarta) berdasarkan kajian terbatas produk Lovenox.

🔸 Enoxaparin adalah heparin bermolekul rendah dari ekstraksi usus babi atau paru-paru sapi; meski melalui pemurnian panjang, masih mengandung unsur babi.

⚖️ Ketetapan: (1) konsumsi babi haram, kecuali darurat sekedarnya; (2) enoxaparin tetap mengandung unsur babi; (3) haram digunakan dalam keadaan normal atau sepanjang masih ada obat halal lain; (4) baru boleh digunakan bila tidak ada obat halal lain atau dalam keadaan darurat menurut ahli medis; (5) himbauan menghindari obat dari bahan tidak halal; (6) himbauan kepada para ahli farmasi agar meneliti obat dari bahan halal; (7) fatwa dapat ditinjau kembali bila keliru.

5. Fatwa 17 Tahun 2015 — Hukum Berobat dengan Minyak Ular Piton — Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton

🔹 Minyak ular piton haram (binatang buas bertaring); madu halal. Campuran halal dan haram dimenangkan yang haram (idzā ijtama'a al-halāl wa al-harām ghuliba al-harām).

⚖️ Tetap haram untuk pengobatan, kecuali dalam keadaan darurat (mengancam jiwa, belum ada obat halal yang efektif) yang dinyatakan oleh dokter kompeten; kebolehan diukur sekadar kedaruratannya.

6. Fatwa 21 Tahun 2015 — Hukum Parfum Beralkohol — Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol

🔹 Khamr tidak identik dengan alkohol. Etanol dari industri khamr haram dan najis (maknawi).

⚖️ Ketentuan yang relevan bagi industri farmasi:

🔸 Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan: haram.

🔸 Alkohol/etanol non-khamr (sintesis kimia petrokimia atau fermentasi non-khamr) untuk obat-obatan: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan; haram apabila membahayakan.

7. Keputusan 54 Tahun 2024 — Fikih Perlindungan Anak, Bab Imunisasi — Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak

🔹 Menegaskan kembali dan memperluas fatwa vaksin 2009: jika hanya tersedia vaksin yang melibatkan bahan tidak halal (mis. enzim tripsin babi pada vaksin polio), demi kedaruratan vaksinasi tetap dibolehkan, dan kebolehan ini diluaskan untuk penyakit lain selain polio selama belum ada vaksin yang bebas bahan tersebut. Tetap dikehendaki pengembangan vaksin dari bahan halal.

✍️ Catatan:

🔹 Telusur topik menunjukkan masalah ini juga tersinggung dalam Tanya Jawab Agama (mis. masalah kapsul, alkohol, pengobatan). Ada aspek lain yang mungkin berdampingan (mis. istihalah perubahan zat, kosmetika) yang belum seluruhnya terbaca pada penelusuran ini; bila diperlukan, bagian itu dapat ditelusuri lebih lanjut secara terpisah.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Posisi Tarjih konsisten sejak 1998: obat dari bahan haram haram digunakan dalam keadaan normal dan hanya boleh dalam keadaan darurat/hajat (tidak ada alternatif halal, atas pertimbangan ahli medis), disertai dorongan terus-menerus agar industri farmasi mengembangkan obat dari bahan halal.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal (1998)

🔹 Fatwa 22 Vaksin Polio (2009)

🔹 Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah (2013)

🔹 Fatwa 09 2014 Enoxaparin (2014, No. 09)

🔹 Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton (2015)

🔹 Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol (2015)

🔹 Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak (2024)

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Berikut ini saya sajikan fatwa-fatwa Muhammadiyah terkait kehalalan produk farmasi per topik yang Anda tentukan, berdasarkan naskah lengkap yang berhasil ditelusuri dan dibaca dari arsip HPT.

---

1. Hukum Vaksin (Polio) — Fatwa 22, disidangkan 11 Juni 2009

📄 Fatwa 22 Vaksin Polio

🔹 Latar: Fatwa ini menjawab pertanyaan PP 'Aisyiyah tentang vaksin polio yang dicurigai memanfaatkan enzim tripsin babi.

🔹 Fakta yang dipertimbangkan:

🔸 Dalam proses pembuatan vaksin polio diperlukan enzim tripsin babi; tanpa enzim itu vaksin tidak mungkin dibuat. Enzim tripsin bukan bahan baku vaksin, melainkan hanya dipakai sebagai enzim katalisator pemisah sel. Belum ada perusahaan farmasi di dunia yang memakai enzim tripsin selain babi, sementara membentengi anak dari polio adalah keharusan.

🔹 Analisis hukum:

🔸 Menghindari polio adalah hajah (kebutuhan) yang menduduki tempat darurat; antara dua mafsadah (babi vs. polio) dipilih yang lebih ringan madlaratnya — kaidah "apabila bertentangan dua mafsadah, perhatikan mana yang lebih besar madlaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mafsadahnya."

⚖️ Hukum: Vaksinasi polio yang memanfaatkan enzim tripsin babi mubah/boleh, sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang bebas dari enzim itu. Tarjih menganjurkan pihak berwenang meneliti penggunaan enzim dari binatang selain babi.

🕌 Dalil: QS al-Baqarah (2): 195; hadis "setiap penyakit ada obatnya" (HR Muslim, Ahmad, an-Nasai); hadis larangan berobat dengan yang haram (HR Abu Dawud).

---

2. Enoxaparin — Fatwa No. 09 Tahun 2014, difatwakan 18 April 2014

📄 Fatwa 09 2014 Enoxaparin

🔹 Latar: Hasil kajian terbatas produk obat Lovenox (31 Oktober 2013 & 1 Desember 2013 di Yogyakarta).

🔹 Fakta: Enoxaparin adalah bahan aktif antikoagulan (mengobati/mencegah pembekuan darah), merupakan heparin bermolekul rendah yang diperoleh dari ekstraksi usus babi atau paru-paru sapi; jaringan yang paling banyak digunakan adalah usus babi.

⚖️ Ketentuan (7 diktum):

1. Mengkonsumsi babi haram, kecuali dalam keadaan darurat boleh sekedarnya.
2. Enoxaparin meski melalui pemurnian panjang masih tetap mengandung unsur babi.
3. Haram digunakan dalam keadaan normal atau sepanjang masih ada obat lain dari bahan halal.
4. Baru boleh digunakan jika tidak ada obat halal lain atau dalam keadaan darurat (berdasarkan pendapat ahli medis).
5. Himbauan menghindari obat dari bahan tidak halal.
6. Himbauan kepada para ahli farmasi agar meneliti obat dari bahan halal.
7. Fatwa dapat ditinjau kembali bila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

🕌 Dalil: QS al-Baqarah (2): 173; QS al-Ma'idah (5): 3; QS an-Nahl (16): 115.

---

3. Hukum Berobat dengan Minyak Ular Piton — Fatwa 17 Tahun 2015, disidangkan 13 Maret 2015

📄 Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton

🔹 Latar: Pertanyaan Pak Ibrahim Said (PCM Serijabo, PDM Ogan Ilir Sumsel) tentang hukum minum Minyak Ular Piton dicampur madu untuk pengobatan paru-paru.

🔹 Analisis: Ular piton termasuk binatang buas bertaring — hukum asalnya haram (HR Muslim no. 1933: kullu dzi nābin min as-sibā'i fa-akluhu harām), sedangkan madu halal (QS an-Nahl 16: 69). Campuran halal dan haram dimenangkan yang haram (kaidah idzā ijtama'a al-halāl wa al-harām ghuliba al-harām), dan menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.

⚖️ Hukum: Tetap haram untuk pengobatan, kecuali dalam keadaan darurat — keadaan yang mengancam keselamatan jiwa dan menurut para ahli belum ditemukan obat halal yang efektif. Kebolehan diukur sekadar kedaruratannya (mā ubīḥa lid-darūrāt tuqaddaru bi qadarihā), dan yang menyatakan kebolehan serta keefektifannya adalah dokter yang kompeten.

---

4. Imunisasi — Keputusan 54 Tahun 2024 (Fikih Perlindungan Anak), Bagian Hak Anak atas Kesehatan

📄 Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak

🔹 Isi: Imunisasi merupakan usaha memberikan vaksin kepada anak-anak; jika tidak dilakukan, dikhawatirkan anak menderita penyakit dan menjadi sumber penularan.

🔹 Perkembangan dari fatwa 2009: Naskah ini menegaskan kembali fatwa vaksin yang dimuat Suara Muhammadiyah No. 14/2009, dan memperluas kebolehannya:

🔸 Muhammadiyah memfatwakan agar pihak berwenang mengembangkan vaksin dari bahan halal.

🔸 Apabila yang tersedia hanya vaksin yang melibatkan bahan tidak halal (mis. enzim tripsin babi pada vaksin polio), demi kedaruratan vaksinasi tetap dibolehkan.

🔸 Kebolehan ini diluaskan untuk penyakit lain selain polio, selama belum ada vaksin bebas bahan tersebut — karena menghindarkan diri dari penyakit merupakan kebutuhan ḍarūrīy dan berobat wajib sebagai ikhtiar terhindar dari penyakit.

🕌 Dalil: QS al-Baqarah (2): 195; hadis "setiap penyakit ada obatnya" (HR Muslim, Ahmad, an-Nasai); kaidah idzā ta'āraḍa mafsadatāni ru'iya a'ẓamuhumā ḍararan bi irtikāb akhaffihimā (dipilih mafsadat yang lebih ringan).

---

5. Penggunaan Gelatin Hewani pada Cangkang Kapsul

✍️ Kejujuran epistemik: Dalam bagian arsip yang berhasil saya telusuri, belum saya temukan fatwa khusus berjudul "gelatin hewani untuk cangkang kapsul". Fatwa yang paling berdekatan dan menyentuh kapsul obat adalah:

📄 Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal (1998)

🔸 Ketika ditanya "apakah kapsul (dari resep) dijamin halal?", Tarjih menjawab hal itu menjadi wilayah Lembaga Konsumen yang memiliki laboratorium untuk menelitinya.

🔸 Untuk obat (dengan resep dokter), bila tidak ada jenis lain, harus dikonsumsi karena diperlukan untuk penyembuhan dan karena darurat — kaidah al-ḥājatu tanzilu manzilata aḍ-ḍarūrah wa aḍ-ḍarūratu tubīḥu al-maḥẓūrāt (kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat, dan darurat membolehkan yang dilarang).

🔸 Konsumen yang mengonsumsi karena tertipu label/tidak tahu tidak berdosa (hadis: "dihapus dosa umatku karena salah, lupa, dan dipaksa").

⚠️ Saya belum dapat memastikan apakah ada naskah lain yang membahas gelatin kapsul secara spesifik karena belum seluruh bagian arsip terbaca pada penelusuran ini.

---

6. Kandungan Alkohol (Etanol) dalam Sirup Obat

📄 Fatwa 26 2013 Kenajisan Alkohol (2013) dan Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol (2015)

🔹 Fatwa 26/2013 (Kenajisan Alkohol):

🔸 Alkohol bukan benda najis (najis maknawi, bukan najis lidzatihi). Yang najis adalah perbuatan minum khamr/minuman keras karena berakibat mabuk; 'illat (kausa) keharaman alkohol adalah efek memabukkannya, bukan zatnya.

🔸 Karena itu alkohol untuk hal bermanfaat seperti pengobatan tidak diharamkan selama tidak terjadi 'illat memabukkan.

🔹 Fatwa 21/2015 (Hukum Parfum Beralkohol — memuat ketentuan umum alkohol untuk obat-obatan):

⚖️ Ketentuan yang relevan untuk obat-obatan (termasuk sirup obat):

🔸 Alkohol/etanol hasil industri khamr untuk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan: haram.

🔸 Alkohol/etanol hasil industri non-khamr (sintesis kimiawi dari petrokimia atau fermentasi non-khamr) untuk obat-obatan: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.

🔸 Haram apabila secara medis membahayakan.

🕌 Dalil: QS al-Ma'idah (5): 90-91; QS al-Baqarah (2): 219; hadis "semua yang memabukkan adalah khamr dan haram" (HR Muslim); "yang banyaknya memabukkan, sedikitnya haram" (HR Abu Dawud).

---

7. Eksipien dan Bahan Tambahan dari Turunan Hewan

✍️ Kejujuran epistemik: Belum saya temukan fatwa berjudul khusus "eksipien". Naskah yang paling relevan adalah fatwa tentang bahan hewani dalam obat:

📄 Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah (2013) — untuk obat NEUROAID (suplemen sirkulasi darah, PT Mersi Farma, impor Tianjin China) yang mengandung ekstrak kalajengking (Buthus martensii) dan ekstrak lintah (Hirudu).

🔹 Lintah: hukum asalnya mubah sebab tunduk pada kaidah al-aṣlu fī al-asy-yā' al-ibāḥah (hukum asal segala sesuatu adalah mubah); standar khabā'iṡ (menjijikkan) tidak dikembalikan ke selera orang melainkan ke dalil. Sekalipun dianggap haram karena menjijikkan, boleh dipakai dalam kondisi darurat dengan tiga kriteria.

🔹 Kalajengking: termasuk lima hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh (HR al-Bukhari no. 3314), sehingga pada asalnya haram — tidak boleh berobat dengan benda haram kecuali kondisi darurat.

🔹 Tiga kriteria darurat (Hasan bin Ahmad al-Fakki, Ahkam al-Adwiyah): (1) penyakitnya harus diobati; (2) yakin obat itu sangat bermanfaat; (3) tidak ada pengganti lain yang mubah — dan dianjurkan berdasarkan anjuran dokter terpercaya.

🔹 Rujukan pendukung: kaidah "berobat dengan benda najis boleh ketika belum ada benda suci penggantinya" (al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj I: 79); "boleh berobat dengan benda najis jika belum menemukan benda suci, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan" (al-'Izz bin 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam I: 81).

📄 Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan — Fikih/Putusan Munas Tarjih tentang kesehatan juga menetapkan syarat obat/alat pengobatan: bukan barang haram atau bertentangan dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur yang membahayakan (ketentuan pengobatan alternatif).

---

8. Minimnya Label Halal untuk Produk Domestik Farmasi

📄 Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal (1998)

✍️ Tidak ditemukan fatwa khusus berjudul "label halal farmasi", namun fatwa 1998 ini membahas persis persoalan label, kepercayaan konsumen, dan kelembagaan penjamin:

🔹 Jawaban Tarjih atas 5 pertanyaan:

🔸 Kapsul (dari resep): jaminan kehalalannya menjadi tugas Lembaga Konsumen yang berlaboratorium.

🔸 Konsumen tertipu label: yang berdosa adalah yang menipu; masyarakat yang mengonsumsi tidak berdosa karena tidak tahu (hadis rufi'a 'an ummatī al-khaṭa' wa an-nisyān...).

🔸 Sertifikat keliru oleh tim pemeriksa: konsumen tidak berdosa karena percaya label; tetapi tim peneliti wajib meneliti ulang data produsen di laboratorium — bila keliru menentukan halal-haram, akibatnya ditanggung di dunia dan akhirat; produsen juga perlu cek ulang.

🔸 Percaya data produsen: untuk makanan boleh ditinggalkan bila ragu, tetapi untuk obat (dengan resep dokter) bila tidak ada jenis lain harus dikonsumsi karena penyembuhan dan darurat (kaidah al-ḥājah... di atas).

🔸 Usaha agar tidak keliru mengonsumsi barang haram: perlu Lembaga Konsumen berlaboratorium yang meneliti produk-produk konsumtif dan mengumumkan hasilnya ke masyarakat; sementara dana belum cukup, lembaga bisa bekerja sama dengan instansi penelitian lain.

⚖️ Kesimpulan topik ini: posisi Tarjih sejak 1998 adalah muamalah produk diawasi lewat verifikasi laboratorium yang diumumkan (cikal bakal regulasi label/sertifikasi), dan yang tertipu tidak berdosa selama memang tidak tahu — sementara obat resep tetap harus dikonsumsi bila tiada pengganti karena darurat.

---

✅️ Kesimpulan umum: Posisi Tarjih lintas tahun (1998–2024) konsisten: produk farmasi dari bahan haram haram dalam keadaan normal dan hanya boleh karena darurat/hajat (tidak ada alternatif halal, berdasarkan penilaian ahli medis), dengan dorongan berkelanjutan agar industri farmasi mengembangkan obat dari bahan halal, dan adanya perhatian pada kelembagaan penjamin kehalalan (laboratorium, verifikasi label, sertifikasi).

✍️ Catatan batas penelusuran: Untuk topik 5 (gelatin kapsul) dan 7 (eksipien) saya belum menemukan fatwa dengan judul spesifik; yang disajikan adalah fatwa terdekat yang berhasil dibaca. Kemungkinan masih ada naskah lain di vault yang belum terbaca pada penelusuran ini.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 22 Vaksin Polio (2009)

🔹 Fatwa 09 2014 Enoxaparin (2014, No. 09)

🔹 Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton (2015)

🔹 Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak (2024)

🔹 Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal (1998)

🔹 Fatwa 26 2013 Kenajisan Alkohol (2013)

🔹 Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol (2015)

🔹 Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah (2013)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan (Munasar Tarjih, HPT bagian Kesehatan)

Wallahu a'lam bish-shawab.

Kerangka Manhaj Tarjih untuk Fiqih Minoritas (Fiqh al-Aqalliyyāt) pada Isu Kehalalan Farmasi

Manhaj Tarjih pada hakekatnya adalah "kumpulan prinsip-prinsip dan metode-metode yang melandasi kegiatan tarjih", sebuah sistem pemahaman yang memuat empat unsur pokok, yaitu wawasan (semangat), sumber, pendekatan, dan prosedur teknis metode (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 03 Lampiran 2 A Pendahuluan Dan B P). Dalam perkembangannya, tarjih dalam Muhammadiyah hampir identik dengan ijtihad, sehingga membuka ruang untuk menyusun fikih baru bagi persoalan kontemporer, termasuk fikih minoritas muslim yang hidup di tengah keterbatasan akses terhadap produk halal. Kerangka berikut menggambarkan bagaimana keempat unsur itu saling menopang sehingga nilai dasar, prinsip umum, dan lima hukum taklifi (al-ahkām al-khamsah) tetap akurat dan terhubung ketika delapan persoalan farmasi di atas difatwakan.

1. Wawasan (Perspektif Semangat Tarjih)

Wawasan adalah roh yang mengarahkan seluruh kegiatan tarjih. Keputusan 68/2026 tentang Pengembangan Manhaj Tarjih menegaskan beberapa semangat: al-hanīfiyyah as-samḥah (Islam yang luas dan toleran), wasaṭiyyah (umat pertengahan), tajdīd yang bermakna ganda yaitu purifikasi dan dinamisasi, keterbukaan terhadap kritik, serta prinsip ittibā' (mengikuti dalil) tanpa taqlid buta dan tanpa mengikatkan diri pada satu mazhab (allā-mazhabiyyah) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan ). Wawasan ini berkontribusi langsung kepada nilai dasar: semangat tajdīd-dinamisasi dan toleransi menjaga nilai maslahat agar hukum tidak kaku terhadap konteks zaman dan tempat; semangat purifikasi serta ittibā' kepada Al-Qur'an dan Sunnah menjaga tauhid sebagai fondasi bahwa sumber hukum hanya dari Allah melalui nas; semangat al-hanīfiyyah as-samḥah dan keterbukaan menjaga akhlak berupa sikap tidak menghakimi sesama muslim yang berbeda keadaan (misalnya muslim minoritas yang terpaksa mengonsumsi obat tertentu). Fatwa mirin untuk masyarakat muslim di Jepang tahun 2025 adalah contoh wawasan ini bekerja: Islam yang samhah tidak memaksakan standar yang mustahil dipenuhi di negeri minoritas, tetapi tetap menjaga kejujuran dalam menilai zat dan niat (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw).

2. Sumber

Dalam struktur tasyri' yang dipakai Fikih Muhammadiyah, sumber hukum (mashādirul-ahkām), tujuan hukum (maqāshidul-ahkām), dan kaidah-kaidah hukum (qawā'idul-ahkām) yang terdiri dari qā'idah uṣūliyyah dan qawā'id fiqhiyyah merupakan satu kesatuan (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan). Sumber utama dan tertinggi adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah ash-Shahihah; Pendapat para fukaha hanya menjadi bahan pertimbangan yang tidak mengikat, dan pengetahuan keilmuan (iptek) menjadi bagian integral dari tajdid, sebagaimana ditegaskan dalam Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj (Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj). Kontribusi unsur sumber kepada nilai dasar sangat jelas: sumber nas menjaga tauhid karena hukum tidak diambil dari selera manusia; konsultasi kepada ahlinya dan iptek menjaga maslahat karena putusan harus akurat secara faktual (misalnya apakah enzim tripsin babi benar-benar dipakai, apakah obat masih mengandung unsur babi); dan sikap tidak bertaklid menjaga akhlak ilmiah berupa kejujuran epistemik. Dalam delapan fatwa farmasi, sumber nas diambil dari ayat-ayat keharaman bangkai, darah, daging babi (QS al-Baqarah 2:173, al-Ma'idah 5:3, an-Nahl 16:115), ayat khamr dan madharatnya (al-Ma'idah 5:90-91, al-Baqarah 2:219), hadis larangan berobat dengan yang haram, serta hadis "dihapus dosa umatku karena salah, lupa, dan dipaksa" untuk konsumen yang tertipu label.

3. Pendekatan

Manhaj Tarjih memakai tiga pendekatan sekaligus: bayani (penalaran berangkat dari teks-teks agama), burhani (temuan ilmiah terutama aspek kesehatan), dan irfani (kesantunan dan kepekaan nurani) (Fatwa 36 2021 Limbah Air Wudu, Fatwa 07 2011 Doa Iftitah Menurut Putusan Tarjih). Kontribusi pendekatan terhadap nilai dasar: pendekatan bayani menjaga tauhid karena hukum bersandar pada nas, bukan pada kepentingan; pendekatan burhani menjaga maslahat karena keputusan didasarkan pada data empiris — dalam vaksin polio misalnya, burhani-lah yang memastikan bahwa tripsin babi hanya katalisator pemisah sel dan bukan bahan baku; dalam enoxaparin, burhani-lah yang membuktikan bahwa unsur babi masih tersisa meski melalui pemurnian panjang; dan dalam alkohol, burhani diperlukan untuk membedakan etanol industri khamr dari etanol non-khamr serta pengaruhnya secara medis (Fatwa 22 Vaksin Polio, Fatwa 09 2014 Enoxaparin, Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol). Adapun pendekatan irfani menjaga akhlak: kesantunan dalam memfatwakan kedaruratan, kehati-hatian dalam menghukumi konsumen yang tertipu label, serta kesadaran nurani bahwa tim pemeriksa yang keliru menentukan halal-haram menanggung akibatnya di dunia dan akhirat (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal).

4. Metode

Prosedur teknis metode dalam Manhaj Tarjih meliputi metode bayani (interpretasi nas yang sudah ada), metode kausasi (menggali 'illat atau kausa ketika tidak ada nas langsung), dan metode sinkronisasi (menyelesaikan pertentangan dalil/ta'āruḍ melalui al-jam'u wa at-taufīq, tarjih, naskh, atau tawāqquf), yang seluruhnya bertumpu pada tiga asumsi: asumsi hierarkis (norma berjenjang dari nilai dasar ke norma konkret), asumsi integralistik (koroborasi berbagai elemen sumber), dan asumsi kebermaksudan (norma mengandung tujuan kemaslahatan) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Kontribusi metode terhadap nilai dasar dan prinsip umum sangat menentukan: metode kausasi menghubungkan maslahat dengan maqāṣid karena hukum digali dari tujuan syariat; metode sinkronisasi menjaga tauhid karena tidak ada dalil yang dipertentangkan secara ceroboh melainkan dijamu, ditarijh, atau ditunda; dan asumsi kebermaksudan menjamin akhlak karena setiap norma diarahkan kepada kebaikan manusia. Dalam praktik delapan fatwa, ta'āruḍ antara hadis larangan berobat dengan yang haram dan hadis "setiap penyakit ada obatnya" diselesaikan bukan dengan menegasikan salah satunya, melainkan dengan menghadirkan kaidah kedaruratan sebagai media jam'u, sehingga larangan tetap terjaga dalam keadaan normal dan kebolehan hanya muncul dalam keadaan darurat — ini persis kerja metode sinkronisasi yang berkeadaban.

5. Kontribusi ke Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan al-Ahkām al-Khamsah

Nilai dasar (al-qiyām al-asāsiyyah) — tauhid, akhlak karimah, dan kemaslahatan — bersifat abstrak dan universal, kemudian dikonkretkan melalui asas-asas umum (al-uṣūl al-kulliyyah) dan kaidah ushuliyah, lalu menjelmakan norma-norma konkret (al-ahkām al-far'iyyah) yang memuat lima hukum taklifi: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Karena manusia adalah mukallaf yang "dipersiapkan untuk sanggup menerima beban taklif dari Allah" (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan), setiap fatwa farmasi di bawah ini dapat dibaca sebagai hasil perjalanan dari nilai dasar → kaidah ushuliyah → al-ahkām al-khamsah:

Pada vaksin polio (2009), nilai maslahat dan maqāṣid diterjemahkan melalui kaidah "apabila bertentangan dua mafsadah, dikerjakan yang lebih ringan mafsadahnya" dan al-ḥājah tanzilu manzilat aḍ-ḍarūrah, sehingga hasilnya mubah sepanjang belum ada vaksin bebas enzim babi, dengan anjuran penelitian lanjutan — hukum di sini bergerak dari haram (normal) menuju mubah (darurat) tanpa menghapus larangan asal (Fatwa 22 Vaksin Polio). Pada enoxaparin (2014), kaidah aḍ-ḍarūratu tubīḥu al-maḥẓūrāt dipakai secara ketat: haram dalam keadaan normal selama masih ada obat halal lain, dan baru mubah bila tidak ada pengganti atau dalam keadaan darurat menurut ahli medis, plus himbauan kepada para ahli farmasi untuk meneliti obat dari bahan halal (Fatwa 09 2014 Enoxaparin). Pada minyak ular piton (2015), kaidah al-aṣlu fi al-absā' at-taḥrīm (hukum asal bagian tubuh binatang buas bertaring haram) dan kaidah idzā ijtama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghuliba al-ḥarām (campuran halal-haram dimenangkan yang haram) menghasilkan haram secara normal, dengan pintu mubah darurat yang diukur sekadar kedaruratannya dan disahkan oleh dokter kompeten (Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton). Pada imunisasi (2024), nilai maslahat dalam Fikih Perlindungan Anak menaikkan derajat ikhtiar kesehatan menjadi wajib dalam kerangka perlindungan anak, dan kebolehan vaksin berbahan tidak halal diperluas dari polio ke penyakit lain selama belum ada alternatif bebas bahan haram — di sini kaidah mā lā yatimmun al-wājibu illā bihi fahuwa wājib menopang hukum wajib ikhtiar, sementara kedaruratan menopang hukum mubah bagi vaksinnya (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak). Pada gelatin kapsul, meski arsip yang terbaca belum memuat fatwa khusus, Fatwa 17/1998 telah meletakkan asasnya: penentuan kehalalan kapsul diserahkan kepada verifikasi laboratorium (pendekatan burhani), konsumen yang tertipu tidak berdosa, dan bila obat resep tidak ada pengganti maka harus dikonsumsi karena hajat yang menempati kedudukan darurat — hukumnya mubah dalam kondisi tiada alternatif (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Pada alkohol (etanol) dalam sirup obat, kaidah al-ḥukmu yadūru ma'a al-'illah bekerja sangat presisi: 'illat keharaman khamr adalah efek memabukkan, bukan zatnya, sehingga etanol non-khamr untuk obat mubah bila tidak membahayakan secara medis dan haram bila membahayakan, sementara etanol industri khamr tetap haram — ini contoh kaidah ushuliyah yang harus akurat sebelum jatuh ke al-ahkām al-khamsah (Fatwa 26 2013 Kenajisan Alkohol, Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol). Pada eksipien dan bahan tambahan dari turunan hewan (2013), kaidah al-aṣlu fi al-asyyā' al-ibāḥah berlaku bagi lintah sehingga hukum asalnya mubah, sedangkan kalajengking sebagai hewan fasiq pada asalnya haram; keduanya kemudian diatur oleh tiga kriteria darurat (penyakit harus diobati, obat diyakini bermanfaat, tidak ada pengganti mubah, atas anjuran dokter) sehingga kebolehan berobat dengannya tetap tertaut kepada al-ahkām al-khamsah secara tertib (Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah). Terakhir, pada minimnya label halal produk domestik (1998), nilai akhlak (kejujuran, amanah, tanggung jawab) dan nilai tauhid (pertanggungjawaban kepada Allah) mengkonkret menjadi kaidah kelembagaan: produsen yang menipu berdosa, tim peneliti wajib verifikasi laboratorium dan menanggung akibat kekeliruannya di dunia dan akhirat, konsumen yang tidak tahu tidak berdosa, dan negara hendaknya membentuk lembaga konsumen berlaboratorium — di sini hukumnya menimpa pihak yang berbeda: haram bagi penipu, mubah bahkan wajib ikhtiar bagi konsumen obat resep yang terpaksa (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal).

Dengan demikian, kerangka manhaj tarjih bagi fiqih minoritas ini utuh dan berjenjang: wawasan memberi arah (samhah, wasatiyyah, tajdid, keterbukaan), sumber memberi otoritas (Al-Qur'an dan Sunnah maqbulah yang dipertimbangkan dengan iptek), pendekatan memberi cara pandang (bayani-burhani-irfani), dan metode memberi prosedur (interpretasi, kausasi, sinkronisasi) yang diikat asumsi hierarkis, integralistik, dan kebermaksudan. Kontribusinya terhadap nilai dasar adalah menjaga tauhid sebagai fondasi sumber, maslahat sebagai tujuan hukum, dan akhlak sebagai watak proses; terhadap prinsip umum adalah menegaskan bahwa kaidah ushuliyah — al-aṣlu fi al-asyyā' al-ibāḥah, aḍ-ḍarūratu tubīḥu al-maḥẓūrāt, al-ḥājatu tanzilu manzilat aḍ-ḍarūrah, al-ḥukmu yadūru ma'a al-'illah, idzā ijtama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghuliba al-ḥarām, taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-aḥwāl, dan mā lā yatimmun al-wājibu illā bihi fahuwa wājib — harus dirumuskan akurat dan tepat sasaran; dan terhadap al-ahkām al-khamsah, seluruh delapan persoalan farmasi di atas berakhir pada distribusi hukum yang tertib: haram dalam keadaan normal, mubah dalam kedaruratan/hajat, wajib pada ikhtiar yang menunjang keselamatan, dengan larangan asal yang tidak pernah dihapus melainkan hanya dikecualikan secara proporsional. Inilah esensi fikih minoritas dalam manhaj Tarjih: hukum tidak berubah esensinya, tetapi penerapannya mempertimbangkan keadaan, selama tetap tertambat kepada nilai dasar, prinsip umum, dan lima hukum taklifi.

💎 Sumber utama kerangka: Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 03 Lampiran 2 A Pendahuluan Dan B P, Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan , Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met, Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan, Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj, Manhaj Tarjih, Maslahah, Qawaidul Ahkam, Al Hajatu Qad Tanzilu Manzilat Ad Darurah, Taklif. Sumber fatwa: Fatwa 22 Vaksin Polio, Fatwa 09 2014 Enoxaparin, Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton, Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak, Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal, Fatwa 26 2013 Kenajisan Alkohol, Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol, Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah, Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Dalil Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Keterhubungannya dengan Hukum Vaksin Polio dalam Perspektif Fiqih Aqalliyat bagi Warga Diaspora

A. Nilai Dasar: Tauhid, Maslahat, dan Akhlak

Dalam kerangka manhaj Tarjih, hukum tidak dibangun di atas ruang kosong, melainkan di atas tiga nilai dasar (al-qiyam al-asāsiyyah), yaitu tauhid, maslahat, dan akhlak, yang seluruhnya bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah serta menjadi landasan bagi turunan hukum yang lebih konkret. Keputusan 68/2026 tentang Pengembangan Manhaj Tarjih bahkan menegaskan bahwa norma itu berjenjang secara hierarkis: dari nilai-nilai dasar, ia dikonkretkan menjadi asas-asas umum (al-uṣūl al-kulliyyah) dan kaidah ushuliyah, lalu menjelmakan norma-norma konkret yang disebut al-ahkām al-far'iyyah (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Dengan demikian, jawaban atas persoalan seperti vaksin polio bagi warga diaspora selalu dapat ditelusuri jalurnya kembali ke ketiga nilai dasar tersebut.

Nilai dasar yang pertama adalah tauhid. Tauhid menempatkan Allah sebagai satu-satunya Zat pencipta dan pemelihara seluruh ciptaan, sekaligus satu-satunya sumber hukum dan nilai. Nilai ini menjadikan seorang muslim tidak berhukum kepada hawa nafsu, selera, atau tekanan lingkungan, melainkan hanya kepada ketetapan Allah melalui nas. Dalil pokoknya adalah firman Allah tentang tujuan penciptaan manusia.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." [QS Az-Zariyat (51): 56]

Dari tauhid inilah lahir keyakinan bahwa hukum halal-haram sepenuhnya milik Allah, sehingga seorang muslim di negeri mana pun — termasuk di negeri mayoritas non-muslim — tetap terikat dengan ketentuan-Nya. Dalam Fikih Perlindungan Anak, nilai tauhid ini digambarkan sebagai kesadaran bahwa seluruh isi alam termasuk anak adalah milik Allah dan manusia hanyalah pelaksana amanah-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Furqan (25): 54 dan QS asy-Syura (42): 49-50 yang dikutip dalam naskah tersebut. Karena itu, upaya melindungi diri dan keluarga dari penyakit, termasuk melalui vaksinasi, tidak lain adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab kehambaan kepada Allah (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak).

Nilai dasar yang kedua adalah maslahat. Maslahat berarti manfaat, kebaikan, dan kegunaan, yang merupakan antonim dari mafsadah (kerusakan), dan menjadi tujuan syariat dalam melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu dalilnya adalah firman Allah yang menjadikan memelihara kehidupan manusia sebagai salah satu tujuan tertinggi syariat.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "...Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..." [QS Al-Ma'idah (5): 32]

Nilai maslahat inilah yang menjadi pintu masuk bagi pertimbangan kedaruratan, kebutuhan, dan perlindungan jiwa dalam persoalan farmasi. Dalam konteks vaksin polio, maslahat berarti mencegah kelumpuhan seumur hidup dan mencegah penularan virus di tengah masyarakat, sehingga posisi Tarjih menempatkan vaksinasi sebagai upaya melindungi jiwa yang sangat dihargai oleh syariat (Fatwa 22 Vaksin Polio).

Nilai dasar yang ketiga adalah akhlak. Akhlak dalam manhaj Tarjih berarti watak luhur yang menyertai seluruh proses hukum: kejujuran, amanah, kesantunan, dan tanggung jawab, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah. Dalilnya antara lain firman Allah yang menegaskan bahwa kemuliaan diukur dengan ketakwaan, bukan dengan status sosial atau kebangsaan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..." [QS Al-Hujurat (49): 13]

Nilai akhlak inilah yang menuntun Tarjih untuk tidak menghakimi sesama muslim yang hidup dalam keterbatasan, misalnya warga diaspora yang terpaksa menggunakan obat tertentu karena tidak tersedianya alternatif halal. Akhlak juga menuntut kejujuran para peneliti dan produsen dalam memberikan informasi kehalalan; dalam fatwa 1998 tentang barang haram berlabel halal, Tarjih menegaskan bahwa tim peneliti yang keliru menentukan halal-haram akan menanggung akibatnya di dunia dan akhirat, dan masyarakat yang mengonsumsi karena tidak tahu tidak berdosa berdasarkan hadis berikut.

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: "Dihapus (dosa) umatku karena salah, lupa, dan karena dipaksa." (HR Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan lain-lain, sebagaimana dikutip dalam Fatwa 17/1998 sebagai hadis yang dijadikan dasar) (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal)

Dengan demikian, ketiga nilai dasar itu bukan sekadar abstraksi: tauhid memberi arah ketundukan kepada Allah, maslahat memberi tujuan kebaikan dan perlindungan jiwa, dan akhlak memberi watak kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dalam setiap penetapan hukum.

B. Prinsip Umum: Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqih sebagai Turunan Nilai Dasar

Dari nilai dasar itu kemudian diturunkan prinsip-prinsip umum berupa kaidah ushuliyah dan kaidah fiqih yang menjadi perangkat untuk sampai kepada hukum konkret. Kaidah-kaidah ini bukan sesuatu yang lepas dari syariat, melainkan saripati dari nas yang dirumuskan para ulama agar hukum dapat diterapkan secara tertib, akurat, dan adil. Turunannya dari nilai dasar sangat nyata: kaidah kedaruratan lahir dari nilai maslahat, kaidah kausasi dan kehati-hatian lahir dari nilai tauhid dan akhlak, dan kaidah perubahan hukum lahir dari semangat maslahat yang kontekstual.

Pertama, dari nilai maslahat diturunkan kaidah kedaruratan yang menjadi tulang punggung seluruh fatwa farmasi. Kaidah ini berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang (pada asalnya) dilarang." (dikutip dalam Fatwa 17/2015 tentang minyak ular piton dan dalam konsep kaidah fikih) (Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton, Ad Daruratu Tubihu Al Mahdzurat)

Kedua, dari nilai maslahat juga diturunkan kaidah kebutuhan yang menempati kedudukan darurat. Dalam Fatwa 17/1998, kaidah ini dirumuskan secara lengkap:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Hajat (kebutuhan) ditempatkan pada tempat darurat, dan darurat itu membolehkan yang dilarang." (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal, Al Hajah Tanzilu Manzilat Al Darurah)

Ketiga, ketika dua keburukan saling berhadapan, nilai maslahat menuntun kepada kaidah memilih mafsadat yang lebih ringan, yang persis dipakai dalam fatwa vaksin polio dan ditegaskan kembali dalam Keputusan 54/2024:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: "Apabila dua mafsadat saling bertentangan, maka yang diperhatikan adalah mana yang lebih besar mudaratnya, dengan mengerjakan yang lebih ringan mafsadatnya." (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak)

Keempat, dari nilai tauhid diturunkan kaidah kausasi, bahwa hukum berputar mengikuti ada atau tidak adanya 'illatnya, sehingga penetapan halal-haram tidak boleh asal, melainkan harus tepat sasaran pada sebab hukumnya:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: "Hukum bergantung pada ada atau tidaknya 'illat (kausa)." (dikutip dalam fatwa mirin bagi masyarakat muslim Jepang) (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

Kelima, dari nilai akhlak diturunkan kaidah niat dan tujuan, bahwa segala sesuatu hukumnya bergantung pada maksudnya, beserta dalil hadisnya:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: "Hukum dari semua perkara tergantung pada tujuannya (niatnya)."

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: "Dari Umar bin Khattab ra, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." (HR al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana dikutip dalam fatwa mirin 2025) (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

Keenam, dalam konteks masyarakat minoritas yang hidup di tengah tradisi lokal, nilai maslahat dan akhlak juga diturunkan menjadi kaidah 'urf dan kaidah dominasi keadaan, serta kaidah perubahan hukum, yang semuanya menegaskan bahwa hukum tidak kaku tetapi tetap berpegang pada sumbernya:

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: "Yang menjadi acuan adalah sifat yang dominan (umum) dan berlaku luas, bukan yang jarang." (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat-istiadat yang berlaku di tengah masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum." (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

Demikian pula kaidah fiqih yang menyatakan bahwa kemudaratan harus dihilangkan (aḍ-ḍararu yuzālu, الضرر يزال) dan bahwa hukum dapat berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, dan keadaan (lā yunkaru taghayyuru al-ahkām bi taghayyuri al-ahwāl) ditegaskan dalam Fikih Muhammadiyah Bagian Kesehatan sebagai bagian dari qawā'idul-ahkām (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan). Seluruh kaidah ini adalah prinsip umum yang menjembatani nilai dasar yang abstrak dengan hukum praktis yang konkret, sekaligus memastikan bahwa hukum-hukum far'iyyah tidak pernah lepas dari tauhid sebagai fondasi, maslahat sebagai tujuan, dan akhlak sebagai wataknya.

C. Keterhubungan Prinsip Umum dengan Hukum Praktis: Halal-Haram Makanan dan Produk Farmasi bagi Warga Diaspora

Dalam perspektif fiqih aqalliyat (fikih untuk kaum minoritas), kaidah-kaidah di atas tidak berhenti pada tataran teori, melainkan langsung menukik ke hukum praktis halal-haram. Prinsip umum yang diturunkan dari tauhid, maslahat, dan akhlak itu bekerja secara berurutan: nilai tauhid menegaskan bahwa keharaman babi, bangkai, darah, dan khamr tetap berlaku mutlak bagi setiap muslim di mana pun berada, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Baqarah (2): 173, QS al-Ma'idah (5): 3, QS an-Nahl (16): 115, dan QS al-Ma'idah (5): 90. Ayat-ayat ini adalah dasar hukum pokok bagi seluruh produk makanan dan farmasi.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS Al-Baqarah (2): 173]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." [QS Al-Ma'idah (5): 90]

Walaupun keharaman itu tetap dan tidak berubah, nilai maslahat dan akhlak dalam kerangka fiqih aqalliyat memberikan ruang pengecualian yang proporsional bagi warga diaspora yang hidup dalam keterbatasan, sebagaimana termaktub dalam ayat itu sendiri: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" — barangsiapa terpaksa tanpa menginginkan dan tanpa melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Penegasan Allah bahwa Dia akan memperhitungkan keadaan terpaksa (ḍarūrah) inilah yang menjadi jembatan antara hukum asal yang haram dengan kebolehan kondisionalkebolehan kondisional yang diatur secara ketat oleh syariat.

Ketika kebolehan kondisional itu diterapkan pada hukum vaksin polio, fatwa Majelis Tarjih tahun 2009 menunjukkan seluruh perangkat nilai dasar, prinsip umum, dan hukum praktis bekerja dalam satu rangkaian utuh. Dari sisi nilai tauhid, keharaman babi tidak pernah dihapus, bahkan fatwa dengan tegas menyatakan bahwa daging babi haram dimakan dan enzim tripsin babi tetap berasal dari unsur yang diharamkan (Fatwa 22 Vaksin Polio). Dari sisi nilai maslahat dan akhlak, fatwa tersebut membaca fakta medis (pendekatan burhani) bahwa enzim tripsin babi hanyalah katalisator pemisah sel, bukan bahan baku vaksin, dan bahwa belum ada satu pun perusahaan farmasi dunia yang memakai enzim selain babi, sementara membiarkan anak-anak diimunisasi tertunda akan menyebabkan kelumpuhan seumur hidup dan penularan penyakit. Dari sisi prinsip umum, dua kaidah fiqih yang telah disebut di atas diterapkan secara berurutan: pertama, menghindarkan diri dari polio adalah hajah yang menempati kedudukan darurat (al-ḥājatu tanzilu manzilat aḍ-ḍarūrah); kedua, babi adalah mafsadah dan polio juga mafsadah, maka dipilih mafsadah yang lebih ringan (idzā ta'āraḍa mafsadatāni ru'iya a'ẓamuhumā ḍararan bi irtikābi akhaffihimā). Dari sisi hukum praktis, seluruh rangkaian itu bermuara pada al-ahkām al-khamsah: vaksinasi polio hukumnya mubah atau boleh, sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang bebas dari enzim itu, dengan anjuran kuat kepada pihak berwenang untuk meneliti enzim dari binatang yang halal agar hukum dapat naik dari mubah menuju halal yang penuh (Fatwa 22 Vaksin Polio).

Keputusan 54 Tahun 2024 tentang Fikih Perlindungan Anak kemudian memperluas kebolehan ini dari polio ke penyakit lain selama belum tersedia vaksin yang bebas bahan tidak halal, dan menegaskan bahwa berobat sebagai ikhtiar terhindar dari penyakit hukumnya wajib, dengan dalil QS al-Baqarah (2): 195 dan hadis "setiap penyakit ada obatnya" yang diriwayatkan Muslim, Ahmad, dan an-Nasai (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak). Dalam perspektif fiqih aqalliyat bagi warga diaspora, rangkaian ini menunjukkan bahwa muslim yang hidup di negeri minoritas tidak dipaksa memilih antara meninggalkan keimanan atau membiarkan dirinya binasa; ia justru dibimbing untuk tetap berpegang pada keharaman asal, lalu memanfaatkan pintu kedaruratan yang disediakan syariat secara jujur dan proporsional, tanpa menjadikan keadaan sebagai alasan untuk melonggarkan hukum seenaknya.

Dengan demikian, keterhubungan antara nilai dasar, prinsip umum, dan hukum praktis dapat diringkas sebagai berikut: tauhid menegaskan bahwa seluruh hukum halal-haram bersumber dari Allah dan tidak berubah esensinya, maslahat memastikan bahwa hukum selalu diarahkan kepada perlindungan jiwa dan pencegahan kerusakan, akhlak menjamin proses penetapan hukum dilakukan dengan kejujuran, ketelitian, dan kasih sayang, kaidah ushuliyah dan kaidah fiqih menjadi perangkat teknis yang akurat dan tertib, dan al-ahkām al-khamsah menjadi hasil akhir yang konkret — dalam hal ini, haram dalam keadaan normal dan mubah dalam keadaan darurat sampai ditemukan alternatif yang sepenuhnya halal.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Dalil Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Keterhubungannya dengan Hukum Vaksin Polio dalam Perspektif Fiqih Aqalliyat bagi Warga Diaspora

Setiap hukum dalam manhaj Tarjih tidak berdiri sendiri, melainkan berjenjang: dari nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asāsiyyah) yang abstrak, diturunkan menjadi asas-asas umum dan kaidah ushuliyah, lalu menjelmakan norma-norma konkret yang memuat al-ahkām al-khamsah (wajib, sunnah, mubah, makruh, haram) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Dalam Fikih Perlindungan Anak, nilai dasar itu diidentifikasi sebagai tauhid, keadilan, dan maslahat, dengan akhlak sebagai watak yang menyertai seluruhnya (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak). Bagi warga diaspora yang hidup sebagai minoritas muslim, pemahaman atas tiga nilai dasar ini menjadi kunci agar hukum halal-harâm tetap dipegang teguh tanpa menjadikan keterbatasan sebagai alasan melonggarkan hukum seenaknya.

Nilai dasar pertama adalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Zat pencipta, pemelihara, dan satu-satunya sumber hukum dan nilai. Dari tauhid lahir kesadaran bahwa halal-haram sepenuhnya milik Allah, sehingga seorang muslim tidak berhukum kepada selera, tekanan lingkungan, atau tradisi negeri tempatnya tinggal. Dalil pokoknya adalah firman Allah tentang tujuan penciptaan manusia.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." [QS Az-Zariyat (51): 56]

Dari tauhid inilah Fikih Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah milik Allah yang dititipkan kepada orang tua, sehingga menjaga kesehatan dan keselamatan anak — termasuk melalui vaksinasi — adalah bagian dari tanggung jawab kehambaan, sebagaimana dinaskan dalam QS al-Furqan (25): 54 dan QS asy-Syura (42): 49-50 yang dikutip dalam naskah tersebut (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak).

Nilai dasar kedua adalah maslahat, yang berarti manfaat, kebaikan, dan kegunaan — antonim dari mafsadah (kerusakan) — dan dimaknai bukan sebagai sumber hukum, melainkan sebagai tujuan hukum (maqāṣid asy-syarī'ah) yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nilai maslahat menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk melindungi jiwa manusia, dan perlindungan jiwa inilah yang menjadi pintu masuk pertimbangan kedaruratan dalam persoalan farmasi. Dalilnya antara lain firman Allah berikut.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "...Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..." [QS Al-Ma'idah (5): 32]

Nilai maslahat juga ditegaskan melalui pengutusan Nabi Muhammad saw sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang dalam perspektif diaspora berarti syariat memberikan kelonggaran bagi keadaan sulit tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." [QS Al-Anbiya (21): 107]

Nilai dasar ketiga adalah akhlak, watak luhur berupa kejujuran, amanah, keadilan, dan kasih sayang yang menyertai seluruh proses penetapan hukum. Dalam konteks diaspora, nilai akhlak mencegah seorang muslim menghakimi sesama muslim yang hidup dalam keterbatasan, sekaligus menuntut kejujuran produsen dan peneliti dalam menyampaikan informasi kehalalan produk. Dalilnya adalah firman Allah yang menegaskan kemuliaan manusia diukur dengan ketakwaan, bukan dengan kebangsaan atau status.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..." [QS Al-Hujurat (49): 13]

Dari ketiga nilai dasar itu diturunkan prinsip-prinsip umum berupa kaidah ushuliyah dan kaidah fiqih yang menjadi perangkat teknis untuk sampai kepada hukum konkret. Kaidah-kaidah ini bukan lepas dari syariat, melainkan saripati nas yang dirumuskan ulama agar hukum diterapkan secara tertib dan adil, dan dalam kerangka fiqih aqalliyat kaidah-kaidah ini berfungsi menjembatani keterbatasan hidup di negeri minoritas dengan keteguhan prinsip. Dari nilai maslahat dan perlindungan jiwa lahir kaidah bahwa kebutuhan yang mendesak menempati kedudukan darurat, sebagaimana dipakai langsung dalam fatwa vaksin polio ketika Majelis Tarjih menyatakan bahwa menghindarkan diri dari penyakit polio merupakan hajah (kebutuhan) yang menduduki tempat darurat.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: "Kebutuhan (yang mendesak) menempati kedudukan darurat." (dikutip dalam analisis hukum Fatwa 22 Vaksin Polio) (Fatwa 22 Vaksin Polio, Hajah)

Kemudian, ketika dua keburukan saling berhadapan, nilai maslahat menuntun kepada kaidah memilih mafsadat yang lebih ringan, dan kaidah inilah yang menjadi inti analisis hukum vaksin polio, dengan teks Arab yang termuat dalam Keputusan 54 Tahun 2024 tentang Fikih Perlindungan Anak.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan, maka yang diperhatikan adalah mana yang lebih besar mafsadatnya, dan dikerjakan yang lebih ringan mafsadatnya." (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak)

Kaidah ini bersandar pada kaidah induk kedaruratan yang juga menjadi landasan seluruh fatwa farmasi Muhammadiyah, bahwa keadaan darurat membolehkan hal-hal yang pada asalnya dilarang, dengan tetap diukur sekadar kedaruratannya.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Keadaan-keadaan darurat membolehkan hal-hal yang (pada asalnya) dilarang." (Ad Daruratu Tubihu Al Mahdzurat, Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton)

Dari nilai tauhid diturunkan kaidah kausasi bahwa hukum berputar mengikuti ada-tidaknya 'illat, dan dari nilai akhlak diturunkan kaidah bahwa segala sesuatu bergantung pada tujuan dan niatnya. Seluruh kaidah ushuliyah dan kaidah fiqih ini adalah prinsip umum yang memastikan hukum-hukum far'iyyah tidak pernah lepas dari tauhid sebagai fondasi, maslahat sebagai tujuan, dan akhlak sebagai wataknya (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

Dari prinsip umum itulah hukum praktis halal-haram produk makanan dan farmasi ditetapkan. Nilai tauhid menegaskan bahwa keharaman babi, bangkai, darah, dan khamr tetap berlaku mutlak bagi setiap muslim di mana pun berada, termasuk warga diaspora, sebagaimana dinaskan dalam firman Allah berikut.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS Al-Baqarah (2): 173]

Dalam perspektif fiqih aqalliyat, ayat ini menarik karena sekaligus memuat dua sisi: keharaman asal yang tidak dapat ditawar, dan pengecualian darurat (ḍarūrah) yang disediakan Allah bagi mereka yang terpaksa tanpa menginginkan dan tanpa melampaui batas. Bagi warga diaspora, pengecualian ini bukan pintu untuk melonggarkan hukum, melainkan rahmat yang diatur ketat agar tidak ada muslim yang binasa justru karena memegang hukumnya secara kaku tanpa jalan keluar.

Ketika prinsip umum ini diterapkan pada hukum vaksin polio, seluruh perangkat nilai dasar dan kaidah bekerja dalam satu rangkaian utuh. Fatwa 22 Tahun 2009 yang disidangkan pada 11 Juni 2009 menjawab pertanyaan PP 'Aisyiyah tentang vaksin polio yang dicurigai memanfaatkan enzim tripsin babi, dan bertumpu pada dua dalil pokok yang dikutip langsung dalam naskah: larangan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, dan hadis tentang obat bagi setiap penyakit. Ayat yang pertama berbunyi sebagai berikut.

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." [QS Al-Baqarah (2): 195] (dikutip dalam Fatwa 22 Vaksin Polio)

Adapun hadis-hadis yang dikutip dalam naskah fatwa, menurut pembacaan, naskah memuat terjemahannya tanpa teks Arab: hadis dari Jabir bahwa Rasulullah saw bersabda "setiap penyakit ada obatnya, maka penyakit telah dikenai obat, semoga sembuh dengan izin Allah" (HR Muslim, Ahmad, dan an-Nasai), serta hadis dari Abu Darda' bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka hendaklah kamu berobat, tetapi janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram" (HR Abu Dawud) (Fatwa 22 Vaksin Polio).

Dengan berpegang pada hadis larangan berobat dengan yang haram, fatwa tidak pernah menghapus keharaman babi; enzim tripsin babi tetap berasal dari unsur yang diharamkan. Namun dengan pendekatan burhani (temuan ilmiah), fatwa mempertimbangkan fakta medis bahwa enzim tripsin babi hanyalah katalisator pemisah sel, bukan bahan baku vaksin, dan bahwa belum ada satu pun perusahaan farmasi dunia yang memakai enzim selain babi menurut keterangan PT Biofarma, sementara membiarkan anak-anak tidak diimunisasi akan menyebabkan kelumpuhan seumur hidup dan penularan virus (Fatwa 22 Vaksin Polio). Pada titik inilah kaidah hajah dan kaidah mafsadataini bekerja: babi adalah mafsadah dan polio juga mafsadah, maka dipilih mafsadah yang lebih ringan, sehingga kesimpulan fatwa adalah bahwa vaksinasi polio yang memanfaatkan enzim tripsin babi hukumnya mubah atau boleh, sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang bebas dari enzim itu, disertai anjuran penelitian enzim dari binatang yang halal (Fatwa 22 Vaksin Polio).

Keputusan 54 Tahun 2024 tentang Fikih Perlindungan Anak kemudian menegaskan kembali dan memperluas fatwa ini: apabila yang tersedia hanya vaksin yang melibatkan bahan tidak halal, demi alasan kedaruratan vaksinasi tetap dibolehkan, dan kebolehan ini diluaskan untuk penyakit lain selain polio, dengan dalil bahwa menghindarkan diri dari penyakit adalah kebutuhan yang ḍarūrīy dan bahwa wajib hukumnya manusia berobat sebagai ikhtiar terhindar dari penyakit (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak). Bagi warga diaspora, rangkaian ini menunjukkan bahwa seorang muslim di negeri minoritas tidak dipaksa memilih antara meninggalkan keimanan atau membiarkan dirinya dan keluarganya binasa; ia justru dibimbing untuk tetap memegang keharaman asal, lalu memanfaatkan pintu kedaruratan yang disediakan syariat secara jujur dan proporsional, selama belum ada alternatif yang sepenuhnya halal.

Dengan demikian, keterhubungan antara nilai dasar, prinsip umum, dan hukum praktis dalam hukum vaksin polio dapat diringkas: tauhid menegaskan bahwa keharaman babi tidak berubah karena perpindahan tempat tinggal, maslahat mengarahkan hukum kepada perlindungan jiwa dan pencegahan kerusakan, akhlak menjamin prosesnya jujur dan penuh kasih sayang, kaidah hajah, kaidah mafsadataini, dan kaidah kedaruratan menjadi perangkat teknis yang akurat, dan al-ahkām al-khamsah menjadi hasil akhir yang konkret — haram dalam keadaan normal, dan mubah dalam kedaruratan sampai ditemukan alternatif yang benar-benar halal.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Dalil Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Keterhubungannya dengan Hukum Enoxaparin bagi Warga Diaspora dalam Perspektif Fiqih Aqalliyat

Hukum dalam manhaj Tarjih tersusun secara berjenjang: dari nilai-nilai dasar (al-qiyām al-asāsiyyah) yang abstrak, diturunkan menjadi asas-asas umum dan kaidah ushuliyah, lalu menjelmakan norma-norma konkret (al-ahkām al-far'iyyah) yang memuat lima hukum taklifi: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Persoalan enoxaparin — obat antikoagulan yang dapat dibutuhkan warga diaspora untuk mencegah pembekuan darah — adalah contoh sempurna bagaimana fatwa bergerak dari nilai dasar, melewati kaidah, lalu berakhir pada hukum praktis yang konkret. Untuk memahami jalur itu, terlebih dahulu kita tegakkan tiga nilai dasar beserta dalilnya.

Nilai dasar pertama adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah satu-satunya sumber hukum dan nilai, sehingga halal-haram tidak ditentukan oleh selera, kebutuhan pasar, atau tradisi negeri tempat tinggal. Warga diaspora yang berobat di negeri minoritas tetap terikat pada ketetapan Allah tentang babi, di mana pun ia berada. Dalil pokok tauhid adalah firman Allah tentang tujuan penciptaan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." [QS Az-Zariyat (51): 56]

Nilai dasar kedua adalah maslahat, yakni kebaikan dan perlindungan, terutama perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs) sebagai salah satu tujuan syariat. Nilai inilah yang menuntun Tarjih untuk menimbang dengan sungguh-sungguh akibat tidak mengobati penyakit pembekuan darah dibandingkan dengan masuknya unsur haram ke dalam tubuh. Dalilnya adalah firman Allah yang menjadikan pemeliharaan kehidupan sebagai tujuan tertinggi.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "...Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..." [QS Al-Ma'idah (5): 32]

Nilai dasar ketiga adalah akhlak, watak luhur berupa kejujuran, amanah, kehati-hatian, dan kasih sayang yang menyertai seluruh proses penetapan hukum. Dalam fatwa enoxaparin, nilai akhlak tercermin dari sikap Tarjih yang tidak gegabah: kehalalan tidak diputuskan dari dugaan, melainkan dari kajian, dan kemuliaan seseorang diukur dari ketakwaan, bukan dari kemampuan membeli obat tertentu. Dalilnya adalah firman Allah berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..." [QS Al-Hujurat (49): 13]

Dari ketiga nilai dasar itu diturunkan prinsip-prinsip umum berupa kaidah ushuliyah dan kaidah fiqih. Dari nilai maslahat lahir kaidah kedaruratan yang menjadi tulang punggung seluruh fatwa farmasi, termasuk enoxaparin: keadaan darurat membolehkan hal yang pada asalnya dilarang, namun diukur sekadar kedaruratannya.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Keadaan-keadaan darurat membolehkan hal-hal yang (pada asalnya) dilarang." (Ad Daruratu Tubihu Al Mahdzurat, Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton)

Dari nilai perlindungan jiwa juga lahir kaidah bahwa kebutuhan yang mendesak menempati kedudukan darurat, sebagaimana dipakai dalam analisis fatwa-fatawa farmasi Tarjih, dan kaidah bahwa ketika dua mafsadat saling berhadapan, dipilih mafsadat yang lebih ringan — kedua kaidah inilah yang akan menghubungkan nilai dasar dengan hukum enoxaparin.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: "Kebutuhan (yang mendesak) menempati kedudukan darurat." (Hajah, Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal)

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan, maka yang diperhatikan adalah mana yang lebih besar mafsadatnya, dan dikerjakan yang lebih ringan mafsadatnya." (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak)

Dari nilai tauhid pula diturunkan kaidah kausasi bahwa hukum berputar mengikuti ada tidaknya 'illat, sehingga penetapan halal-haram atas suatu produk harus didasarkan pada kenyataan zat dan prosesnya, bukan pada asumsi; dan dari nilai akhlak diturunkan kaidah bahwa segala sesuatu bergantung pada tujuan dan niatnya, yang mengingatkan bahwa kebolehan karena darurat bukanlah kebebasan melainkan rahmat yang diatur ketat (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

Dari prinsip umum itulah hukum praktis halal-haram produk farmasi ditetapkan. Nilai tauhid menegaskan bahwa keharaman babi bersifat mutlak dan tidak berubah karena perpindahan tempat, sebagaimana dinaskan dalam firman Allah yang menjadi dasar pokok seluruh pembahasan enoxaparin.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS Al-Baqarah (2): 173]

Penegasan keharaman yang sama juga termaktub dalam firman Allah yang lain, yang memperkuat bahwa babi dan turunannya tidak dapat dihalalkan oleh pertimbangan lokal mana pun.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah..." [QS Al-Ma'idah (5): 3] (dikutip dalam Fatwa 09/2014 tentang Enoxaparin)

Ketika prinsip umum ini diterapkan pada hukum enoxaparin, seluruh rangkaian nilai dasar dan kaidah bekerja dalam satu sistem utuh. Fatwa 09 Tahun 2014 yang difatwakan pada 18 April 2014 di Yogyakarta, berdasarkan kajian terbatas atas produk Lovenox, menetapkan melalui pendekatan burhani (temuan ilmiah) bahwa enoxaparin adalah heparin bermolekul rendah yang diperoleh dari ekstraksi usus babi atau paru-paru sapi, dan bahwa meskipun melalui pemurnian yang panjang, obat ini masih tetap mengandung unsur babi (Fatwa 09 2014 Enoxaparin). Dengan pendekatan bayani, fatwa berpegang teguh pada ayat-ayat keharaman babi di atas sehingga keharaman enoxaparin dalam keadaan normal tidak dapat ditawar. Namun dengan pendekatan irfani yang dibimbing nilai maslahat dan akhlak, fatwa tidak menutup jalan bagi yang benar-benar membutuhkan: enoxaparin haram digunakan dalam keadaan normal atau sepanjang masih ada obat lain dari bahan halal, dan baru boleh digunakan apabila tidak ada obat halal lain atau dalam keadaan darurat berdasarkan pendapat ahli medis (Fatwa 09 2014 Enoxaparin). Pada titik inilah kaidah kedaruratan dan kaidah mafsadataini bekerja: kelumpuhan, bekuan darah yang mengancam jiwa, atau kematian akibat tidak mengobati adalah mafsadah yang lebih besar, sementara masuknya unsur babi dalam batas darurat adalah mafsadah yang lebih ringan, sehingga dipilih yang lebih ringan dengan tetap diukur sekadar kedaruratannya.

Bagi warga diaspora, hukum enoxaparin ini menjadi pedoman yang sangat praktis: seorang muslim yang tinggal di negeri minoritas dan membutuhkan terapi antikoagulan tidak boleh seenaknya memilih obat apa pun yang tersedia, tetapi wajib berusaha mencari obat halal yang setara, lalu membawa hasil kajian dan kebutuhan medisnya kepada ahli yang kompeten; apabila benar-benar tidak ada alternatif halal dan keadaannya darurat menurut penilaian medis, maka syariat memberikan kelonggaran, dan kelonggaran itu bukan dosa melainkan rahmat yang terukur. Yang terpenting, fatwa ini tidak berhenti pada kebolehan: poin keenam fatwa dengan tegas menghimbau para ahli farmasi agar meneliti obat dari bahan halal, dan poin ketujuh menyatakan fatwa dapat ditinjau kembali bila di kemudian hari terdapat kekeliruan — keduanya adalah wujud akhlak ilmiah dan semangat tajdid yang tidak pernah berpuas diri dengan keadaan darurat (Fatwa 09 2014 Enoxaparin).

Dengan demikian, keterhubungan antara nilai dasar, prinsip umum, dan hukum praktis enoxaparin dapat diringkas: tauhid memastikan keharaman babi tidak berubah di negeri mana pun, maslahat mengarahkan hukum kepada perlindungan jiwa bagi yang benar-benar terpaksa, akhlak menjamin prosesnya jujur, teliti, dan penuh kasih sayang, kaidah kedaruratan dan kaidah mafsadataini menjadi perangkat teknis yang akurat, dan al-ahkām al-khamsah menjadi hasil akhir yang konkret — haram dalam keadaan normal selama masih ada obat halal lain, dan mubah dalam kedaruratan yang dinyatakan ahli medis, sampai ditemukan alternatif yang sepenuhnya halal.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Dalil Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Keterhubungannya dengan Hukum Berobat dengan Ekstrak Binatang Berbisa/Buas bagi Warga Diaspora dalam Perspektif Fiqih Aqalliyat

Persoalan berobat dengan ekstrak binatang berbisa atau buas — seperti kalajengking (yang dijadikan ekstrak dalam obat sirkulasi darah), ular piton (yang minyaknya dijadikan obat paru-paru), dan lintah (yang diekstrak sebagai antikoagulan) — adalah ladang nyata bagi fiqih aqalliyat, karena produk-produk semacam ini beredar lintas negara dan kerap menjadi satu-satunya yang tersedia bagi warga diaspora. Dalam manhaj Tarjih, hukum tidak diputuskan serampangan, melainkan berjenjang: dari nilai-nilai dasar (al-qiyām al-asāsiyyah) yang abstrak, diturunkan menjadi asas-asas umum dan kaidah ushuliyah, lalu menjelmakan norma-norma konkret (al-ahkām al-far'iyyah) yang memuat lima hukum taklifi: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Perkembangan posisi Tarjih pada topik ini juga nyata lintas tahun: Fatwa 35 Tahun 2009 menetapkan keharaman binatang bertaring secara umum (Fatwa 35 Binatang Bertaring Kalung Obat Ringtone Hp), Fatwa 21 Tahun 2013 menerapkannya pada ekstrak kalajengking dan lintah dalam obat medis (Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah), lalu Fatwa 17 Tahun 2015 menyempurnakannya pada minyak ular piton (Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton) — dan ketiganya konsisten dalam satu kerangka nilai dasar, kaidah, dan hukum praktis yang akan diuraikan berikut.

Nilai dasar pertama adalah tauhid, keyakinan bahwa Allah satu-satunya sumber hukum dan nilai, sehingga status halal-haram seekor binatang tidak ditentukan oleh selera, kemanjuran yang diklaim produsen, atau tradisi negeri tempat tinggal, melainkan oleh ketetapan Allah melalui nas. Bagi warga diaspora yang hidup di tengah pasar obat-obatan alternatif yang beragam, tauhid inilah yang membuat seorang muslim tetap bertanya "halalkah zat ini menurut Allah?" sebelum bertanya "berhasilkah zat ini menurut iklan?". Dalil pokok tauhid adalah firman Allah tentang tujuan penciptaan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." [QS Az-Zariyat (51): 56]

Nilai dasar kedua adalah maslahat, yakni kebaikan dan perlindungan, terutama perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs) sebagai tujuan syariat. Nilai inilah yang membuat Tarjih menimbang dengan sungguh-sungguh dua sisi: bahaya penyakit yang tidak diobati (mis. gangguan sirkulasi darah atau penyakit paru-paru) di satu pihak, dan masuknya zat dari binatang yang diharamkan ke dalam tubuh di pihak lain. Maslahat menegaskan bahwa Islam tidak membiarkan seorang muslim binasa karena kekakuan hukum tanpa jalan keluar. Dalilnya adalah firman Allah yang menjadikan pemeliharaan kehidupan sebagai tujuan tertinggi.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "...Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..." [QS Al-Ma'idah (5): 32]

Nilai dasar ketiga adalah akhlak, watak luhur berupa kejujuran, amanah, kehati-hatian, dan kasih sayang yang menyertai seluruh proses penetapan hukum. Dalam fatwa ekstrak kalajengking dan lintah, nilai akhlak terlihat dari sikap Tarjih yang tidak menghakimi pasien yang memakai obat yang tersedia, tetapi juga tidak mengendorkan standar: kehalalan diteliti dari zat dan dalil, bukan dari klaim, dan kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa "modern" atau "tradisional" obat yang dipakainya. Dalilnya adalah firman Allah berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..." [QS Al-Hujurat (49): 13]

Dari ketiga nilai dasar itu diturunkan prinsip-prinsip umum berupa kaidah ushuliyah dan kaidah fiqih. Dari nilai maslahat dan perlindungan jiwa lahir kaidah kedaruratan yang menjadi tulang punggung seluruh fatwa farmasi, termasuk berobat dengan binatang berbisa/buas: keadaan darurat membolehkan yang pada asalnya dilarang, namun diukur sekadar kedaruratannya. Dua kaidah ini termuat langsung dalam Fatwa 17/2015 tentang minyak ular piton.

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ المَحْظُوْرَاتُ

Artinya: "Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang (pada asalnya) dilarang." (Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton)

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: "Apa yang dibolehkan karena keadaan darurat, diukur sekadar kedaratannya." (Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton)

Dari nilai perlindungan jiwa juga lahir kaidah bahwa kebutuhan yang mendesak menempati kedudukan darurat, serta kaidah bahwa bahaya harus dicegah dan dihilangkan, yang ketiganya diangkat langsung dalam Fatwa 21/2013.

الحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: "Kondisi hajah (kebutuhan) menempati kondisi darurat." (Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah)

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ اْلإِمْكَانِ

Artinya: "Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin." (Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah)

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Dharar (bahaya) harus dihilangkan." (Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah)

Adapun dari nilai tauhid dan akhlak lahir kaidah-kaidah yang menjaga ketelitian dan keadilan hukum: kaidah bahwa campuran halal dan haram dimenangkan yang haram, kaidah bahwa menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat, dan kaidah bahwa ketika dua mafsadah saling berhadapan dipilih yang lebih ringan — semuanya dipakai untuk memastikan hukum tidak melonggar secara sembrono.

إِذَا إِجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: "Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram pada saat yang bersamaan, maka dimenangkan yang haram." (Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton)

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada meraih maslahat." (Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton)

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan, maka yang diperhatikan adalah mana yang lebih besar mafsadatnya, dan dikerjakan yang lebih ringan mafsadatnya." (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak)

Selain itu, nilai tauhid dan maslahat juga menurunkan kaidah hukum asal bahwa segala ciptaan Allah pada dasarnya mubah — kaidah inilah yang dipakai Tarjih untuk memutuskan hukum lintah — dengan pengecualian bila ada dalil yang mengharamkannya karena menjijikkan atau berbahaya.

اْلأَصْلُ فِي اْلأَشْيَاءِ اْلإِبَاحَةُ

Artinya: "Hukum asal bagi segala sesuatu yang diciptakan adalah mubah." (dikutip dalam Fatwa 21/2013; lihat pula Mubah dan Khabaits)

Dari prinsip umum itulah hukum praktis halal-haram ditetapkan, dan pada titik ini dalil-dalil khusus tentang binatang berbisa/buas bekerja. Pertama, kalajengking termasuk lima hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh, sebagaimana hadis berikut yang dikutip langsung dalam Fatwa 21/2013.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. [رواه البخارى]

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Aisyah ra, Nabi saw bersabda: 'Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan kalb 'aqur (anjing galak).'" [HR al-Bukhari no. 3314] ([[sources/fatwa-21-2013-ekstrak-kalajengking-dan-ari hadis ini, Tarjih menyimpulkan bahwa kalajengking termasuk kriteria lima hewan berbahaya (fasiq) sehingga boleh dibunuh, dan keharamannya adalah karena sifatnya yang berbahaya, bukan karena najis zatnya. Dari sini ditegaskan bahwa pada asalnya tidak boleh berobat dengan benda-benda haram, kecuali dalam kondisi darurat yang memenuhi kriteria yang akan dijelaskan kemudian. Keharaman binatang buas ini diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah yang dikutip langsung dalam Fatwa 17/2015 tentang minyak ular piton.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Artinya: "Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw (diriwayatkan bahwa) beliau bersabda: Segala binatang yang memiliki taring dari binatang buas, haram memakannya." [HR Muslim no. 1933] (Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton)

Hadis inilah yang menjadi kunci hukum bagi ular piton, karena ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud binatang bertaring adalah hewan yang berbahaya bagi manusia, seperti singa, macan, macan tutul, dan serigala, atau yang memakan daging; dan dalam Tanya Jawab Agama jilid 1 telah dijelaskan bahwa larangan Nabi itu mencakup daging maupun minyaknya, tak terkecuali ular piton, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Tarjih dalam fatwa tahun 2015 (Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton).

Adapun lintah (Hirudu), statusnya berbeda dari kalajengking dan ular piton. Fatwa 21/2013 menegaskan bahwa ketika najis atau sucinya lintah tidak dapat dipastikan, ia tunduk kepada kaidah al-aṣlu fī al-asy-yā' al-ibāḥah (hukum asal segala sesuatu yang diciptakan adalah mubah), karena standar menjijikkan (khabā'iṡ) tidak dikembalikan kepada selera orang melainkan kepada dalil; selama belum ditemukan dalil yang mengharamkan lintah, maka tidak masalah jika lintah digunakan sebagai obat, lebih-lebih air liurnya mengandung enzim yang membantu mencegah penebalan darah dan memecah gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah (Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah). Namun taruhlah lintah dianggap haram karena menjijikkan dan kalajengking dihukumi haram karena berbahaya, maka keduanya kembali kepada pintu kedaruratan yang dibuka oleh syariat, sebagaimana firman Allah yang dikutip dalam fatwa ini.

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS Al-Ma'idah (5): 3] (Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah)

Pada titik inilah prinsip umum bekerja secara konkret. Fatwa 21/2013 merumuskan tiga kriteria darurat yang diambil dari Hasan bin Ahmad al-Fakki dalam kitab Ahkam al-Adwiyah fi Syari'ah al-Islamiyyah, yaitu: pertama, penyakit tersebut adalah penyakit yang harus diobati; kedua, benar-benar diyakini bahwa obat ini sangat bermanfaat pada penyakit tersebut; dan ketiga, tidak ada pengganti lainnya yang mubah — dan di samping ketiga kriteria itu, dianjurkan berdasarkan anjuran dokter yang dapat dipercaya (Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah). Kriteria ini adalah pengejawantahan akhlak: kebolehan karena darurat tidak diberikan kepada sembarang orang, melainkan kepada pasien yang sungguh membutuhkan, dengan obat yang sungguh bermanfaat, dan melalui keputusan ahli yang kompeten.

Ketika prinsip yang sama diterapkan pada minyak ular piton, Fatwa 17/2015 merumuskan hukum yang lebih tegas lagi: mengonsumsi minyak ular piton dicampur madu untuk pengobatan paru-paru hukum asalnya tetap haram, karena ular piton termasuk binatang buas bertaring dan madu yang halal tidak mengubah hukum campuran itu menjadi halal, sebab kaidah idzā ijtama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghuliba al-ḥarām (apabila berkumpul yang halal dan haram, dimenangkan yang haram) dan kaidah dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ (menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat) (Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton). Kebolehan baru terbuka apabila memenuhi syarat darurat yang sangat ketat: keadaan yang mengancam keselamatan jiwa, dan menurut para ahli di bidang pengobatan belum ditemukan sama sekali obat yang halal dan efektif menyembuhkan penyakit tersebut; dalam keadaan demikian, berobat dengan yang haram boleh dilakukan sekadar kedaruratannya, dan yang menyatakan kebolehan serta keefektifannya adalah dokter yang kompeten, sebagaimana sabda Nabi yang dikutip dalam fatwa tersebut.

إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: "Apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." [HR al-Bukhari no. 59] (Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton)

Bagi warga diaspora yang hidup di negeri minoritas, rangkaian fatwa ini memberikan peta jalan yang sangat praktis. Seorang muslim yang membutuhkan obat yang mengandung ekstrak kalajengking atau lintah — misalnya NEUROAID untuk sirkulasi darah — tidak boleh menghalalkan begitu saja karena produknya beredar resmi dan diimpor lintas negara; ia tetap harus bertanya tentang zatnya, dan bila zatnya haram, ia kembali kepada tiga kriteria darurat: penyakitnya harus diobati, obatnya diyakini sangat bermanfaat, dan tidak ada pengganti yang mubah, atas anjuran dokter terpercaya (Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah). Demikian pula penderita penyakit paru-paru yang diiming-imingi minyak ular piton tidak boleh tergoda oleh klaim khasiat, karena hukum asalnya haram, dan pintu darurat hanya terbuka bila jiwanya terancam dan tidak ada obat halal yang efektif menurut dokter yang kompeten; terlebih bila ia masih bisa memperoleh pengobatan medis konvensional yang halal, maka pintu darurat itu tertutup (Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton). Yang tidak kalah penting, status lintah yang mubah selama tidak ditemukan dalil pengharamannya menunjukkan bahwa fiqih aqalliyat tidak memvonis haram secara berlebihan, melainkan meneliti satu per satu zat, dalil, dan keadaan — inilah wujud keadilan dan kasih sayang syariat terhadap kaum yang hidup dalam keterbatasan.

Dengan demikian, keterhubungan antara nilai dasar, prinsip umum, dan hukum praktis dalam soal berobat dengan ekstrak binatang berbisa/buas dapat diringkas sebagai berikut: tauhid menegaskan bahwa keharaman binatang bertaring dan berbahaya tidak berubah karena perpindahan tempat tinggal, maslahat mengarahkan hukum kepada perlindungan jiwa dengan membuka pintu darurat yang terukur, akhlak menjamin prosesnya jujur, teliti, dan tidak menghakimi sesama muslim yang terpaksa, kaidah al-aṣlu fī al-asy-yā' al-ibāḥah, al-ḥājatu tanzilu manzilat aḍ-ḍarūrah, aḍ-ḍarūrah tubīḥu al-maḥẓūrāt, mā ubīḥa liḍ-ḍarūrāt tuqaddaru bi qadarihā, dan idzā ijtama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghuliba al-ḥarām menjadi perangkat teknis yang akurat, dan al-ahkām al-khamsah menjadi hasil akhir yang konkret — mubah bagi lintah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, haram bagi kalajengking dan ular piton dalam keadaan normal, dan mubah secara darurat bila penyakit wajib diobati, obat diyakini bermanfaat, tidak ada pengganti halal, dan dinyatakan oleh dokter yang kompeten.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Dalil Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Keterhubungannya dengan Hukum Imunisasi (Vaksin Polio yang Mengandung Enzim Tripsin Babi) bagi Warga Diaspora dalam Perspektif Fiqih Aqalliyat

Persoalan imunisasi polio yang vaksinnya memanfaatkan enzim tripsin babi adalah salah satu contoh paling utuh bagaimana manhaj Tarjih berjalan dari nilai dasar menuju hukum praktis, dan topik ini juga menunjukkan perkembangan posisi Tarjih lintas tahun yang wajib dibaca secara kronologis: Fatwa 22 Tahun 2009 menetapkan kebolehan vaksinasi polio seraya menyerukan penelitian lanjutan (Fatwa 22 Vaksin Polio), lalu Keputusan 54 Tahun 2024 tentang Fikih Perlindungan Anak menegaskan kembali dan memperluas kebolehan itu sambil menaikkan imunisasi menjadi kewajiban sebagai ikhtiar kesehatan (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak). Dalam manhaj Tarjih, hukum tersusun berjenjang: dari nilai-nilai dasar (al-qiyām al-asāsiyyah) yang abstrak, diturunkan menjadi asas-asas umum dan kaidah ushuliyah, lalu menjelmakan norma-norma konkret (al-ahkām al-far'iyyah) yang memuat lima hukum taklifi (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Untuk memahami hukum imunisasi ini, terlebih dahulu kita tegakkan tiga nilai dasar beserta dalilnya.

Nilai dasar pertama adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah satu-satunya Zat yang menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara seluruh ciptaan-Nya, sekaligus satu-satunya sumber hukum dan nilai. Keputusan 54/2024 menegaskan bahwa perlindungan anak, termasuk kesehatan dan imunisasinya, harus didasari visi ketauhidan: orang tua hanyalah pelaksana amanah Allah dalam merawat anak, dan anak wajib menjaga dirinya berdasarkan kemuliaan yang Allah berikan (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak). Dalil pokok tauhid adalah firman Allah tentang tujuan penciptaan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." [QS Az-Zariyat (51): 56]

Dari tauhid inilah lahir kesadaran bahwa menjaga jiwa anak dari penyakit, termasuk melalui imunisasi, adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab kehambaan, di mana pun seorang muslim tinggal — termasuk warga diaspora yang anaknya wajib memperoleh imunisasi dasar menurut standar kesehatan negeri setempat.

Nilai dasar kedua adalah maslahat, yang menurut Keputusan 54/2024 bermakna manfaat, bagus, baik, kebaikan, dan kegunaan — antonim dari mafsadah — dan dimaknai bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai tujuan hukum yang dikenal dengan maqāshid asy-syarī'ah, yaitu perlindungan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak). Nilai inilah yang menjadikan pencegahan kelumpuhan dan kematian akibat polio sebagai tujuan hukum yang tidak dapat diabaikan. Dalilnya antara lain firman Allah yang menjadikan pemeliharaan kehidupan sebagai tujuan tertinggi.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "...Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..." [QS Al-Ma'idah (5): 32]

Nilai maslahat juga ditegaskan melalui pengutusan Nabi Muhammad saw sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang menjadi dasar bahwa syariat hadir untuk memberi jalan keluar, bukan untuk membiarkan manusia binasa.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." [QS Al-Anbiya (21): 107]

Nilai dasar ketiga adalah akhlak, watak luhur berupa kejujuran, amanah, keadilan, dan kasih sayang yang menyertai seluruh proses penetapan hukum. Dalam konteks imunisasi dan warga diaspora, nilai akhlak mencegah sikap saling menghakimi: di satu pihak orang tua yang menolak vaksin karena keraguan kehalalan tidak serta-merta dicap sesat, dan di pihak lain orang tua yang menerima vaksin dalam keadaan darurat tidak dihina; keduanya diukur oleh ketakwaan, bukan oleh status. Dalilnya adalah firman Allah berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." [QS Al-Hujurat (49): 13]

Dari ketiga nilai dasar itu diturunkan prinsip-prinsip umum berupa kaidah ushuliyah dan kaidah fiqih yang menjadi perangkat teknis untuk sampai kepada hukum konkret. Kaidah-kaidah ini bukan sesuatu yang lepas dari syariat, melainkan saripati nas yang dirumuskan ulama agar hukum diterapkan secara tertib dan adil. Dari nilai maslahat dan perlindungan jiwa lahir kaidah bahwa kebutuhan yang mendesak menempati kedudukan darurat, dan kaidah inilah yang dikutip langsung dalam analisis hukum Fatwa 22 Vaksin Polio ketika Majelis Tarjih menyatakan bahwa menghindarkan diri dari penyakit polio merupakan hajah (kebutuhan) yang menduduki tempat darurat.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: "Kebutuhan (yang mendesak) menempati kedudukan darurat." (dikutip dalam Fatwa 22 Vaksin Polio) (Fatwa 22 Vaksin Polio)

Kemudian, ketika dua keburukan saling berhadapan, nilai maslahat menuntun kepada kaidah memilih mafsadat yang lebih ringan, dan kaidah inilah yang menjadi inti analisis hukum vaksin polio dalam naskah 2009 sekaligus diangkat kembali dengan teks Arab dalam Keputusan 54/2024.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan, maka yang diperhatikan adalah mana yang lebih besar mafsadatnya, dan dikerjakan yang lebih ringan mafsadatnya." (Fatwa 22 Vaksin Polio, Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak)

Kaidah ini bersandar pada kaidah induk kedaruratan yang menjadi landasan seluruh fatwa farmasi Muhammadiyah, bahwa keadaan darurat membolehkan hal-hal yang pada asalnya dilarang, dengan tetap diukur sekadar kedaruratannya.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Keadaan-keadaan darurat membolehkan hal-hal yang (pada asalnya) dilarang." (Ad Daruratu Tubihu Al Mahdzurat, Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton)

Dari nilai tauhid pula diturunkan ketegasan bahwa keharaman babi bersifat mutlak dan tidak berubah karena perpindahan tempat, sebagaimana dinaskan dalam firman Allah yang menjadi dasar pokok seluruh pembahasan vaksin polio, karena enzim tripsin yang dipakai dalam proses pembuatannya berasal dari pankreas babi.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS Al-Baqarah (2): 173]

Ayat ini menarik karena sekaligus memuat dua sisi: keharaman asal yang tidak dapat ditawar, dan pengecualian darurat (ḍarūrah) yang disediakan Allah bagi mereka yang terpaksa tanpa menginginkan dan tanpa melampaui batas — dan justru struktur ayat inilah yang menjadi cermin hukum imunisasi polio bagi warga diaspora.

Dari prinsip umum itulah hukum praktis imunisasi ditetapkan, dan Fatwa 22 Tahun 2009 yang disidangkan pada Jumat, 5 Jumadats-Tsaniyah 1430 H bertepatan 11 Juni 2009, menjawab pertanyaan PP 'Aisyiyah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup tentang status hukum vaksin yang dicurigai memanfaatkan enzim babi, bertumpu pada fakta medis dan dua dalil pokok. Fakta-faktanya: virus polio masuk melalui mulut dan jika tidak ditanggulangi menyebabkan cacat fisik atau kelumpuhan; terdapat anak balita dengan kelainan sistem kekebalan tubuh yang memerlukan vaksin injeksi (IPV); menurut keterangan Prof. Dr. H. Jurnalis Uddin dan PT Biofarma, dalam proses pembuatan vaksin polio diperlukan enzim tripsin dari pankreas babi sebagai katalisator pemisah sel — bukan bahan baku vaksin — dan belum ada satu pun perusahaan farmasi di dunia yang memakai enzim selain babi, sementara membentengi anak-anak dari serangan virus polio merupakan satu keharusan (Fatwa 22 Vaksin Polio). Dalil pertama yang dikutip fatwa adalah larangan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan.

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." [QS Al-Baqarah (2): 195] (dikutip dalam Fatwa 22 Vaksin Polio)

Adapun hadis-hadis yang dikutip dalam naskah fatwa, menurut pembacaan, termuat terjemahannya tanpa teks Arab: hadis dari Jabir bahwa Rasulullah saw bersabda "Setiap penyakit ada obatnya, maka penyakit telah dikenai obat, semoga sembuh dengan izin Allah" (HR Muslim, Ahmad, dan an-Nasai), serta hadis dari Abu Darda' bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka hendaklah kamu berobat, tetapi janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram" (HR Abu Dawud) (Fatwa 22 Vaksin Polio).

Dengan berpegang pada hadis larangan berobat dengan yang haram, fatwa tidak pernah menghapus keharaman babi; enzim tripsin babi tetap berasal dari unsur yang diharamkan. Namun dengan pendekatan burhani (temuan ilmiah), fatwa mempertimbangkan fakta bahwa enzim tripsin babi hanyalah katalisator pemisah sel, bukan bahan baku vaksin, dan bahwa membiarkan anak-anak tidak diimunisasi akan menyebabkan malapetaka yang diderita seumur hidup dan menjadikan mereka sumber penyebaran virus (Fatwa 22 Vaksin Polio). Pada titik inilah kaidah hajah dan kaidah mafsadataini bekerja: babi adalah mafsadah dan polio juga mafsadah, maka dipilih mafsadah yang lebih ringan, sehingga kesimpulan fatwa adalah bahwa vaksinasi polio yang memanfaatkan enzim tripsin babi hukumnya mubah atau boleh, sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang bebas dari enzim itu, disertai anjuran agar pihak berwenang dan berkompeten melakukan penelitian penggunaan enzim dari binatang selain babi yang tidak diharamkan memakannya, sehingga kelak ditemukan vaksin yang benar-benar bebas dari barang-barang yang hukum asalnya haram (Fatwa 22 Vaksin Polio).

Keputusan 54 Tahun 2024 tentang Fikih Perlindungan Anak kemudian menegaskan kembali dan memperluas posisi ini: imunisasi merupakan usaha memberikan vaksin kepada anak-anak, yang jika tidak dilakukan akan menyebabkan anak menderita penyakit dan menjadi sumber penularan, sehingga konsep imunisasi dalam naskah itu mencatat bahwa hukumnya wajib sebagai ikhtiar kesehatan (Imunisasi, Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak). Naskah 2024 menegaskan bahwa vaksin polio hakikatnya tidak menggunakan babi sebagai bahan baku, dan belum ada vaksin ampuh yang tidak memakai bahan selain enzim tripsin tersebut; atas dasar itulah Muhammadiyah memfatwakan kebolehan imunisasi dengan vaksin tersebut. Lebih dari itu, kebolehan yang semula untuk polio diperluas untuk penyakit lain selama belum tersedia vaksin yang bebas bahan tidak halal, dengan dalil bahwa menghindarkan diri dari penyakit adalah kebutuhan yang ḍarūrīy dan bahwa wajib hukumnya manusia berobat sebagai ikhtiar terhindar dari penyakit (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak).

Bagi warga diaspora yang hidup di negeri minoritas, rangkaian fatwa 2009–2024 ini menunjukkan jalan tengah yang sangat praktis. Seorang muslim tidak boleh menghalalkan begitu saja vaksin apa pun karena alasan taat pada program kesehatan negara; ia tetap bertanya tentang zat yang dikandungnya. Namun ia juga tidak boleh menolak imunisasi secara membabi buta sehingga membiarkan anaknya berisiko lumpuh seumur hidup dan menjadi sumber penularan di tengah masyarakat — sebab membiarkan diri dan anak dalam kebinasaan dilarang oleh QS al-Baqarah (2): 195. Apabila yang tersedia hanya vaksin yang melibatkan bahan tidak halal seperti enzim tripsin babi, dan belum ada alternatif yang bebas dari bahan itu, maka demi kedaruratan vaksinasi tetap dibolehkan — bahkan imunisasi sebagai ikhtiar kesehatan hukumnya wajib — sambil terus mendorong penelitian agar tersedia vaksin dari bahan yang sepenuhnya halal (Fatwa 22 Vaksin Polio, Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak). Dengan begitu, muslim diaspora tidak dipaksa memilih antara meninggalkan keimanan atau membiarkan anaknya binasa: ia tetap memegang keharaman asal, lalu memanfaatkan pintu kedaruratan yang disediakan syariat secara jujur dan proporsional, selama belum ada alternatif yang benar-benar halal.

Dengan demikian, keterhubungan antara nilai dasar, prinsip umum, dan hukum praktis dalam hukum imunisasi dapat diringkas: tauhid memastikan keharaman babi tidak berubah di negeri mana pun, maslahat mengarahkan hukum kepada perlindungan jiwa anak dan pencegahan penularan penyakit, akhlak menjamin prosesnya jujur, teliti, dan penuh kasih sayang tanpa menghakimi, kaidah hajah, kaidah mafsadataini, dan kaidah kedaruratan menjadi perangkat teknis yang akurat, dan al-ahkām al-khamsah menjadi hasil akhir yang konkret — haram bagi zat babi dalam keadaan normal, mubah bagi vaksinasi yang memanfaatkan enzim tripsin babi sepanjang belum ada alternatif, dan wajib bagi imunisasi sebagai ikhtiar kesehatan anak, sampai ditemukan vaksin yang benar-benar bebas dari bahan yang hukum asalnya haram.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Dalil Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Keterhubungannya dengan Hukum Penggunaan Gelatin Hewani pada Cangkang Kapsul bagi Warga Diaspora dalam Perspektif Fiqih Aqalliyat

Persoalan cangkang kapsul obat yang bahan gelatinnya berasal dari hewan (termasuk babi dan sapi) adalah salah satu persoalan paling praktis bagi warga diaspora, karena hampir semua obat keras di negeri minoritas dikemas dalam kapsul dan sumber gelatinnya sering tidak tertulis jelas pada kemasan. Dalam arsip Tarjih, tidak terdapat fatwa khusus yang berjudul gelatin kapsul, namun terdapat dua pijakan yang saling melengkapi dan langsung menyentuh persoalan ini: Fatwa 17 Tahun 1998 tentang Barang Haram dengan Label Halal yang secara eksplisit menjawab pertanyaan kapsul dari resep dokter (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal), dan konsep istihalah (transformasi zat) sebagaimana difatwakan dalam Tanya Jawab Agama 2025 tentang mirin bagi masyarakat muslim Jepang (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw). Sebagaimana hukum-hukum Tarjih lainnya, topik ini tersusun berjenjang: dari nilai-nilai dasar (al-qiyām al-asāsiyyah) yang abstrak, diturunkan menjadi asas-asas umum dan kaidah ushuliyah, lalu menjelmakan norma-norma konkret (al-ahkām al-far'iyyah) yang memuat lima hukum taklifi (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Karena itu, jawaban atas kapsul gelatin juga harus ditegakkan di atas tiga nilai dasar terlebih dahulu.

Nilai dasar pertama adalah tauhid, keyakinan bahwa Allah satu-satunya sumber hukum dan nilai, sehingga status halal-haram gelatin tidak ditentukan oleh kelaziman industri farmasi, izin edar negara setempat, atau himpitan kebutuhan, melainkan oleh ketetapan Allah melalui nas. Bagi warga diaspora, tauhid inilah yang membuat seorang muslim tetap bertanya tentang sumber zat yang masuk ke tubuhnya meski semua orang di sekitarnya tidak bertanya. Dalil pokok tauhid adalah firman Allah tentang tujuan penciptaan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." [QS Az-Zariyat (51): 56]

Nilai dasar kedua adalah maslahat, yaitu manfaat, kebaikan, dan perlindungan — terutama perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs) sebagai salah satu tujuan syariat. Nilai inilah yang menuntun Tarjih untuk menimbang dua sisi secara jujur: bahaya penyakit yang tidak diobati karena menolak kapsul yang masih dapat digunakan, di satu pihak, dan kehati-hatian terhadap masuknya zat yang diragukan ke dalam tubuh, di pihak lain. Maslahat menegaskan bahwa Islam tidak membiarkan seorang muslim binasa karena kekakuan tanpa jalan keluar. Dalilnya adalah firman Allah yang menjadikan pemeliharaan kehidupan sebagai tujuan tertinggi.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "...Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..." [QS Al-Ma'idah (5): 32]

Nilai dasar ketiga adalah akhlak, watak luhur berupa kejujuran, amanah, kehati-hatian, dan kasih sayang yang menyertai seluruh proses penetapan hukum. Dalam Fatwa 17/1998, nilai akhlak ini terlihat sangat jelas: masyarakat yang mengonsumsi karena tidak tahu atau karena percaya pada label tidak dihukum, tetapi produsen yang menipu dan tim peneliti yang lalai justru dituntut tanggung jawabnya di dunia dan akhirat (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Dalilnya antara lain firman Allah yang menegaskan bahwa kemuliaan diukur dengan ketakwaan, bukan dengan status atau kebangsaan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..." [QS Al-Hujurat (49): 13]

Dari ketiga nilai dasar itu diturunkan prinsip-prinsip umum berupa kaidah ushuliyah dan kaidah fiqih yang menjadi perangkat teknis untuk sampai kepada hukum konkret kapsul gelatin. Dari nilai maslahat dan perlindungan jiwa lahir kaidah induk kedaruratan yang menjadi tulang punggung seluruh fatwa farmasi Muhammadiyah: keadaan darurat membolehkan yang pada asalnya dilarang, diukur sekadar kedaruratannya.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Keadaan-keadaan darurat membolehkan hal-hal yang (pada asalnya) dilarang." (Ad Daruratu Tubihu Al Mahdzurat, Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton)

Kaidah inilah yang dipakai langsung oleh Fatwa 17/1998 ketika menjawab pertanyaan kapsul: bagi obat dengan resep dokter, bila tidak ada jenis obat lain yang halal, maka obat itu harus dikonsumsi karena diperlukan untuk penyembuhan dan karena darurat. Rumusan kaidah dalam fatwa itu lebih lengkap lagi, memadukan hajah dan darurat sekaligus.

اْلحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ وَالضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ اْلمَحْظُوْرَاتِ

Artinya: "Hajat (kebutuhan) ditempatkan pada tempat darurat, dan darurat itu membolehkan yang dilarang." (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal)

Adapun dari nilai tauhid dan akhlak lahir kaidah-kaidah yang menjaga ketelitian, keadilan, dan ketegasan hukum ketika menghadapi zat yang tidak pasti asal-usulnya: kaidah bahwa hukum bergantung pada ada tidaknya 'illat, kaidah bahwa segala sesuatu bergantung pada tujuan dan niatnya, kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu yang diciptakan adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya, serta kaidah bahwa yang menjadi acuan adalah sifat yang dominan dan berlaku luas, bukan yang jarang — semuanya termuat dalam Tanya Jawab Agama 2025 tentang mirin yang menjadi rujukan konsep istihalah dalam Tarjih.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: "Hukum bergantung pada ada tidaknya 'illat (kausa)." (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: "Hukum dari semua perkara tergantung pada tujuannya (niatnya)." (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

Kaidah niat ini bersandar pada hadis yang masyhur dan dikutip dalam naskah mirin 2025, bahwa setiap amal dinilai dari niatnya.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: "Dari Umar bin Khattab ra, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." [HR al-Bukhari dan Muslim] (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

Adapun kaidah hukum asal dan kaidah dominasi keadaan ditegaskan sebagai berikut, yang penting untuk menilai status gelatin yang prosesnya tidak terlihat oleh konsumen.

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: "Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh/halal, kecuali yang ditunjukkan dalil sebaliknya." (Mubah, Fatwa 20 Hukum Kopi Luwak Dan Binatang Luwak)

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: "Yang menjadi acuan adalah sifat yang dominan (umum) dan berlaku luas, bukan yang jarang." (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

Dari prinsip umum itulah hukum praktis ditetapkan, dan nilai tauhid terlebih dahulu menegaskan bahwa keharaman babi bersifat mutlak dan tidak berubah karena perpindahan tempat, sebagaimana dinaskan dalam firman Allah yang menjadi dasar pokok seluruh pembahasan bahan farmasi dari hewan.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS Al-Baqarah (2): 173]

Penegasan yang sama juga termaktub dalam QS Al-Ma'idah (5): 3 yang mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan kepada selain Allah, sehingga sumber bahan baku kapsul — apakah dari babi atau dari hewan halal yang disembelih secara syar'i — menjadi penentu hukumnya. Justru karena kepastian sumber inilah yang sulit diketahui konsumen diaspora, Fatwa 17/1998 menempatkan verifikasi laboratorium sebagai kunci: untuk pertanyaan "apakah kapsul (dari resep) dijamin halal", fatwa menjawab bahwa yang paling mampu menjawabnya adalah Lembaga Konsumen yang memiliki laboratorium untuk menelitinya, dan tim peneliti tidak boleh percaya begitu saja pada data produsen melainkan harus meneliti ulang di laboratorium, sebab bila keliru menentukan halal-haram akibatnya akan ditanggung di dunia dan akhirat (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Di sinilah pendekatan burhani (temuan ilmiah) bekerja: hukum tidak diputuskan dari asumsi, melainkan dari hasil uji laboratorium atas zat, yang dalam konteks warga diaspora berarti mengandalkan lembaga sertifikasi halal dan badan pengawas obat di negara tempat tinggalnya.

Janji perlindungan bagi konsumen yang tidak mengetahui sumber zat diperkuat oleh hadis yang dikutip langsung dalam Fatwa 17/1998 bahwa dosa dihapus dari umat karena salah, lupa, dan dipaksa — sehingga warga diaspora yang mengonsumsi obat karena percaya pada label atau karena tidak ada cara untuk mengetahui kandungannya tidak dihukum, sementara yang berdosa adalah pihak yang menipu dan menyembunyikan sumber bahan.

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: "Dihapus (dosa) umatku karena salah, lupa, dan karena dipaksa." (dikutip dalam Fatwa 17/1998) (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal)

Pada titik inilah kaidah hajah dan darurat bekerja secara konkret untuk kapsul gelatin. Fatwa 17/1998 menegaskan bahwa untuk obat dengan resep dokter, bila tidak ada jenis lainnya maka obat itu harus dikonsumsi, karena diperlukan untuk penyembuhan dan karena darurat, berdasarkan kaidah al-ḥājatu tanzilu manzilat aḍ-ḍarūrah wa aḍ-ḍarūratu tubīḥu al-maḥẓūrāt (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Artinya, bagi warga diaspora yang sakit dan obatnya hanya tersedia dalam kapsul gelatin yang sumbernya tidak dapat dipastikan atau bahkan diketahui berasal dari babi, hukumnya tidak serta-merta haram secara mutlak: selama masih ada obat alternatif dalam bentuk tablet, sirup, atau kapsul berlapis selulosa yang halal, maka yang halal itulah yang wajib dipilih; tetapi apabila tidak ada jenis lain yang halal dan obat itu memang diperlukan untuk penyembuhan, maka mengonsumsinya dibolehkan karena hajat yang menempati kedudukan darurat.

Selain pintu kedaruratan, persoalan kapsul gelatin juga menyentuh konsep istihalah, yaitu transformasi zat najis atau haram menjadi zat baru yang suci dan halal, sebagaimana diuraikan dalam Tanya Jawab Agama 2025 tentang mirin bagi masyarakat muslim Jepang: secara istilah, istihalah adalah proses perubahan suatu benda najis atau haram menjadi benda yang berbeda sifat, nama, dan hukumnya secara keseluruhan melalui proses alami atau kimiawi, dan konsep utamanya adalah bahwa setelah melalui proses perubahan yang sempurna, benda yang baru tersebut dianggap tahir dan halal karena ia telah berubah menjadi zat yang berbeda dari asalnya (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw). Contoh yang diangkat dalam naskah itu adalah khamar yang berubah menjadi cuka sehingga halal, penyamakan kulit bangkai yang dari najis menjadi suci, dan kotoran hewan yang terurai menjadi kompos yang suci. Akan tetapi, penting dicatat bahwa arsip yang terbaca belum memuat ketetapan Tarjih yang menyatakan bahwa gelatin dari babi secara otomatis termasuk istihalah; yang termuat adalah konsep umum istihalah dan contoh-contohnya, sementara persoalan kapsul oleh Fatwa 17/1998 diselesaikan melalui jalur verifikasi laboratorium dan pintu kedaruratan. Karena itu, seorang warga diaspora tetap harus menempuh jalur yang telah difatwakan: menanyakan sumber gelatin kepada pihak yang berwenang (lembaga sertifikasi halal atau badan pengawas obat), memilih alternatif halal bila tersedia, dan baru memanfaatkan kelonggaran darurat bila benar-benar tidak ada pengganti.

Bagi warga diaspora yang hidup di negeri minoritas, peta jalan hukum kapsul gelatin ini dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, keharaman babi tidak berubah di mana pun, sehingga kapsul yang dipastikan berasal dari gelatin babi adalah haram dalam keadaan normal. Kedua, status zat yang tidak pasti ditentukan melalui verifikasi laboratorium oleh lembaga yang berwenang, bukan dari asumsi atau klaim produsen — ini wujud pendekatan burhani sekaligus akhlak ilmiah. Ketiga, konsumen yang mengonsumsi karena tidak tahu atau karena percaya pada label tidak berdosa berdasarkan hadis "diangkatnya dosa karena salah, lupa, dan dipaksa", sementara penipu dan produsen yang menyembunyikan sumber bahan menanggung dosanya. Keempat, apabila obat yang diresepkan dokter hanya tersedia dalam kapsul yang mengandung gelatin dari hewan yang diragukan atau bahkan haram, dan tidak ada obat halal lain yang setara, maka mengonsumsinya dibolehkan karena hajat yang menempati kedudukan darurat, dengan tetap diukur sekadar kebutuhannya. Kelima, umat Islam — termasuk diaspora — perlu mendukung hadirnya lembaga konsumen berlaboratorium yang meneliti dan mengumumkan status halal produk, sebagaimana ditutup oleh Fatwa 17/1998 (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal).

Dengan demikian, keterhubungan antara nilai dasar, prinsip umum, dan hukum praktis dalam soal gelatin kapsul dapat diringkas: tauhid memastikan keharaman babi tidak berubah di negeri mana pun, maslahat membuka jalan keluar bagi yang sakit dan tidak memiliki alternatif halal, akhlak menempatkan dosa pada penipu dan kelalaian peneliti sambil melindungi konsumen yang jujur dan tidak tahu, kaidah al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah, al-ḥājatu tanzilu manzilat aḍ-ḍarūrah, aḍ-ḍarūratu tubīḥu al-maḥẓūrāt, al-ḥukmu yadūru ma'a al-'illah, al-umūru bi maqāṣidihā, dan konsep istihalah menjadi perangkat teknis yang akurat, dan al-ahkām al-khamsah menjadi hasil akhir yang konkret — haram bila sumbernya dipastikan haram dalam keadaan normal, mubah bila zatnya terverifikasi halal atau karena darurat tiada alternatif, dan wajib bagi lembaga serta produsen untuk meneliti dan mengumumkan kejelasan sumber bahan agar umat tidak terus berada dalam keraguan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Dalil Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Keterhubungannya dengan Hukum Kandungan Alkohol (Etanol) dalam Sirup Obat bagi Warga Diaspora dalam Perspektif Fiqih Aqalliyat

Persoalan kandungan alkohol (etanol) dalam sirup obat adalah persoalan yang sangat nyata bagi warga diaspora, karena sebagian besar obat batuk, obat flu, dan obat penurun panas berbentuk sirup dibuat dengan etanol sebagai pelarut atau pengawet. Dalam manhaj Tarjih, hukum persoalan ini tersusun berjenjang: dari nilai-nilai dasar (al-qiyām al-asāsiyyah) yang abstrak, diturunkan menjadi asas-asas umum dan kaidah ushuliyah, lalu menjelmakan norma-norma konkret (al-ahkām al-far'iyyah) yang memuat lima hukum taklifi (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Posisi Tarjih tentang alkohol sendiri berkembang lintas tahun — dari Tanya Jawab Agama 9 tentang kenajisan khamar, Fatwa 26/2013 tentang kenajisan alkohol, Fatwa 25/2004 tentang kadar alkohol air tape, hingga Fatwa 21/2015 yang merumuskan secara sistematis hukum alkohol/etanol untuk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan — dan seluruhnya tetap konsisten dalam satu kerangka nilai dasar yang akan diuraikan berikut.

Nilai dasar pertama adalah tauhid, keyakinan bahwa Allah satu-satunya sumber hukum dan nilai, sehingga status halal-haram etanol tidak ditentukan oleh kelaziman industri farmasi atau izin edar negara setempat, melainkan oleh ketetapan Allah melalui nas. Bagi warga diaspora, tauhid inilah yang membuat seorang muslim tetap bertanya tentang asal-usul dan efek alkohol dalam obat yang diminumnya, meski semua orang di sekitarnya tidak bertanya. Dalil pokok tauhid adalah firman Allah tentang tujuan penciptaan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." [QS Az-Zariyat (51): 56]

Nilai dasar kedua adalah maslahat, yaitu kebaikan, manfaat, dan perlindungan — terutama perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs) sebagai salah satu tujuan syariat. Nilai inilah yang menuntun Tarjih menimbang dua sisi secara jujur dalam soal sirup obat: bahaya penyakit yang tidak diobati di satu pihak, dan kehati-hatian terhadap zat yang memabukkan atau membahayakan di pihak lain. Dalil maslahat antara lain firman Allah yang menjadikan pemeliharaan kehidupan sebagai tujuan tertinggi.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "...Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..." [QS Al-Ma'idah (5): 32]

Nilai dasar ketiga adalah akhlak, watak luhur berupa kejujuran, amanah, kehati-hatian, dan kasih sayang yang menyertai seluruh proses penetapan hukum. Dalam soal alkohol, nilai akhlak menuntut siapa pun tidak menjadikan obat sebagai pintu untuk menikmati sifat memabukkan, sekaligus tidak menghakimi sesama muslim yang sakit dan harus minum obat yang tidak dapat dielakkan. Dalil akhlak antara lain firman Allah yang menegaskan bahwa kemuliaan diukur dengan ketakwaan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..." [QS Al-Hujurat (49): 13]

Dari ketiga nilai dasar itu diturunkan prinsip-prinsip umum berupa kaidah ushuliyah dan kaidah fiqih yang menjadi perangkat teknis untuk sampai kepada hukum konkret. Dari nilai tauhid dan akhlak lahir pemahaman bahwa yang najis dalam ayat khamr adalah perbuatan meminumnya, bukan zat khamr itu sendiri, sehingga tidak setiap yang haram itu najis — inilah kaidah yang ditegaskan langsung dalam Fatwa 26/2013 tentang Kenajisan Alkohol.

كُلُّ نَجَسٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَرَامٍ نَجَسٌ

Artinya: "Setiap yang najis itu haram, tetapi tidak semua yang haram itu najis." (Fatwa 26 2013 Kenajisan Alkohol)

Dari nilai maslahat dan perlindungan jiwa lahir kaidah kausasi bahwa hukum bergantung pada ada tidaknya 'illat — dalam hal alkohol, 'illat keharamannya adalah sifat memabukkan, bukan zat alkoholnya — dan kaidah bahwa kebutuhan yang mendesak dapat menempati kedudukan darurat, sebagaimana diangkat dalam Tanya Jawab Agama 2025 tentang mirin bagi masyarakat Muslim di Jepang.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: "Hukum bergantung pada ada atau tidaknya 'illat (kausa)." (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

Kaidah kausasi ini bersandar pada hadis Nabi yang menegaskan bahwa yang menjadikan haram adalah sifat memabukkan, sebagaimana dikutip dalam Fatwa 25/2004 tentang halal-haram air tape dan Fatwa 21/2015 tentang parfum beralkohol.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [رواه مسلم]

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram." [HR Muslim] (Fatwa 25 2004 Halal Haram Air Tape)

Adapun dari nilai maslahat dan akhlak lahir pula kaidah bahwa sesuatu yang jika banyak memabukkan maka sedikitnya pun haram, serta kaidah yang menjadi benteng terakhir dalam pengobatan: berobatlah, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Keduanya dikutip dalam Fatwa 21/2015 dan Fatwa 21/2013 tentang ekstrak kalajengking dan lintah.

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya: "Sesuatu yang jika banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram." [HR Abu Dawud] (Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol)

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya; maka berobatlah kamu, dan janganlah kamu berobat dengan yang haram." [HR Abu Dawud] (Fatwa 21 2013 Ekstrak Kalajengking Dan Ekstrak Lintah, Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 04 16 28 Februari Hukum Berobat Dengan Air Doa)

Dari prinsip umum itulah hukum praktis alkohol dalam sirup obat ditetapkan, dan pada titik ini dalil-dalil pokok tentang khamr bekerja. Kaum muslimin sepakat bahwa meminum khamr hukumnya haram, berdasarkan firman Allah yang menjadi dasar pertimbangan dalam Fatwa 26/2013 dan Fatwa 21/2015.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'..." [QS Al-Baqarah (2): 219] (Fatwa 26 2013 Kenajisan Alkohol)

Keharaman khamr juga ditegaskan dalam firman Allah yang menyebut khamr sebagai perbuatan keji dari perbuatan setan, dan dari ayat inilah Tarjih membaca bahwa yang disebut najis (rijsun) adalah perbuatan meminumnya, bukan zat khamr itu sendiri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." [QS Al-Ma'idah (5): 90] (Fatwa 26 2013 Kenajisan Alkohol)

Dari ayat-ayat inilah Fatwa 26/2013 mengambil kesimpulan bahwa alkohol bukanlah benda najis; yang najis adalah perbuatan meminum minuman keras karena berakibat mabuk, dan keharaman alkohol itu disebabkan efek memabukkannya, bukan karena zatnya, sehingga ketika alkohol digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti pengobatan, hal itu tidaklah diharamkan selama 'illat-nya, yaitu memabukkan, tidak terjadi (Fatwa 26 2013 Kenajisan Alkohol). Posisi ini sejalan dengan Tanya Jawab Agama 9 yang berkesimpulan bahwa zat khamar dan zat alkohol itu suci, bukan najis, karena belum ditemukan ayat dan sunnah yang menegaskan kenajisan zatnya (Tanya Jawab Agama 9 Bab 3 Thaharah). Konsekuensi pentingnya bagi warga diaspora: sirup obat yang mengandung etanol tidak otomatis najis sehingga tidak membatalkan sahnya salat atau menyentuh mushaf, karena persoalannya bukan najis zat, melainkan halal-haram mengonsumsinya.

Ketika prinsip umum ini diterapkan pada hukum alkohol dalam produk, Fatwa 21/2015 tentang Hukum Parfum Beralkohol merumuskan kerangka yang paling lengkap dan langsung menyentuh obat-obatan. Fatwa yang disidangkan pada Jumat, 29 Syawal 1436 H / 14 Agustus 2015 ini menegaskan lima poin kunci: pertama, meminum minuman beralkohol hukumnya haram; kedua, khamr adalah najis atau najis maknawi; ketiga, alkohol/etanol yang diambil dari khamr adalah najis sedangkan yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis; keempat, minuman beralkohol najis jika etanolnya berasal dari khamr dan tidak najis jika berasal dari bukan khamr; dan kelima — yang terpenting bagi sirup obat — penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya haram, sedangkan penggunaan alkohol/etanol hasil industri non-khamr (baik hasil sintesis kimiawi dari petrokimia maupun hasil industri fermentasi non-khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan, dan haram apabila secara medis membahayakan (Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol). Dengan pendekatan burhani (temuan ilmiah), fatwa ini membedakan antara etanol yang merupakan senyawa murni hasil industri kimia yang sifatnya tidak najis, dengan alkohol dari industri khamr melalui fermentasi; karena itu, kunci hukum sirup obat adalah sumber etanolnya, bukan sekadar ada-tidaknya alkohol dalam komposisi.

Kerangka ini juga sejalan dengan Fatwa 25/2004 tentang halal-haram air tape yang menetapkan batas kadar alkohol untuk makanan dan minuman: berdasarkan hasil diskusi Majelis Tarjih dengan para ahli farmasi dan dokter, makanan dan minuman yang kadar alkoholnya 5% ke atas dapat memabukkan sehingga haram memakan dan meminumnya, sedangkan yang kadar alkoholnya di bawah itu — seperti air tape yang 1-4% — hukumnya halal (Fatwa 25 2004 Halal Haram Air Tape). Bagi warga diaspora, kedua kerangka ini saling melengkapi: untuk sirup obat, yang menjadi acuan utama adalah sumber etanol (dari industri khamr atau non-khamr) dan dampak medisnya menurut Fatwa 21/2015, sementara kadar 5% menjadi batas kehati-hatian untuk makanan dan minuman pada umumnya.

Bagi warga diaspora yang hidup di negeri minoritas, peta jalan hukum etanol dalam sirup obat dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, seorang muslim wajib mencari tahu sumber etanol dalam sirup obat yang tersedia, melalui label, lembaga sertifikasi halal, badan pengawas obat, atau bertanya kepada apoteker — ini wujud akhlak kehati-hatian dan pendekatan burhani. Kedua, apabila etanol dalam sirup berasal dari industri khamr (hasil fermentasi yang dimaksudkan sebagai minuman keras), maka hukumnya haram, dan warga diaspora wajib mencari obat alternatif yang tidak mengandung etanol dari sumber itu, karena hadis melarang berobat dengan yang haram selama masih ada yang halal. Ketiga, apabila etanol berasal dari industri non-khamr — baik sintesis kimiawi dari petrokimia maupun fermentasi non-khamr yang bukan khamr — maka hukumnya mubah selama secara medis tidak membahayakan, dan menjadi haram bila membahayakan kesehatan. Keempat, apabila tidak tersedia obat halal lain dan keadaan sakit menuntut pengobatan, maka berlaku pertimbangan kedaruratan dan kebutuhan yang menempati kedudukan darurat, dengan tetap diukur sekadar kebutuhannya dan atas penilaian ahli medis — tetapi pintu ini tidak pernah menjadi alasan untuk menjadikan obat sebagai sarana menikmati sifat memabukkan, sebab 'illat keharaman khamr, yaitu memabukkan, tetap menjadi batas yang tidak boleh dilanggar. Kelima, zat alkohol yang suci tidak menajiskan tubuh, pakaian, atau tempat salat, sehingga warga diaspora tidak perlu ragu dalam hal kesucian, selama ia telah jujur menempuh upaya memilih obat yang halal sesuai kerangka fatwa.

Dengan demikian, keterhubungan antara nilai dasar, prinsip umum, dan hukum praktis dalam soal etanol pada sirup obat dapat diringkas: tauhid memastikan bahwa keharaman khamr karena memabukkan tidak berubah di negeri mana pun, maslahat mengarahkan hukum kepada kesembuhan pasien tanpa membahayakan jiwa, akhlak menjamin prosesnya jujur, teliti, dan tidak menghakimi sesama muslim yang sakit, kaidah kullu najisin haram wa laisa kullu haramin najis, al-ḥukmu yadūru ma'a al-'illah, mā askara katsīruhu fa qalīluhu harām, dan fata'dāwū wa lā tata'dāwū bi ḥarām menjadi perangkat teknis yang akurat, dan al-ahkām al-khamsah menjadi hasil akhir yang konkret: minum minuman beralkohol haram mutlak, etanol dari industri non-khamr untuk obat mubah selama tidak membahayakan, etanol dari industri khamr untuk obat haram selama masih ada alternatif halal, dan mubah dalam keadaan darurat yang dinilai ahli medis sampai ditemukan pengganti yang halal.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Dalil Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Keterhubungannya dengan Hukum Eksipien (Bahan Tambahan) dari Turunan Hewan dalam Obat bagi Warga Diaspora dalam Perspektif Fiqih Aqalliyat

Eksipien adalah bahan tambahan yang tidak berkhasiat obat secara langsung tetapi menjadi bagian penting dari setiap sediaan farmasi — seperti laktosa dari susu, magnesium stearat dan gelatin yang dapat berasal dari babi atau sapi, lesitin, gliserin, dan asam stearat — sehingga persoalan kehalalannya menyentuh hampir setiap obat yang dikonsumsi warga diaspora. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa arsip yang saya telusuri belum memuat fatwa khusus yang berjudul eksipien, namun persoalan ini terjawab secara utuh melalui kerangka fatwa-fatwa yang telah ada dan berkembang lintas tahun: Fatwa 17/1998 tentang Barang Haram dengan Label Halal yang menjawab langsung soal kapsul dan bahan campuran yang tidak dapat dideteksi konsumen (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal), Fatwa 21/2015 tentang Hukum Parfum Beralkohol yang mengatur alkohol/etanol sebagai bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong dalam obat-obatan (Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol), serta Tanya Jawab Agama 2025 tentang mirin bagi masyarakat Muslim di Jepang yang memperkenalkan konsep istihalah bagi zat yang mengalami transformasi (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw). Dalam manhaj Tarjih, hukum tersusun berjenjang: dari nilai-nilai dasar (al-qiyām al-asāsiyyah) yang abstrak, diturunkan menjadi asas-asas umum dan kaidah ushuliyah, lalu menjelmakan norma-norma konkret (al-ahkām al-far'iyyah) yang memuat lima hukum taklifi (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

Nilai dasar pertama adalah tauhid, keyakinan bahwa Allah satu-satunya sumber hukum dan nilai, sehingga status halal-haram eksipien tidak ditentukan oleh kelaziman industri farmasi, izin edar badan pengawas negara setempat, atau himpitan kebutuhan, melainkan oleh ketetapan Allah melalui nas. Bagi warga diaspora, tauhid inilah yang membuat seorang muslim tetap bertanya tentang sumber zat tambahan dalam obat yang diminumnya, meski orang-orang di sekitarnya tidak bertanya. Dalil pokok tauhid adalah firman Allah tentang tujuan penciptaan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." [QS Az-Zariyat (51): 56]

Nilai dasar kedua adalah maslahat, yaitu manfaat, kebaikan, dan perlindungan — terutama perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs) sebagai salah satu tujuan syariat. Nilai inilah yang menuntun Tarjih untuk menimbang dua sisi secara jujur dalam soal eksipien: kehati-hatian terhadap zat turunan hewan yang diragukan kehalalannya di satu pihak, dan keselamatan pasien yang membutuhkan obat tersebut di pihak lain. Dalilnya adalah firman Allah yang menjadikan pemeliharaan kehidupan sebagai tujuan tertinggi.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "...Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..." [QS Al-Ma'idah (5): 32]

Nilai dasar ketiga adalah akhlak, watak luhur berupa kejujuran, amanah, kehati-hatian, dan kasih sayang yang menyertai seluruh proses penetapan hukum. Dalam Fatwa 17/1998, nilai akhlak ini terlihat sangat jelas: masyarakat yang mengonsumsi karena tidak tahu tidak dihukum, tetapi produsen yang menipu, tim peneliti yang lalai, dan pihak yang menyembunyikan sumber bahan justru dituntut tanggung jawabnya di dunia dan akhirat (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Dalil akhlak antara lain firman Allah yang menegaskan bahwa kemuliaan diukur dengan ketakwaan, bukan dengan status atau kebangsaan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..." [QS Al-Hujurat (49): 13]

Dari ketiga nilai dasar itu diturunkan prinsip-prinsip umum berupa kaidah ushuliyah dan kaidah fiqih yang menjadi perangkat teknis untuk sampai kepada hukum konkret. Dari nilai maslahat dan perlindungan jiwa lahir kaidah induk kedaruratan yang menjadi tulang punggung seluruh fatwa farmasi Muhammadiyah, bahwa keadaan darurat membolehkan hal-hal yang pada asalnya dilarang, diukur sekadar kedaruratannya.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Keadaan-keadaan darurat membolehkan hal-hal yang (pada asalnya) dilarang." (Ad Daruratu Tubihu Al Mahdzurat, Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton)

Dari nilai maslahat pula lahir kaidah bahwa kebutuhan yang mendesak menempati kedudukan darurat, dan kaidah inilah yang dipakai langsung oleh Fatwa 17/1998 ketika menjawab persoalan obat yang bahan campurannya tidak dapat dideteksi konsumen.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Hajat (kebutuhan) ditempatkan pada tempat darurat, dan darurat itu membolehkan yang dilarang." (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal)

Adapun dari nilai tauhid dan akhlak lahir kaidah-kaidah yang menjaga ketelitian hukum ketika menghadapi zat yang tidak pasti asal-usulnya dan zat yang telah berubah prosesnya: kaidah bahwa setiap yang najis itu haram tetapi tidak setiap yang haram itu najis, kaidah bahwa hukum bergantung pada ada tidaknya 'illat, kaidah bahwa segala sesuatu bergantung pada tujuan dan niatnya, serta kaidah bahwa yang menjadi acuan adalah sifat yang dominan dan berlaku luas, bukan yang jarang.

كُلُّ نَجَسٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَرَامٍ نَجَسٌ

Artinya: "Setiap yang najis itu haram, tetapi tidak semua yang haram itu najis." (Fatwa 26 2013 Kenajisan Alkohol)

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: "Hukum bergantung pada ada atau tidaknya 'illat (kausa)." (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: "Hukum dari semua perkara tergantung pada tujuannya (niatnya)." (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

Kaidah niat ini bersandar pada hadis yang masyhur dan dikutip langsung dalam naskah mirin 2025, bahwa setiap amal dinilai dari niatnya — dan niat inilah yang menuntun hukum eksipien urusan pengobatan, bukan urusan mencari sensasi.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: "Dari Umar bin Khattab ra, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." [HR al-Bukhari dan Muslim] (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

Dari prinsip umum itulah hukum praktis eksipien dari turunan hewan ditetapkan, dan nilai tauhid terlebih dahulu menegaskan bahwa keharaman babi bersifat mutlak dan tidak berubah karena perpindahan tempat, sebagaimana dinaskan dalam firman Allah yang menjadi dasar pokok seluruh pembahasan bahan farmasi dari hewan.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS Al-Baqarah (2): 173]

Keharaman ini kemudian dihubungkan dengan bahan tambahan obat melalui Fatwa 21/2015, yang sejak pendahuluannya menegaskan bahwa alkohol saat ini banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong dalam pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika (Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol). Fatwa yang disidangkan pada Jumat, 29 Syawal 1436 H / 14 Agustus 2015 ini menetapkan kerangka umum yang berlaku pula bagi eksipien lainnya: penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya haram; sedangkan penggunaan alkohol/etanol hasil industri non-khamr — baik hasil sintesis kimiawi dari petrokimia maupun hasil industri fermentasi non-khamr — untuk proses produksi produk tersebut hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan, dan haram apabila secara medis membahayakan (Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol). Kerangka inilah yang menjadi kunci: hukum eksipien ditentukan oleh sumber bahan asalnya dan dampak medisnya, bukan sekadar oleh ada-tidaknya nama zat dalam komposisi.

Dasar pertimbangan hukum Fatwa 21/2015 bertumpu pada ayat-ayat khamr yang menjadi pintu masuk pembahasan alkohol sebagai bahan tambahan obat, terutama penegasan bahwa yang najis dalam ayat itu adalah perbuatan setan, bukan semata zat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." [QS Al-Ma'idah (5): 90] (Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol)

Dari ayat ini dan hadis-hadis tentang khamr, Tarjih menyimpulkan bahwa keharaman zat terkait alkohol disebabkan sifat memabukkannya, sehingga selama sifat itu tidak ada dan sumbernya bukan industri khamr, zat tersebut tidak najis dan dapat digunakan selama tidak membahayakan. Konsekuensi pentingnya bagi warga diaspora: eksipien berupa etanol atau zat lain yang berasal dari proses industri non-khamr dan tidak membahayakan tidak menajiskan obat dan tidak membatalkan salat, selama hukum mengonsumsinya memang dikategorikan mubah.

Adapun bagi eksipien yang berasal dari turunan hewan yang diharamkan atau diragukan — seperti gelatin, magnesium stearat, atau enzim dari babi — pintu hukumnya dibuka melalui Fatwa 17/1998 dan Fatwa 22/2009. Fatwa 17/1998 menegaskan bahwa pertanyaan apakah kapsul dari resep dijamin halal adalah wewenang Lembaga Konsumen yang memiliki laboratorium untuk menelitinya; tim peneliti tidak boleh percaya begitu saja pada data produsen melainkan harus meneliti ulang di laboratorium, sebab bila salah menentukan halal-haram akibatnya ditanggung di dunia dan akhirat (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Bagi konsumen yang tidak mengetahui sumber zat, fatwa ini membawa kabar gembira sekaligus peringatan, melalui hadis yang dikutip langsung dalam naskahnya.

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: "Dihapus (dosa) umatku karena salah, lupa, dan karena dipaksa." (dikutip dalam Fatwa 17/1998) (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal)

Hadis ini berarti warga diaspora yang mengonsumsi obat karena tidak tahu sumber eksipiennya atau karena percaya pada label tidak berdosa, sementara yang berdosa adalah pihak yang menipu, produsen yang menyembunyikan bahan, dan tim yang lalai meneliti (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Namun hadis ini bukan pembenaran untuk berhenti bertanya; justru fatwa menutup dengan kewajiban umat memiliki lembaga konsumen berlaboratorium yang meneliti produk dan mengumumkan hasilnya.

Ketika eksipien dari turunan hewan tidak dapat dihindari — misalnya hanya tersedia kapsul gelatin atau obat dengan enzim dari babi — maka berlaku jalur yang telah ditempuh Fatwa 22/2009 tentang vaksin polio dan Fatwa 09/2014 tentang enoxaparin, yang keduanya bersandar pada kaidah hajah, kaidah mafsadataini, dan kaidah kedaruratan. Fatwa 22/2009 memutuskan bahwa vaksinasi yang memanfaatkan enzim tripsin babi hukumnya mubah sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang bebas dari enzim tersebut, dengan pertimbangan bahwa enzim itu hanyalah katalisator pemisah sel bukan bahan baku, dan membiarkan anak tidak diimunisasi akan menimbulkan malapetaka seumur hidup (Fatwa 22 Vaksin Polio). Adapun Fatwa 09/2014 menetapkan bahwa enoxaparin yang mengandung unsur babi diharamkan dalam keadaan normal atau sepanjang masih ada obat lain dari bahan halal, dan baru boleh digunakan bila tidak ada obat halal lain atau dalam keadaan darurat menurut pendapat ahli medis (Fatwa 09 2014 Enoxaparin). Pola yang sama berlaku bagi eksipien: sumber bahan, keberadaan alternatif halal, dan penilaian medis adalah tiga variabel yang menentukan.

Selain pintu kedaruratan, persoalan eksipien juga bersentuhan dengan konsep istihalah, yaitu transformasi zat najis atau haram menjadi zat baru yang suci dan halal, sebagaimana diuraikan dalam Tanya Jawab Agama 2025 tentang mirin bagi masyarakat Muslim Jepang: setelah melalui proses perubahan yang sempurna, benda yang baru dianggap tahir dan halal karena ia telah berubah menjadi zat yang berbeda dari asalnya, seperti khamar yang berubah menjadi cuka, penyamakan kulit bangkai menjadi suci, dan kotoran hewan menjadi kompos (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw). Namun perlu ditegaskan secara jujur: arsip yang saya baca belum memuat ketetapan Tarjih yang menyatakan bahwa eksipien dari babi secara otomatis termasuk istihalah; konsep yang termuat adalah istihalah secara umum beserta contoh-contohnya, sementara fatwa-fatwa tentang bahan turunan hewan lebih banyak menempuh jalur verifikasi laboratorium dan pintu kedaruratan. Karena itu, warga diaspora tidak boleh menjadikan istihalah sebagai asumsi otomatis, melainkan menempuh jalur yang telah difatwakan: menelusuri sumber bahan, memilih alternatif halal bila tersedia, dan baru memanfaatkan kelonggaran bila benar-benar tidak ada pengganti.

Bagi warga diaspora yang hidup di negeri minoritas, peta jalan hukum eksipien dari turunan hewan dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, keharaman babi tidak berubah di mana pun, sehingga eksipien yang dipastikan berasal dari babi adalah haram dalam keadaan normal, dan warga diaspora wajib mencari alternatif halal. Kedua, status eksipien yang tidak pasti sumbernya ditentukan melalui verifikasi laboratorium oleh lembaga yang berwenang — badan pengawas obat, lembaga sertifikasi halal, atau lembaga konsumen — bukan dari asumsi atau klaim produsen; ini wujud pendekatan burhani sekaligus akhlak ilmiah. Ketiga, konsumen yang mengonsumsi karena tidak tahu atau percaya pada label tidak berdosa berdasarkan hadis diangkatnya dosa karena salah, lupa, dan dipaksa, sedangkan penipu dan produsen yang menyembunyikan sumber bahan menanggung dosanya. Keempat, eksipien alkohol/etanol diatur secara khusus: haram bila berasal dari industri khamr, mubah bila berasal dari industri non-khamr selama tidak membahayakan, dan haram bila membahayakan secara medis (Fatwa 21 2015 Hukum Parfum Beralkohol). Kelima, apabila obat yang diresepkan dokter hanya tersedia dengan eksipien yang diragukan atau haram dan tidak ada obat halal lain yang setara, maka mengonsumsinya dibolehkan karena hajat yang menempati kedudukan darurat, diukur sekadar kebutuhannya dan atas penilaian ahli medis — sambil tetap didorongnya penelitian bahan eksipien yang sepenuhnya halal, sebagaimana ditutup oleh Fatwa 09/2014 yang menghimbau para ahli farmasi meneliti obat dari bahan halal dan menyatakan fatwa dapat ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan (Fatwa 09 2014 Enoxaparin).

Dengan demikian, keterhubungan antara nilai dasar, prinsip umum, dan hukum praktis dalam soal eksipien dari turunan hewan dapat diringkas: tauhid memastikan keharaman babi tidak berubah di negeri mana pun, maslahat membuka jalan keluar bagi yang sakit dan tidak memiliki alternatif halal, akhlak menempatkan dosa pada penipu dan kelalaian peneliti sambil melindungi konsumen yang jujur dan tidak tahu, kaidah aḍ-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥẓūrāt, al-ḥājatu tanzilu manzilat aḍ-ḍarūrah, kullu najasin harām wa laisa kullu ḥarāmin najas, al-ḥukmu yadūru ma'a al-'illah, al-umūru bi maqāṣidihā, dan konsep istihalah menjadi perangkat teknis yang akurat, dan al-ahkām al-khamsah menjadi hasil akhir yang konkret: haram bila sumbernya dipastikan haram dalam keadaan normal, mubah bila zatnya terverifikasi halal atau dari industri non-khamr yang tidak membahayakan, dan mubah secara darurat bila tidak ada alternatif halal, sampai ditemukan bahan eksipien yang sepenuhnya halal.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Dalil Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Keterhubungannya dengan Hukum Minimnya Label Halal pada Produk Domestik Farmasi bagi Warga Diaspora dalam Perspektif Fiqih Aqalliyat

Minimnya label halal pada produk farmasi domestik adalah kenyataan yang sangat dirasakan warga diaspora: hampir semua obat bebas dan obat resep di negeri minoritas tidak mencantumkan label halal, sumber bahan eksipien dan bahan aktifnya tidak tertulis jelas, dan konsumen muslim harus mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Persoalan ini telah lama mendapat respons Tarjih, setidaknya sejak Fatwa 17 Tahun 1998 tentang Barang Haram dengan Label Halal yang menjawab langsung lima pertanyaan tentang kapsul, produk importir tertipu, sertifikat halal yang keliru, data campuran bahan yang tidak dapat dideteksi, dan usaha umat Islam agar tidak mengonsumsi yang haram (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Dalam manhaj Tarjih, hukum tersusun berjenjang: dari nilai-nilai dasar (al-qiyām al-asāsiyyah) yang abstrak, diturunkan menjadi asas-asas umum dan kaidah ushuliyah, lalu menjelmakan norma-norma konkret (al-ahkām al-far'iyyah) yang memuat lima hukum taklifi (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Karena itu, jawaban atas minimnya label halal ini juga harus ditegakkan di atas tiga nilai dasar terlebih dahulu.

Nilai dasar pertama adalah tauhid, keyakinan bahwa Allah satu-satunya sumber hukum dan nilai, sehingga status halal-haram tidak ditentukan oleh izin edar badan pengawas negara, kelaziman industri farmasi, atau kelangkaan label halal, melainkan oleh ketetapan Allah melalui nas. Bagi warga diaspora, tauhid inilah yang membuat seorang muslim tetap berhati-hati terhadap zat yang masuk ke tubuhnya meski tidak ada satu pun label yang mengingatkannya. Dalil pokok tauhid adalah firman Allah tentang tujuan penciptaan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." [QS Az-Zariyat (51): 56]

Dari tauhid inilah lahir kesadaran bahwa menuntut kejelasan bahan obat adalah bagian dari ibadah, dan bukan sikap berlebihan, di mana pun seorang muslim tinggal. Nilai dasar kedua adalah maslahat, yaitu kebaikan, manfaat, dan perlindungan — terutama perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs) sebagai salah satu tujuan syariat. Nilai inilah yang menuntun Tarjih untuk menimbang dua sisi secara jujur: kehati-hatian terhadap zat yang diragukan di satu pihak, dan keselamatan pasien yang membutuhkan obat di pihak lain. Dalilnya adalah firman Allah yang menjadikan pemeliharaan kehidupan sebagai tujuan tertinggi.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "...Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..." [QS Al-Ma'idah (5): 32]

Nilai dasar ketiga adalah akhlak, watak luhur berupa kejujuran, amanah, kehati-hatian, dan kasih sayang yang menyertai seluruh proses penetapan hukum. Dalam Fatwa 17/1998, nilai akhlak ini tampak sangat nyata: masyarakat yang mengonsumsi karena tidak tahu tidak dihukum, tetapi penipu, produsen yang menyembunyikan bahan, dan tim peneliti yang lalai justru diminta bertanggung jawab di dunia dan akhirat (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Dalil akhlak antara lain firman Allah yang menegaskan bahwa kemuliaan diukur dengan ketakwaan, bukan dengan status atau kebangsaan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..." [QS Al-Hujurat (49): 13]

Dari ketiga nilai dasar itu diturunkan prinsip-prinsip umum berupa kaidah ushuliyah dan kaidah fiqih yang menjadi perangkat teknis menuju hukum konkret. Dari nilai tauhid dan maslahat lahir dua kaidah yang tampak bertolak belakang tetapi sebenarnya saling melengkapi. Pertama, kaidah hukum asal bahwa segala sesuatu yang diciptakan pada dasarnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya — kaidah inilah yang mencegah umat mengharamkan produk farmasi secara berlebihan hanya karena label halalnya minim.

اْلأَصْلُ فِي اْلأَشْيَاءِ اْلإِبَاحَةُ

Artinya: "Hukum asal bagi segala sesuatu (yang diciptakan) adalah mubah." (Fatwa 20 Hukum Kopi Luwak Dan Binatang Luwak, Mubah)

Kedua, kaidah kehati-hatian terhadap yang samar-samar, sebagaimana hadis yang dikutip dalam Fatwa 30/2004 tentang bergaul dengan non-muslim bahwa yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara musytabihat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya — dan dalam konteks yang sama, apabila seseorang ragu-ragu terhadap suatu makanan karena kemungkinan terkena najis, maka ia harus meninggalkannya (Fatwa 30 2004 Bergaul Dengan Non Muslim). Dua kaidah inilah — hukum asal mubah dan kehati-hatian terhadap syubhat — yang dipertemukan dalam Fatwa 17/1998 ketika menghadapi produk farmasi tanpa label yang jelas.

Adapun dari nilai maslahat dan perlindungan jiwa lahir kaidah induk kedaruratan yang menjadi tulang punggung seluruh fatwa farmasi Muhammadiyah, bahwa keadaan darurat membolehkan hal-hal yang pada asalnya dilarang, diukur sekadar kedaruratannya.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Keadaan-keadaan darurat membolehkan hal-hal yang (pada asalnya) dilarang." (Ad Daruratu Tubihu Al Mahdzurat, Fatwa 17 2015 Hukum Minyak Ular Piton)

Dari nilai maslahat pula lahir kaidah bahwa kebutuhan yang mendesak menempati kedudukan darurat, dan kaidah inilah yang dipakai langsung oleh Fatwa 17/1998 ketika menjawab pertanyaan obat yang bahan campurannya tidak dapat dideteksi.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Hajat (kebutuhan) ditempatkan pada tempat darurat, dan darurat itu membolehkan yang dilarang." (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal, Hajat)

Dari prinsip umum itulah hukum praktis ditetapkan, dan nilai tauhid terlebih dahulu menegaskan dua landasan nas. Pertama, perintah memakan yang halal dan baik yang berlaku di negeri mana pun, sebagaimana firman Allah yang menjadi pintu masuk seluruh pembahasan labelisasi.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." [QS Al-Baqarah (2): 168] (dikutip dalam Fikih Muhammadiyah Bagian Keluarga; lihat pula Halal)

وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَـٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." [QS Al-Ma'idah (5): 88]

Kedua, penegasan keharaman babi yang tidak berubah karena perpindahan tempat, sebagaimana dinaskan dalam firman Allah yang menjadi dasar pokok seluruh pembahasan bahan farmasi dari hewan — babi, bangkai, darah, dan sembelihan kepada selain Allah.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS Al-Baqarah (2): 173]

Pada titik inilah Fatwa 17/1998 bekerja memberikan peta jalan yang sangat praktis bagi warga diaspora yang hidup dengan minimnya label halal. Pertama, pertanyaan apakah sebuah produk farmasi dijamin halal adalah wewenang lembaga yang memiliki laboratorium untuk menelitinya — dalam konteks diaspora, lembaga itu adalah badan pengawas obat, lembaga sertifikasi halal, atau lembaga konsumen yang ada di negara tempat tinggal; jawaban kehalalan tidak bisa ditebak dari kemasan saja (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Kedua, tim peneliti tidak boleh percaya begitu saja kepada data produsen, melainkan wajib meneliti ulang di laboratorium, sebab bila keliru menentukan halal-haram, akibatnya akan ditanggung di dunia dan akhirat; dan produsen pun wajib melakukan cek ulang untuk menghindari penipuan pihak luar yang sengaja menipu dan tidak menghiraukan aturan agama (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal) — inilah pendekatan burhani (temuan ilmiah) yang menjadi ciri manhaj Tarjih dalam masalah muamalah dan kesehatan.

Ketiga, bagi konsumen yang tidak mengetahui sumber bahan obat, fatwa membawa kabar gembira sekaligus peringatan melalui hadis yang dikutip langsung dalam naskahnya.

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: "Dihapus (dosa) umatku karena salah, lupa, dan karena dipaksa." (dikutip dalam Fatwa 17/1998) (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal)

Berdasarkan hadis ini, apabila importir tertipu dan memasarkan produk yang sebenarnya haram tetapi dikatakan halal, maka yang berdosa adalah pihak yang menipu, sedangkan masyarakat yang mengonsumsi tidak berdosa karena tidak tahu; demikian pula masyarakat yang mengonsumsi produk yang telah disertifikasi halal oleh tim yang keliru tidak berdosa berdasarkan kepercayaannya kepada label halal tersebut (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Namun kabar gembira ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk berhenti bertanya: fatwa tetap mewajibkan upaya aktif umat agar tidak keliru mengonsumsi yang haram.

Keempat — dan inilah jawaban paling penting bagi warga diaspora — apabila obat dengan resep dokter tidak tersedia dalam bentuk lain yang halal, maka obat itu harus dikonsumsi karena diperlukan untuk penyembuhan dan karena darurat, berdasarkan kaidah al-ḥājatu tanzilu manzilat aḍ-ḍarūrah wa aḍ-ḍarūratu tubīḥu al-maḥẓūrāt (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Artinya, minimnya label halal pada obat domestik tidak otomatis menjadikan obat itu haram dan tidak boleh digunakan: bila zatnya tidak dapat dipastikan haram (karena hukum asalnya mubah), maka kehati-hatian dilakukan dengan cara menelusuri informasi melalui lembaga yang berwenang; dan bila keadaannya mendesak — sakit dan hanya itu obat yang tersedia — maka hajat yang menempati kedudukan darurat membuka kelonggaran, diukur sekadar kebutuhannya.

Kelima, usaha umat Islam agar tidak mengonsumsi yang haram tidak boleh berhenti pada sikap individual, melainkan harus menjadi gerakan kolektif: umat Islam harus memiliki Lembaga Konsumen yang dilengkapi laboratorium untuk meneliti produk-produk konsumtif dan hasilnya diumumkan ke masyarakat, dan sebelum memiliki sendiri, untuk sementara lembaga itu dapat bekerja sama dengan instansi lain yang berkaitan dengan penelitian (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal). Inilah bentuk nyata nilai akhlak dan amar ma'ruf nahi munkar: warga diaspora tidak cukup hanya berhati-hati untuk dirinya sendiri, tetapi perlu mendukung dan mendorong hadirnya lembaga yang meneliti, menerbitkan, dan mengumumkan status kehalalan produk farmasi di negara tempat tinggalnya — sebab selama label halal minim, satu-satunya jalan agar umat tidak terus menerus hidup dalam keraguan adalah hadirnya verifikasi ilmiah yang kredibel dan transparan.

Dengan demikian, keterhubungan antara nilai dasar, prinsip umum, dan hukum praktis dalam soal minimnya label halal pada produk farmasi domestik dapat diringkas: tauhid memastikan bahwa perintah makan yang halal dan baik serta keharaman babi tidak berubah di negeri mana pun, maslahat membuka jalan keluar bagi yang sakit dan tidak memiliki alternatif yang jelas, akhlak menempatkan dosa pada penipu dan kelalaian peneliti sambil melindungi konsumen yang jujur dan tidak tahu, kaidah al-aṣlu fī al-asy-yā' al-ibāḥah, kehati-hatian terhadap syubhat, al-ḥājatu tanzilu manzilat aḍ-ḍarūrah, dan aḍ-ḍarūratu tubīḥu al-maḥẓūrāt menjadi perangkat teknis yang akurat, dan al-ahkām al-khamsah menjadi hasil akhir yang konkret: mengonsumsi produk farmasi tanpa label halal tidak berdosa bagi yang tidak tahu, mubah bila zatnya terverifikasi halal atau tidak terbukti haram, mubah secara darurat bagi obat resep yang tidak memiliki pengganti halal, dan wajib bagi umat serta lembaganya untuk meneliti dan mengumumkan kejelasan status halal produk agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam keraguan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Dalam SK 68/2026 tentang Pengembangan Manhaj Tarjih, kitab-kitab apa saja yang menjadi rujukan dalam bidang Ushul Fikih, Kaidah Fikih, Qawaid Hadits, dan penentuan dhābit (batasan) sumber hukum paratekstual?

✨️ Jawaban:
Perlu dijelaskan lebih dulu bahwa naskah SK 68/2026 — Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 68/KEP/I.0/B/2026 tentang Tanfidz Pengembangan Manhaj Tarjih Muhammadiyah hasil Munas Tarjih XXXII — tidak memuat satu "daftar kitabrujukan" yang berdiri sendiri sebagai satu lampiran tersendiri. Yang termuat adalah kitab-kitab rujukan yang dikutip langsung dalam catatan kaki (footnote) di sepanjang lampiran naskah, terutama pada Lampiran 2D tentang Sumber-Sumber Ajaran Agama, Lampiran 2A tentang Pengertian Manhaj Tarjih, Lampiran 2C tentang Perspektif Wawasan Semangat Tarjih, Lampiran 2E tentang Pendekatan, dan Lampiran 2F tentang Prosedur Teknis Metode. Karena itu, daftar berikut disusun dari kitab-kitab yang benar-benar terbaca dalam naskah SK 68/2026 tersebut, dikelompokkan menurut bidangnya.

Dalam bidang Ushul Fikih, naskah SK 68/2026 mengutip sejumlah kitab induk dari berbagai mazhab dan zaman. Untuk pengertian tarjih itu sendiri, naskah merujuk kepada Ar-Razi, al-Mahshul (V: 397), asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul (h. 1113), serta al-Barzanji, at-Ta'arud wa at-Tarjih baina al-Adillah asy-Syar'iyyah (I: 79 dan 89). Untuk definisi ijmak, naskah mengutip al-Ghazali, al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul (I: 324); untuk definisi qiyas, naskah mengutip al-Amidi, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam (III: 237); dan untuk bahasan ta'arud serta tarjih dalam tradisi usul fikih, naskah merujuk at-Taftazani, Syarh at-Talwih 'ala at-Taudih li Matn at-Tanqih fi Usul al-Fiqh (II: 89). Selain kitab-kitab klasik itu, naskah juga mengutip karya modern seperti Abdul-Wahhab Khallaf, 'Ilm Usul al-Fiqh (I: 84) untuk definisi maslahah mursalah, az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami (II: 1079-1081) untuk tingkatan-tingkatan ijtihad, 'Ala' al-Din 'Abd al-'Aziz al-Bukhari, Kasyf al-Asrar 'an Usul Fakhr al-Islam al-Bazdawi (4: 7) untuk pembahasan istihsan, Ali Abdul Kafi as-Subki, al-Ibhaj (III/173) untuk definisi istishab, al-Asnawi, Nihayah as-Sul fi Syarh Minhaj al-Usul (h. 131) untuk definisi istishab, serta as-Sa'di, Risalah Latifah Jami'ah fi Usul al-Fiqh al-Muhimmah (h. 105-106) untuk pembahasan syar'u man qablana. Dari kitab-kitab ini terlihat bahwa rujukan usul fikih Tarjih mencakup karya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sekaligus, sejalan dengan prinsip tidak terikat pada satu mazhab.

Dalam bidang Kaidah Fikih, kitab yang paling eksplisit dikutip adalah as-Sadlan, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra (Riyad: Dar Balansiyyah, 1417 H, h. 426), yang menjadi rujukan untuk kaidah perubahan hukum "la yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-ahwal". Selain itu, naskah juga mengutip al-Barzanji, at-Ta'arud wa at-Tarjih yang di dalamnya memuat bahasan kaidah-kaidah tarjih, serta asy-Syatibi, al-Muwafaqat yang dikutip di beberapa tempat untuk kaidah maslahat dan tujuan hukum — misalnya pernyataan bahwa "keseluruhan itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh bagian-bagian secara terpisah-pisah" (al-Muwafaqat, I: 28 dan II: 82), serta rujukan al-Muwafaqat V: 195 dan halaman 270, 274 untuk pembahasan istihsan dan maslahat dalam Lampiran 2D.

Dalam bidang Qawaid (kaidah-kaidah) Hadits, Lampiran 2F Prosedur Teknis Metode memuat sebelas kaidah tentang hadis yang diambil dari tradisi ketarjihan Muhammadiyah — seperti hadis mauquf murni tidak dapat dijadikan hujah, hadis mauquf yang berstatus marfu' dapat dijadikan hujah, hadis mursal tabi'i dan mursal sahabi beserta syarat qarinah-nya, hadis daif yang saling menguatkan, jarh didahulukan atas ta'dil, tadlis, dan penafsiran sahabat terhadap lafal musytarak — dan kaidah-kaidah ini persis sama dengan rumusan yang telah lama termuat dalam Himpunan Putusan Tarjih pada bagian Manhaj. Adapun kitab-kitab hadis yang dikutip langsung dalam naskah antara lain al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (misalnya hadis Ummu 'Atiyyah nomor 928 untuk contoh qarinah kemarfu'an, dan hadis nomor 4425 serta 7089 tentang larangan kepemimpinan perempuan), Muslim, Shahih Muslim (antara lain hadis nomor 17-18: 1718, hadis nomor 2670, dan hadis nomor 1716 tentang pahala ijtihad), Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad (IV/17), al-Hakim, al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain (III: 83-84, hadis nomor 4465, yang disahihkan oleh adz-Dzahabi), Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin (III: 148) untuk definisi sadduz-zari'ah, serta Malik bin Anas, al-Muwaththa' untuk hadis tentang dua pusaka yang ditinggalkan Nabi.

Adapun untuk kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam menentukan dhābit (batasan-batasan) sumber hukum paratekstual, kitab yang paling penting dan paling eksplisit disebut adalah Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, Dhawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, cet. VI, 1992). Kitab inilah yang menjadi sandaran utama ketika naskah Lampiran 2D menegaskan bahwa penggunaan maslahah mursalah "tidak bisa dilakukan secara serampangan tanpa adanya batasan-batasan (dhawabit) yang mengikat serta mengaturnya" — dengan empat syarat yang dirumuskan, yaitu: maslahah itu bersifat nyata/hakiki tidak spekulatif; bersifat umum dan global (kulli) tidak parsial (juz'i); sejalan dengan maksud dan tujuan syariat serta tidak bertentangan dengan nas-nas yang qath'i; dan diamalkan dalam kondisi yang diperlukan bahkan mendesak. Selain al-Buti, untuk dhābit sumber-sumber paratekstual lainnya naskah merujuk kepada asy-Syatibi, al-Muwafaqat untuk kerangka maslahat dan maqashid; al-Jurjani, Kitab at-Ta'rifat (h. 149) dan an-Nasafi untuk definisi 'urf; Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in untuk dhābit sadduz-zari'ah; Mahmud 'Abdurrahman 'Abd al-Mun'im, Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah untuk definisi syar'u man qablana; serta Mustafa Dib al-Bugha, Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fi al-Fiqh al-Islami (h. 339) untuk definisi mazhab sahabat (kaul sahabi). Khusus untuk definisi istihsan, naskah merujuk Abu al-Hasan al-Karkhi, dan untuk konteks kehujahan kaul sahabat serta penerapan manhaj secara praktis, naskah juga mengutip Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa SK 68/2026 tidak memuat satu daftar kitab maraji' yang dibakukan secara terpisah, melainkan menggunakan kitab-kitab rujukan yang tersebar dalam catatan kaki di sepanjang lampirannya. Kitab Dhawabit al-Maslahah karya al-Buti adalah satu-satunya kitab yang secara eksplisit disebut dengan kata "dhawabit" dalam konteks pembatasan sumber paratekstual, khususnya maslahah mursalah — dan inilah jawaban inti dari pertanyaan tentang kitab rujukan dhābit sumber hukum paratekstual. Untuk qawaid hadits, sebelas kaidah dalam Lampiran 2F merupakan penguatan dari rumusan HPT bagian Manhaj, dan kitab-kitab hadis yang dikutip berfungsi sebagai sumber periwayatan, bukan sebagai kitab kaidah hadits tersendiri. Saya belum menemukan dalam arsip adanya daftar kitab khusus "qawaid hadits" yang berdiri sendiri dalam SK ini; yang terbaca adalah kaidah-kaidahnya beserta rujukan kitab hadis yang menyertainya.

✍️ Catatan:

🔹 Penjelasan di atas disusun dari pembacaan lampiran 2A, 2C, 2D, 2E, dan 2F SK 68/2026 yang berhasil ditelusuri. Apabila yang dimaksud adalah daftar kitab maraji' resmi yang ditetapkan tersendiri oleh Majelis Tarjih, arsip yang terbaca belum memuatnya sebagai satu daftar baku.

✅️ Kesimpulan:

🔹 SK 68/2026 merujuk kitab-kitab ushul fikih klasik dan modern (al-Mahshul, al-Mustashfa, al-Ihkam, Syarh at-Talwih, 'Ilm Usul al-Fiqh karya Khallaf, Usul al-Fiqh al-Islami karya az-Zuhaili, dan lain-lain), kitab kaidah fikih (al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra), kitab-kitab hadis (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Ahmad, al-Mustadrak, al-Muwaththa'), dan untuk dhābit sumber paratekstual secara khusus merujuk pada Dhawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah karya Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti beserta kitab-kitab pendukung lainnya seperti al-Muwafaqat, Kitab at-Ta'rifat, I'lam al-Muwaqqi'in, dan Atsar al-Adillah karya al-Bugha.

💎 Sumber:

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 03 Lampiran 2 A Pendahuluan Dan B P

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan

Wallahu a'lam bish-shawab.

Fungsi Pertingkatan Norma dalam Mengantarkan Pedoman Praktis dan Penyusunan Fatwa Tarjih

Pertingkatan norma (hierarki norma) adalah salah satu fondasi metodologis manhaj Tarjih yang dijadikan sebagai asumsi metode — yang disebut asumsi hierarkis — dalam menemukan petunjuk agama. Konsep ini sebenarnya telah tumbuh sejak lama dalam produk-produk Tarjih; Kitab Zakat misalnya telah menyusun ajaran Islam dalam tiga jenjang, yaitu nilai-nilai dasar, asas-asas umum, dan peraturan konkret (Kitab Zakat Bagian 05 Bab Iii V Nilai Prinsip), dan Fikih Informasi 2025 serta Fikih Zakat Kontemporer 2025 memakai kerangka yang sama dengan istilah al-Qiyam al-Asāsiyyah, al-Uṣūl al-Kulliyyah, dan al-Aḥkām al-Farʻiyyah (Tanfidz Fikih Informasi 2025, Tanfidz Fikih Zakat Kontemporer 2025). Dalam SK 68/2026 tentang Pengembangan Manhaj Tarjih, kerangka tiga jenjang itu disistematisasi secara lebih tegas sebagai asumsi hierarkis: dilihat dari atas ke bawah, jenjang norma itu adalah prinsip-prinsip (nilai-nilai) dasar (al-qiyām al-asāsiyyah) — baik norma teologis maupun norma etik dan juristik — yang memayungi asas-asas (al-uṣūl al-kulliyyah), dan asas-asas itu pada gilirannya memayungi norma paling bawah berupa norma konkret (al-aḥkām al-far'iyyah) yang langsung mengkualifikasi suatu peristiwa hukum; dilihat dari bawah ke atas, norma dasar berfungsi melandasi asas-asas, dan asas-asas melandasi norma-norma konkret (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Jadi, seluruh bangunan hukum Tarjih berjalan dari yang paling abstrak dan abadi menuju yang paling konkret dan kontekstual.

Fungsi utama pertingkatan norma dalam penyusunan fatwa adalah menjamin bahwa setiap ketentuan hukum praktis — seberapa baru dan teknis apa pun — tetap berakar pada nilai-nilai yang tidak berubah, sehingga fatwa tidak menjadi keputusan yang lepas dari ruh syariat. Panduan Penyusunan Fatwa Tarjih mewajibkan hal ini secara eksplisit: dalam pembahasan draf fatwa, penyusun wajib memuat al-qiyām al-asāsiyyah (nilai-nilai dasar Islam) terkait pertanyaan yang diajukan dan memuat al-uṣūl al-kulliyyah (prinsip-prinsip umum), dan istidlal dilakukan berurutan dari Al-Qur'an, tafsir, hadis dan syarahnya, kemudian kaidah usul fikih, kaidah fikih, hingga pendapat ulama (Panduan Penyusunan Fatwa 02 Bagian Ii Penyusunan Fatwa). Pada bagian kesimpulan, fatwa dapat dilengkapi dengan panduan syar'i untuk kasus-kasus pengembangan — dan ini berkenaan dengan al-aḥkām al-far'iyyah (pedoman praktis) (Panduan Penyusunan Fatwa 02 Bagian Ii Penyusunan Fatwa). Dengan demikian pertingkatan norma berfungsi sebagai jembatan antara cita ideal syariat di satu pihak dan realitas konkret masyarakat di pihak lain: nilai dasar dan asas umum memberi arah dan batas moral, sedangkan norma konkret memberi jawaban praktis yang siap diamalkan.

Fungsi kedua adalah sebagai alat baca untuk merespons masalah sosial secara tepat, tidak selalu dengan memvonis halal-haram. Dalam Lampiran 2F SK 68/2026 ditegaskan bahwa dengan tiga asumsi metode, respons terhadap permasalahan sosial atau kemanusiaan tidak selalu dilakukan dengan introduksi norma-norma konkret dilihat dari segi hukum taklifi (halal, haram, wajib), tetapi juga, di mana diperlukan, dilakukan dengan menggali asas-asas ajaran agama yang menjadi pedoman bertindak, bahkan melihat nilai-nilai dasarnya yang menyemangati aktivitas kehidupan — sebagaimana telah dipraktikkan dalam keputusan tentang Fikih Tata Kelola dan Fikih Air (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Artinya, ketika sebuah persoalan belum memiliki nas langsung atau belum ada ketentuan konkretnya, fatwa tidak berhenti pada kekosongan hukum, melainkan naik ke jenjang asas-asas umum (seperti prinsip kehati-hatian, kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan) dan bahkan ke jenjang nilai dasar (tauhid, akhlak karimah, maslahat) untuk menurunkan arah hukumnya — lalu menurunkannya kembali menjadi pedoman praktis yang kontekstual.

Fungsi ketiga adalah memungkinkan perubahan hukum terjadi secara tertib dan bertanggung jawab, tanpa meruntuhkan keabadian nilai. Inilah yang dijelaskan oleh kaidah fikih yang termuat langsung dalam Lampiran 2F, yang menjadi bukti tekstual bahwa pertingkatan norma memang beroperasi dengan menjaga jenjang atas tetap stabil sementara jenjang bawah dapat menyesuaikan diri:

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: "Berubahnya hukum karena berubahnya zaman, tempat, dan keadaan tidak dapat diingkari." (as-Sadlan, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra, h. 426, dikutip dalam Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met)

Kaidah inilah yang menjelaskan pertingkatan norma secara operasional: yang berubah hanyalah norma-norma pada jenjang bawah (al-aḥkām al-far'iyyah yang bersifat ijtihadiah), sedangkan nilai-nilai dasar dan asas-asas umum yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunah tetap menjadi norma-norma pokok yang tidak berubah. Perubahan itu pun dibatasi empat syarat yang dirumuskan dalam naskah yang sama: harus ada tuntutan kemaslahatan untuk berubah; hukum itu tidak mengenai pokok ibadah mahdah; hukum itu tidak bersifat qaṭ'ī (seperti larangan riba, zina, membunuh, dan kewajiban salat serta puasa Ramadan); dan perubahan baru itu harus berlandaskan dalil syar'i juga, sehingga perubahan hukum itu tidak lain adalah perpindahan dari satu dalil kepada dalil yang lain (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Dengan cara inilah pertingkatan norma menjaga keseimbangan antara keteguhan prinsip dan kelenturan penerapan.

Keempat, pertingkatan norma juga dihubungkan dengan asumsi kebermaksudan (kebertujuan), yang mengklasifikasikan tujuan norma dari sudut hierarkis menjadi tiga tingkatan, yaitu kebermaksudan esensial (ḍarūriyyāt), kebermaksudan primer (ḥājiyyāt), dan kebermaksudan komplementer (taḥsīniyyāt) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Pada jenjang inilah kaidah-kaidah kedaruratan yang banyak dipakai dalam fatwa Tarjih bekerja — seperti kaidah bahwa kebutuhan yang mendesak menempati kedudukan darurat dan darurat membolehkan yang dilarang:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Kebutuhan (yang mendesak) ditempatkan pada kedudukan darurat, dan darurat itu membolehkan hal-hal yang (pada asalnya) dilarang." (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal)

Kaidah ini menunjukkan bagaimana pertingkatan norma mengantarkan pedoman praktis: ketika terjadi benturan antara nilai (misalnya keharaman zat) dan kebutuhan hidup (misalnya keselamatan jiwa), Tarjih menimbang berdasarkan jenjang kepentingan — yang ḍarūrī (esensial) didahulukan atas yang ḥājī (primer), dan yang ḥājī didahulukan atas yang taḥsīnī (komplementer) — lalu menurunkannya menjadi ketentuan konkret yang siap dijalankan, seperti kebolehan mengonsumsi obat yang diperlukan untuk penyembuhan ketika tidak ada alternatif halal, sepanjang diukur sekadar kebutuhannya.

Dengan demikian, pertingkatan norma berfungsi sebagai tulang punggung penyusunan fatwa Tarjih dalam empat hal: ia menjamin koherensi vertikal setiap hukum praktis dengan nilai-nilai dasar Islam; ia memandu para penyusun fatwa untuk selalu mencantumkan nilai dasar dan prinsip umum sebelum turun ke hukum konkret dan pedoman praktis; ia menjadi kerangka ilmiah bagi perubahan hukum yang tertib dan bertanggung jawab; dan ia menjadi alat ukur dalam benturan kepentingan melalui jenjang ḍarūriyyāt-ḥājiyyāt-taḥsīniyyāt. Hasil akhirnya, setiap fatwa atau pedoman praktis yang lahir bukanlah sekadar vonis halal-haram yang berdiri sendiri, melainkan mata rantai terakhir dari sebuah bangunan norma yang utuh: berangkat dari ketauhidan, keadilan, dan kemaslahatan; disalurkan melalui asas-asas umum; dan berakhir pada ketentuan far'iyyah yang langsung menjawab kebutuhan hidup umat di zamannya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

…dengan demikian, jawaban atas persoalan orang sebatang kara yang meninggal tanpa meninggalkan seorang pun ahli waris harus disusun sebagai bangunan norma yang berjenjang — berangkat dari nilai-nilai dasar, diturunkan menjadi prinsip-prinsip umum, lalu menjelma menjadi ketentuan konkret tentang ke mana harta dan hutangnya jatuh.

Pertama, jenjang nilai dasar. Nilai dasar yang pertama adalah tauhid. Tauhid menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber hukum dan nilai, sehingga arah harta peninggalan tidak ditentukan oleh klaim negara, kekuasaan, atau kebiasaan semata, melainkan oleh ketetapan Allah melalui nas. Bagi orang sebatang kara, tauhid memberi ketenangan bahwa hartanya yang ditinggalkan tidak akan hilang tanpa arah, karena Allah yang menetapkan kepemilikan dan pewarisannya. Dalil pokok tauhid adalah firman Allah tentang tujuan penciptaan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” [QS Az-Zariyat (51): 56]

Dari tauhid ini lahir pula kesadaran bahwa harta pada hakikatnya milik Allah dan manusia hanyalah pemegang amanah, sehingga ketika pemegang amanah itu wafat, harta itu tidak menjadi milik siapa pun secara otomatis, tetapi harus dikembalikan kepada ketentuan syariat — termasuk kepada lembaga yang berwenang mengelolanya untuk kepentingan umum.

Nilai dasar yang kedua adalah maslahat, yaitu kebaikan, manfaat, dan perlindungan — terutama perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan sebagai tujuan syariat. Nilai inilah yang menuntun hukum waris untuk memastikan bahwa harta tidak telantar dan hutang tidak terabaikan. Dalilnya adalah firman Allah yang menjadikan pemeliharaan kehidupan sebagai tujuan tertinggi:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “...Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia...” [QS Al-Ma'idah (5): 32]

Dari maslahat ini lahir prinsip bahwa setiap harta peninggalan harus segera menemukan pemilik yang sah dan setiap hutang harus segera dilunasi, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun — baik ahli waris, kreditur, maupun masyarakat luas.

Nilai dasar yang ketiga adalah akhlak, yaitu watak luhur berupa kejujuran, amanah, keadilan, dan kasih sayang. Dalam persoalan warisan orang sebatang kara, akhlak menuntut agar harta peninggalan dikelola dengan jujur, tidak diambil oleh pihak yang tidak berhak, dan dipergunakan untuk kemaslahatan umum sebagaimana amanah syariat. Dalil akhlak antara lain firman Allah yang menegaskan bahwa kemuliaan diukur dengan ketakwaan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu...” [QS Al-Hujurat (49): 13]

Kedua, jenjang prinsip-prinsip umum. Dari nilai tauhid diturunkan dua prinsip umum. Prinsip pertama, hukum waris ditetapkan oleh Allah, bukan oleh kekuasaan atau adat, sebab Allah telah menetapkan bagian-bagian waris secara jelas dalam firman-Nya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” [QS An-Nisa (4): 7]

Prinsip kedua dari tauhid, harta adalah amanah yang harus ditasyarufkan (digunakan) untuk kepentingan perseorangan, agama, dan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Fikih Muhammadiyah bahwa “Islam mewajibkan setiap orang untuk mentasarufkan sebagian dari hak-miliknya untuk kepentingan perseorangan, agama dan masyarakat” (Fikih Muhammadiyah Bagian Q Al Amwal Fiil Islam). Dari prinsip inilah lahir gagasan bahwa harta orang yang tidak berahli waris tidak boleh diambil pribadi, tetapi dikembalikan ke lembaga yang mengurus kepentingan umum.

Dari nilai maslahat diturunkan dua prinsip umum. Prinsip pertama, segala kewajiban pewaris didahulukan atas hak para penerima waris — biaya perawatan jenazah (tajhiz), hutang, dan wasiat dibayar lebih dahulu sebelum harta dibagi, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “...(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...” [QS An-Nisa (4): 11] (dikutip dalam Fatwa 14 2017 Warisan Tidak Cukup Untuk Bayar Utang)

Prinsip kedua dari maslahat, harta tidak boleh telantar tanpa pemilik, karena keterlantaran harta adalah kemafsadatan yang bertentangan dengan maslahat. Prinsip inilah yang menjadi pintu masuk bagi keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga yang menampung harta warisan yang tidak memiliki ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam Fikih Muhammadiyah bahwa Baitul Mal adalah “kumpulan harta yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu” yang termasuk harta umum (amwal 'ammah) yang dikelola penguasa “untuk kemaslahatan rakyat” (Fikih Muhammadiyah Bagian Q Al Amwal Fiil Islam, Baitulmaal).

Dari nilai akhlak diturunkan dua prinsip umum. Prinsip pertama, keadilan dalam distribusi: harta peninggalan harus sampai kepada yang berhak, dan tidak seorang pun boleh mengambil bagian yang bukan haknya. Prinsip kedua, tanggung jawab kolektif: masyarakat melalui lembaga negaranya berkewajiban menanggung beban orang yang tidak memiliki penanggung — termasuk melunasi hutangnya dan mengurus harta peninggalannya. Kedua prinsip akhlak ini bersandar pada hadis Nabi yang dijadikan dasar oleh Tarjih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا [رواه البخاري]

Artinya: “Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) dari Nabi saw, beliau bersabda: Barangsiapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan tanggungan (hutang), maka kami yang menjaminnya.” [HR al-Bukhari, nomor 6266] (dikutip dalam Fatwa 14 2017 Warisan Tidak Cukup Untuk Bayar Utang)

Ketiga, jenjang kaidah. Kaidah ushul fikih yang bekerja di sini adalah kaidah bahwa hukum bergantung pada ada tidaknya 'illat (kausa)nya:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “Hukum bergantung pada ada tidaknya 'illat (kausa)-nya.” (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

Dalam hukum waris, 'illat hak waris adalah hubungan kekerabatan (qarabah) atau hubungan perkawinan yang sah. Selama 'illat itu ada, hukum waris berlaku; dan ketika 'illat itu tidak ada sama sekali — tidak ada zawul furud, tidak ada ashabah, dan tidak ada dzawul arham — maka perpindahan harta tidak berhenti, melainkan berpindah kepada lembaga yang mewakili kepentingan umum, yaitu Baitul Mal. Kaidah ini bersandar pada hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud dan dijadikan dasar langsung oleh Tanya Jawab Agama 7 dan Fatwa 12/2004:

أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ [رواه أبو داود]

Artinya: “Saya adalah ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris. Saya dapat membayar dendanya dan saya mewarisinya.” [HR Abu Dawud] (dikutip dalam Tanya Jawab Agama 7 Bab Ii Harta Gana Gini Dan Warisan dan Fatwa 12 2004 Zakat Warisan Dan Hasil Penjualan Tanah Serta Masalah Wakaf)

Kaidah ushul lain yang bekerja adalah maslahah mursalah yang dibatasi oleh dhawabit (batasan-batasan) yang ketat. Dalam SK 68/2026 tentang Pengembangan Manhaj Tarjih ditegaskan bahwa penggunaan maslahah mursalah “tidak bisa dilakukan secara serampangan tanpa adanya batasan-batasan (dhawabit) yang mengikat serta mengaturnya” — maslahah harus bersifat hakiki, kulli (umum), sejalan dengan maqashid syariat, dan diamalkan dalam keadaan yang diperlukan, sebagaimana dirumuskan dengan merujuk kepada Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, Dhawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, cetakan VI, 1992) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara). Penyerahan harta warisan tanpa ahli waris kepada Baitul Mal memenuhi seluruh dhawabit ini: kebutuhan agar harta tidak telantar dan hutang tidak menggantung adalah maslahah yang hakiki, bersifat umum, sejalan dengan tujuan syariat, dan diperlukan dalam kondisi orang yang wafat sebatang kara.

Adapun kaidah fikih yang menjadi payung perubahan bentuk lembaga penerima adalah kaidah yang dikutip langsung dalam Lampiran 2F SK 68/2026:

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: “Berubahnya hukum karena berubahnya zaman, tempat, dan keadaan tidak dapat diingkari.” (as-Sadlan, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra, Riyadh: Dar Balansiyyah, 1417 H, halaman 426; dikutip dalam Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met)

Dengan kaidah ini, Baitul Mal sebagai “semacam Kas Perbendaharaan Negara” — sebagaimana dirumuskan Tanya Jawab Agama 7 dan Fatwa 12/2004 — tetap berfungsi di zaman modern dalam bentuk lembaga keuangan atau kas negara yang dikelola pemerintah untuk kemaslahatan rakyat, sepanjang perubahannya tidak menyangkut pokok ibadah mahdah dan tetap berlandaskan dalil syar'i. Dari nilai maslahat dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, berlaku pula kaidah fikih yang menjadi benteng terakhir dalam keadaan mendesak:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Hajat (kebutuhan) ditempatkan pada tempat darurat, dan darurat itu membolehkan yang dilarang.” (Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal)

Kaidah ini relevan bagi kreditur yang hartanya tidak tertagih karena harta pewaris tidak cukup: kebutuhan kreditur menempati kedudukan darurat, dan syariat membuka jalan penyelesaiannya, bukan membiarkan haknya hilang.

Keempat, jawaban konkretnya. Berdasarkan seluruh jenjang norma di atas, jawaban atas pertanyaan orang sebatang kara yang meninggal tanpa keluarga adalah sebagai berikut. Apabila seseorang meninggal dunia dan sama sekali tidak meninggalkan ahli waris — baik ashhabul furudl, ashabah, maupun dzawul arham — maka yang berhak menerima warisannya adalah Baitul Mal atau semacam Kas Perbendaharaan Negara, berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud: “Saya adalah ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris...” (Tanya Jawab Agama 7 Bab Ii Harta Gana Gini Dan Warisan, Fatwa 12 2004 Zakat Warisan Dan Hasil Penjualan Tanah Serta Masalah Wakaf). Akan tetapi, sebelum harta itu diserahkan kepada Baitul Mal, terlebih dahulu dikeluarkan tiga kewajiban secara berurutan: pertama, biaya perawatan jenazah (tajhiz) sejak memandikan, mengkafani, sampai menguburkan; kedua, pelunasan hutang pewaris, baik hutang kepada Allah (zakat, kafarat, nazar) maupun hutang kepada sesama manusia; dan ketiga, penunaian wasiat dalam batas maksimal sepertiga harta (Fatwa 14 2017 Warisan Tidak Cukup Untuk Bayar Utang, Tanya Jawab Agama 8 Bab Iii Seputar Warisan). Urutan ini bukan urutan teknis belaka, melainkan penegasan Allah sendiri bahwa pembagian warisan dilakukan “sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya” [QS An-Nisa (4): 11] —yang ditegaskan kembali dalam Fatwa 27/1999 bahwa hutang yang belum dibayar harus disisihkan lebih dahulu sebelum harta warisan dibagi (Fatwa 27 1999 Pembagian Warisan), dan dalam Fatwa 14/2017 bahwa semua ulama sepakat segala yang dimiliki muwaris diwariskan setelah dikurangi kewajiban tajhiz, hutang, dan wasiat (Fatwa 14 2017 Warisan Tidak Cukup Untuk Bayar Utang).

Selanjutnya, khusus mengenai hutang: apabila harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang, maka secara hukum hutang itu tidak menjadi tanggungan anak cucu — dan dalam kasus orang sebatang kara, tidak ada seorang pun kerabat yang menanggungnya; yang menjadi penjamin adalah Baitul Mal, sebagaimana hadis yang dikutip langsung dalam Fatwa 14/2017:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا [رواه البخاري]

Artinya: “Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) dari Nabi saw, beliau bersabda: Barangsiapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan tanggungan (hutang), maka kami yang menjaminnya.” [HR al-Bukhari, nomor 6266] (Fatwa 14 2017 Warisan Tidak Cukup Untuk Bayar Utang)

Perlu dibedakan dua keadaan. Pertama, apabila harta warisan cukup untuk membayar hutang — maka hutang dilunasi lebih dahulu, dan sisa harta setelah pelunasan itulah yang jatuh kepada Baitul Mal atau semacam kas perbendaharaan negara. Kedua, apabila harta tidak cukup — maka seluruh harta peninggalan dipakai untuk melunasi hutang, dan kekurangannya tidak menjadi beban siapa pun; menurut Fatwa 14/2017, dalam kondisi seperti ini hutang tersebut secara hukum tidak menjadi tanggungan anak cucunya, dan dapat pula ditanggung oleh Baitul Mal atau kaum muslimin yang berkenan melunasi, sebagaimana pernah terjadi pada masa Rasulullah saw ketika Abu Qatadah menanggung hutang jenazah yang tidak meninggalkan harta (HR al-Bukhari nomor 2127, dikutip dalam Fatwa 14 2017 Warisan Tidak Cukup Untuk Bayar Utang).

Dengan demikian, seluruh bangunan pertingkatan norma itu sampai pada satu kesimpulan yang runtut. Nilai dasar tauhid memastikan bahwa arah harta peninggalan ditentukan oleh ketetapan Allah, bukan oleh klaim pribadi atau kekuasaan; dari tauhid diturunkan prinsip bahwa bagian waris telah ditetapkan Allah [QS An-Nisa (4): 7] dan bahwa harta adalah amanah yang wajib ditasyarufkan untuk kepentingan pribadi, agama, dan masyarakat (Fikih Muhammadiyah Bagian Q Al Amwal Fiil Islam). Nilai dasar maslahat memastikan harta tidak telantar dan hak kreditur tidak terabaikan; dari maslahat diturunkan prinsip bahwa kewajiban pewaris (tajhiz, hutang, wasiat) didahulukan atas hak penerima waris [QS An-Nisa (4): 11] dan bahwa harta yang tidak bertuan harus ditampung lembaga yang mengurus kepentingan umum. Nilai dasar akhlak memastikan keadilan distributif dan tanggung jawab kolektif; dari akhlak diturunkan prinsip bahwa tidak seorang pun boleh mengambil yang bukan haknya, dan bahwa masyarakat melalui lembaga negaranya berkewajiban menjamin orang yang tidak memiliki penanggung, sebagaimana sabda Nabi: “Barangsiapa meninggalkan tanggungan, maka kami yang menjaminnya.”

Kaidah ushul yang menghubungkan jenjang itu adalah al-ḥukmu yadūru ma'a al-'illah: ketika 'illat kewarisan — yaitu hubungan kekerabatan (zawul furud, ashabah, dzawul arham) dan hubungan perkawinan — sama sekali tidak ada, maka harta berpindah kepada Baitul Mal sebagai wakil umat, persis sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud yang dijadikan dasar Tarjih: “Saya adalah ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris” (Tanya Jawab Agama 7 Bab Ii Harta Gana Gini Dan Warisan, Fatwa 12 2004 Zakat Warisan Dan Hasil Penjualan Tanah Serta Masalah Wakaf). Kaidah maslahah mursalah yang ber-dhawabit membenarkan penyerahan itu, karena menghindari harta telantar adalah maslahah yang hakiki, kulli, sejalan dengan maqashid, dan diperlukan dalam keadaan tersebut (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara). Kaidah fikih lā yunkaru taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān wa al-aḥwāl membolehkan Baitul Mal diwujudkan dalam bentuk kas negara atau lembaga keuangan modern yang dikelola penguasa untuk kemaslahatan rakyat (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met, Baitulmaal). Dan kaidah al-ḥājatu tanzilu manzilat aḍ-ḍarūrah membuka jalan penyelesaian bagi kreditur yang hartanya tidak tertagih, tanpa membebankan hutang itu kepada orang yang tidak bersalah.

Maka jawaban finalnya: harta warisan orang sebatang kara yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali — baik ashhabul furudl, ashabah, maupun dzawul arham — setelah dikeluarkan biaya tajhiz, dilunasi hutang-hutangnya, dan ditunaikan wasiatnya, jatuh kepada Baitul Mal atau semacam kas perbendaharaan negara untuk dikelola bagi kemaslahatan umat. Adapun hutangnya dibayar dari harta peninggalannya lebih dahulu; bila harta tidak mencukupi, kekurangannya tidak menjadi tanggungan siapa pun dan menjadi urusan Baitul Mal atau kaum muslimin yang berkenan menanggungnya. Inilah wujud nyata pertingkatan norma dalam manhaj Tarjih: bertolak dari tauhid, maslahat, dan akhlak, berjalan melalui prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah ushul serta fikih, lalu berakhir pada ketentuan konkret yang menjawab kebutuhan nyata — bahwa tidak ada seorang muslim pun, bahkan yang wafat sebatang kara sekalipun, yang hartanya terlantarkan dan tanggungannya dibiarkan menggantung.

Wallahu a'lam bish-shawab.

…dengan demikian, jawaban atas pertanyaan boleh tidaknya anak-anak bersepakat menunda pembagian warisan ayah mereka selagi ibu masih hidup dan membiarkan ibu menikmati hasil warisan itu harus dibangun di atas seluruh jenjang norma yang telah diuraikan — nilai dasar tauhid, maslahat, dan akhlak, lalu prinsip-prinsip umum yang diturunkan darinya, kemudian kaidah-kaidah ushul fikih dan fikih, dan akhirnya ketentuan konkret.

Dari nilai dasar tauhid — yang dalam ayat-ayat waris menegaskan aspek ulūhiyyah (Allah sebagai satu-satunya pembuat syariat), rubūbiyyah (Allah sebagai pengatur dan pemberi rezeki), dan khuluqiyyah (ketaatan sebagai wujud akhlak kepada Allah) — diturunkan prinsip umum pertama: pembagian warisan adalah ketetapan Allah yang bersifat memaksa, dan setiap ahli waris memiliki hak yang melekat sejak pewaris wafat. Allah berfirman dalam QS an-Nisa (4) ayat 11 dan 13 yang menjadi dasar seluruh fatwa waris Tarjih:

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... sebagai ketetapan dari Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Itulah) hukum-hukum Allah. Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang agung." [QS an-Nisa (4): 11, 13] (dikutip dalam Fatwa 13 2012 Harta Warisan Terlalu Sedikit dan Fatwa 27 1999 Pembagian Warisan)

Dari tauhid ini pula lahir prinsip bahwa harta warisan adalah amanat yang harus segera disampaikan kepada pemiliknya — sebagaimana Fatwa 17/2022 mengutip QS an-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." [QS an-Nisa (4): 58] (Fatwa 17 2022 Menunda Pembagian Warisan)

Dari nilai dasar tauhid ini, prinsip umum yang pertama berbunyi: **hak waris tidak g…hak waris tidak gugur dengan berjalannya waktu; yang berubah hanyalah waktu pembagiannya, bukan kepemilikan atas bagian itu. Dari prinsip pertama ini lahir konsekuensi penting yang menjadi benang merah seluruh fatwa Tarjih tentang penundaan warisan: selama harta warisan belum dibagi, statusnya adalah harta milik bersama semua ahli waris, sehingga tidak seorang pun — termasuk anak-anak yang bersepakat — boleh memanfaatkannya seorang diri atau merugikan ahli waris lain, dan setiap ahli waris yang menuntut agar harta segera dibagi harus dipenuhi permintaannya. Inilah yang ditegaskan Fatwa 25/1998: pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam bersifat individual, maka apabila ada ahli waris yang menuntut harta warisan itu dibagi, hendaknya harus segera dibagi; namun demikian, apabila para ahli waris menghendaki untuk tidak dibagi melainkan tetap dimiliki secara bersama-sama, hal ini pun diperbolehkan, yang penting tidak boleh terjadi perampasan atau penyerobotan hak ahli waris oleh ahli waris lainnya (Fatwa 25 1998 Menunda Pembagian Warisan Dan Zakat Warisan). Fatwa 27/1999 memperkuatnya dengan menyatakan bahwa kapan harta warisan dibagi diserahkan sepenuhnya kepada musyawarah di antara ahli waris, dan penundaan diperbolehkan asal semua amanah serta status harta selama ditunda adalah harta bersama (Fatwa 27 1999 Pembagian Warisan).

Prinsip umum kedua diturunkan dari nilai dasar maslahat: pembagian warisan boleh disesuaikan dengan pertimbangan kemaslahatan yang nyata melalui kesepakatan kerelaan bersama, selama tidak menimbulkan mudarat dan tidak berlarut-larut. Maslahat dalam konteks waris ini berdiri di atas larangan memakan harta orang lain secara batil, sebagaimana firman Allah yang dikutip langsung dalam Tanya Jawab Agama 2023:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." [QS Al-Baqarah (2): 188] (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Wa)

Maslahat juga dilindungi oleh hadis yang dijadikan pegangan Tanya Jawab Agama 2023 untuk menolak penundaan yang merugikan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh membalas dengan mudarat." [HR Ibnu Majah nomor 2332, sahih] (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Wa)

Atas dasar dua dalil inilah Fatwa 17/2022 — yang menjawab persis kasus serupa, yaitu ibu yang masih hidup tetapi hartanya tidak bisa digunakan untuk membiayai anak yang belum selesai pendidikan jika warisan langsung dibagi — memutuskan bahwa penundaan pembagian warisan boleh dilakukan dengan syarat kerelaan atau persetujuan para ahli waris demi kemaslahatan, dan penundaan itu tidak boleh berlarut-larut, sebagaimana kaidah bahwa hal yang bersifat darurat itu diperbolehkan sekedarnya saja (Fatwa 17 2022 Menunda Pembagian Warisan). Fatwa yang sama juga menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan 'urf (adat kebiasaan) di Indonesia yang lazim membagikan warisan setelah kedua orang tua meninggal, dan bahwa dalil maslahah melihat banyaknya kemaslahatan yang bisa dicapai dengan menunda dibanding membagi langsung — seperti biaya pendidikan anak bungsu yang belum selesai, yang dalam kasus pertanyaan tadi justru untuk menafkahi ibu yang masih hidup (Fatwa 17 2022 Menunda Pembagian Warisan). Dalam kerangka manhaj Tarjih, pertimbangan maslahat ini tidak boleh lepas dari batasan-batasan (dhawabit): maslahah mursalah hanya dapat dipakai jika bersifat hakiki, kulli, sejalan dengan maqashid syariat, dan diamalkan dalam keadaan yang diperlukan — sebagaimana dirumuskan SK 68/2026 dengan merujuk kepada Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, Dhawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, cetakan VI, 1992) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara). Karena itu, penundaan yang hanya menguntungkan sebagian anak dan merugikan yang lain, atau yang berlarut-larut tanpa kepastian, bukanlah maslahat melainkan mudarat yang justru dilarang hadis lā ḍarara wa lā ḍirār.

Prinsip umum ketiga diturunkan dari nilai dasar akhlak: keadilan, kasih sayang, dan saling kerelaan harus menjadi jiwa setiap penyelesaian warisan, dan segala bentuk permusuhan, kezaliman, serta pemanfaatan hak orang lain tanpa izin adalah akhlak yang dilarang. Nilai akhlak ini ditunjukkan oleh hadis yang dikutip Tanya Jawab Agama 2023 tentang larangan saling membenci dan memutus silaturahmi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

Artinya: "Dari Anas ra, Nabi saw bersabda: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan; jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." [HR al-Bukhari nomor 5612 dan Muslim nomor 4641] (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Wa)

Akhlak ini pula yang melahirkan kaidah yang dirumuskan langsung dalam Tanya Jawab Agama 2023, bahwa seorang pun tidak boleh memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izin:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ

Artinya: "Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya." (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Wa)

Dari prinsip akhlak inilah jalan keluar syar'i dibuka: para ahli waris yang telah mengetahui bagiannya masing-masing boleh melakukan perdamaian (tashāluh) dan kerelaan (takhrīj) untuk tidak membagi harta sesuai hitungan formal, sebagaimana dipraktikkan sejak sahabat. Fatwa 13/2012 mengutip kisah dari Muhammad Yusuf Musa, at-Tirkah wal-Mirats, halaman 375:

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ ثَلَاثِ نِسْوَتِهِ آخَرَ فَصَالَحُوهَا عَنْ رُبُعِ ثُمُنِهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفًا وَقِيلَ هِيَ دَنَانِيرُ وَقِيلَ هِيَ دَرَاهِيمُ

Artinya: "Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf mentalak isterinya Tumadhir binti al-Ashbagh al-Kalbiyah pada saat sakitnya yang membawa kematian, kemudian ia wafat sedang isterinya masih dalam iddah; maka Utsman ra memberikan warisan kepadanya bersama tiga isterinya yang lain, lalu mereka berdamai (tashāluh) atas seperempat dari seperdelapan bagiannya dengan delapan puluh tiga ribu — ada yang mengatakan dinar dan ada yang mengatakan dirham." [Muhammad Yusuf Musa, at-Tirkah wal-Mirats, halaman 375; dalam naskah yang saya baca tidak disebutkan juz dan tahun cetaknya] (Fatwa 13 2012 Harta Warisan Terlalu Sedikit)

Atas dasar sunnah sahabat ini, Fatwa 13/2012 dan Fatwa 35/2014 menetapkan bahwa pembagian warisan dengan tashāluh dan takhrīj boleh dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, dan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menegaskan hal yang sama: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya" (Fatwa 13 2012 Harta Warisan Terlalu Sedikit, Fatwa 35 2014 Bagian Warisan Laki Laki Dua Kali Bagian Perempuan). Dengan demikian, kerelaan para ahli waris atas dasar pengetahuan yang benar bukanlah pelanggaran terhadap ketetapan Allah, melainkan pelaksanaan keadilan dalam bentuknya yang paling tinggi: setiap pemilik hak rela menggunakan haknya untuk kebaikan bersama.

Ketiga prinsip umum itu lalu bekerja melalui kaidah-kaidah yang telah disebutkan. Kaidah ushul yang menjadi payungnya adalah maslahah mursalah yang ber-dhawabit sebagaimana dirumuskan SK 68/2026 (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara), dan kaidah fikih yang menjadi saringannya adalah lā ḍarara wa lā ḍirār (HR Ibnu Majah) dan lā yajūzu li aḥadin an yataṣarrafa fī milki al-ghairi bilā idzn (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Wa), ditambah kaidah bahwa hal yang bersifat darurat diperbolehkan sekadar kebutuhannya — dalam redaksi Fatwa 17/2022: "penundaan pembagian warisan ini tidak boleh sampai berlarut-larut, sebagaimana kaidah bahwa hal yang bersifat darurat itu diperbolehkan sekedarnya saja" (Fatwa 17 2022 Menunda Pembagian Warisan). Jika kaidah-kaidah ini dijalankan, maka penundaan yang dilandasi kerelaan dan maslahat adalah mubah bahkan terpuji, sedangkan penundaan yang merugikan dan berlarut-larut adalah haram karena termasuk kezaliman.

Kini tibalah pada jawaban konkret atas pertanyaan: bolehkah anak-anak bersepakat tidak membagi warisan ayah selama ibu masih hidup dan membiarkan ibu menikmati hasil warisan itu? Jawabannya: boleh, dengan empat syarat yang seluruhnya merupakan turunan langsung dari tiga prinsip umum di atas. Pertama, dari prinsip tauhid: kesepakatan itu harus melibatkan seluruh ahli waris yang berhak — termasuk ibu sendiri, sebab ibu adalah isteri pewaris yang mendapat bagian seperdelapan bila pewaris mempunyai anak, berdasarkan QS an-Nisa (4) ayat 12:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم

Artinya: "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak; jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan." [QS an-Nisa (4): 12] (Fatwa 25 1998 Menunda Pembagian Warisan Dan Zakat Warisan)

Ibu tidak boleh hanya "dibiarkan menikmati" sebagai penerima belas kasihan, tetapi harus menjadi pihak yang mengetahui bagiannya dan merelakan bagiannya dikelola bersama atau digunakan untuk kebutuhannya; jika ibu menuntut agar haknya diserahkan, maka wajib diserahkan, sebab hak waris bersifat individual dan tidak gugur. Kedua, dari prinsip maslahat: penundaan harus membawa kemaslahatan yang nyata — seperti terjaminnya nafkah dan perawatan ibu serta pendidikan anak yang belum selesai — dan bukan sekadar alasan untuk menguasai harta; bila penundaan justru merugikan salah satu ahli waris, maka penundaan itu haram karena bertentangan dengan hadis lā ḍarara wa lā ḍirār. Ketiga, dari prinsip akhlak: kesepakatan harus lahir dari kerelaan yang tulus tanpa paksaan, tipuan, atau tekanan, dan dijalankan dengan musyawarah keluarga sebagaimana perintah Allah dalam QS asy-Syura (42) ayat 38: وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ — "sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka" (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Wa); bila ada satu saja ahli waris yang tidak merelakan dan menuntut pembagian, maka harta wajib segera dibagi menurut bagian masing-masing. Keempat, dari ketiga prinsip sekaligus: penundaan tidak boleh berlarut-larut tanpa batas dan tanpa kesepakatan ulang; ia harus dievaluasi dan dapat diakhiri kapan saja oleh setiap ahli waris, sebab hukum asalnya adalah pembagian segera sebagai penunaian amanat (QS an-Nisa 4:58), dan penundaan hanyalah kelonggaran yang diukur sekadar kebutuhannya.

Dengan demikian, seluruh bangunan pertingkatan norma itu bermuara pada satu kesimpulan: anak-anak yang bersepakat tidak membagi warisan ayah selama ibu masih hidup dan membiarkan ibu menikmati hasil warisan itu hukumnya boleh, karena tauhid mengajarkan bahwa hak waris adalah milik masing-masing ahli waris yang boleh dikelola bersama atas dasar pengetahuan dan kesepakatan; maslahat membenarkan penundaan demi kesejahteraan ibu yang masih hidup selama tidak merugikan dan tidak berlarut-larut; dan akhlak menuntut kerelaan, musyawarah, serta keadilan di dalamnya. Akan tetapi kebolehan itu berubah menjadi haram apabila kesepakatan itu mengecualikan hak ibu atau salah seorang anak, lahir dari paksaan, merugikan pihak lain, atau berlarut-larut tanpa kepastian — sebab dalam keadaan demikian yang berlaku bukan lagi maslahat melainkan mudarat, dan kaidah menetapkan: lā ḍarara wa lā ḍirār. Inilah wujud nyata pertingkatan norma dalam manhaj Tarjih: dari tauhid, maslahat, dan akhlak; berjalan melalui prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah ushul serta fikih; lalu berakhir pada ketentuan konkret yang menjaga hak setiap ahli waris sambil tetap menghidupkan kasih sayang keluarga.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Catatan

⚠️ Satu rujukan yang saya sebut di atas tidak ditemukan dalam arsip, jadi tautannya saya lepas:

• sources/tja-2023-edisi-12-16-30-juni-hukum-menangguhkan-pembagian-harta-wa

Bagian jawaban yang bersandar pada rujukan itu belum terverifikasi dan sebaiknya tidak dipakai sebelum dicek langsung ke Majelis Tarjih.

Saya memahami kekesalan Anda, dan justru karena itu saya ingin meluruskan dengan tenang dan berbasis sumber, bukan perasaan. Pertama-tama, perlu saya tegaskan: kutipan yang Anda kemukakan itu bukan karangan saya dan bukan kesalahan saya — itu persis bunyi resmi Fatwa 13 Tahun 2012 tentang Harta Warisan Terlalu Sedikit (disidangkan Jumat, 26 Jumadilakhir 1433 H / 18 Mei 2012 M). Karena itu, mari kita bedah apa sebenarnya maksud redaksi fatwa itu, supaya tidak ada salah paham.

Dalam menyelesaikan kasus harta warisan yang sangat sedikit, Fatwa 13/2012 menulis persis demikian:

"Takharuj dilakukan dengan cara meminta kerelaan dari ahli waris yang bukan merupakan keluarga inti untuk keluar dari jajaran ahli waris dan memberikan bagian warisannya kepada ahli waris yang merupakan keluarga inti yang menjadi tanggungan si mayit agar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama beberapa hari tersebut. Sedangkan tashaluh dilakukan dengan cara meminta kerelaan hati kepada anggota keluarga inti supaya bagian warisannya di-tasharuf-kan (dibelanjakan/dikelola) secara bersama-sama guna memenuhi kebutuhan keluarga inti yang menjadi tanggungan, sehingga harta warisan tidak dibagi sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing ahli waris." (Fatwa 13 2012 Harta Warisan Terlalu Sedikit)

Sekarang, siapa yang dimaksud "ahli waris yang bukan keluarga inti" dalam fatwa itu? Konteksnya jelas dari naskah yang sama: dalam kasus yang dijawab, yang meninggal adalah seorang ayah, dan fatwa menyebutkan ahli warisnya adalah istri (1/8), ibu (1/6), bapak (1/6), dan anak-anak sebagai ashabah. Dengan demikian "keluarga inti" dalam redaksi fatwa itu adalah istri dan anak-anak si mayit, sedangkan "ahli waris yang bukan keluarga inti" adalah bapak dan ibu si mayit — yaitu kakek dan nenek yang kebetulan juga menjadi ahli waris dalam kasus itu. Jadi tidak ada "penerima waris bukan keluarga inti" yang justru diberi warisan; maksud fatwa justru sebaliknya: kakek dan nenek diminta kerelaannya untuk keluar (takharuj) agar bagian mereka (masing-masing 1/6) mengalir kepada istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan, lalu para keluarga inti bermusyawarah menasharufkan bersama (tashaluh). Redaksi itu kontekstual untuk kasus itu, dan fatwa sendiri mendasarkan kebolehannya pada prinsip: "harta yang telah dimiliki seseorang boleh di-tasharuf-kan sesuai kehendak pemiliknya, karena pada dasarnya" (Fatwa 13 2012 Harta Warisan Terlalu Sedikit).

Adapun definisi baku kedua istilah itu — lepas dari konteks kasus tertentu — dirumuskan lebih umum dalam Fatwa 35 Tahun 2014 tentang Bagian Warisan Laki-Laki Dua Kali Bagian Perempuan, dalam redaksinya:

"Begitu pula jika pihak laki-laki melakukan takharuj yaitu dengan sukarela keluar dari penerimaan harta waris baik untuk seluruh atau sebagian. Atas dasar itu orang yang memperoleh bagian harta waris dapat merelakan harta waris yang ia terima untuk diberikan kepada ahli waris yang lain, baik seluruh atau sebagian baik dengan imbalan atau tidak. Pembagian harta warisan dengan tashaluh dan takharuj ini dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya." (Fatwa 35 2014 Bagian Warisan Laki Laki Dua Kali Bagian Perempuan)

Jadi takharuj secara baku berarti keluar sukarela dari kewarisan oleh siapa pun ahli warisnya — tidak terbatas pada "bukan keluarga inti"; istilah "keluarga inti" di Fatwa 13/2012 hanyalah redaksi untuk kasus khusus yang dijawabnya. Kedua mekanisme ini disahkan oleh tarjih dengan syarat yang sama: kerelaan tanpa paksaan, setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, sebagaimana ditegaskan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip kedua fatwa itu: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."

Persoalan ini bukan barang baru; fatwa mencontohkannya dari praktik sahabat, sebagaimana dikutip langsung dalam Fatwa 13/2012 dari Muhammad Yusuf Musa, at-Tirkah wal-Mirats (halaman 375):

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ ثَلَاثِ نِسْوَتِهِ آخَرَ فَصَالَحُوهَا عَنْ رُبُعِ ثُمُنِهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفًا وَقِيلَ هِيَ دَنَانِيرُ وَقِيلَ هِيَ دَرَاهِمُ

Artinya: "Sungguh, Abdurrahman bin Auf mentalak isterinya Tumadhir binti al-Ashbagh al-Kalbiyah pada saat sakitnya yang membawa kematian, lalu ia wafat sedang isterinya masih dalam iddah; maka Utsman ra memberi warisan kepadanya bersama tiga isterinya yang lain, kemudian mereka berdamai (tashāluh) atas seperempat dari seperdelapan bagiannya dengan delapan puluh tiga ribu — ada yang mengatakan dinar dan ada yang mengatakan dirham."

Kesimpulannya: yang Anda kutip adalah bunyi fatwa yang sah dan benar adanya; yang perlu diluruskan hanyalah pemahaman bahwa "bukan keluarga inti" di situ merujuk kepada orang tua si mayit (kakek-nenek) yang juga ahli waris, bukan kepada pihak asing yang tidak berhak. Kebolehan takharuj dan tashaluh juga tidak menghapus bagian faraidh — faraidh tetap hak yang melekat — melainkan hak itu dilepas atau dikelola bersama atas kerelaan pemiliknya sendiri. Dan izinkan saya sampaikan dengan hormat: perbedaan pemahaman sebaiknya diuji dengan dalil dan sumber, bukan dengan kata-kata kasar; saya tetap terbuka menelusuri ulang rujukan mana pun yang Anda anggap keliru, dan jika terbukti salah, saya akan koreksi — tetapi selama bunyi fatwanya memang demikian, tugas saya adalah menjelaskannya, bukan mengubahnya karena tekanan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Apa dalil bahwa harta warisan yang diterima ahli waris berstatus amanah, bukan hadiah cuma-cuma yang bebas diperlakukan tanpa pertanggungjawaban?

✨️ Jawaban:
Bahwa penerimaan warisan berstatus amanah — bukan hadiah cuma-cuma — adalah posisi yang tegas dinyatakan dalam fatwa Tarjih. Fatwa 17/2022 tentang Menunda Pembagian Warisan menyatakan secara eksplisit: "Penyerahan harta waris kepada yang berhak dapat dianalogikan sebagaimana amanat yang harus segera ditunaikan kepada pemiliknya", lalu mengutip QS an-Nisa (4): 58 (Fatwa 17 2022 Menunda Pembagian Warisan). Analogi ini mengandung dua konsekuensi. Pertama, harta warisan bukanlah pemberian sukarela dari pewaris yang dapat disimpan atau dibelanjakan semau pemegangnya; ia adalah hak yang melekat pada ahli waris yang ditetapkan Allah, sehingga menahannya dari pemiliknya yang sah adalah pengkhianatan amanah. Kedua, karena ia amanah, ia wajib disampaikan segera kepada pemiliknya (ahluhā), dan siapa pun yang menguasainya sebelum diserahkan bertindak sebagai pemegang amanah yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang membedakan warisan dari hadiah: hadiah murni berasal dari kerelaan pemberi, sedangkan warisan adalah hak yang ditetapkan syariat dan hanya berpindah berdasarkan ketetapan Allah, bukan berdasarkan kemurahan hati siapa pun.

Status amanah ini juga tampak dalam aturan bahwa sebelum dibagi, harta warisan berstatus milik bersama semua ahli waris. Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 menegaskan: "status harta warisan adalah milik semua ahli waris, sehingga harta warisan tersebut bisa segera dibagikan kepada semua yang menjadi ahli waris", dan "harta warisan tidak boleh dimanfaatkan oleh sebagian ahli waris saja" (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan). Karena itu, seorang ahli waris yang memanfaatkan bagian saudaranya tanpa izin dianggap memakan harta orang lain secara batil — yang berarti bagian saudaranya itu adalah hak yang dititipkan kepadanya untuk dijaga, bukan hadiah yang boleh diambil. Fatwa 27/1999 juga mensyaratkan bahwa penundaan pembagian "diperbolehkan asal saja semua amanah, dan harta tersebut sementara statusnya menjadi harta bersama" (Fatwa 27 1999 Pembagian Warisan) — kata "semua amanah" di sini menegaskan bahwa selama harta belum dibagi, seluruh ahli waris adalah pemegang amanah bersama, dan tidak seorang pun boleh mengurangi hak pemiliknya.

📚 Dalil:

1. Dalil pokok — perintah menunaikan amanah kepada pemiliknya, yang oleh Fatwa 17/2022 dijadikan dasar analogi penyerahan warisan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." [QS an-Nisa (4): 58] (dikutip dalam Fatwa 17 2022 Menunda Pembagian Warisan)

2. Dalil bahwa bagian waris adalah hak yang ditetapkan Allah (fardh), bukan hadiah dari pewaris atau dari sesama ahli waris:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan." [QS an-Nisa (4): 7]

Kata نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ("bagian yang telah ditetapkan") menunjukkan bahwa warisan adalah hak yang dikukuhkan syariat — bukan pemberian cuma-cuma yang dapat ditiadakan, ditahan, atau dialihkan semena-mena oleh siapa pun.

3. Dalil larangan memakan harta orang lain secara batil, yang melindungi hak ahli waris lain sebagai amanah yang tidak boleh diganggu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." [QS al-Baqarah (2): 188] (dikutip dalam Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan)

4. Hadis larangan menimbulkan mudarat, yang oleh TJA 2023 dijadikan dasar bahwa penahanan hak waris yang merugikan ahli waris lain adalah terlarang:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh membalas dengan mudarat." [HR Ibnu Majah nomor 2332, sahih] (dikutip dalam Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan)

5. Ayat-ayat amanah lain yang dijadikan rujukan Tarjih dalam menjelaskan kewajiban menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya (dikutip dalam Tanya Jawab Agama 7 Bab V Kasb Dan Ikhtiar):

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya." [QS al-Baqarah (2): 283]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." [QS al-Anfal (8): 27]

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya." [QS al-Mu'minun (23): 8]

6. Kaidah fikih yang melindungi hak pemilik harta warisan dari pemanfaatan tanpa izin (dikutip dalam Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan):

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ

Artinya: "Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya."

✍️ Catatan:

🔹 Dari sisi konsep, entitas harta warisan memang didefinisikan sebagai "harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris" (Harta Warisan); definisi ini sendiri menunjukkan bahwa harta itu diperuntukkan bagi para pemiliknya, bukan menjadi milik bebas siapa pun yang kebetulan menguasainya. Adapun dalil yang secara harfiah menyebut kata "amanah" dalam konteks langsung pewarisan adalah QS an-Nisa (4): 58 sebagaimana digunakan Fatwa 17/2022; ayat-ayat amanah lain yang dikutip di atas adalah dalil umum yang dijadikan Tarjih untuk menegakkan prinsip amanah dalam pengelolaan harta umat, termasuk harta warisan yang belum dibagi.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Penerima harta warisan berstatus penerima amanah, bukan penerima hadiah cuma-cuma. Dasarnya: penyerahan warisan dianalogikan fatwa Tarjih dengan penunaian amanah kepada pemiliknya (QS an-Nisa 4:58); bagian waris adalah hak yang ditetapkan Allah (QS an-Nisa 4:7); harta warisan yang belum dibagi adalah milik bersama seluruh ahli waris sehingga tidak boleh dimanfaatkan sepihak (QS al-Baqarah 2:188, kaidah lā yajūzu li aḥadin an yataṣarrafa fī milki al-ghairi bilā idzn, dan hadis lā ḍarara wa lā ḍirār); dan kewajiban memelihara amanah ditegaskan dalam QS al-Baqarah (2): 283, QS al-Anfal (8): 27, serta QS al-Mu'minun (23): 8. Karena itu, ahli waris yang menahan, menunda, atau memanfaatkan harta warisan orang lain tanpa izin pemiliknya menanggung dosa pengkhianatan amanah, bukan sekadar memanfaatkan hadiah.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 17 2022 Menunda Pembagian Warisan (2022)

🔹 Fatwa 27 1999 Pembagian Warisan (1999)

🔹 Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan (2023)

🔹 Tanya Jawab Agama 7 Bab V Kasb Dan Ikhtiar

🔹 Harta Warisan

Wallahu a'lam bish-shawab.

Nilai Dasar dan Prinsip Umum dalam Fiqih Waris serta Keterhubungannya Menurut SK 68/2026

Pertanyaan ini menuntut penyusunan jawaban secara berjenjang sesuai manhaj Tarjih sebagaimana disistematisasi dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 68/KEP/I.0/B/2026 tentang Pengembangan Manhaj Tarjih hasil Munas Tarjih XXXII. Oleh karena itu, pertama-tama perlu ditegaskan kerangka keterhubungannya, lalu nilai-nilai dasar beserta dalilnya, kemudian prinsip-prinsip umum yang diturunkan darinya, dan akhirnya norma-norma konkret yang menjawab keempat persoalan yang diajukan.

Pertama: Kerangka Keterhubungan Nilai Dasar dan Prinsip Umum Menurut SK 68/2026

SK 68/2026 Lampiran 2F merumuskan asumsi hierarkis sebagai berikut:

"Asumsi hierarkis adalah suatu anggapan bahwa norma itu berjenjang dari norma yang paling bawah hingga norma paling atas. Apabila jenjang norma dilihat dari atas ke bawah, maka jenjang norma itu adalah prinsip-prinsip (nilai-nilai) dasar (al-qiyam al-asasiyyah) baik norma teologis maupun norma etik dan juristik. Norma dasar ini diambil dari nilai-nilai universal Islam seperti tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan, yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunah... Norma dasar ini memayungi norma di bawahnya yang berupa asas-asas (al-ushul al-kulliyyah)... Asas-asas ini merupakan konkretisasi dari nilai-nilai dasar. Lebih jauh asas-asas ini pada gilirannya memayungi norma paling bawah, yakni norma konkret yang berupa ketentuan-ketentuan syar'i yang bersifat far'i (al-ahkam al-far'iyyah) yang langsung mengkualifikasi suatu peristiwa hukum syar'i." (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met)

Dengan kerangka ini, setiap hukum waris yang konkret — termasuk empat kasus yang ditanyakan — adalah al-ahkam al-far'iyyah yang harus merupakan turunan dari asas-asas (al-ushul al-kulliyyah), dan asas-asas itu sendiri harus merupakan konkretisasi dari nilai-nilai dasar tauhid, maslahat, dan akhlak. SK ini juga menegaskan bahwa respons terhadap permasalahan tidak selalu harus berupa vonis halal-haram, tetapi dapat dilakukan dengan "menggali asas-asas ajaran agama yang menjadi pedoman bertindak, bahkan juga melihat nilai-nilai dasarnya yang menyemangati aktivitas kehidupan" (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Inilah jembatan yang menghubungkan nilai dasar → prinsip umum → pedoman praktis dalam fiqih waris.

Kedua: Nilai Dasar Tauhid — Dalil dan Prinsip Umumnya

Nilai dasar tauhid dalam fiqih waris mengandung tiga aspek yang termuat dalam ayat-ayat waris yang dipakai fatwa Tarjih: ulūhiyyah (Allah satu-satunya pembuat syariat waris), rubūbiyyah (Allah yang mengatur perpindahan harta), dan khuluqiyyah (menaati ketetapan itu adalah ibadah dan amanah). Dalil pokoknya adalah firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ... فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا — تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... sebagai ketetapan dari Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Itulah) hukum-hukum Allah. Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang agung." [QS an-Nisa (4): 11 dan 13] (dikutip dalam Fatwa 14 2017 Warisan Tidak Cukup Untuk Bayar Utang)

Ayat ini menegaskan kata farīḍatan min Allāh ("sebagai ketetapan dari Allah") dan tilka ḥudūdullāh ("itulah hukum-hukum Allah") — inilah aspek ulūhiyyah: bagian waris tidak ditetapkan oleh kesepakatan, kekuasaan, atau adat, melainkan oleh Allah; dan aspek rubūbiyyah: Allahlah yang mengatur arah harta peninggalan. Adapun aspek khuluqiyyah ditegaskan dalam firman Allah yang dijadikan dasar Fatwa 17/2022 tentang penyerahan harta waris sebagai amanah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." [QS an-Nisa (4): 58] (Fatwa 17 2022 Menunda Pembagian Warisan)

Dari nilai dasar tauhid ini diturunkan dua prinsip umum. Prinsip pertama: hukum waris adalah ketetapan Allah yang bersifat memaksa (fardh), dan hak setiap ahli waris melekat sejak pewaris wafat, sehingga tidak seorang pun boleh menunda, menambah, atau mengurangi bagian yang telah ditetapkan tanpa kerelaan pemilik hak. Prinsip kedua: harta peninggalan adalah amanah yang wajib segera disampaikan kepada pemiliknya yang sah, sehingga menahannya dari yang berhak adalah pengkhianatan amanah dan pelanggaran terhadap ketetapan Allah.

Ketiga: Nilai Dasar Maslahat — Dalil dan Prinsip Umumnya

Nilai dasar maslahat dalam fiqih waris adalah perlindungan terhadap jiwa, harta, dan hak — terutama menjamin harta tidak telantar, hak kreditur tidak hilang, dan kebutuhan keluarga terpenuhi. Dalil-dalilnya yang eksplisit dalam konteks waris adalah sebagai berikut. Pertama, firman Allah yang memerintahkan memberi kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir saat pembagian warisan, serta larangan memakan harta anak yatim:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا — إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." [QS an-Nisa (4): 8 dan 10] (dikutip dalam Fatwa 25 1998 Menunda Pembagian Warisan Dan Zakat Warisan)

Kedua, larangan memakan harta orang lain secara batil yang dijadikan dasar penolakan penundaan warisan yang merugikan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." [QS al-Baqarah (2): 188] (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan)

Ketiga, hadis yang menjadi pilar maslahat dan benteng terhadap mudarat:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh membalas dengan mudarat." [HR Ibnu Majah nomor 2332, sahih] (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan)

Keempat, hadis Nabi yang menjamin pelunasan tanggungan orang yang wafat dan perlindungan harta peninggalan, yang menjadi dasar bahwa maslahat tidak membiarkan hak menggantung:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا [رواه البخاري]

Artinya: "Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) dari Nabi saw, beliau bersabda: Barangsiapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan tanggungan (hutang), maka kami yang menjaminnya." [HR al-Bukhari nomor 6266] (Fatwa 14 2017 Warisan Tidak Cukup Untuk Bayar Utang)

Kelima, hadis Nabi kepada Sa'd bin Abi Waqqash yang menegaskan maslahat ahli waris dalam pembatasan wasiat:

عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ [رواه مسلم]

Artinya: "Rasulullah datang mengunjungi saya pada tahun haji wada' sewaktu saya menderita sakit keras, lalu saya berkata: Wahai Rasulullah, saya menderita sakit keras, sedang saya orang yang banyak harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku; bolehkah saya berwasiat dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: Tidak. Saya bertanya: Separuh? Beliau menjawab: Tidak, (cukup) sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak." [HR Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash] (dikutip dalam Fatwa 21 1998 Hibah Dan Wasiat Untuk Anak Yang Beda Agama, al-Jami'us-Sahih, Juz V, halaman 71)

Dari nilai dasar maslahat ini diturunkan tiga prinsip umum. Prinsip pertama: kewajiban pewaris (tajhiz, hutang, dan wasiat) didahulukan atas hak para ahli waris, karena melindungi hak kreditur dan menunaikan janji adalah maslahat yang lebih tinggi daripada hak menerima warisan. Prinsip kedua: harta tidak boleh telantar dan hak tidak boleh menggantung — bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris, harta dikelola oleh lembaga untuk kepentingan umum (Baitul Mal), dan bila harta tidak cukup membayar hutang, kekurangannya dijamin Baitul Mal atau kaum muslimin. Prinsip ketiga: penundaan pembagian boleh dilakukan hanya jika ada kemaslahatan nyata, dengan kerelaan semua pihak, dan tidak berlarut-larut, sebab maslahat yang dipakai harus dibatasi dhawabit — maslahat yang hakiki, kulli (umum), sejalan dengan maqashid syariat, dan diperlukan, sebagaimana dirumuskan SK 68/2026 dengan merujuk kepada Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, Dhawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, cetakan VI, 1992) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara).

Keempat: Nilai Dasar Akhlak — Dalil dan Prinsip Umumnya

Nilai dasar akhlak dalam fiqih waris adalah keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan kerelaan dalam menyelesaikan harta peninggalan. Dalil-dalilnya yang eksplisit dalam konteks waris adalah sebagai berikut. Pertama, perintah berkata baik (qaul ma'ruf) pada saat pembagian warisan dan larangan menimbulkan permusuhan:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." [QS an-Nisa (4): 8]

Kedua, hadis yang melarang saling membenci, mendengki, dan memutus silaturahmi, yang dikutip dalam konteks penyelesaian sengketa warisan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

Artinya: "Dari Anas ra, Nabi saw bersabda: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan; jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." [HR al-Bukhari nomor 5612 dan Muslim nomor 4641] (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan)

Ketiga, perintah musyawarah yang dijadikan jalan keluar sengketa warisan:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: "Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." [QS asy-Syura (42): 38] (dikutip dalam Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan)

Dari nilai dasar akhlak ini diturunkan dua prinsip umum. Prinsip pertama: keadilan distributif — setiap harta harus sampai kepada pemiliknya yang sah dan tidak seorang pun boleh mengambil hak orang lain, yang dijaga oleh kaidah fikih:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ

Artinya: "Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya." (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan)

Prinsip kedua: kerelaan (ridha), kasih sayang, dan tanggung jawab kolektif — penyelesaian warisan harus dilandasi kerelaan yang tulus dan musyawarah, bukan paksaan atau tipuan, dan masyarakat melalui lembaganya berkewajiban menanggung beban orang yang tidak memiliki penanggung, sebagaimana sabda Nabi: "Barangsiapa meninggalkan tanggungan, maka kami yang menjaminnya" (HR al-Bukhari nomor 6266).

Kelima: Kaidah Penghubung Antara Prinsip Umum dan Norma Konkret

Untuk menurunkan prinsip-prinsip itu menjadi jawaban konkret, manhaj Tarjih memakai kaidah fikih yang dikutip langsung dalam SK 68/2026 Lampiran 2F:

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: "Berubahnya hukum karena berubahnya zaman, tempat, dan keadaan tidak dapat diingkari." (as-Sadlan, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra, Riyadh: Dar Balansiyyah, 1417 H, halaman 426; dikutip dalam Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met)

Kaidah ini berlaku dengan empat syarat: ada tuntutan kemaslahatan; tidak menyangkut pokok ibadah mahdah, melainkan di luar ibadah mahdah, yang berarti ketentuan-ketentuan ibadah mahdah tidak dapat diubah; hukum itu tidak bersifat qaṭ‘ī, sebagaimana larangan riba, zina, membunuh, dan kewajiban salat serta puasa Ramadan; dan perubahan baru itu harus berlandaskan dalil syar‘i juga, sehingga perubahan hukum itu tidak lain adalah perpindahan dari satu dalil kepada dalil yang lain (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Hukum waris dalam hal-hal yang bersifat teknis dan ijtihadiah — seperti penundaan pembagian, bentuk lembaga penerima harta bagi yang tidak berahli waris, atau mekanisme ahli waris pengganti — berada pada wilayah yang dapat menyesuaikan diri dengan zaman dan keadaan, selama prinsip-prinsip umumnya tetap berpijak pada nilai-nilai dasar.

Di samping kaidah perubahan hukum itu, manhaj Tarjih juga bekerja dengan kaidah ushul yang menghubungkan hukum dengan ‘illat-nya, yaitu kaidah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: "Hukum bergantung pada ada tidaknya ‘illat (kausa)-nya." (dikutip dalam Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 20 16 31 Oktober Hukum Menggunakan Mirin Sebagai Bumbu Masak Fatw)

Dalam hukum waris, ‘illat hak mewarisi adalah hubungan kekerabatan (qarābah) atau hubungan perkawinan yang sah pada saat pewaris wafat. Selama ‘illat itu ada, hak waris ada; ketika ‘illat itu sama sekali tidak ada, harta tidak menjadi telantar melainkan berpindah kepada lembaga yang mewakili kepentingan umum. Kaidah terakhir yang melengkapi adalah kaidah kedaruratan:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Hajat (kebutuhan) ditempatkan pada kedudukan darurat, dan darurat itu membolehkan hal-hal yang (pada asalnya) dilarang." (dikutip dalam Fatwa 17 1998 Barang Haram Dengan Label Halal)

Kaidah ini menjadi payung bagi penyelesaian kasus ketika harta tidak cukup untuk melunasi hutang atau ketika penundaan pembagian diperlukan demi kebutuhan hidup yang nyata, sekadar sesuai kebutuhannya dan tidak berlarut-larut.

Keenam: Penerapan pada Empat Kasus

Kasus pertama: orang sebatang kara tanpa keluarga — ke mana harta dan hutangnya jatuh? Nilai tauhid menegaskan bahwa bagian waris adalah ketetapan Allah (QS an-Nisa 4:11 dan 13) dan harta peninggalan adalah amanah yang harus sampai kepada pemiliknya (QS an-Nisa 4:58); nilai maslahat menuntut agar harta tidak telantar dan hak kreditur tidak menggantung; nilai akhlak menuntut tanggung jawab kolektif terhadap orang yang tidak memiliki penanggung. Dari ketiga nilai dasar itu diturunkan prinsip umum: harta orang yang wafat tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali — baik ashhabul furudl, ‘ashabah, maupun dzawul arham — tidak menjadi milik siapa pun secara otomatis, melainkan jatuh kepada Baitul Mal atau semacam Kas Perbendaharaan Negara, berdasarkan hadis Nabi yang dijadikan dasar Tarjih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ [رواه أبو داود]

Artinya: "Dari Abu Hurairah (diriwayatkan), Rasulullah saw bersabda: Saya adalah ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris. Saya membayarkan diatnya dan mewarisi hartanya." [HR Abu Dawud] (dikutip dalam Tanya Jawab Agama 7 Bab Ii Harta Gana Gini Dan Warisan)

Akan tetapi, sebelum harta diserahkan kepada Baitul Mal, harus lebih dahulu ditunaikan tiga kewajiban secara berurutan: biaya tajhiz (perawatan jenazah), pelunasan hutang, dan penunaian wasiat maksimal sepertiga — sebagaimana ditegaskan firman Allah:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "…(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." [QS an-Nisa (4): 11] (Fatwa 14 2017 Warisan Tidak Cukup Untuk Bayar Utang)

Pembayaran hutang ini didahulukan atas hak ahli waris mana pun berdasarkan kesepakatan seluruh ulama, sebagaimana dinyatakan Fatwa 14/2017: "Semua ulama sepakat, bahwa segala yang dimiliki oleh muwaris di masa hidupnya... diwariskan kepada para ahli waris setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang ditunaikan sebelum pembagian warisan", yaitu tajhiz, hutang, dan wasiat — dengan rujukan langsung kepada QS an-Nisa (4): 11 (Fatwa 14 2017 Warisan Tidak Cukup Untuk Bayar Utang). Adapun jika harta tidak cukup melunasi seluruh hutang, maka secara hukum sisa hutang itu tidak menjadi tanggungan anak cucunya, dan pelunasannya diambil dari Baitul Mal berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا [رواه البخاري]

Artinya: "Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) dari Nabi saw, beliau bersabda: Barangsiapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan tanggungan (hutang), maka kami yang menjaminnya." [HR al-Bukhari nomor 6266] (Fatwa 14 2017 Warisan Tidak Cukup Untuk Bayar Utang)

Dengan demikian, jawaban konkretnya: harta warisan orang sebatang kara yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali, setelah dipakai untuk tajhiz, melunasi hutang, dan menunaikan wasiat, jatuh kepada Baitul Mal — dalam konteks negara modern, kas negara atau lembaga keuangan yang dikelola pemerintah untuk kemaslahatan rakyat — sebagaimana ditegaskan Tanya Jawab Agama 7: "Bagi orang yang meninggal dunia sama sekali tidak meninggalkan ahli waris baik ashhabul furudl, ashabah, maupun dzawul arham, maka yang berhak menerima warisannya adalah Baitul Mal atau semacam Kas Perbendaharaan Negara" (Tanya Jawab Agama 7 Bab Ii Harta Gana Gini Dan Warisan). Adapun hutangnya dibayar dari sisa harta itu lebih dahulu; bila tidak mencukupi, kekurangannya dijamin Baitul Mal atau kaum muslimin yang berkenan melunasi, sebagaimana contoh Nabi saw ketika Abu Qatadah menanggung hutang jenazah (HR al-Bukhari nomor 2127, dikutip dalam Fatwa 14 2017 Warisan Tidak Cukup Untuk Bayar Utang).

Kasus kedua: anak-anak bersepakat tidak membagi warisan ayah selagi ibu masih hidup dan membiarkan ibu menikmati hasil warisan. Prinsip umum dari tauhid menegaskan bahwa hak waris ibu melekat sejak ayah wafat — ibu mendapat seperdelapan jika pewaris mempunyai anak, berdasarkan firman Allah:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم

Artinya: "Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak; jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan." [QS an-Nisa (4): 12] (Fatwa 25 1998 Menunda Pembagian Warisan Dan Zakat Warisan)

Prinsip umum dari maslahat membolehkan penundaan pembagian bila ada kemaslahatan nyata, dengan kerelaan semua pihak, dan tidak berlarut-larut — persis sebagaimana Fatwa 17/2022 memutuskan: "pembagian harta warisan ini boleh untuk ditunda dengan syarat kerelaan atau persetujuan dari para ahli waris untuk kemaslahatan. Selain itu, penundaan ini juga tidak boleh berlarut-larut", dengan dalil bahwa penyerahan harta waris adalah amanah yang harus segera ditunaikan (QS an-Nisa 4:58), namun adat kebiasaan dan dalil maslahah membenarkan penundaan demi biaya pendidikan dan kesejahteraan keluarga (Fatwa 17 2022 Menunda Pembagian Warisan). Prinsip umum dari akhlak menuntut kerelaan yang tulus, musyawarah, dan larangan merugikan pihak lain, sebagaimana hadis:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh membalas dengan mudarat." [HR Ibnu Majah nomor 2332, sahih] (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan)

Karena itu jawabannya: boleh, dengan empat syarat yang merupakan turunan langsung dari ketiga prinsip umum itu — (1) kesepakatan melibatkan seluruh ahli waris, termasuk ibu sendiri, sebab hak waris bersifat individual dan tidak gugur, dan ibu yang menuntut pembagian harus dipenuhi, sebagaimana Fatwa 25/1998: "apabila ada ahli waris yang menuntut harta warisan itu dibagi, hendaknya harus segera dibagi" (Fatwa 25 1998 Menunda Pembagian Warisan Dan Zakat Warisan); (2) penundaan membawa kemaslahatan nyata seperti terjaminnya nafkah ibu, bukan dalih menguasai harta; (3) kesepakatan lahir dari kerelaan tanpa paksaan dan melalui musyawarah, sebagaimana perintah Allah:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: "Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." [QS asy-Syura (42): 38] (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan); dan (4) penundaan tidak berlarut-larut dan dapat diakhiri kapan saja oleh setiap ahli waris. Sebaliknya, jika kesepakatan itu mengecualikan hak ibu atau salah seorang anak, lahir dari paksaan, merugikan pihak lain, atau berlarut-larut tanpa kepastian, maka penundaan itu haram, sebab yang berlaku bukan lagi maslahat melainkan mudarat yang dilarang hadis lā ḍarara wa lā ḍirār, dan termasuk memakan harta orang lain secara batil yang dilarang QS al-Baqarah (2): 188. Selama harta belum dibagi, statusnya adalah milik bersama semua ahli waris, sehingga tidak boleh dimanfaatkan oleh sebagian ahli waris saja, sebagaimana ditegaskan Tanya Jawab Agama 2023: "status harta warisan adalah milik semua ahli waris... harta warisan tidak boleh dimanfaatkan oleh sebagian ahli waris saja" (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan).

Kasus ketiga: ahli waris meninggal lebih dahulu — apakah anaknya dapat menggantikannya? Prinsip tauhid menegaskan bahwa hak waris ditetapkan Allah dan seorang ahli waris baru berhak jika ia hidup saat pewaris wafat; prinsip maslahat menuntut agar hak keturunan yang ditinggalkan tidak terputus; prinsip akhlak menuntut keadilan bagi cucu yang kehilangan orang tuanya. Atas dasar itu, Tarjih mengikuti ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang membolehkan penggantian kedudukan, sebagaimana ditegaskan Fatwa 04/2004, Fatwa 11/2016, Fatwa 22/2015, dan Fatwa 27/2015: "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173", dan "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti" (Fatwa 22 2015 Warisan Ahli Waris Pengganti, Fatwa 11 2016 Pembagian Warisan, Fatwa 04 2004 Ahli Waris Dan Pembagian Warisannya). Dalam kasus Fatwa 11/2016, cucu perempuan yang ayahnya meninggal lebih dahulu mendapat dua bagian persis seperti posisi ayahnya sebagai anak laki-laki, dengan dasar QS an-Nisa (4): 11:

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." [QS an-Nisa (4): 11] (Fatwa 11 2016 Pembagian Warisan)

Namun perlu dibedakan dua ketentuan. Menurut jumhur ulama yang dijelaskan Fatwa 39/2004 dan Tanya Jawab Agama 7, cucu yang orang tuanya (anak perempuan) wafat lebih dahulu tergolong dzawul arham yang tidak mendapat warisan selagi masih ada ashhabul furudl dan ‘ashabah; tetapi jika menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang diikuti Tarjih, kedudukan orang tua yang wafat lebih dahulu itu digantikan oleh anaknya dengan bagian tidak melebihi bagian yang diganti (Fatwa 39 2004 Warisan Untuk Cucu, Tanya Jawab Agama 7 Bab Ii Harta Gana Gini Dan Warisan). Demikian pula dalam kasus Fatwa 04/2004, anak-anak dari saudara laki-laki yang wafat lebih dahulu mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti ketika diselesaikan dengan Pasal 185 KHI (Fatwa 04 2004 Ahli Waris Dan Pembagian Warisannya). Maka jawabannya: anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, dengan bagian tidak melebihi bagian orang yang digantikannya, berdasarkan Pasal 185 KHI yang dijadikan rujukan fatwa-fatwa Tarjih, dan tentu dengan tetap memperhatikan sebab-sebab penghalang waris sebagaimana Pasal 173 KHI.

Kasus keempat: pembagian berdasarkan wasiat tidak tertulis dari bapak. Prinsip tauhid menegaskan bahwa wasiat adalah janji yang harus ditepati, tetapi bagian waris tetap ketetapan Allah; prinsip maslahat membatasi wasiat agar tidak merugikan ahli waris, sebagaimana sabda Nabi:

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya: "(Cukup) sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak." [HR Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash] (dikutip dalam Fatwa 21 1998 Hibah Dan Wasiat Untuk Anak Yang Beda Agama, al-Jami'us-Sahih, Juz V, halaman 71)

Prinsip akhlak menuntut keadilan dan mencegah kecemburuan di antara ahli waris. Dari ketiga prinsip itu, Fatwa 71/1998 menetapkan: wasiat kepada orang lain (bukan ahli waris) dibolehkan dan maksimal sepertiga harta peninggalan setelah dikurangi tajhiz dan hutang; adapun wasiat kepada ahli waris pada dasarnya tidak dibolehkan berdasarkan hadis:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ [رواه الدارقطني]

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra (diriwayatkan), Rasulullah saw bersabda: Tidak ada wasiat bagi ahli waris, kecuali semua ahli waris menyetujuinya." [HR ad-Daruquthni] (dikutip dalam Tanya Jawab Agama 8 Bab Iii Seputar Warisan)

Fatwa 71/1998 menegaskan: "Kami berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris itu boleh apabila diijinkan oleh semua ahli waris yang berhak mendapat warisan... Apabila ahli waris yang akan menerima warisan itu mengijinkan adanya wasiat kepada ahli waris yang lain, berarti ia rela dikurangi haknya" (Fatwa 71 1998 Melanggar Wasiat Orang Tua Mengenai Warisan). Wasiat yang tidak tertulis (lisan) tetap sah secara syar'i selama dapat dibuktikan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan diketahui para ahli waris, sebab syariat tidak mensyaratkan bentuk tertulis untuk keabsahan wasiat; yang menjadi ukuran adalah kejelasan isi, keadilan, dan maksimal sepertiga. Namun apabila wasiat lisan itu diperselisihkan atau tidak dapat dibuktikan, maka hukum kembali kepada ketentuan waris faraidh yang telah ditetapkan Allah, dan keinginan bapak yang tidak terbukti tidak dapat menggeser bagian-bagian yang telah ditetapkan QS an-Nisa (4): 11-13, karena bagian waris hanya dapat dialihkan dengan kerelaan pemilik haknya, sebagaimana ditegaskan Fatwa 71/1998 bahwa wasiat orang tua yang bermaksud memberi kelebihan kepada sebagian anak hanya dapat dilaksanakan bila semua ahli waris menyetujui (Fatwa 71 1998 Melanggar Wasiat Orang Tua Mengenai Warisan). Dengan kata lain, wasiat tidak tertulis dari bapak dapat dilaksanakan sepanjang: ditujukan kepada bukan ahli waris atau kepada ahli waris dengan persetujuan semua ahli waris; tidak melebihi sepertiga harta setelah tajhiz dan hutang; dan isinya jelas serta dapat dibuktikan. Jika tidak memenuhi syarat-syarat itu, maka yang berlaku adalah pembagian waris menurut ketetapan Allah.

Dengan demikian, keempat jawaban konkret di atas — harta orang sebatang kara jatuh kepada Baitul Mal setelah tajhiz, hutang, dan wasiat ditunaikan; penundaan pembagian demi ibu yang masih hidup boleh dengan kerelaan, maslahat, musyawarah, dan tidak berlarut-larut; anak dapat menggantikan ahli waris yang wafat lebih dahulu menurut Pasal 185 KHI; dan wasiat tidak tertulis hanya berlaku dalam batas sepertiga dengan persetujuan ahli waris bila ditujukan kepada ahli waris — semuanya adalah al-ahkam al-far'iyyah yang bertaut langsung dengan asas-asas yang dikonkretisasi dari nilai-nilai dasar tauhid, maslahat, dan akhlak, sesuai kerangka asumsi hierarkis dalam SK 68/2026 tentang Pengembangan Manhaj Tarjih (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Inilah fungsi pertingkatan norma dalam manhaj Tarjih: setiap pedoman praktis dan setiap fatwa bukanlah vonis yang berdiri sendiri, melainkan mata rantai terakhir dari sebuah bangunan norma utuh yang berakar pada ketauhidan, diarahkan oleh kemaslahatan, dan dijalankan dengan akhlak yang mulia.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Berdasarkan arsip yang tersedia, terdapat satu penyimpangan utama dalam pernyataan tersebut: klaim bahwa Muhammadiyah menandatangani Deklarasi Vatikan tahun 2018 yang menolak bantuan bunuh diri medis. Dalam penelusuran arsip fatwa dan putusan Tarjih — termasuk Keputusan 55/2024 tentang Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior hasil Munas Tarjih XXXI (Keputusan 55 2024 Terminasi Hidup Perawatan Paliatif Dan Penyantunan Kaum Senior) — tidak ditemukan satu pun rujukan tentang Deklarasi Vatikan atau penandatanganan semacam itu. Keputusan 55/2024 hanya memuat dasar dari dalil Al-Qur'an, hadis, serta kaidah ushul dan fikih internal Muhammadiyah, bukan dari dokumen gerejawi. Dengan demikian, pernyataan "menandatangani Deklarasi Vatikan pada tahun 2018" tidak memiliki dasar dalam arsip Tarjih dan merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara faktual.

Selain itu, frasa "haram secara mutlak" tidak ditemukan secara verbatim dalam naskah yang terbaca; keputusan Munas XXXI lebih tepat menyatakan eutanasia sebagai tindakan yang dilarang karena menghilangkan nyawa yang merupakan hak prerogatif Allah, namun tetap membedakannya dengan withholding/withdrawing treatment yang diperbolehkan. Poin-poin lain mengenai larangan eutanasia aktif maupun pasif, kebolehan penghentian intervensi sia-sia, serta kewajiban perawatan paliatif sesuai dengan isi keputusan.

Kesimpulan: satu penyimpangan faktual adalah klaim penandatanganan Deklarasi Vatikan 2018 yang tidak bersumber dalam arsip Tarjih Muhammadiyah. Wallahu a'lam bish-shawab.

Berikut kesalahan-kesalahan yang dapat diidentifikasi dari kedua penjelasan tersebut, baik menurut fatwa terkait maupun manhaj Tarjih SK 68/2026.

Kesalahan pada penjelasan pertama (terminasi hidup/eutanasia). Klaim bahwa "Muhammadiyah pada tanggal 28 November 2018 menandatangani Deklarasi Vatikan yang menolak Eutanasia" tidak ditemukan sama sekali dalam arsip keputusan terkait, yaitu Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih tentang Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior yang ditanfidzkan melalui Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 55/KEP/I.0/B/2024 tanggal 15 Februari 2024 (Keputusan 55 2024 Terminasi Hidup Perawatan Paliatif Dan Penyantunan Kaum Senior). Keputusan ini hanya bersandar pada dalil Al-Qur'an, hadis, serta kaidah ushul dan fikih internal Muhammadiyah; tidak ada rujukan apa pun tentang Deklarasi Vatikan atau lembaga keagamaan lain. Dengan demikian, klaim tersebut merupakan informasi yang tidak bersumber dari arsip Tarjih dan menyalahi disiplin grounding manhaj Tarjih. Selanjutnya, frasa "haram secara mutlak" tidak terbaca dalam naskah yang berhasil ditelusuri; yang terbaca adalah keputusan Munas yang membedakan secara tegas antara terminasi hidup yang dilarang dengan penghentian intervensi medis yang sia-sia (withholding/withdrawing) yang diperbolehkan, sehingga penyebutan "mutlak" berpotensi menghapus pembedaan penting ini. Selain itu, klaim penggunaan kaidah darurat dari kitab Al-Asybah wan-Nazhair karya Ibnu Nujaim dan istilah "asas minimasi efek" tidak ditemukan dalam naskah keputusan maupun dalam rumusan asas-asas (al-ushul al-kulliyyah) pada SK 68/2026; dalam kerangka SK 68/2026, jenjang norma dikenal sebagai "asumsi hierarkis" — nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah) → asas-asas → hukum konkret (al-ahkam al-far'iyyah) — dan nama "asas minimasi efek" bukanlah bagian dari rumusan itu (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Perlu juga dicatat bahwa keputusan Munas XXXI ditetapkan pada 20 Desember 2020, tetapi secara yuridis baru ditanfidzkan pada 2024, sehingga menyajikannya sebagai putusan yang langsung berlaku pada 2020 adalah kurang tepat.

Kesalahan pada penjelasan kedua (operasi penegasan kelamin dan operasi plastik). Pertama, penjelasan tersebut menghukumi operasi penegasan kelamin bagi penderita khunsa sebagai "mubah", padahal sumber aslinya, Tanya Jawab Agama 1, menyebut tindakan ini sebagai "usaha pertolongan yang terpuji" dan "salah satu macam pengobatan" — label "mubah" tidak terbaca dalam naskah tersebut (Tanya Jawab Agama 1 Masalah Kesehatan). Kedua, penjelasan itu menyamakan tindakan pada khunsa dengan "operasi pergantian kelamin", padahal sumber aslinya menegaskan bahwa istilah yang tepat untuk kasus khunsa adalah "penegasan kelamin", sedangkan "pergantian kelamin" dikhususkan untuk orang yang kelaminnya normal dan berfungsi sempurna, yang hukumnya haram; pembedaan ini juga dipertahankan dalam Fatwa 23/2022 yang membedakan khuntsa (kelainan bawaan) dari transgender/mukhannats (perilaku) (Fatwa 23 2022 Hukum Lgbt). Ketiga, klaim bahwa kebolehan operasi khunsa didasarkan pada kaidah ad-dararu yuzal dan bahwa operasi rekonstruksi menempati derajat darurat menurut kaidah al-hajatu tanzilu manzilat ad-darurah tidak terbaca dalam naskah sumber; Tanya Jawab Agama 1 dan 2 tidak mengutip kedua kaidah itu dalam konteks ini (Tanya Jawab Agama 2 Masalah Keluarga). Keempat, penjelasan itu menyebut unsur "pemborosan harta" sebagai alasan keharaman operasi kosmetik, padahal naskah sumber menyebut alasan "sikap tidak ridha kepada takdir Allah", "motivasi kenikmatan semata", dan "unsur ketidakjujuran" — bukan tabdzir. Kelima, pengecualian operasi plastik tidak terbatas pada "kecacatan fisik parah akibat cedera" sebagaimana dinyatakan penjelasan itu; naskah sumber justru memberi contoh yang lebih luas, yakni operasi bibir sumbing agar dapat membaca Al-Qur'an dengan fasih dan terhindar dari rasa minder, operasi selaput mata agar dapat melihat, serta operasi plastik bagi istri yang wajahnya kurang menyenangkan suami demi keutuhan rumah tangga — semua termasuk kemaslahatan yang dibolehkan, bukan sekadar kasus cedera parah. Dengan demikian, penjelasan kedua meringkas secara tidak proporsional dan menambahkan label-label hukum serta kaidah-kaidah yang tidak terdapat dalam sumber fatwa Tarjih.

Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Hukum Far'iy dalam Keputusan Tarjih tentang Terminasi Hidup

Pertanyaan Anda menuntut penyusunan jenjang norma secara utuh — nilai dasar (al-qiyām al-asāsiyyah), prinsip umum (al-uṣūl al-kulliyyah), dan hukum konkret (al-aḥkām al-far‘iyyah) — sebagaimana distrukturkan dalam Pengembangan Manhaj Tarjih hasil Munas Tarjih XXXII yang ditanfidzkan melalui Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 68/KEP/I.0/B/2026. Namun, sebelum menyajikan isinya, saya perlu menyampaikan satu catatan epistemik yang jujur dan penting: naskah lampiran substantif dari Keputusan Nomor 55/KEP/I.0/B/2024 tentang Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior — yaitu Lampiran 5 yang memuat uraian lengkap fatwanya — belum berhasil saya baca secara utuh dalam penelusuran ini. Yang berhasil saya baca dan verifikasi adalah teks resmi keputusannya: Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang ditetapkan di Yogyakarta pada Ahad, 5 Jumadal Ula 1442 H bertepatan 20 Desember 2020 M, yang mengesahkan "Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior, sebagaimana terlampir pada Lampiran 5", kemudian ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 5 Syakban 1445 H/15 Februari 2024 M dengan Nomor 55/KEP/I.0/B/2024 (Keputusan 55 2024 Terminasi Hidup Perawatan Paliatif Dan Penyantunan Kaum Senior). Dengan demikian, jawaban berikut menyajikan kerangka struktural yang sahih dari manhaj Tarjih, dan sedapat mungkin mengaitkannya dengan arah keputusan terminasi hidup berdasarkan apa yang memang terbaca dalam arsip, sambil menegaskan bagian mana yang belum dapat diverifikasi.

Kerangka Jenjang Norma Menurut SK 68/2026

Rumusan metodologis yang menjadi kunci keterhubungan antara nilai dasar, prinsip umum, dan hukum konkret dimuat dalam SK 68/2026 tentang Pengembangan Manhaj Tarjih, Lampiran 2F tentang Prosedur Teknis Metode. Naskah itu merumuskan "asumsi hierarkis" dengan penegasan sebagai berikut:

"Asumsi hierarkis adalah suatu anggapan bahwa norma itu berjenjang dari norma yang paling bawah hingga norma paling atas. Apabila jenjang norma dilihat dari atas ke bawah, maka jenjang norma itu adalah prinsip-prinsip (nilai-nilai) dasar (al-qiyam al-asasiyyah) baik norma teologis maupun norma etik dan juristik. Norma dasar ini diambil dari nilai-nilai universal Islam seperti tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan, yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunah... Norma dasar ini memayungi norma di bawahnya yang berupa asas-asas (al-ushul al-kulliyyah)... Asas-asas ini merupakan konkretisasi dari nilai-nilai dasar. Lebih jauh asas-asas ini pada gilirannya memayungi norma paling bawah, yakni norma konkret yang berupa ketentuan-ketentuan syar'i yang bersifat far'i (al-ahkam al-far'iyyah) yang langsung mengkualifikasi suatu peristiwa hukum syar'i." (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met)

Dari rumusan ini dapat dipahami bahwa setiap keputusan Tarjih — termasuk keputusan tentang terminasi hidup — sesungguhnya dibangun di atas tiga jenjang yang saling memayungi: jenjang paling atas adalah nilai-nilai dasar yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunah; di tengah adalah asas-asas umum yang merupakan operasionalisasi nilai-nilai itu; dan di bawah adalah ketetapan hukum konkret yang menjawab peristiwa nyata. Tidak ada satu pun hukum far'iy yang sah berdiri sendiri tanpa berpijak pada kedua jenjang di atasnya.

Nilai Dasar (al-Qiyām al-Asāsiyyah) dalam Terminasi Hidup

Dalam kerangka manhaj ini, nilai-nilai dasar yang relevan dengan persoalan terminasi hidup dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, nilai dasar teologis berupa tauhid — keyakinan bahwa Allah semata yang menciptakan hidup dan mati, sehingga hidup adalah anugerah yang wajib dijaga dan mati adalah hak prerogatif Ilahi yang tidak boleh didahului oleh tindakan manusia. Nilai dasar ini menegaskan bahwa nyawa manusia bukan milik pribadi yang bebas diakhiri, melainkan titipan yang harus dihormati. Kedua, nilai dasar etis berupa akhlak karimah — kasih sayang, solidaritas, dan tolong-menolong yang menuntut agar penderitaan sesama manusia diringankan dengan cara merawat, bukan dengan cara mematikan. Ketiga, nilai dasar kemaslahatan — perlindungan terhadap jiwa dan harkat manusia, yang menuntut agar segala kebijakan medis diarahkan pada kebaikan pasien secara utuh, lahir dan batin. Ketiga nilai dasar ini sejalan dengan rumusan SK 68/2026 yang menyebut "tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan" sebagai nilai-nilai universal Islam yang menjadi norma dasar (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

Adapun teks Arab dan terjemahan ayat-ayat yang menjadi pijakan nilai dasar ini — seperti penegasan bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan, bahwa hidup adalah ujian, dan bahwa membunuh diri dilarang — menurut pengakuan jujur saya, tidak dapat saya kutip langsung dari naskah Lampiran 5 Keputusan 55/2024 karena bagian itu belum terbaca dalam penelusuran ini. Saya tidak akan mengarang bunyi ayat atau menempelkannya seolah-olah berasal dari fatwa tersebut. Yang dapat saya nyatakan hanyalah bahwa arah nilai dasarnya — kesucian hidup dan hak prerogatif Allah atas kematian — adalah arah yang konsisten dengan kerangka tauhid dalam manhaj Tarjih secara umum.

Prinsip Umum (al-Uṣūl al-Kulliyyah) dalam Terminasi Hidup

Dari nilai-nilai dasar di atas, diturunkan asas-asas umum yang menjadi jembatan menuju hukum konkret. Dalam konteks terminasi hidup, prinsip-prinsip umum yang dapat diidentifikasi dari arah keputusan dan dari kerangka manhaj adalah sebagai berikut. Pertama, asas penghormatan terhadap kesucian hidup — bahwa kehidupan manusia tidak boleh diakhiri dengan sengaja, baik oleh orang lain maupun oleh pasien sendiri atas bantuan orang lain, karena mengakhiri hidup adalah tindakan yang bertentangan dengan hak Allah sebagai pemberi hidup. Kedua, asas larangan menimbulkan mudarat — sebagaimana kaidah lā ḍarara wa lā ḍirār yang menjadi pijakan umum dalam manhaj Tarjih, bahwa tindakan medis tidak boleh menambah penderitaan atau menghilangkan nyawa, tetapi justru harus menghilangkan mudarat. Ketiga, asas keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal — bahwa upaya pengobatan adalah kewajiban, tetapi ketika ikhtiar medis telah mencapai batas kemampuannya dan dinilai tidak lagi membawa manfaat, maka menghentikan intervensi yang sia-sia bukanlah perbuatan menghilangkan nyawa melainkan membiarkan proses kematian alami berlangsung. Keempat, asas solidaritas dan tanggung jawab kolektif — bahwa masyarakat dan lembaga berkewajiban menyantuni pasien terminal dan kaum lanjut usia agar mereka hidup bermartabat tanpa merasa menjadi beban, melalui perawatan paliatif yang komprehensif.

Prinsip-prinsip umum ini adalah konkretisasi dari nilai-nilai dasar sebagaimana ditegaskan SK 68/2026: "Asas-asas ini merupakan konkretisasi dari nilai-nilai dasar" (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Sekali lagi, perumusan persisnya dalam Lampiran 5 Keputusan 55/2024 belum dapat saya kutip secara verbatim karena keterbatasan pembacaan tadi.

Hukum Far'iy dalam Terminasi Hidup

Pada jenjang paling bawah, hukum konkret yang mengkualifikasi peristiwa medis secara langsung dapat dirumuskan sebagai berikut, meskipun dengan catatan bahwa rincian lengkapnya berada dalam Lampiran 5 yang belum terbaca utuh. Pertama, terminasi hidup yang disengaja — baik yang dilakukan oleh dokter dengan menyuntikkan obat mematikan (eutanasia aktif) maupun bunuh diri berbantuan medis di mana dokter menyediakan resep atau sarana mematikan — adalah perbuatan yang dilarang, karena bertentangan dengan nilai tauhid tentang hak Allah atas hidup dan mati, serta bertentangan dengan larangan menghilangkan nyawa yang melindungi jiwa manusia. Kedua, penghentian intervensi medis yang sia-sia (withholding atau withdrawing treatment) pada pasien stadium terminal, ketika tim medis menilai pengobatan sudah tidak efektif lagi, diperbolehkan dan tidak termasuk dalam kategori terminasi hidup yang dilarang — sebab tindakan ini bukan sengaja membunuh pasien, melainkan menghentikan upaya yang tidak lagi membawa manfaat dan membiarkan proses kematian berlangsung secara alami. Ketiga, sebagai konsekuensi dari larangan terminasi hidup, perawatan paliatif yang komprehensif menjadi kewajiban — berupa peredaan nyeri fisik, dukungan psikologis, sosial, dan spiritual hingga akhir hayat, pengembangan ekosistem hospice melalui jaringan rumah sakit Muhammadiyah, serta penyantunan kaum senior melalui optimalisasi dana Ziswaf agar mereka tetap hidup bermartabat. Keempat, dalam kerangka manhaj, karena keputusan ini menyangkut masalah ijtihadiyah di luar ibadah mahdhah, maka ketentuannya terbuka untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan selama tetap berpijak pada nilai dasar dan prinsip umum — sebagaimana kaidah dalam SK 68/2026 bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan tidak dapat diingkari, dengan syarat tidak menyangkut pokok ibadah mahdhah dan tidak bertentangan dengan dalil qat‘i (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

Catatan Penutup

Demikianlah keterhubungan jenjang norma dalam keputusan Tarjih tentang terminasi hidup menurut kerangka manhaj SK 68/2026: nilai dasar tauhid, akhlak, dan kemaslahatan memayungi asas-asas umum tentang kesucian hidup, larangan mudarat, keseimbangan ikhtiar-tawakal, dan solidaritas; dan asas-asas itu pada gilirannya menurunkan hukum-hukum konkret tentang larangan terminasi hidup yang disengaja, kebolehan penghentian intervensi yang sia-sia, dan kewajiban perawatan paliatif serta penyantunan kaum senior. Saya sampaikan dengan tawadhu' bahwa penelusuran saya belum mencapai naskah lengkap Lampiran 5 Keputusan Nomor 55/KEP/I.0/B/2024, sehingga kutipan verbatim ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis beserta perumusan persis nilai dan asas dalam fatwa tersebut belum dapat saya sajikan dengan amanah. Untuk kepentingan akademik atau pengambilan keputusan yang membutuhkan ketelitian penuh, sangat disarankan merujuk langsung kepada dokumen resmi Keputusan 55/2024 tersebut melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Wallahu a'lam bish-shawab.