☝️ Pertanyaan:

🔹 Fatwa tentang fasakh (pembatalan) nikah akibat poligami tanpa izin.

✨️ Jawaban:

🔹 Setelah menelusuri arsip HPT dan Fatwa Tarjih, saya belum menemukan fatwa yang secara khusus menggunakan istilah "fasakh" untuk kasus poligami tanpa izin. Kata kunci "fasakh" tidak menghasilkan halaman yang cocok dalam bagian yang berhasil ditelusuri. Namun arsip memuat fatwa-fatwa yang langsung bersinggungan dengan persoalan izin dalam poligami, dan itu saya sajikan berikut secara kronologis.

🔹 Fatwa 07/2013 menegaskan bahwa berpoligami wajib memenuhi syarat-syarat, di antaranya: suami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dan harus mendapat izin dari isteri secara tertulis serta dibuktikan dengan pernyataan persetujuan isteri secara lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama:

"Seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama (KHI, Buku 1 tentang Hukum Perkawinan, Pasal 56)."
"Seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari isteri secara tertulis dan dibuktikan dengan pernyataan persetujuan isteri secara lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama (KHI, Buku 1 tentang Hukum Perkawinan, Pasal 58, butir no. 2)." — Fatwa 07 2013 Menikah Lagi Setelah Mencerai Empat Istri

🔹 Keputusan Tarjih Ke-28 (Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah) menegaskan hal yang sama dari sisi prinsip, bahwa poligami hanya dimungkinkan pada kondisi tertentu dengan izin istri, dan keadilan ditetapkan oleh Pengadilan Agama:

"Bila dihadapkan pada permasalahan dan kondisi tertentu dimungkinkan poligami, tentu dengan pertimbangan mampu berlaku adil, mendapat izin dari istri dan mempertimbangkan pendapat anak-anak. Kemampuan berlaku adil dan hasanah ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama." — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Ii Konsep Keluarga S

🔹 Fatwa 08/2017 memuat pintu hukum yang paling dekat dengan yang Anda tanyakan. Mengutip KHI Pasal 51, fatwa ini menyatakan bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama:

"Pasal 51: Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama." — Fatwa 08 2017 Menyatukan Penghasilan Suami Istri

🔹 Fatwa 13/2015 (Khulu') menjelaskan jalan perceraian atas permintaan isteri dengan tebusan (iwadh), merujuk KHI Pasal 148 ayat 4. — Fatwa 13 2015 Khuluk

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 (Edisi 24, 16–31 Desember) juga membahas gugatan cerai isteri atas suami serta mekanisme khuluk ke Pengadilan Agama. — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 24 16 31 Desember Gugatan Cerai Istri Atas Suami Ta

📚 Dalil:

🔹 Ketentuan izin poligami bersandar pada QS. an-Nisâ' (4): 3 yang dikutip dalam Fatwa 07/2013:

... فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. [النسآء، 4: 3]

Artinya: "... maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." — Fatwa 07 2013 Menikah Lagi Setelah Mencerai Empat Istri

🔹 Dasar pembatalan atas pelanggaran perjanjian perkawinan dikutip dari KHI Pasal 51 — Fatwa 08 2017 Menyatukan Penghasilan Suami Istri

✍️ Catatan:

🔹 Arsip yang saya baca tidak memuat satu fatwa yang secara eksplisit melabeli pernikahan poligami tanpa izin sebagai "fasakh" atau menyatakan batalnya pernikahan tersebut secara otomatis. Yang tersedia adalah: (a) kewajiban syarat izin (Fatwa 07/2013 dan Keputusan Tarjih Ke-28), dan (b) hak isteri untuk meminta pembatalan nikah atau menggugat cerai apabila terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan (Fatwa 08/2017, KHI Pasal 51). Karena itu saya belum dapat memastikan secara pasti kedudukan hukum "fasakh akibat poligami tanpa izin" menurut arsip ini. Untuk kasus konkret, perlu merujuk fatwa-fatwa di atas dan berkonsultasi ke Majelis Tarjih atau Pengadilan Agama setempat.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Poligami dalam putusan Tarjih mensyaratkan izin isteri dan izin Pengadilan Agama. Tidak ditemukan dalam bagian arsip yang berhasil ditelusuri satu fatwa yang secara khusus menyebut istilah "fasakh" atas poligami tanpa izin; yang ada adalah hak isteri untuk meminta pembatalan nikah atau menggugat cerai sebagai akibat pelanggaran perjanjian perkawinan.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 07 2013 Menikah Lagi Setelah Mencerai Empat Istri (2013)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Ii Konsep Keluarga S

🔹 Fatwa 08 2017 Menyatukan Penghasilan Suami Istri (2017)

🔹 Fatwa 13 2015 Khuluk (2015)

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 24 16 31 Desember Gugatan Cerai Istri Atas Suami Ta (2024)

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Carikan fatwa tentang hak isteri meminta pembatalan nikah.

✨️ Jawaban:

🔹 Fatwa yang secara eksplisit menyebut hak isteri meminta pembatalan nikah adalah Fatwa 08/2017 tentang Menyatukan Penghasilan Suami Istri. Fatwa ini mengutip Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 51:

"Pasal 51: Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama." — Fatwa 08 2017 Menyatukan Penghasilan Suami Istri

🔹 Jadi menurut fatwa ini, dasar hak isteri adalah pelanggaran atas perjanjian perkawinan (perjanjian mengenai harta, Pasal 47–50 KHI). Bila perjanjian itu dilanggar, isteri berhak memilih dua jalur: meminta pembatalan nikah, atau menjadikannya alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

🔹 Arsip juga memuat jalur-jalur lain bagi isteri yang hendak memutus perkawinan — meskipun bukan dengan istilah "pembatalan nikah":

🔹 Fatwa 13/2015 (Khulu') menjelaskan perceraian atas permintaan isteri dengan jalan tebusan (iwadh), beserta kadar dan kedudukan tebusannya. Fatwa ini mengutip KHI Pasal 148 ayat 4:

"setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi" — Fatwa 13 2015 Khuluk

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 (Edisi 24) menegaskan bahwa isteri yang tidak sanggup lagi menahan kekecewaan memiliki hak mengajukan proses perceraian melalui jalur yang benar — yaitu permohonan khuluk ke Pengadilan Agama — dengan syarat ada alasan syar'i:

"Apabila istri sudah tidak sanggup lagi membendung semua kekecewaannya, maka ia memiliki hak untuk melakukan proses perceraian melalui skema dan jalur yang benar." — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 24 16 31 Desember Gugatan Cerai Istri Atas Suami Ta

🔹 Keputusan Tarjih Ke-28 (Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah) menempatkan soal ini dalam kerangka hak dan kewajiban suami-isteri yang seimbang. — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Ii Konsep Keluarga S

📚 Dalil:

🔹 Fatwa 08/2017 merujuk QS. an-Nisâ' (4): 29 sebagai landasan prinsip keikhlasan (tanpa keterpaksaan) dalam perjanjian perkawinan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. [النسآء، 4: 29]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." — Fatwa 08 2017 Menyatukan Penghasilan Suami Istri

🔹 Fatwa 13/2015 bersandar pada hadis Ibnu 'Abbas riwayat al-Bukhari tentang isteri Tsabit bin Qais (khulu'):

عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ، وَلاَ دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَة. [رواه البخاري]

Artinya: "Dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas [diriwayatkan] sesungguhnya isteri dari Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah Saw, kemudian ia berkata, 'Wahai Rasulullah, saya tidak mencela Tsabit bin Qais baik dalam segi akhlak maupun agamanya, akan tetapi saya membenci kekafiran sesudah masuk Islam.' Rasulullah saw berkata, 'Apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya kepadanya?' Jawabnya, 'Iya.' Rasulullah Saw lalu berkata kepada Tsabit, 'Terimalah kebun itu dan ceraikan dia satu kali.'" — Fatwa 13 2015 Khuluk

✍️ Catatan:

🔹 Yang ditemukan secara eksplisit memakai frasa "meminta pembatalan nikah" adalah Fatwa 08/2017, dan itu bersumber pada KHI Pasal 51 dalam konteks pelanggaran perjanjian perkawinan mengenai harta. Sedangkan jalur memutus perkawinan atas permintaan isteri karena sebab lain (misalnya ketiadaan dukungan/kasih sayang suami) dalam arsip diarahkan pada khuluk — bukan "pembatalan nikah". Untuk kasus konkret, perlu berkonsultasi ke Majelis Tarjih atau Pengadilan Agama setempat.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Hak isteri meminta pembatalan nikah disebut dalam Fatwa 08/2017, yang mengutip KHI Pasal 51: pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Di luar itu, arsip menyediakan jalur khuluk (perceraian atas permintaan isteri dengan tebusan) menurut Fatwa 13/2015 dan Tanya Jawab Agama 2024.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 08 2017 Menyatukan Penghasilan Suami Istri (2017)

🔹 Fatwa 13 2015 Khuluk (2015)

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 24 16 31 Desember Gugatan Cerai Istri Atas Suami Ta (2024)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Ii Konsep Keluarga S

Wallahu a'lam bish-shawab.