Manhaj Tarjih dalam Empat Persoalan Fikih Kontemporer: Wakaf Uang, Pinjaman Online, Trading Forex, dan Kripto

Pendahuluan: Kerangka Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Manhaj Tarjih Muhammadiyah mengalami pengembangan sistematis melalui Keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih yang ditanfidzkan dengan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 68/KEP/I.0/B/2026 tentang Pengembangan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Dalam dokumen itu, tarjih tidak lagi dipahami sekadar "menguatkan salah satu dalil atas yang lain", tetapi telah identik dengan ijtihad, termasuk ijtihad atas masalah-masalah baru yang belum direspons oleh fukaha masa lalu (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 03 Lampiran 2 A Pendahuluan Dan B P). Karena itu, ketika kita membedah putusan Tarjih tentang wakaf uang, pinjaman online (pinjol), trading forex, dan kripto, kita sebenarnya sedang melihat bagaimana kerangka manhaj itu dioperasikan pada kasus-kasus muamalah kontemporer.

Wawasan yang Mendominasi

Wawasan yang paling dominan dalam keempat putusan itu adalah wawasan tajdid dan wasatiah (moderat). Wawasan tajdid tampak dari keberanian Tarjih menjawab persoalan yang tidak dikenal dalam kitab fikih klasik, seperti wakaf uang, pinjol, forex daring, dan aset kripto, tanpa menunggu teks baru, melainkan dengan membaca ulang nas dalam konteks kekinian. Wawasan wasatiah tampak dari upaya menyeimbangkan pemahaman tekstual dan kontekstual, serta menjadikan maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) sebagai ruang makna dalam berijtihad (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara). Dalam praktiknya, wawasan ini diwujudkan melalui prinsip bahwa muamalah pada asalnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan, tetapi kebolehan itu harus diuji dengan nilai-nilai etika bisnis seperti larangan garar (spekulasi), maisir (perjudian), riba, kezaliman, dan kemudaratan — sebagaimana dikutip dalam Fatwa Trading Forex Online (Fatwa 15 2021 Trading Forex Online) dan Fatwa Hukum Cryptocurrency (Fatwa 33 2021 Hukum Cryptocurrency).

Sumber Hukum yang Digunakan

Secara normatif, sumber utama hukum dalam manhaj Tarjih adalah Al-Qur'an dan sunah makbulah, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Tarjih Jakarta Tahun 2000 dan dipertegas dalam lampiran Pengembangan Manhaj Tarjih 2026. Di samping sumber pokok itu, manhaj Tarjih mengakui sumber-sumber paratekstual — ijmak, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, sadd adz-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan), pendapat sahabat, syariat umat terdahulu, dan 'urf — sebagai sumber yang mendampingi nas (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara). Keempat fatwa yang dikaji mempraktikkan sumber-sumber ini. Fatwa Wakaf Uang menggunakan nas umum tentang wakaf, ijmak ahli fikih tentang kedudukan syarat wakif, serta ketentuan undang-undang sebagai penegasan hukum positif (Fatwa 07 2018 Wakaf Uang Wakaf Menggunakan Uang Dan Kepemilikan Benda Wakaf). Fatwa Pinjol menggunakan QS Al-Baqarah ayat 282 tentang utang-piutang dan ayat 275 tentang larangan riba, hadis larangan tujuh dosa besar yang mencelakakan (HR Muslim No. 145), serta kaidah fikih al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya) (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 01 1 15 Januari Hukum Pinjaman Online Pinjol). Fatwa Trading Forex dan Fatwa Kripto sama-sama menggunakan QS An-Nisa ayat 29 tentang larangan memakan harta secara batil, hadis larangan jual beli garar, QS Al-Maidah ayat 90 tentang larangan maisir, serta etika bisnis hasil Munas Tarjih XXVII di Padang Tahun 2003 sebagai tolok ukur (Fatwa 15 2021 Trading Forex Online; Fatwa 33 2021 Hukum Cryptocurrency).

Pendekatan dan Operasionalisasinya

Pada tataran pendekatan, manhaj Tarjih mengenal tiga pendekatan yang digunakan secara sirkular dan saling melengkapi: bayani (bertitik tolak dari nas), burhani (mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan realitas empiris), dan irfani (kepekaan nurani). Ketiganya tidak dipakai secara alternatif, melainkan bersama-sama bila diperlukan (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan). Dalam operasionalisasinya, asumsi metode yang dipakai adalah asumsi integralistik (dalil-dalil saling menguatkan), asumsi hierarkis (norma berjenjang dari nilai dasar, asas, hingga norma konkret), dan asumsi kebermaksudan (setiap norma mengandung tujuan) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

Cara kerja inilah yang menjelaskan mengapa nilai-nilai dasar dan prinsip umum selalu dirumuskan lebih dulu sebelum sampai pada hukum konkret. Nilai dasar itu antara lain tauhid, keadilan, kemaslahatan, dan larangan zalim; dari nilai dasar diturunkan asas-asas seperti kebebasan bertransaksi yang tidak merugikan, kejelasan akad, dan keseimbangan; lalu dari asas itu lahir norma konkret berupa boleh atau haramnya sebuah transaksi. Fatwa Kripto 2026 adalah contoh paling jelas: ia memulai dengan menetapkan kripto sebagai māl mutaqawwam (harta bernilai yang diakui syariat) dengan merujuk definisi harta dari mazhab Hanafi, pandangan mayoritas ulama, dan keputusan Tarjih tentang al-Amwāl fi al-Islam Tahun 1976, kemudian menurunkan syarat-syarat kebolehan transaksinya (Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto).

Metode Teknis: Ta'lili, Kausa Finalis, dan Sinkronisasi Nash

Pada tataran prosedur teknis, manhaj Tarjih menegaskan tiga ragam metode: metode bayani (interpretasi nas yang sudah ada), metode kausasi — baik kausa efisien maupun kausa finalis (maqasid al-syari'ah) — untuk masalah yang tidak ada nas langsungnya, dan metode sinkronisasi untuk menyelesaikan pertentangan dalil (ta'arud) dengan urutan al-jam'u wa at-taufiq, at-tarjih, an-naskh, dan at-tawagguf (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Dalam dokumen sumber-sumber ajaran juga ditegaskan bahwa untuk masalah yang tidak ada nas yang sharih, jalan mengetahui hukumnya adalah melalui ijtihad dan istinbat dari nas-nas yang ada berdasarkan persamaan 'illat, sebagaimana dilakukan ulama salaf dan khalaf (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara).

Analisis Empat Kasus

Pertama, wakaf uang. Fatwa Nomor 07 Tahun 2018 membedakan tegas antara wakaf uang dan wakaf menggunakan uang; dalam wakaf uang, uang itulah yang menjadi benda wakaf. Secara teknis, fatwa ini bekerja dengan metode kausasi ta'lili: ia menggali 'illat (alasan hukum) kebolehan wakaf, yaitu kekekalan zat atau nilai benda wakaf. Uang (nuqud) dikategorikan sebagai harta manqul (bergerak) yang berfungsi sebagai satuan harga, alat transaksi, dan penyimpan nilai, serta memiliki ciri berjaminan dan tahan lama; karena itulah uang dapat diwakafkan (Fatwa 07 2018 Wakaf Uang Wakaf Menggunakan Uang Dan Kepemilikan Benda Wakaf). Putusan Tarjih Muktamar Khusus ke-32 di Purwokerto Tahun 1953 yang termuat dalam Himpunan Putusan Tarjih telah mengindikasikan kebolehan ini, dan Tanya Jawab Agama Edisi 10 Tahun 2023 memperkuatnya dengan menyebut bahwa Muhammadiyah telah menjadi nadzir wakaf uang yang sah (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 10 16 31 Mei Wakaf Uang Di Muhammadiyah). Sinkronisasi terhadap nas di sini bukan berupa mempertemukan dalil yang bertentangan, melainkan menghubungkan nas umum tentang wakaf dengan realitas uang sebagai benda bergerak; tidak ada nas langsung yang menyebut wakaf uang, sehingga jalan yang ditempuh adalah penalaran kausatif dengan menggali maksud syariat dari pensyariatan wakaf, yaitu menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya.

Kedua, pinjaman online (pinjol). Tanya Jawab Agama Edisi 01 Tahun 2023 menegaskan bahwa pinjam-meminjam pada dasarnya boleh, dan media online hanyalah perantara yang tidak mengubah hukum asal. Namun, karena dalam praktik pinjol terdapat bunga sekitar 0,4 persen per hari, transaksi itu menjadi haram karena mengandung riba; lisensi OJK dan AFPI hanya menjadi standar keabsahan secara undang-undang, bukan jaminan keabsahan syariat, sehingga umat diarahkan memilih pinjol syariah yang terdaftar resmi (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 01 1 15 Januari Hukum Pinjaman Online Pinjol). Metode teknisnya adalah metode bayani dalam menerapkan nas larangan riba, sekaligus metode kausasi: esensi transaksi (utang-piutang) digali sebagai 'illat penetapan hukum, dan kehadiran bunga sebagai illat keharaman. Sinkronisasi terhadap nas dilakukan dengan memadukan QS Al-Baqarah ayat 282, ayat 275, hadis larangan riba, dan kaidah al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah; tidak ada pertentangan dalil yang nyata, sehingga sinkronisasi di sini lebih bersifat mengharmoniskan dalil-dalil yang searah.

Ketiga, trading forex online. Fatwa Nomor 15 Tahun 2021 (disidangkan 28 Februari 2020) menjelaskan bahwa trading forex berbeda dari penukaran valuta asing biasa karena dilakukan online semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan menggunakan kaidah al-ashlu fi al-asyya'i al-ibahah (segala sesuatu pada asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya), fatwa ini menguji praktik forex dengan rukun akad dan etika bisnis Muhammadiyah. Hasilnya, trading forex haram karena dua hal: pertama, spekulasi yang sangat kental — harga naik turun yang tidak pasti menyerupai perjudian dan mengandung garar; kedua, adanya swap berupa suku bunga yang dikategorikan riba bila transaksi dibiarkan terbuka hingga larut malam (Fatwa 15 2021 Trading Forex Online). Secara metodologis, ini adalah kerja kausasi efisien: illat keharaman digali dari unsur-unsur yang melekat pada objek transaksi (spekulasi dan riba). Sinkronisasi terhadap nas dilakukan dengan mempertemukan kaidah kebolehan muamalah dengan nas larangan memakan harta secara batil dan larangan riba, dan karena kaidah kebolehan itu bersifat umum sedangkan larangan riba dan garar bersifat spesifik, maka yang dipegang adalah larangan yang lebih khusus.

Keempat, kripto (cryptocurrency). Di sinilah terlihat perkembangan posisi Tarjih yang paling dinamis. Fatwa Nomor 33 Tahun 2021 mengharamkan kripto, baik sebagai alat investasi maupun alat tukar, karena sifat spekulatifnya yang sangat kentara, ketiadaan underlying asset, serta ketidakjelasan dan ketiadaan otoritas resmi; keharaman sebagai alat tukar diperkuat dengan dalil sadd adz-dzari'ah (Fatwa 33 2021 Hukum Cryptocurrency). Namun, Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 02 Tahun 2026 tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital melakukan pengembangan yang signifikan. Fatwa baru ini menetapkan bahwa kripto adalah māl mutaqawwam yang sah, sehingga hukum asal bertransaksi dan berinvestasi padanya adalah mubah. Kemubahan itu bersifat terikat syarat (muqayyad): objek kripto tidak boleh digunakan untuk perbuatan haram, harus memiliki utilitas nyata, dan terbebas dari skema ponzi; mekanisme transaksinya harus terbebas dari perdagangan berjangka (futures) dan fasilitas utang berbunga (leverage/margin trading) karena jatuh pada riba dan jual beli utang dengan utang. Adapun kripto tidak dapat digunakan sebagai mata uang karena volatilitas ekstrem, keterbatasan pasokan, dan kedaulatan negara (Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto). Secara metodologis, fatwa 2026 ini bekerja dengan metode kausasi finalis: ukuran keharaman tidak lagi semata ada-tidaknya nas, melainkan pada terwujud atau tidaknya maqasid syariat — kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan dari kemudaratan. Di samping itu, fatwa ini memuat sinkronisasi terhadap nas, yakni mempertemukan kaidah kebolehan muamalah, larangan garar dan maisir, larangan riba, serta prinsip ketaatan kepada ulil amri; perubahan posisi dari haram (2021) menjadi mubah bersyarat (2026) juga dapat dibaca dalam kerangka kaidah perubahan hukum yang dipaparkan dalam Pengembangan Manhaj Tarjih 2026, yang mensyaratkan adanya tuntutan kemaslahatan, tidak menyangkut ibadah mahdah, tidak bertentangan dengan hukum yang qath'i seperti larangan riba, dan perubahan itu harus berlandaskan dalil syar'i (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

Catatan Penutup

Dari keempat kasus itu, terlihat pola manhaj yang konsisten: memulai dari nas dan kaidah umum kebolehan muamalah, menguji objek dan mekanisme transaksi dengan etika bisnis Islam, menggali 'illat dan tujuan syariat, lalu menetapkan hukum secara bertingkat. Perlu ditegaskan bahwa analisis mengenai "metode teknis" di atas adalah pembacaan terhadap praktik yang termuat dalam naskah-naskah fatwa; naskah fatwa itu sendiri umumnya tidak menyebut secara eksplisit "kami menggunakan metode kausasi", tetapi praktiknya sejalan dengan ragam metode yang dirumuskan dalam Pengembangan Manhaj Tarjih 2026. Saya juga belum membaca seluruh bagian dari setiap naskah yang disebut, khususnya lampiran wawasan tarjih, sehingga simpulan tentang wawasan dominan disusun dari lampiran yang terbaca dan praktik putusan yang tersedia.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Analisis Kritis: Kesesuaian Paparan tentang Kripto dan Trading Forex dengan Putusan Tarjih Muhammadiyah

A. Pengantar

Kedua teks yang diajukan pada dasarnya benar pada tataran kesimpulan hukum, tetapi mengandung sejumlah kekeliruan pada tataran terminologi, atribusi, dan penyajian metodologis yang berisiko menyesatkan pemahaman orang tentang manhaj Tarjih. Kesimpulan hukumnya — kripto mubah bersyarat menurut Fatwa Nomor 02 Tahun 2026 dan trading forex haram menurut Fatwa Nomor 15 Tahun 2021 — memang sesuai dengan sumber aslinya. Yang perlu dikoreksi adalah cara kedua penyaji menjelaskan kerangka manhaj yang dipakai, karena di situlah letak konsep-konsep yang misleading.

B. Persoalan pada Teks tentang Kripto

Pertama, keseluruhan substansi hukum dalam paparan kripto telah tepat: kripto ditetapkan sebagai māl mutaqawwam (harta bernilai yang diakui syariat), hukum asalnya mubah, dan kemubahannya bersifat muqayyad (terikat syarat) yang bergantung pada keabsahan objek dan mekanisme transaksi. Paparan juga benar ketika menyebut bahwa kripto yang mengandung maisir, garar, riba, penipuan, manipulasi, tabzir, atau darar menjadi haram, dan bahwa kripto tidak dapat dipakai sebagai mata uang. Semua ini sejalan dengan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 02 Tahun 2026 tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital (Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto).

Kedua, pada bagian sumber hukum, paparan menyebut QS al-Maidah ayat 2, QS al-Isra ayat 26-27, QS al-Maidah ayat 90, QS an-Nisa ayat 29, QS al-Baqarah ayat 275, dan hadis-hadis tentang garar, manipulasi harga, riba, serta kaidah al-aṣlu fī al-muʿāmalāt al-ibāḥah, maqasid syariah, hifz al-mal, maslahah ammah, sadd adz-dzari'ah, dan pencegahan darar. Rincian ini sesuai dengan naskah fatwa. Namun terdapat dua kekeliruan istilah. Yang pertama, kata "najih" untuk manipulasi harga seharusnya najsy (merekayasa penawaran agar harga naik), sebagaimana fatwa menyebut larangan najsy dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim pada bagian larangan pump and dump. Yang kedua, tulisan "tahkik al-manat" seharusnya taḥqīq al-manāṭ (memastikan keberadaan 'illat atau unsur terlarang pada kasus konkret); kekeliruan ejaan ini kecil, tetapi dalam makalah akademik istilah usul fikih sebaiknya ditulis dengan tepat.

Ketiga, kekeliruan yang paling substantif terletak pada bagian metode teknis. Paparan menyatakan "metode teknis kausasi dan maqosidi sekaligus" dan mengoperasionalkan "pendekatan bayani dan burhani". Di sini terjadi pencampuran dua lapis konsep yang berbeda dalam manhaj Tarjih. Dalam Pengembangan Manhaj Tarjih hasil Munas XXXII Tarjih Tahun 2026, "pendekatan" (bayani, burhani, irfani) adalah hal yang berbeda dari "ragam metode" (bayani sebagai metode interpretasi, kausasi, dan sinkronisasi). Pendekatan bayani, burhani, dan irfani digunakan secara sirkular dan saling melengkapi, dan manhaj secara tegas menyatakan bahwa bila satu atau dua sudah mencukupi, yang lain tidak diperlukan (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan). Adapun ragam metode dalam menemukan norma konkret hanya tiga: metode bayani untuk menafsirkan nas yang sudah ada, metode kausasi — baik berdasarkan kausa efisien maupun kausa finalis (maqāṣid al-syarīʿah) — untuk kasus yang tidak ada nas langsungnya, dan metode sinkronisasi untuk menyelesaikan ta'arud (pertentangan dalil) dengan urutan al-jam'u wa at-taufiq, at-tarjih, an-naskh, dan at-tawaqquf (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Dengan demikian, ungkapan "metode kausasi dan maqasidi" menyesatkan karena maqāṣid bukanlah ragam metode yang berdiri sendiri, melainkan dimensi kausa finalis dari metode kausasi. Yang lebih penting, paparan sama sekali tidak menyebut metode sinkronisasi, padahal dalam persoalan kripto justru terdapat pertemuan antara kaidah umum kebolehan muamalah dan nas-nas larangan garar, maisir, dan riba — dan cara menyelesaikan pertemuan semacam itulah yang oleh manhaj disebut metode sinkronisasi, bukan semata "menghubungkan nas dengan realitas" seperti yang dipaparkan penyaji.

Keempat, pada bagian nilai dasar dan kaidah, paparan menyebut tiga nilai dasar — tauhid, maslahat, perlindungan harta — yang sejalan dengan asumsi hierarkis manhaj (norma berjenjang dari nilai dasar, asas, hingga norma konkret), tetapi kaidah yang dikutip ditulis keliru: "mafas muqadamun jalbil mafasid" seharusnya berbunyi dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ (menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan). Perlu dicatat pula bahwa dalam naskah fatwa kripto 2026 sepanjang bagian yang tertelusuri, kaidah pokok yang dipakai adalah al-aṣlu fī al-muʿāmalāt al-ibāḥah, al-aṣlu fī al-manāfiʿ al-ibāḥah wa fī al-maḍārr at-taḥrīm, dan lā ḍarara wa lā ḍirāra, serta larangan jual beli utang dengan utang dan larangan najsy — bukan kaidah dar' al-mafasid. Terakhir, paparan menyebut hanya empat wawasan (tajdid, wasatiah, tidak berafiliasi mazhab, paham agama) padahal wawasan tarjih dalam lampiran manhaj berjumlah enam, yaitu wawasan paham agama, tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi mazhab tertentu, dan wasatiah (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan ); menghilangkan wawasan toleransi dan keterbukaan membuat gambaran manhaj tidak utuh.

C. Persoalan pada Teks tentang Trading Forex

Pada teks kedua, kesimpulan hukumnya benar: trading forex online haram karena mengandung unsur gharar/spekulasi dan riba melalui swap (selisih suku bunga antarnegara saat posisi dibiarkan terbuka), sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 15 Tahun 2021 yang disidangkan pada 4 Rajab 1441 H/28 Februari 2020 M (Fatwa 15 2021 Trading Forex Online). Paparan juga benar dalam menyebut kaidah al-aṣlu fī al-asyyāʾi al-ibāḥah, larangan QS an-Nisa ayat 29, dan sebelas tolok ukur etika bisnis Muhammadiyah. Namun ada tiga kekeliruan penting. Pertama, paparan menyebut sumbernya sebagai "rubrik tanya jawab agama di majalah Suara Muhammadiyah nomor 15 tahun 2021", padahal yang benar adalah fatwa resmi Majelis Tarjih dan Tajdid bernomor 15 Tahun 2021, bukan rubrik Tanya Jawab Agama — kesalahan klasifikasi dokumen ini mengaburkan status otoritas sumber. Kedua, paparan menyisipkan "rumusan Dewan Syariah Nasional MUI" dan "Fatwa DSN MUI No. 28/2002" sebagai kerangka klasifikasi transaksi valuta asing. Dalam naskah fatwa Muhammadiyah yang terbaca, empat jenis transaksi (spot, forward, swap, option) memang disebut, tetapi tidak dirujukkan kepada DSN MUI; fatwa tersebut menilainya dengan rukun akad menurut Musthafa az-Zarqa' dan etika bisnis Muhammadiyah. Menyisipkan atribusi DSN MUI ke dalam paparan tentang putusan Tarjih berarti mencampur otoritas lembaga yang berbeda dan berisiko membuat pembaca mengira Muhammadiyah berijtihad di bawah kerangka DSN MUI, padahal dalam manhaj Tarjih hierarki otoritasnya adalah Al-Qur'an, sunah, dan ijtihad jama'i Majelis Tarjih sendiri. Ketiga, paparan menyebut "Kriteria penilaian mencakup gharar atau spekulasi, maisir atau judi, serta riba" — ini sesuai, tetapi alangkah lebih tepatnya bila penyaji menjelaskan bahwa fatwa menilai melalui kerangka rukun akad dan sebelas tolok ukur etika bisnis yang keseluruhannya mengerucut pada keharaman karena spekulasi dan swap ribawi.

D. Kesimpulan Metodologis

Bagi keperluan makalah, ada lima koreksi konseptual yang perlu dipahami. Pertama, bedakan "pendekatan" (bayani, burhani, irfani yang dipakai sirkular) dari "ragam metode" (bayani-interpretasi, kausasi, dan sinkronisasi); mencampur keduanya adalah kesalahan kategori yang paling sering terjadi dalam paparan populer tentang manhaj Tarjih. Kedua, istilah yang tepat untuk alasan hukum adalah 'illat dan proses menggali kausa adalah kausasi — yang mencakup kausa efisien dan kausa finalis (maqasid), bukan "metode maqasidi" yang terpisah, dan bukan pula "kausa analogi" yang bukan istilah dalam manhaj ini. Ketiga, sinkronisasi terhadap nas adalah bagian tak terpisahkan dari prosedur teknis manhaj ketika terdapat ta'arud dalil, dan dalam kasus kripto maupun forex sinkronisasi itu nyata terjadi antara kaidah kebolehan muamalah dan nas larangan garar, maisir, dan riba. Keempat, jangan mencampur otoritas lembaga lain (seperti DSN MUI) ke dalam narasi putusan Muhammadiyah. Kelima, sampaikan perkembangan kronologis posisi Tarjih — dari haramnya kripto pada 2021 (Fatwa 33 2021 Hukum Cryptocurrency) menjadi mubah bersyarat pada 2026 — karena menampilkan posisi terkini tanpa menyebut posisi terdahulu membuat pembaca kehilangan gambaran tentang kerja ijtihad yang dinamis dalam kerangka tajdid dan kaidah perubahan hukum.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Koreksi Uraian Manhaj Tarjih dalam Konteks Fatwa Kripto Nomor 02 Tahun 2026

Uraian Anda pada tataran kesimpulan hukum sudah benar — kripto mubah sebagai aset dengan kemubahan yang terikat syarat (muqayyad) sesuai Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 02 Tahun 2026 (Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto). Namun ada beberapa konsep manhaj yang perlu dikoreksi agar tidak menyesatkan, sebagaimana diuraikan berikut.

1. Wawasan Tarjih. Pernyataan bahwa wawasan yang diusung "ada empat wawasan" perlu dikoreksi. Lampiran 2-C Keputusan Nomor 68 Tahun 2026 tentang Pengembangan Manhaj Tarjih merumuskan enam wawasan, bukan empat: (1) wawasan paham agama, (2) tajdid, (3) toleransi, (4) keterbukaan, (5) tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, dan (6) wasatiah (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan ). Empat wawasan yang Anda sebut benar isinya, tetapi tidak lengkap: wawasan toleransi (tidak menganggap diri paling benar dalam putusan Tarjih) dan wawasan keterbukaan (putusan Tarjih terbuka untuk dikritik dan diperbaiki dengan dalil yang lebih kuat) justru merupakan dua wawasan yang sangat relevan dengan sifat dinamis fatwa kripto 2021 yang direvisi pada 2026. Mengurangi enam menjadi empat akan menghilangkan fondasi epistemologis bagi perkembangan posisi Tarjih itu sendiri.

2. Sumber Hukum. Pembagian "sumber utama/naqli dan sumber paratekstual" sudah tepat dan sejalan dengan lampiran 2-D. Sumber utama adalah Al-Qur'an dan sunah makbulah; sumber paratekstual adalah sumber yang mendampingi nas, yaitu ijmak, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, sadd adz-dzari'ah, pendapat Sahabat, syariat umat terdahulu (syar'u man qablana), dan 'urf (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara). Yang perlu diluruskan: menyebut "maqasid asyariah, hifz al-mal, maslahah ammah, dan prinsip pencegahan darar" sebagai sumber paratekstual kurang tepat. Dalam kerangka manhaj, maqasid al-syari'ah bukanlah sumber yang berjajar setara dengan qiyas atau istihsan, melainkan "bingkai makna" dalam kontekstualisasi nas dan wujud dari asumsi kebermaksudan (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met); sedangkan hifz al-mal, maslahah, dan pencegahan darar adalah nilai/asas yang dioperasionalkan melalui sumber-sumber itu. Rincian ayat (QS al-Ma'idah 2 dan 90, QS al-Isra 27, QS an-Nisa 29, QS al-Baqarah 275) sudah sesuai dengan yang terdeteksi dalam naskah fatwa.

3. Istilah "najih" dan "tahkik almanad". Dua istilah Arab perlu dibenahi ejaannya. "Najih" seharusnya najsy (النَّجْش), yaitu merekayasa penawaran agar harga naik secara tidak wajar — dalam fatwa disebut sebagai larangan pump and dump yang berdasar hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim. "Tahkik almanad" seharusnya taḥqīq al-manāṭ (تحقيق المناط), yaitu memastikan keberadaan 'illat atau unsur terlarang pada kasus konkret. Substansi penjelasan Anda untuk kedua istilah ini sudah benar — bahwa yang dinilai bukan nama kripto melainkan objek dan mekanisme transaksinya — hanya perlu ditulis dengan istilah yang tepat.

4. Pendekatan. Uraian Anda menyebut "pendekatan bayani dan burhani". Ini tidak salah tetapi tidak lengkap: manhaj Tarjih mengenal tiga pendekatan — bayani, burhani, dan irfani — yang digunakan secara sirkular dan saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa bila satu atau dua sudah mencukupi, yang lain tidak perlu dipakai (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan). Deskripsi Anda tentang bayani (bertolak dari nas) dan burhani (melihat fakta empiris kripto) sudah benar; tinggal ditambahkan keberadaan pendekatan irfani dan prinsip sirkularitasnya.

5. Metode Teknis — bagian yang paling perlu diperbaiki. Ungkapan "metode teknis kausasi dan maqosidi sekaligus" adalah pencampuran konsep yang menyesatkan karena menempatkan maqasid sebagai ragam metode yang berdiri sendiri. Dalam prosedur teknis manhaj, ragam metode hanya tiga: (a) metode bayani — interpretasi untuk menjelaskan nas yang sudah ada; (b) metode kausasi — untuk memecahkan masalah yang tidak ada nas langsungnya dengan menggali kausa, yang mencakup dua dimensi, yaitu kausa efisien (menggali 'illat) dan kausa finalis (maqāṣid al-syarī'ah); dan (c) metode sinkronisasi — untuk menyelesaikan ta'arud (pertentangan dalil) dengan urutan al-jam'u wa at-taufiq, at-tarjih, an-naskh, dan at-tawaqquf (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Dengan demikian istilah yang tepat adalah "metode kausasi yang bekerja melalui kausa efisien sekaligus kausa finalis (maqasid)", bukan "kausasi dan maqasidi". Yang lebih penting, uraian Anda tidak menyebut metode sinkronisasi sama sekali, padahal dalam kasus kripto justru terjadi pertemuan antara kaidah umum kebolehan muamalah dan nas-nas larangan garar, maisir, dan riba; cara menyelesaikan pertemuan dalil itulah yang secara teknis disebut sinkronisasi. Menggantinya dengan frasa "menghubungkan nas dengan realitas kripto sebagai objek baru" tidak tepat, karena frasa itu menggambarkan kerja pendekatan burhani, bukan ragam metode formal manhaj.

6. Nilai Dasar dan Kaidah Fikih. Tiga nilai dasar yang Anda sebut — tauhid, maslahat, dan perlindungan harta — sejalan dengan al-qiyam al-asasiyyah dalam kerangka asumsi hierarkis manhaj (norma berjenjang dari nilai dasar ke asas lalu ke norma konkret), meski manhaj juga menyebut akhlak karimah sebagai bagian dari nilai dasar. Adapun kaidah "mafas muqadamun jalbil mafasid muqadam jalbil" perlu dibenahi menjadi dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ (menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan). Perlu juga dicatat bahwa kaidah pokok yang benar-benar dipakai dalam naskah fatwa kripto 2026 sepanjang bagian yang tertelusuri adalah al-aṣlu fī al-muʿāmalāt al-ibāḥah, al-aṣlu fī al-manāfiʿ al-ibāḥah wa fī al-maḍārr at-taḥrīm, dan lā ḍarara wa lā ḍirāra, di samping larangan najsy, tadlis, dan tagrir — bukan dar' al-mafasid. Terakhir, agar utuh, tambahkan penegasan bahwa kripto tidak sah dijadikan mata uang karena volatilitas ekstrem, keterbatasan pasokan, dan kedaulatan negara — poin yang Anda singgung melalui frasa "sebagai aset atau komoditas" tetapi belum dinyatakan eksplisit.

Catatan Metodologis. Secara ringkas, tiga kesalahan kategori yang paling sering menyesatkan dan perlu dihindari dalam makalah Anda: (1) mencampur "pendekatan" (bayani, burhani, irfani) dengan "ragam metode" (bayani-interpretasi, kausasi, sinkronisasi); (2) memperlakukan maqasid sebagai metode terpisah padahal ia adalah dimensi kausa finalis dari metode kausasi sekaligus bingkai makna; dan (3) menghilangkan metode sinkronisasi, padahal dalam konteks muamalah kontemporer pertemuan antara kaidah kebolehan dan nas larangan justru selalu hadir dan harus diselesaikan secara eksplisit melalui al-jam'u wa at-taufiq, at-tarjih, an-naskh, atau at-tawaqquf (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

Wallahu a'lam bish-shawab.

Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Hukum Far'i dalam Fatwa Kripto menurut Kerangka Manhaj Tarjih

Dalam manhaj Tarjih, penetapan hukum bekerja melalui asumsi hierarkis (asumsi hierarkis): norma berjenjang dari nilai dasar, ke asas, lalu ke norma konkret, yang masing-masing dirumuskan sebagai al-qiyam al-asasiyyah (nilai-nilai dasar, baik norma teologis maupun etik dan juristik), al-ushul al-kulliyyah (asas-asas yang merupakan konkretisasi nilai dasar), dan al-ahkam al-far'iyyah (norma konkret yang langsung mengkualifikasi peristiwa hukum) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Kerangka inilah yang menjelaskan mengapa Fatwa Kripto Nomor 02 Tahun 2026 tidak berhenti pada "halal atau haram", melainkan menaiki jenjang makna dari nilai ke asas lalu ke ketentuan teknis transaksi.

Nilai dasar. Pada jenjang paling atas, fatwa kripto berdiri di atas nilai dasar Islam sebagaimana dirumuskan manhaj, yakni tauhid, akhlak karimah, dan kemaslahatan (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Nilai tauhid tampak pada penegasan bahwa setiap lompatan teknologi — termasuk blockchain dan kripto — harus "diikat oleh nilai-nilai moral", artinya aktivitas ekonomi digital tetap tunduk pada aturan Allah dan tidak pernah lepas dari pengawasan syariat. Nilai akhlak karimah tampak pada penolakan terhadap penipuan (tadlis), manipulasi (tagrir), dan kezaliman dalam transaksi. Nilai kemaslahatan tampak pada tujuan fatwa itu sendiri, yaitu memberi kepastian hukum (ḥukm al-wāqiʿ) demi kemaslahatan 20,16 juta investor Indonesia, serta menegaskan bahwa harta wajib dijaga — nilai ḥifẓ al-māl — dari pemborosan (tabżīr), penipuan, dan kerugian yang tidak dibenarkan (Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto).

Prinsip umum (asas). Pada jenjang tengah, nilai-nilai dasar itu dikonkretkan menjadi asas-asas fikih muamalah yang dipakai fatwa. Asas pertama adalah al-aṣlu fī al-muʿāmalāt al-ibāḥah (hukum asal muamalah adalah boleh) dan al-aṣlu fī al-manāfiʿ al-ibāḥah wa fī al-maḍārr at-taḥrīm (asal manfaat boleh, asal mudarat haram), yang menjadi dasar penetapan status mubah kripto sebagai aset. Asas kedua adalah lā ḍarara wa lā ḍirāra (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), yang dipakai untuk menolak volatilitas ekstrem kripto sebagai alat bayar. Asas ketiga adalah sadd adz-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan), yang dipakai untuk mewajibkan transaksi hanya melalui bursa resmi terdaftar yang diawasi OJK demi perlindungan konsumen. Asas keempat adalah maṣlaḥah ʿāmmah (kemaslahatan umum) dan ketaatan pada ulil amri sebagai dasar penundukan diri pada hukum positif (UU No. 7/2011 dan UU P2SK). Di samping itu, fatwa mempraktikkan asas etika bisnis Islam: larangan garar (ketidakpastian), maisir (perjudian), riba, tadlis, tagrir, najsy (merekayasa penawaran), dan tabzir (Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto).

Hukum far'i. Pada jenjang terbawah, lahirlah norma konkret (al-ahkam al-far'iyyah) yang menjadi jawaban hukum atas kasus. Pertama, kripto ditetapkan sebagai māl mutaqawwam (harta bernilai yang diakui syariat), sehingga hukum asal bertransaksi dan berinvestasi padanya adalah mubah — tetapi mubah yang muqayyad (terikat syarat) dan dapat berubah menjadi haram bila batasan syariat dilanggar. Kedua, syarat keabsahan objek: aset harus bebas dari ekosistem haram (kasino digital, pornografi, dark web) dan memiliki utilitas nyata (manfaʿah mubāḥah) seperti penyimpanan nilai, utility/governance, atau infrastruktur teknologi; koin yang nirutilitas atau sekadar koin candaan (meme coin) haram karena mengandung tabzir, maisir, dan garar. Ketiga, syarat keabsahan mekanisme transaksi: haram melakukan perdagangan berjangka (futures) karena jatuh pada jual beli utang dengan utang, haram memakai leverage/margin trading karena mengandung riba nasī'ah dan penggabungan utang dengan jual beli, haram pump and dump karena najsy, dan haram short selling karena jual barang yang belum dimiliki. Keempat, airdrop dihukumi mubah sebagai hibah atau ju'alah dengan syarat tidak melibatkan perbuatan batil dan bebas dari pemutaran dana titipan yang ribawi. Kelima, kripto tidak sah dijadikan mata uang karena tiga hal: volatilitas ekstrem yang merupakan unsur ḍarar, keterbatasan pasokan yang menghambat perputaran ekonomi, dan kedaulatan negara serta maṣlaḥah ʿāmmah (Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto).

Keterkaitan dengan operasionalisasi manhaj. Susunan berjenjang ini memperlihatkan kerja tiga asumsi manhaj sekaligus: asumsi hierarkis (nilai → asas → norma konkret), asumsi integralistik (dalil-dalil saling menguatkan: nas larangan riba, garar, maisir, tabzir dikoroborasikan dengan kaidah kebolehan muamalah dan fakta empiris kripto), dan asumsi kebermaksudan (setiap norma mengandung tujuan syariat, sehingga penerapan kausa finalis maqasid menjadi penentu — ukuran keharaman bukan nama "kripto" melainkan terwujud atau tidaknya kemaslahatan dan perlindungan dari kemudaratan). Dengan demikian, hukum far'i dalam fatwa ini bukan sekadar taksiran lafal, melainkan hasil pengujian objek dan mekanisme transaksi melalui jenjang nilai, di mana posisi mubah bersyarat yang dapat berubah menjadi haram adalah wujud nyata dari dinamika ijtihad tarjih dalam ranah muamalah kontemporer (Fatwa 02 2026 Fatwa Mtt Ppm Tentang Kripto; Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

Wallahu a'lam bish-shawab.

Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Hukum Far'i dalam Fatwa Trading Forex menurut Manhaj Tarjih

Dalam kerangka manhaj Tarjih, penetapan hukum bekerja melalui asumsi hierarkis: norma berjenjang dari nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah), ke asas (al-uṣūl al-kulliyyah), lalu ke norma konkret (al-aḥkām al-far'iyyah) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Fatwa Trading Forex Nomor 15 Tahun 2021 yang disidangkan pada 4 Rajab 1441 H/28 Februari 2020 M berdiri di atas nilai dasar Islam yang sama: tauhid, akhlak karimah, dan kemaslahatan (Fatwa 15 2021 Trading Forex Online). Nilai tauhid tampak pada penegasan fatwa bahwa "kehendak bebas seseorang bukan berarti tanpa batas; orang harus tunduk dan patuh pada aturan hukum Allah" — kebebasan bertransaksi bukan kebebasan tanpa kendali. Nilai akhlak karimah tampak pada penolakan kecurangan, penipuan, kezaliman, dan penyalahgunaan hak dalam berbisnis. Nilai kemaslahatan tampak pada tujuan fatwa melindungi harta dari risiko yang merugikan dan dari jalan yang batil, sebagaimana diperintahkan QS an-Nisa' (4): 29 (Fatwa 15 2021 Trading Forex Online).

Pada jenjang asas, nilai-nilai dasar itu dikonkretkan menjadi sejumlah prinsip umum muamalah. Asas pertama adalah al-aṣlu fī al-asyyā'i al-ibāḥah — "segala sesuatu pada asalnya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya" — yang menjadi titik tolak fatwa karena forex adalah aktivitas muamalah. Asas kedua adalah kebolehan itu selalu terikat pada syarat sahnya akad, yang menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa' meliputi empat rukun: subjek hukum yang cakap, objek yang mubah dan bermanfaat serta dapat diserahterimakan dan diketahui keadaannya, tujuan yang jelas peruntukannya, serta ijab-qabul yang mencerminkan kerelaan. Asas ketiga adalah etika bisnis Muhammadiyah yang telah dirumuskan dalam Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3, yaitu sebelas tolok ukur: larangan garar, maisir, jahalah, kezaliman, riba, darar, kecurangan dan penipuan, ta'assuf, monopoli dan konglomerasi, objek yang haram, serta menelantarkan dan memubadzirkan harta (Fatwa 15 2021 Trading Forex Online). Sebelas tolok ukur inilah yang menjadi instrumen pengujian setiap jenis transaksi valas.

Pada jenjang hukum far'i, fatwa menegaskan bahwa trading forex online tidak sama dengan menukar uang di money changer: transaksi manual dilakukan karena kebutuhan nyata dengan nilai tukar yang jelas, sedangkan forex online dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan dengan risiko tinggi karena pergerakan kurs yang belum jelas. Setelah diuji dengan rukun akad dan sebelas tolok ukur etika bisnis, fatwa menetapkan bahwa trading forex online haram karena dua sebab. Pertama, adanya spekulasi yang sangat kental dan tidak terpisahkan dari transaksi — naik turunnya kurs yang tidak pasti mengandung garar dan hampir menyerupai maisir. Kedua, adanya swap, yaitu selisih suku bunga antarnegara yang diperoleh atau dibayarkan ketika posisi dibiarkan terbuka hingga larut malam, yang menurut fatwa dikategorikan sebagai riba. Maka ditegaskan: "ketika ada spekulasi dan riba dalam sebuah transaksi, maka itu haram dilakukan" (Fatwa 15 2021 Trading Forex Online). Perlu diperhatikan bahwa yang diharamkan bukan objeknya — mata uang adalah halal — melainkan mekanisme transaksinya.

Keterkaitan dengan operasionalisasi manhaj tampak pada tiga hal. Pertama, asumsi hierarkis: dari nilai dasar tauhid dan kemaslahatan diturunkan asas kebolehan muamalah yang terikat, lalu melahirkan norma konkret haram untuk forex spekulatif. Kedua, kerja metode kausasi: karena tidak ada nas yang menyebut forex secara langsung, fatwa menggali 'illat (alasan hukum) keharaman dari unsur yang melekat pada objek dan mekanisme transaksi — spekulasi (garar/maisir) dan bunga (riba) — bukan dari nama transaksinya. Ketiga, metode sinkronisasi: fatwa mempertemukan kaidah umum ibāḥah dengan nas-nas larangan yang lebih spesifik (larangan memakan harta secara batil dalam QS an-Nisa' 4:29 dan larangan riba), dan karena nas larangan bersifat khusus, maka larangan itulah yang dipegang — pertemuan dalil yang "zahirnya ta'arud" ini diselesaikan secara eksplisit sesuai prosedur al-jam'u wa at-taufiq dan at-tarjih dalam manhaj (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Dengan demikian, hukum far'i haram dalam fatwa ini bukan sekadar hasil lafal, melainkan hasil pengujian berjenjang atas objek dan mekanisme transaksi melalui nilai dasar, asas, dan tolok ukur etika bisnis.

Sebagai catatan, fatwa ini menilai forex melalui kerangka rukun akad menurut az-Zarqa' dan sebelas tolok ukur etika bisnis Muhammadiyah, bukan melalui klasifikasi spot, forward, swap, dan option sebagaimana dirumuskan lembaga lain; jenis-jenis transaksi itu hanya disebut sebagai gambaran praktik di lapangan. Karena itu dalam makalah, paparan tentang posisi Tarjih sebaiknya tidak mencampur atribusi otoritas lembaga lain ke dalam narasi putusan Muhammadiyah (Fatwa 15 2021 Trading Forex Online).

Wallahu a'lam bish-shawab.

Koreksi Uraian Hukum Pinjol: Kesalahan Penerapan Manhaj Tarjih

Teks yang Anda susun telah menangkap beberapa poin inti dengan benar: hakikat pinjol sebagai transaksi utang-piutang berbasis aplikasi yang media onlinenya tidak mengubah hukum asal, landasan QS al-Baqarah (2): 282 tentang pencatatan utang dan QS al-Baqarah (2): 275 tentang pengharaman riba, hadis tujuh dosa besar yang mencelakakan riwayat Muslim, serta penegasan bahwa izin OJK hanya menjamin legalitas hukum negara, bukan keabsahan syariat (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 01 1 15 Januari Hukum Pinjaman Online Pinjol). Namun, ada beberapa bagian yang menambahkan isi di luar naskah sumber dan menggambarkan metodologi yang tidak benar-benar dipakai oleh putusan tersebut — inilah yang paling berbahaya bagi sebuah makalah, karena pembaca bisa mengira semua itu adalah isi resmi putusan Tarjih padahal sebagiannya adalah konstruksi penulis sendiri.

Kesalahan pertama: atribusi metodologi yang tidak sesuai naskah. Uraian Anda menyatakan bahwa "manhaj tarjih menggunakan pendekatan maslahah mursalah dan sadd adz-dzari'ah" dalam menetapkan hukum pinjol. Dalam naskah aslinya — Tanya Jawab Agama Edisi 01 Tahun 2023 yang disidangkan Tim Fatwa pada Jumat 20 Safar 1444 H/16 September 2022 — kedua istilah itu tidak muncul sama sekali. Yang benar-benar dipakai naskah itu ada empat langkah: berangkat dari kaidah al-aṣlu fī al-muʿāmalati al-ibāḥah ḥattā yaqūma ad-dalīlu ʿalā at-taḥrīm (asal muamalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan); menerapkan definisi riba dari Fatwa Tarjih Nomor 08 Tahun 2006; melakukan taḥqīq al-manāṭ, yakni memastikan unsur terlarang benar-benar ada pada kasus konkret dengan meneliti praktik lapangan bahwa pinjol memungut bunga sekitar 0,4 persen per hari; lalu menilai bahwa unsur riba itu melanggar tolok ukur etika bisnis (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 01 1 15 Januari Hukum Pinjaman Online Pinjol; Keputusan Tarjih Ke 27 Beberapa Masalah Ibadat Dan Muamalat Bab Iii Bunga Bank). Mencantumkan maslahah mursalah dan sadd adz-dzari'ah sebagai "pendekatan yang dipakai putusan" adalah kesalahan kategori dan atribusi: kalau Anda ingin memakai keduanya, tuliskan secara jujur sebagai analisis penulis, bukan sebagai isi putusan.

Kesalahan kedua: kategori hukum "haram mutlak" yang tidak ada dalam naskah. Uraian Anda menyebut peta hukum pinjol "tiga" namun kemudian menjabarkan empat hal (asalnya mubah, berbunga haram, syariah boleh, ilegal haram mutlak), dan dua di antaranya tidak sesuai sumber. Naskah asli tidak pernah menyatakan "pinjol ilegal haram mutlak"; yang dikatakannya adalah bahwa aplikasi yang tidak berlisensi secara undang-undang "memiliki sisi negatif berupa tidak adanya perlindungan bagi para peminjamnya", lalu menyarankan umat memilih aplikasi syariah yang terdaftar OJK. Dengan kata lain, persoalan pinjol ilegal dalam sumber adalah persoalan perlindungan peminjam dan legalitas, bukan penetapan hukum "haram mutlak". Demikian pula, sumber tidak menyebut hanya "akad mudarabah" untuk pinjol syariah, melainkan "akad wadiah, mudarabah, musyarakah, dan lain-lain". Untuk makalah yang akurat, kategori hukumnya sebaiknya dirumuskan: (1) utang-piutang asalnya boleh; (2) pinjol yang memungut bunga hukumnya haram karena riba; (3) pinjol syariah yang memakai akad wadiah/mudarabah/musyarakah dan terdaftar resmi adalah pilihan yang disarankan; (4) terhadap pinjol ilegal, sumber menekankan ketiadaan perlindungan hukum bagi peminjam — bukan pernyataan haram mutlak.

Kesalahan ketiga: menambah "empat penyebab keharaman" dan "bahaya sosial-mental" yang tidak ada dalam naskah. Naskah asli menyebut satu dan hanya satu sebab keharaman pinjol: adanya bunga sekitar 0,4 persen per hari yang merupakan riba. Intimidasi, teror penagihan, pelanggaran privasi, jebakan utang berlipat, hingga gangguan kesehatan mental sama sekali tidak disebut dalam naskah. Semua itu memang wacana publik yang benar di dunia nyata, tetapi dalam kerangka manhaj Tarjih, menjadikannya "faktor keharaman menurut putusan" adalah bentuk memalsukan isi putusan — persis larangan "jangan menambal kekosongan vault dengan pengetahuan umum seolah itu posisi Muhammadiyah". Jika ingin mengangkat dampak sosial-mental, tuliskan sebagai konteks sosiologis yang Anda tambahkan sendiri, diberi penanda jelas bahwa itu bukan isi putusan, dan pisahkan dari (a) apa yang tertulis dalam putusan.

Kesalahan keempat: penyebutan "riba nasi'ah" yang tidak eksplisit dalam sumber. Anda menulis bahwa Fatwa Nomor 08 Tahun 2006 mengategorikan bunga pinjol sebagai "riba nasiah". Naskah sumber mendefinisikan riba sebagai "tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan atau kelebihan tanpa imbalan jasa atau barang yang diharuskan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad", dan menyebutkan bahwa riba Jahiliah itu "kredit berjangka dengan tambahan pengembalian yang disyaratkan" (penjelasan al-Jaṣṣāṣ yang dikutip dalam fatwa) (Keputusan Tarjih Ke 27 Beberapa Masalah Ibadat Dan Muamalat Bab Iii Bunga Bank). Penyebutan istilah "riba nasi'ah" sebagai label teknis boleh saja, tetapi harus dinyatakan sebagai kategorisasi fikih penulis, bukan dikutip seolah-olah tertulis demikian dalam fatwa.

Kesalahan kelima: status dan hierarki sumber. Perlu ditegaskan bahwa rujukan utama Anda bukanlah fatwa Mu nas Tarjih, melainkan jawaban Tim Fatwa dalam rubrik Tanya Jawab Agama Suara Muhammadiyah yang disidangkan 16 September 2022 — dalam hierarki otoritas, dokumen semacam ini berkedudukan sebagai preseden fikih terapan, di bawah HPT dan di bawah fatwa tematik resmi. Fungsi Fatwa Nomor 08 Tahun 2006 (bunga bank sama dengan riba) di dalamnya adalah sebagai dasar penerapan, dan itu sudah Anda kutip dengan tepat; hanya saja status kelembagaan kedua dokumen ini berbeda dan sebaiknya disebut eksplisit dalam makalah. Yang luput dari uraian Anda justru keindahan metodologis naskah aslinya: naskah itu dengan disiplin memilah langkah normatif (kaidah ibahah dan larangan riba) dari langkah empiris (taḥqīq al-manāṭ: bunga 0,4 persen per hari ditemukan dalam praktik) — struktur inilah contoh konkret operasionalisasi manhaj yang sebaiknya Anda tiru dalam menulis, karena ia menunjukkan bagaimana Tarjih tidak menghukumi dari nama produk (pinjol), melainkan dari objek dan mekanisme transaksinya.

Rumusan koreksi yang disarankan. Dengan seluruh koreksi di atas, paragraf metodologi Anda dapat ditulis ulang kira-kira begini: "Dalam menetapkan hukum pinjol, Tim Fatwa berangkat dari kaidah al-aṣlu fī al-muʿāmalati al-ibāḥah dan larangan riba sebagaimana dirumuskan Fatwa Tarjih Nomor 08 Tahun 2006. Setelah melakukan taḥqīq al-manāṭ dengan meneliti praktik lapangan, ditemukan bahwa pinjol memungut bunga sekitar 0,4 persen per hari, yang merupakan riba dan melanggar salah satu tolok ukur etika bisnis. Karena itu pinjol berbunga haram, sedangkan utang-piutang pada asalnya tetap mubah dan media online hanya perantara yang tidak mengubah hukum asal." Bandingkan rumusan ini dengan teks Anda: Anda akan melihat bahwa perbedaannya terletak pada disiplin membedakan isi putusan, penerapan metode yang benar-benar dipakai, dan penandaan jelas atas analisis penulis — itulah inti dari penerapan manhaj yang tidak menyesatkan (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 01 1 15 Januari Hukum Pinjaman Online Pinjol).

Wallahu a'lam bish-shawab.

Lima Topik Fikih Waris Kontemporer untuk Bahan Presentasi Mahasiswa

Berikut lima topik yang saya susun berdasarkan putusan Tarjih dan Tanya Jawab Agama yang benar-benar ada di arsip. Setiap topik dilengkapi sumber, kasus konkret, dan sudut pandang manhaj yang bisa digali mahasiswa saat presentasi. Disarankan mahasiswa membaca setiap halaman yang ditautkan sebelum presentasi.

Topik 1 — Harta Bersama (Gono-Gini) dan Kaitannya dengan Harta Warisan

Topik ini mengangkat pertanyaan: saat salah satu pasangan meninggal, mana yang menjadi harta warisan dan mana yang tidak? Menurut Fatwa Nomor 03 Tahun 2004, harta yang diwariskan adalah harta bawaan pewaris ditambah separuh harta bersama; harta bawaan masing-masing pasangan tetap menjadi miliknya, dan istri yang tidak bekerja secara produktif tetap dihargai kontribusinya secara materiel sehingga berhak atas separuh harta bersama (Fatwa 03 2004 Harta Gana Gini Dan Pembagian Warisan). Ketentuan ini dipertegas Fatwa Nomor 04 Tahun 2015 bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan gaji pensiun suami yang telah meninggal menjadi hak istri, serta dirujuk pula dalam Tanya Jawab Agama 7 Bab II tentang harta gana-gini dan warisan (Fatwa 04 2015 Harta Gono Gini Dan Gaji Pensiun Suami). Untuk presentasi, mahasiswa dapat menyusun studi kasus perhitungan langkah demi langkah: memisahkan harta bawaan dan harta bersama, lalu membagi waris berdasarkan QS an-Nisa (4): 11-12 yang dikutip dalam fatwa. Pertanyaan diskusi yang menarik: bagaimana Tarjih memadukan konsep faraid dengan hukum positif (Pasal 87 dan 96 Kompilasi Hukum Islam) tanpa menabrak nas? Ini adalah contoh kerja burhani — melihat realitas rumah tangga Indonesia — yang dikawinkan dengan metode bayani atas ayat-ayat waris.

Topik 2 — Hak Waris Anak Angkat dan Wasiat Wajibah

Ini salah satu topik paling dinamis dan kontroversial. Dalam Al-Qur'an dan hadis, anak angkat tidak menjadi ahli waris karena nasabnya tidak berubah (QS al-Ahzab [33]: 4-5). Namun Fatwa Nomor 25 Tahun 2015 menjelaskan bahwa menurut KHI Pasal 209 ayat (2), anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya — dengan contoh perhitungan lengkapnya: harta waris dulu dikurangi biaya jenazah, hutang, dan wasiat wajibah, baru sisanya dibagi kepada ahli waris (Fatwa 25 2015 Adakah Hak Waris Untuk Anak Angkat). Posisi yang sama ditegaskan dalam Fatwa Nomor 01 Tahun 2011 dan Fatwa Nomor 14 Tahun 2015 (Fatwa 01 2011 Pembagian Warisan; Fatwa 14 2015 Warisan Untuk Anak Angkat). Bahan presentasi yang kaya: bandingkan kedudukan anak angkat dalam faraid klasik, KHI, dan putusan Tarjih; jelaskan mengapa wasiat wajibah dipakai sebagai jalan tengah; dan kaitkan dengan konsep sadd adz-dzari'ah serta perlindungan terhadap anak (lihat juga konsep Wasiat Wajibah). Pertanyaan kritis untuk diskusi: apakah wasiat wajibah sebesar 1/3 dapat disejajarkan dengan hak waris, dan bagaimana keadilannya terhadap ahli waris lain?

Topik 3 — Ahli Waris Pengganti: Hak Cucu atas Harta Kakek/Nenek

Topik ini menjawab persoalan yang sangat hidup di masyarakat: apakah cucu berhak mewarisi ketika ayah/ibunya (anak pewaris) meninggal lebih dulu? Fatwa Nomor 22 Tahun 2015 menjawab ya, berdasarkan KHI Pasal 185: ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Fatwa 22 2015 Warisan Ahli Waris Pengganti). Ketentuan yang sama dipakai dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2016 (Fatwa 11 2016 Pembagian Warisan), sementara Fatwa Nomor 39 Tahun 2004 memberi nuansa berbeda: cucu yang ayahnya masih hidup tidak mendapat bagian karena ia dzawul arham yang tertutup oleh adanya ahli waris lain (Fatwa 39 2004 Warisan Untuk Cucu). Perbedaan kedua fatwa inilah bahan diskusi terbaik: kapan cucu mewarisi dan kapan tidak, serta bagaimana Tarjih menyelaraskan faraid dengan keadilan sosial melalui konsep ahli waris pengganti yang diadopsi ke dalam hukum positif. Mahasiswa dapat menggambar diagram pewarisan (kakek — anak yang wafat lebih dulu — cucu) sebagaimana dilakukan fatwa, lalu menghitung bagian masing-masing.

Topik 4 — Waris Beda Agama: Hak Anak yang Tidak Beragama Islam

Fatwa Nomor 21 Tahun 1998 menegaskan bahwa orang yang tidak beragama Islam tidak berhak menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam, walau ia anak kandung; perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi (Fatwa 21 1998 Hibah Dan Wasiat Untuk Anak Yang Beda Agama). Namun fatwa yang sama membuka jalan keadilan melalui dua instrumen: pertama, hibah (pemberian yang berlaku semasa hidup) yang tidak dilarang diberikan kepada non-Muslim asal tetap menjaga keadilan di antara anak-anak; kedua, wasiat maksimal sepertiga harta, karena anak yang beda agama bukan ahli waris sehingga tidak terkena larangan hadis "lā waṣiyyata li-wāriṡ" (tidak ada wasiat bagi ahli waris) — dan batas sepertiga didasarkan pada hadis riwayat Muslim tentang wasiat Sa'ad bin Abi Waqqash. Topik ini sangat baik untuk melatih mahasiswa membedakan tiga ranah yang sering tertukar: warisan, hibah, dan wasiat — masing-masing punya ketentuan sendiri (lihat juga konsep Hibah). Sudut manhaj yang menarik: bagaimana Tarjih menempatkan hadis sebagai sumber utama sekaligus membuka ruang keadilan melalui hukum positif dan instrumen muamalah lain tanpa mengubah ketentuan pokok faraid.

Topik 5 — Penundaan Pembagian Warisan: Antara Kewajiban Segera dan Kemaslahatan

Pada dasarnya pembagian warisan dianjurkan segera karena harta waris adalah hak para ahli waris yang dianalogikan sebagai amanat yang harus ditunaikan (QS an-Nisa [4]: 58). Namun Fatwa Nomor 17 Tahun 2022 menyatakan bahwa pembagian boleh ditunda dengan syarat ada kerelaan/kesepakatan semua ahli waris dan demi kemaslahatan — misalnya agar harta warisan tetap membiayai pendidikan anak bungsu yang belum selesai — dan penundaan itu tidak boleh berlarut-larut, karena "hal yang bersifat darurat itu diperbolehkan sekedarnya saja" (Fatwa 17 2022 Menunda Pembagian Warisan). Posisi ini konsisten dengan Fatwa Nomor 25 Tahun 1998 tentang penundaan pembagian warisan (Fatwa 25 1998 Menunda Pembagian Warisan Dan Zakat Warisan), dan diperkaya Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 yang menegaskan tidak ada nas yang menyebutkan batas waktu pembagian (Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Wa). Ini contoh terbaik metode kausasi finalis: 'illat dan tujuan (maqasid) kemaslahatan keluarga dipertimbangkan di samping nas, namun tidak sampai melanggar hak individual ahli waris. Pertanyaan diskusi yang menantang: di mana batas "tidak berlarut-larut", dan bagaimana menyelesaikan kasus ketika sebagian ahli waris menolak menunda?

Catatan untuk Dosen dan Mahasiswa

Kelima topik itu sengaja dipilih karena masing-masing mewakili satu pola manhaj: Topik 1 (integrasi faraid dengan hukum positif), Topik 2 (jalan tengah melalui wasiat wajibah), Topik 3 (perkembangan posisi Tarjih lintas tahun — bandingkan fatwa 2004 dan 2015), Topik 4 (pembedaan ranah waris-hibah-wasiat), dan Topik 5 (kausasi finalis berbasis kemaslahatan). Saat presentasi, mahasiswa disarankan menampilkan perkembangan kronologis fatwa bila topiknya dibahas di beberapa tahun, membedakan apa yang tertulis dalam putusan dari tafsir penyaji, dan selalu menautkan sumbernya. Sampai pada penelusuran ini, saya belum membaca utuh sejumlah halaman pendukung seperti Fatwa 04 2015 Harta Gono Gini Dan Gaji Pensiun Suami, Fatwa 11 2016 Pembagian Warisan, dan Fatwa 14 2015 Warisan Untuk Anak Angkat, sehingga detail perhitungannya perlu diverifikasi langsung oleh mahasiswa dari halaman sumber.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Empat Masalah Fikih Kontemporer (Transplantasi Jantung, Stem Cell, Kloning, Bayi Tabung) dalam Kerangka Manhaj Tarjih Baru

Manhaj Tarjih baru yang dimaksud adalah hasil Musyawarah Nasional XXXII Tarjih pada 23–25 Februari 2024 M/13–15 Syakban 1445 H di Pekalongan, yang ditanfidzkan dengan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 68 Tahun 2026 (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 01 Keputusan Pimpinan Pusat Muhamma). Kerangkanya bertumpu pada tiga asumsi: integralistik (dalil-dalil saling menguatkan), hierarkis (norma berjenjang: nilai dasar → asas → hukum far'i), dan kebermaksudan (setiap norma mengandung maqasid). Jenjang hierarkisnya: al-qiyam al-asasiyyah (nilai dasar: tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan) memayungi al-uṣūl al-kulliyyah (asas-asas sebagai konkretisasi nilai), dan keduanya memayungi al-aḥkām al-far'iyyah (norma konkret yang mengkualifikasi peristiwa hukum). Tiga ragam metode dipakai: bayani (interpretasi nas), kausasi (kausa efisien dan kausa finalis/maqasid), dan sinkronisasi (al-jam'u wa at-taufiq, at-tarjih, an-naskh, at-tawaqquf) bila terjadi ta'arud (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

1. Transplantasi Organ Jantung

Nilai Dasar. Nilai tauhid menempatkan tubuh sebagai amanah Allah yang tidak boleh dirusak, tetapi sekaligus menempatkan tolong-menolong menyelamatkan nyawa sebagai pengabdian kepada-Nya. Nilai akhlak karimah tampak pada syarat niat tulus donor — "pernyataan sukarela, tanpa paksaan dan ancaman dari luar serta dengan niat yang tulus hanya untuk menolong keselamatan sesama manusia" — dan kejujuran medis tentang risiko (komplikasi, kegagalan operasi) (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan). Nilai maslahat menempatkan transplantasi sebagai ikhtiar akhir pengobatan untuk melindungi jiwa resipien (ḥifẓ an-nafs), yang dalam maqasid termasuk kepentingan ḍarūriyyāt.

Prinsip Umum. Dari nilai-nilai itu diturunkan asas: (1) al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah — muamalah kedokteran pada asalnya boleh; (2) lā ḍarara wa lā ḍirāra — jangan merugikan donor demi menolong resipien; (3) ikhtiar berobat dianjurkan, sebagaimana pemaparan bahwa transplantasi adalah jalan akhir "setelah semua ikhtiar pengobatan lainnya dilakukan tetapi mengalami kegagalan"; (4) ta'āwun ʿalā al-birr wa at-taqwā. Ciri khusus jantung: pada homotransplantasi jantung tidak dikenal donor hidup — organ hanya dapat diambil dari donor mati (cadaver donor), sehingga seluruh persoalan hukum berpusat pada penetapan kematian dan kehormatan jenazah (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan).

Hukum Praktis (Ahkamul Khamsah). ⚖️ Mubah — transplantasi jantung sebagai ikhtiar akhir pengobatan, dengan syarat: (a) donor/keluarga memahami maksud, tujuan, dan risiko, (b) pernyataan sukarela tanpa paksaan dan dengan niat menolong, (c) ada izin dari ahli waris, (d) organ diambil setelah kematian dipastikan dengan kriteria medis (dalam sumber disebut kriteria komite Harvard: berhentinya pernapasan, hilangnya refleks, EEG datar), dan (e) resipien benar-benar membutuhkan. ⚖️ Haram — mengambil jantung dari donor yang masih hidup (karena jantung hanya dikenal dari donor mati, pengambilan dari orang hidup berarti membunuh), jual beli organ (karena mengkomersialkan tubuh), donor di bawah paksaan, atau eksploitasi kerentanan ekonomi. ⚠️ Catatan epistemik: bagian kesimpulan final dokumen Fikih Muhammadiyah Bagian N. Kesehatan ini belum terbaca utuh oleh saya; substansi di atas diambil dari bagian definisi, tujuan, syarat donor, dan problema hukum yang termuat dalam naskah. Pembaca dianjurkan memverifikasi langsung ke halaman sumber (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan).

2. Hukum Stem Cell (Sel Punca)

Nilai Dasar. Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 21 (disidangkan 27 Rabiulawal 1447 H/19 September 2025 M atas pertanyaan Majelis Kesehatan PP Aisyiyah dan UNISA) menguji stem cell dengan "prinsip halal dan haram, serta dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat" (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 21 1 15 November Hukum Penggunaan Stem Cell). Nilai tauhid tampak pada ketundukan seluruh inovasi medis pada hukum Allah; nilai akhlak karimah tampak pada larangan kesombongan, riya, dan sekadar mencari pengakuan sosial dalam pemakaian kecantikan; nilai maslahat tampak pada penegasan bahwa stem cell menyentuh ḥifẓ an-nafs (penyembuhan penyakit kronis), ḥifẓ al-māl (penghematan biaya perawatan), dan ḥifẓ al-ʿaql (pengembangan ilmu sebagai ikhtiar maqasid).

Prinsip Umum. Asas yang dipakai: (1) kaidah al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah ḥattā yadulla ad-dalīlu ʿalā at-taḥrīm; (2) anjuran berobat — hadis tadāwau fa-inna Allāha lam yaḍa' dā'an illā waḍa'a lahu dawā' (HR Abu Dawud, an-Nasai, Ahmad, Ibnu Majah); (3) lā ḍarara wa lā ḍirāra (HR Ibnu Majah, ad-Daraqutni); (4) mā bunīya ʿalā al-ḥarām fahuwa ḥarām — segala yang dibangun di atas hal haram hukumnya haram; (5) prinsip aulawiyyat (prioritas): kebutuhan ḍarūri didahulukan atas ḥājjī, dan ḥājjī atas tahsīnī; (6) ketaatan pada kebijakan negara — taṣarruf al-imām ʿalā ar-rāʿiyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah — yang di sini memperkuat UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Hukum Praktis (Ahkamul Khamsah) per Sumber Sel. ⚖️ Mubah — stem cell dewasa (sumsum tulang, darah tepi, jaringan lemak), dengan syarat ada izin donor dan tidak menimbulkan bahaya serius; didasarkan pada kaidah kebolehan donor darah dan transplantasi organ. ⚖️ Mubah — stem cell perinatal (darah/tali pusat/plasenta), dengan syarat persetujuan orang tua dan tidak ada potensi mudarat, sebab setelah kelahiran jaringan itu tidak lagi berfungsi utama dan justru sering dibuang. 🚫 Haram — stem cell embrionik yang diambil dari embrio berpotensi hidup yang "sengaja diciptakan untuk tujuan itu, dan kemudian sengaja digugurkan", karena ini "tindakan pembunuhan dengan sengaja yang dilarang dalam agama", bertentangan dengan ḥifẓ an-nafs dan ḥifẓ an-nasl, serta melanggar QS al-Isra' (17): 33. ⚠️ Ikhtilaf dan sikap Tarjih — sisa embrio bayi tabung yang tidak ditanamkan dan embrio hasil keguguran medis diperselisihkan ulama; Tarjih menegaskan bahwa di Indonesia penggunaan stem cell dari embrio manusia telah dilarang secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga fatwa ini memperkuat regulasi itu dengan dasar bahwa kebijakan negara diarahkan pada kemaslahatan rakyat (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 21 1 15 November Hukum Penggunaan Stem Cell).

⚠️ Pengecualian darurat. Fatwa membuka kemungkinan pengecualian: "jika ditemukan suatu kasus medis pengecualian, seperti kasus yang mengancam nyawa seseorang, dan menurut para ahli medis, satu-satunya cara penyelamatannya adalah dengan stem cell embrionik, maka ini dapat disebut dengan situasi darurat." Dalam keadaan itu pemerintah "dapat membuka pintu kebolehan yang bersifat darurat ini dan meregulasinya sedemikian rupa", dengan syarat menggunakan embrio keguguran atau embrio sisa program bayi tabung (IVF) yang sudah tidak dibutuhkan, disertai izin pasangan suami-istri yang bersangkutan. Namun perlu ditegaskan: "sepanjang pemerintah belum membukanya, praktik ini berstatus ilegal sehingga tetap dilarang untuk dilakukan" — kebolehan darurat itu bersifat potensial dan terkunci oleh regulasi, bukan kebolehan umum.

⚖️ Mubah bersyarat — stem cell untuk estetika/kecantikan selama bahan-bahannya halal dan tidak menimbulkan mudarat, dengan dua rambu: (1) prinsip aulawiyyat (prioritas) — biaya estetika yang masuk tingkat tahsīnī (tersier) dalam hierarki maqasid tidak boleh mengalihkan tanggung jawab nafkah keluarga yang ḍarūrī (primer); (2) niat — diniatkan untuk meningkatkan hubungan harmonis suami-istri, bukan untuk kesombongan, ria, atau sekadar mencari pengakuan sosial. 🚫 Tidak sah — stem cell dari fasilitas tanpa izin resmi Kementerian Kesehatan dan/atau BPOM serta tanpa tenaga medis kompeten, karena fatwa mengimbau kepatuhan pada regulasi.

3. Kloning Manusia

Nilai Dasar. Nilai tauhid menegaskan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, sehingga penciptaannya tidak boleh direduksi menjadi rekayasa laboratorium; naskah Tanya Jawab Agama 8 mengutip QS al-A'raf (7): 179 tentang manusia yang kehilangan martabatnya untuk menggambarkan kekeliruan memandang manusia sekadar objek. Nilai akhlak karimah menolak menjadikan manusia sebagai "komoditas komersial", menciptakan manusia unggul secara massal, dan merusak kehormatan manusia. Nilai maslahat tampak pada kekhawatiran kerusakan tatanan keturunan (ḥifẓ an-nasl) — seperti punahnya gender laki-laki, lahirnya bayi cacat dalam jumlah besar, dan kejahatan sosial akibat banyaknya manusia yang sama cirinya (Tanya Jawab Agama 8 Bab Iv Kesehatan Dan Kesenian).

Prinsip Umum. Asas yang dipakai: (1) dar'u al-mafāsid muqaddamun ʿalā jalb al-maṣāliḥ — menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan, karena sisi negatif kloning (cacat fungsi organ, bayi yang lahir sudah "dewasa" sehingga berumur pendek, komodifikasi manusia) jelas lebih besar daripada manfaatnya; (2) sadd adz-dzari'ah — menutup jalan menuju kerusakan kehormatan manusia dan kekacauan nasab; (3) al-walad li al-firāsy — kejelasan nasab adalah tujuan syariat yang justru dikaburkan kloning; (4) penghormatan kepada zygote yang "dipercaya sebagai awal kehidupan", sehingga pemusnahannya menjadi persoalan etika. Fatwa Nomor 12 Tahun 1998 menambahkan dua klarifikasi: kloning bukan "dābbah dari bumi" sebagaimana QS an-Naml (27): 82 sehingga bukan tanda kiamat, dan andaikata kelak ada manusia hasil kloning, sepanjang memenuhi syarat taklif ia tetap mukallaf — dua klarifikasi ini bersifat korektif, bukan penetapan hukum kebolehan (Fatwa 12 1998 Manusia Hasil Kloning).

Hukum Praktis (Ahkamul Khamsah). 🚫 Haram — Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam menetapkan bahwa "sistem kloning yang dilakukan untuk manusia hukumnya adalah haram" (Tanya Jawab Agama 8 Bab Iv Kesehatan Dan Kesenian). Keharaman ini mencakup tiga jenis yang diuraikan naskah: (1) kloning embrio — penggandaan zygote menjadi beberapa sel monozygote mandiri yang berpotensi dimusnahkan dan disalahgunakan untuk menciptakan manusia unggul; (2) kloning reproduksi — peminjaman sel telur kosong yang diisi DNA sel dewasa, dengan sisi negatif cacat organ, bayi dewasa berumur pendek, punahnya gender laki-laki, dan komodifikasi manusia; (3) kloning terapeutik — embrio dibiarkan tumbuh sekitar 14 hari lalu diekstraksi sel tunasnya, karena mengorbankan embrio yang berpotensi menjadi janin. ⚠️ Catatan epistemik: keputusan haram ini berasal dari Tanya Jawab Agama — dalam hierarki otoritas berkedudukan sebagai preseden fikih terapan di bawah HPT dan fatwa tematik — dan saya belum membaca seluruh bagian naskah TJA 8, sehingga konteks lengkap dalil-dalilnya perlu diverifikasi langsung dari sumber (Tanya Jawab Agama 8 Bab Iv Kesehatan Dan Kesenian).

4. Bayi Tabung

Nilai Dasar. Keputusan Halaqah Kaji Ulang Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI tentang Bayi Tabung (Yogyakarta, 15 Rabiulawal 1437 H/27 Desember 2015 M), yang ditanfidzkan dengan Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 53/KEP/I.0/B/2024 tanggal 5 Syakban 1445 H/15 Februari 2024 M, dibangun di atas tiga nilai dasar (Keputusan 53 2024 Bayi Tabung 02 Lampiran Keputusan Halaqah Kaji Ulang Bayi Tabu). Tauhid — "Islam menghargai ilmu dan memerintahkan mempelajari dan mengembangkannya sebagai jalan pendekatan diri kepada Allah dan upaya pemenuhan kemaslahatan manusia". Akhlak karimah — Islam mewajibkan penghormatan terhadap hidup manusia dan memberikan perlindungan terhadap institusi keluarga "sebagai unit sosial terkecil tempat edukasi anak dan sosialisasi nilai". Maslahat — naluri memiliki keturunan diakui dan dilindungi sebagai ḥifẓ an-nasl, salah satu maqasid syariah.

Prinsip Umum. Asas yang dipakai: (1) tujuan syariah memberi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta — perumusan al-Ghazali dalam al-Mustashfā yang dikutip keputusan — sehingga "segala hal yang berimplikasi perlindungan terhadap kelima prinsip ini adalah maslahat"; (2) setiap problem ada jalan keluarnya, berdasar hadis "setiap penyakit ada obatnya" (HR Muslim) dan QS ar-Ra'd (13): 11 bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri; (3) larangan menyiramkan benih ke ladang orang lain — "tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya ke ladang orang lain" (HR Abu Dawud, Ahmad, dan al-Baihaqi); (4) al-walad li al-firāsy — anak itu milik pelaminan yang sah (HR jamaah ahli hadis); (5) penggunaan QS al-A'raf (7): 189 dan QS asy-Syura (42): 50 untuk melarang bayi tabung ditolak karena kedua ayat itu bersifat deskriptif empiris, "bukan statemen normatif atas pelarangan" — inilah kerja metode bayani: nas yang tampak relevan diuji makna dan maksudnya sebelum dipakai.

Hukum Praktis (Ahkamul Khamsah). ⚖️ Mubah — "pemanfaatan teknologi tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan maqasid syariah dan karena itu hukum penerapannya dalam proses bayi tabung adalah mubah", dengan dua syarat mutlak: benih (sperma dan ovum) diambil dari pasangan suami-istri yang sah dan resipien adalah istri sendiri yang memiliki ovum itu. ⚖️ Anak sah — status anak dari fertilisasi dalam tabung dengan sperma-ovum suami-istri sah yang ditanam pada rahim istri pemilik ovum adalah anak sah dari pasangan yang bersangkutan. ⚖️ Mubah — pelaksanaan fertilisasi, implantasi, dan seluruh proses inseminasi buatan "bahkan seluruh proses pengobatan pasien yang dilakukan oleh dokter berlawanan jenis tidak melanggar hukum agama Islam". 🚫 Haram — bayi tabung dengan benih pihak ketiga (donor sperma, donor ovum) atau dengan rahim wanita lain, berdasarkan hadis larangan menyiramkan air ke ladang orang lain, sebab "ovum itu bukan milik istri kedua atau istri yang lain" (Tanya Jawab Agama 8 Bab Iv Kesehatan Dan Kesenian). Keputusan 2024 ini sekaligus menyelesaikan "dualisme pandangan" yang muncul dari dua lampiran Keputusan Muktamar Tarjih XXI di Klaten tahun 1400 H/1980 M — contoh nyata penyelesaian ta'arud internal melalui prosedur manhaj (Keputusan 53 2024 Bayi Tabung 01 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah).

Penutup Metodologis

Keempat kasus itu memperlihatkan cara kerja manhaj yang diputuskan di Pekalongan. Pada transplantasi dan stem cell, Tarjih memakai pendekatan burhani (fakta medis: jenis donor, sumber sel) yang dikawinkan secara sirkular dengan pendekatan bayani (nas larangan membunuh, larangan membahayakan) dalam bingkai maqasid — menghasilkan hukum yang bersifat diferensial (mubah atau haram tergantung kondisi objek dan mekanismenya). Pada kloning, nilai dasar penghormatan martabat manusia dan asas dar' al-mafāsid mengalahkan potensi maslahat, sehingga hukumnya haram secara umum. Pada bayi tabung, metode kausasi finalis (maqasid ḥifẓ an-nasl dan ḥifẓ al-ʿaql) dipakai menilai teknologi reproduksi berbantu, metode bayani dipakai membedah makna ayat yang selama ini dijadikan dalil larangan, dan keputusan 2024 menuntaskan ta'arud historis (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Bagi mahasiswa, keempat kasus ini adalah peta kerja yang apik: hukum far'i dalam Tarjih selalu lahir dari jenjang nilai → asas → norma konkret, dan tidak pernah berhenti pada lafal halal-haram semata.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Al-Ushul Al-Kulliyyah dalam Manhaj Tarjih: Turunan Nilai Dasar, Bukan Sekadar Kaidah Fiqih

Kedudukan dalam asumsi hierarkis. Dalam Manhaj Tarjih yang diputuskan di Munas XXXII Pekalongan (Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 68 Tahun 2026, Lampiran 2-F), al-uṣūl al-kulliyyah (الأصول الكلية) adalah jenjang kedua dari tiga jenjang norma dalam asumsi hierarkis. Naskah merumuskan norma berjenjang: (1) al-qiyam al-asasiyyah — "prinsip-prinsip (nilai-nilai) dasar baik norma teologis maupun norma etik dan juristik", seperti tauhid, akhlak karimah, dan kemaslahatan; (2) al-uṣūl al-kulliyyah — "asas-asas yang merupakan konkretisasi dari nilai dasar" dan "yang diambil dari kedua sumber pokok di atas"; (3) al-aḥkām al-far'iyyah — "norma konkret yang langsung mengkualifikasi peristiwa hukum syar'i" (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met; Al Usiil Al Kulliyyah; Al Giyam Al Asasiyyah). Jadi kedudukannya jelas: ia berada di tengah, berfungsi menjembatani nilai dasar yang abstrak dengan hukum konkret yang operasional. Tanpa jenjang ini, sebuah fatwa bisa melompat langsung dari "tauhid" ke "halal/haram" tanpa pijakan analisis — persis kekeliruan yang sering terjadi dalam makalah mahasiswa.

Jawaban atas pertanyaan Anda: kaidah fiqih atau turunan nilai dasar? Berdasarkan definisi naskah, al-uṣūl al-kulliyyah adalah turunan/konkretisasi dari nilai dasar — bukan kaidah fiqih dalam pengertian klasik. Perbedaannya tegas. Kaidah fikih (qawā'id fiqhiyyah) adalah simpulan induktif dari keputusan-keputusan furu', bersifat deskriptif-akumulatif; ia lahir dari bawah ke atas (dari hukum-hukum cabang diringkas menjadi kaidah). Sebaliknya, al-uṣūl al-kulliyyah dalam manhaj ini lahir dari atas ke bawah: ia diderivasi dari nilai dasar tauhid, akhlak, dan maslahat, sehingga bersifat teleologis — sarat tujuan (maqasid) — bukan sekadar ringkasan hukum. Yang membedakan juga status epistemiknya: kaidah fikih seperti al-umūru bi maqāṣidihā atau al-yaqīnu lā yuzālu bi asy-syakk berdiri sebagai disiplin usul fikih yang otonom, sedangkan al-uṣūl al-kulliyyah tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu dirujukkan ke nilai dasar yang menaunginya dan ke nas yang menjadi sumbernya.

Contoh konkret dari vault. Dokumen Fikih Perlindungan Anak (Keputusan Nomor 54 Tahun 2024) menunjukkan cara derivasi itu bekerja secara nyata. Nilai dasarnya tiga: tauhid, keadilan, dan maslahat — perhatikan perumusannya yang sedikit berbeda dari trias "tauhid, akhlak karimah, maslahat" karena disesuaikan objek kajiannya. Dari nilai dasar itu diturunkan prinsip-prinsip umum (al-uṣūl al-kulliyyah): al-karāmah al-insāniyyah (kemuliaan manusia) yang diderivasi dari tauhid, al-musāwah (kesetaraan) yang diderivasi dari keadilan, serta al-mawaddah wa ar-raḥmah (kasih sayang) dan taufīr al-ḥājāt (pemenuhan kebutuhan) yang diderivasi dari maslahat (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 07 Bab V Penutup; Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 03 Bab I Pendahuluan). Dari prinsip-prinsip inilah kemudian lahir hukum-hukum far'i seperti larangan aborsi, larangan pernikahan anak, dan larangan kekerasan pada anak. Pola yang sama berlaku pada fatwa kontemporer lain: dari nilai tauhid dan maslahat lahir asas al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah, lā ḍarara wa lā ḍirāra, dan dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ, lalu dari asas-asas itu lahir norma konkret mubah-haram untuk kripto, forex, pinjol, stem cell, dan seterusnya.

Relasi dengan kaidah fiqih dalam praktik operasional. Meski al-uṣūl al-kulliyyah bukan kaidah fiqih secara definisi, dalam operasionalisasi manhaj keduanya bertemu di satu titik: banyak kaidah fiqih klasik — al-aṣlu fī al-asyyā'i al-ibāḥah, lā ḍarara wa lā ḍirāra, dar'u al-mafāsid — justru "direkrut" menjadi ekspresi asas pada jenjang al-uṣūl al-kulliyyah dan dipakai dalam metode kausasi sebagai instrumen menggali 'illat dan maqasid. Bedanya, dalam kerangka manhaj, kaidah-kaidah itu tidak difungsikan sebagai sumber yang otonom dan berdiri sendiri, melainkan ditempatkan di bawah payung nilai dasar dan diuji korelasinya dengan nas; bila sebuah kaidah bertabrakan dengan nilai dasar seperti kemaslahatan yang lebih tinggi, kaidah itulah yang dilampaui, bukan nilai dasarnya. Dengan demikian, bagi mahasiswa, pertanyaan "kaidah fiqih atau turunan nilai dasar" harus dijawab: ia turunan nilai dasar yang dalam praktiknya dapat memakai formulasi kaidah fiqih, tetapi status, arah derivasi, dan fungsi teleologisnya berbeda — dan perbedaan itulah yang membuat manhaj Tarjih tidak sekadar menghafal kaidah, tetapi mampu menilai ulang kaidah dalam terang nilai (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

Wallahu a'lam bish-shawab.

Keterhubungan Prinsip Umum dengan Hukum Praktis dalam Manhaj Tarjih: Penjelasan Metode

1. Kerangka jenjang norma (asumsi hierarkis). Dalam manhaj yang diputuskan di Munas Tarjih XXXII Pekalongan 2024 dan ditanfidzkan melalui Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 68 Tahun 2026, hukum tidak dipandang sebagai kumpulan ketentuan lepas, melainkan sebagai struktur berjenjang tiga lapis: nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah, misal tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan) memayungi asas-asas (al-uṣūl al-kulliyyah), dan asas-asas itu pada gilirannya memayungi norma paling bawah, yaitu norma konkret al-aḥkām al-far'iyyah yang "langsung mengkualifikasi suatu peristiwa hukum syar'i" (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Keterhubungannya bersifat dua arah: dilihat dari atas ke bawah, asas adalah konkretisasi nilai dasar; dilihat dari bawah ke atas, asas adalah landasan tempat norma konkret berdiri. Asas dengan demikian berfungsi sebagai "teori tengah" yang menjembatani nilai yang abstrak dengan hukum yang operasional.

2. Model kerja nyatanya. Fikih Perlindungan Anak (Keputusan Nomor 54 Tahun 2024) memperlihatkan persis cara kerja ini: dari nilai dasar tauhid lahir asas al-karāmah al-insāniyyah (kemuliaan manusia), yang kemudian memunculkan "hak hidup tumbuh kembang" yang dihormati dalam pedoman praktis, lalu dielaborasi menjadi hukum far'i kontemporer (aborsi, kematian bayi dan balita, stunting); dari nilai dasar keadilan lahir asas al-musāwah (hubungan kesetaraan) yang menuntun ke hak-hak sipil, lalu ke hukum far'i (identitas anak, pengasuhan anak, anak berhadapan dengan hukum); dan dari nilai dasar maslahat lahir asas al-mawaddah wa ar-raḥmah serta taufīr al-ḥājāt (pemenuhan kebutuhan) yang menuntun ke hak perlindungan, lalu ke hukum far'i (pernikahan anak, pengangkatan anak dan trafficking, kekerasan seksual) (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 03 Bab I Pendahuluan). Pola ini ditegaskan dokumen manhaj itu sendiri: "nilai dasar, prinsip umum, dan hukum far'i berhubungan satu dengan lainnya" — asas tidak berdiri sendiri, ia lahir dari nilai dan sekaligus melahirkan norma konkret (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

3. Metode penurunan hukum praktis dari asas. Untuk menemukan hukum far'i (al-aḥkām al-far'iyyah) dari jenjang asas, manhaj menyediakan tiga ragam metode yang dipraktikkan dalam pengambilan keputusan: metode bayani (interpretasi) untuk kasus yang sudah ada nas langsungnya tetapi masih kabur sehingga perlu dijelaskan; metode kausasi untuk kasus yang tidak ada nas langsungnya, dengan menggali kausa efisien (mencari 'illat/unsur yang menjadi alasan hukum) maupun kausa finalis (maqāṣid al-syarī'ah, tujuan syariat); dan metode sinkronisasi untuk kasus yang dalil-dalilnya tampak bertentangan (ta'arud), diselesaikan berurutan melalui al-jam'u wa at-taufiq, at-tarjih, an-naskh, lalu at-tawaqquf (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Di sinilah asas berperan sebagai peta arah: ia bukan dalil yang dikutip, melainkan prinsip yang mengarahkan pilihan metode — misalnya asas ibāḥah menunjukkan bahwa muamalah baru diuji lewat kausasi mencari ada-tidaknya unsur yang mengharamkan, sementara asas larangan ḍarar menuntun fatwa menolak suatu praktik yang terbukti merugikan.

4. Peran asumsi dan maqasid dalam keterhubungan itu. Tiga asumsi metode mengikat seluruh proses: asumsi integralistik (dalil-dalil dikoroborasikan hingga mencapai keyakinan yang lebih kuat — qaṭ'ī dicapai melalui koroborasi, bukan dalil tunggal), asumsi hierarkis (jenjang nilai → asas → norma), dan asumsi kebermaksudan (setiap norma mengandung maqasid, berjenjang ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Konsekuensi penting dari kerangka ini adalah bahwa respons Tarjih "tidak selalu dilakukan dengan introduksi norma-norma konkret (halal, haram, wajib), tetapi juga, di mana diperlukan, dilakukan dengan menggali asas-asas ajaran agama yang menjadi pedoman bertindak, bahkan juga melihat nilai-nilai dasarnya" (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Artinya, keterhubungan prinsip umum dengan hukum praktis bukan relasi mekanis-deduktif semata: asas memayungi dan menguji norma konkret, sementara di sisi lain norma kongkret bisa diabstraksikan kembali menjadi asas; keduanya berjalan dalam bingkai maqasid sebagai "ruang makna", dan kontekstualisasi nas yang dilakukan tidak boleh mendistorsi nas, melainkan nas dan konteks saling menerangi (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Ringkasnya, metode keterhubungannya adalah: nilai dasar dikonkretkan menjadi asas, asas dipakai sebagai pedoman bertindak dan kriterium pengujian, lalu hukum far'i dirumuskan lewat salah satu dari tiga ragam metode (interpretasi, kausasi, atau sinkronisasi) dalam koroborasi dalil dan bingkai maqasid — dan hasilnya selalu dapat ditelusuri kembali naik ke asas serta nilai yang menyemangatinya (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met; Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 03 Bab I Pendahuluan).

Wallahu a'lam bish-shawab.

Kontribusi Empat Unsur Manhaj Tarjih dalam Menurunkan Nilai Dasar → Prinsip Umum → Hukum Praktis (Ahkamul Khamsah)

Kerangka umum. Manhaj Tarjih didefinisikan sebagai "suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan (atau semangat/perspektif), sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis (metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan" (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan ). Keempat unsur ini bukan daftar statis, melainkan mesin yang menggerakkan struktur norma tiga jenjang: nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah) memayungi asas (al-uṣūl al-kulliyyah), dan asas memayungi norma konkret (al-aḥkām al-far'iyyah) yang "langsung mengkualifikasi suatu peristiwa hukum syar'i" — dari sinilah lahir hukum taklifi (wajib, sunah, mubah, makruh, haram) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Pertanyaan Anda dijawab dengan menelusuri kontribusi masing-masing unsur pada setiap jenjang.

Kontribusi wawasan: menentukan arah dan corak penurunan nilai dasar. Wawasan tarjih — paham agama, tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi mazhab, dan wasatiah — memberikan "landasan pijak bagi pemikiran keislaman Muhammadiyah untuk menyikapi berbagai perkembangan baru secara lebih kreatif dan inovatif" (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan ). Kontribusinya terhadap jenjang nilai dasar ada dua. Pertama, wawasan paham agama dan tajdid menegaskan bahwa sumber nilai dasar (tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan) diambil dari Al-Qur'an dan Sunah, dengan pemurnian untuk akidah-ibadah mahdah dan dinamisasi untuk muamalah duniawiah — ini menentukan bahwa perumusan nilai dasar tidak boleh menyimpang dari diktum iman, tetapi tetap responsif terhadap zaman. Kedua, wawasan toleransi, keterbukaan, dan non-mazhab memastikan nilai dasar diformulasikan secara mandiri lewat ijtihad jama'i, bukan diimpor dari satu mazhab; wawasan wasatiah (seimbang tekstual-kontekstual, memperhatikan maqasid) menjadi kendali agar penurunan nilai tidak terjebak pada literalisme (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan ; Panduan Penyusunan Fatwa 02 Bagian Ii Penyusunan Fatwa).

Kontribusi sumber: menyuplai materi norma pada semua jenjang. Sumber pokok — Al-Qur'an dan Sunnah maqbulah — menjadi sumber nilai dasar (naskah menegaskan nilai-nilai universal seperti tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan "bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunah, atau dapat disimpulkan dari kenyataan hidup manusia di bawah sinar sumber-sumber pokok tersebut") sekaligus sumber asas-asas yang "diambil dari kedua sumber pokok di atas" (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Sedangkan sumber paratekstual — ijmak, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, sadd adz-dzari'ah, qaul sahabi, syar'u man qablana, 'urf — berfungsi pada jenjang tengah ke bawah: mereka memperluas dan mengonkretkan asas menjadi norma far'i ketika nas tidak mengatur langsung, seperti pemakaian qiyas untuk jual beli online, istihsan untuk penjualan harta wakaf demi maslahat, dan maslahah mursalah untuk fatwa perceraian di depan sidang pengadilan (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 05 Lampiran 2 D Sumber Sumber Ajara). Dengan demikian sumber menentukan dua hal: legitimasi nilai dasar (harus bertumpu nas) dan kelengkapan instrumen untuk menurunkan norma konkret (via sumber paratekstual yang diakui).

Kontribusi pendekatan: memastikan respons sirkular antara nas dan realitas. Pendekatan bayani (titik tolak nas, dominan untuk ibadah mahdah), burhani (ilmu pengetahuan umum untuk muamalah), dan irfani (kepekaan nurani dan ketajaman batin) tidak dipakai secara alternatif melainkan "secara sirkural, yakni digunakan bersama-sama apabila diperlukan... saling melengkapi" (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan). Kontribusi pendekatan terhadap jenjang norma: pendekatan bayani menjaga agar nilai dasar dan asas yang dirumuskan tidak keluar dari nas; pendekatan burhani memberikan data empiris (fakta medis, astronomi, sosial) sehingga nilai kemaslahatan tidak dibayangkan abstrak melainkan diuji pada realitas — kontekstualisasi dilakukan "dalam bingkai maqasid al-syari'ah sebagai ruang makna" tanpa memaksa nas mengikuti konteks; pendekatan irfani menyumbang dimensi batin agar keputusan tidak sekadar rasional tetapi peka nilai. Hasil sirkular ketiganya adalah norma yang utuh: berakar nas, selaras fakta, dan bernurani.

Kontribusi metode dan asumsinya: mesin penurunan norma. Bagian inilah yang paling menentukan. Asumsi hierarkis menyediakan cetakan penurunan: nilai dasar → asas (yang merupakan "konkretisasi dari nilai-nilai dasar") → norma far'i yang mengkualifikasi peristiwa hukum (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Asumsi integralistik dengan metode istiqrā' (induktif) memastikan setiap norma disangga koroborasi banyak dalil sehingga kekuatannya naik dari zanni menuju qat'i. Asumsi kebermaksudan membekali penafsiran gradasi: kebermaksudan daruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat — inilah kunci mengapa ahkamul khamsah tidak lahir seragam: kebutuhan primer (seperti jual beli kebutuhan pokok) bisa melahirkan hukum yang lebih tegas daripada kebutuhan sekunder atau tersier, sebagaimana terlihat pada fatwa-fatwa kontemporer yang membedakan tingkat kebutuhan. Sedangkan tiga ragam metode menentukan cara pengisian jenjang terbawah: metode bayani dipakai bila nas sudah ada namun kabur; metode kausasi (kausa efisien dan finalis/maqasid) untuk masalah tanpa nas langsung; metode sinkronisasi (al-jam'u wa at-taufiq, at-tarjih, an-naskh, at-tawaqquf) untuk dalil yang ta'arud (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

Hasil akhir: lahirnya ahkamul khamsah sebagai norma konkret. Dengan seluruh kontribusi di atas, alur lengkapnya menjadi: nilai dasar tauhid-akhlak-maslahat dirumuskan dari Al-Qur'an dan Sunah (dipandu wawasan dan pendekatan bayani-burhani-irfani), dikonkretkan menjadi asas-asas seperti al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah, lā ḍarara wa lā ḍirāra, dan dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ, lalu melalui metode kausasi (menggali kausa efisien: unsur riba, garar, maisir yang terdeteksi empiris; dan kausa finalis: maqasid perlindungan jiwa, harta, keturunan) serta metode sinkronisasi (menyelesaikan pertemuan dalil kebolehan dan larangan), tibalah pada hukum taklifi: mubah bersyarat, haram, wajib, sunah, atau makruh sesuai kondisi objek dan mekanisme transaksi. Contoh nyata: fatwa kripto, forex, pinjol, transplantasi, dan stem cell — semuanya menempuh alur ini dan menghasilkan norma far'i yang bersifat diferensial, tidak seragam, karena setiap jenjang di atasnya ikut menentukan (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Ringkasnya: wawasan memberi arah, sumber memberi materi, pendekatan memberi cara pandang, dan metode (dengan asumsinya) memberi prosedur penurunan — keempatnya bekerja sebagai satu sistem agar nilai dasar benar-benar sampai menjadi hukum praktis yang operasional, bukan slogan.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Klarifikasi Metodologis: "Prinsip Umum" dan "Kaidah Fikih" Bukan Dua Hal yang Bertentangan

Pertanyaan Anda tepat untuk diuji, dan saya jawab dengan jujur berdasarkan sumber manhaj itu sendiri. Sebelumnya: dalam manhaj Tarjih yang diputuskan di Munas XXXII Pekalongan dan ditanfidzkan Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 68 Tahun 2026, "prinsip umum" adalah nama fungsi untuk jenjang tengah struktur norma — al-uṣūl al-kulliyyah (asas-asas), yang didefinisikan sebagai konkretisasi nilai-nilai dasar dan yang memayungi al-aḥkām al-far'iyyah (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Sementara "kaidah fikih" (al-qawā'id al-fiqhiyyah) adalah genre kaidah-kaidah umum dalam khazanah fikih klasik — dan justru dalam literatur klasik, kaidah-kaidah besar itu kerap disebut al-qawā'id al-kulliyyah atau al-uṣūl al-kulliyyah al-fiqhiyyah. Jadi keduanya bukan dua kategori yang saling meniadakan; yang satu adalah lapisan fungsional, yang lain adalah salah satu wadah isinya. Kesimpulan saya: tidak ada kontradiksi — yang kurang dari jawaban saya sebelumnya adalah penjelasan bahwa kaidah-kaidah fikih yang saya pakai memang berfungsi sebagai prinsip umum (asas) dalam penerapan manhaj, bukan bahwa keduanya tak berhubungan.

Bukti dari naskah manhaj dan penerapannya. Dokumen manhaj sendiri memperlakukan asas dan kaidah fikih sebagai berdekatan: "Dalam fikih telah diterima asas kebolehan terjadinya perubahan hukum. Bahkan ini telah dirumuskan dalam kaidah fikih ..." — di sana sebuah asas justru dinyatakan dirumuskan dalam bentuk kaidah fikih (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Dokumen manhaj juga menyatakan bahwa asas dapat berupa "deduksi dari prinsip (nilai) dasar atau pada sisi lain merupakan abstraksi dari norma konkret" — dan kaidah fikih memang lahir sebagai abstraksi dari pola-pola hukum, sehingga secara alamiah ia bisa menjadi bahan asas. Contoh kongkretnya ada di Fikih Perlindungan Anak (Keputusan Nomor 54 Tahun 2024): dokumen itu memakai "prinsip-prinsip umum" seperti al-karāmah al-insāniyyah, al-musāwah, al-mawaddah wa ar-raḥmah, taufīr al-ḥājāt, dan di bagian lain memakai kaidah fiqhiyyah — misalnya "apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dan dikerjakan yang lebih ringan" (Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak). Artinya, dua-duanya hidup berdampingan dalam satu dokumen resmi: sebagian prinsip umum berbentuk kaidah fikih, sebagian lagi tidak.

Maka pemakaian saya pada empat kasus itu justru konsisten, hanya belum dijelaskan matang. Ketika saya menulis al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah, lā ḍarara wa lā ḍirāra, sadd adz-dzari'ah, dan dar' al-mafāsid sebagai "prinsip umum" pada transplantasi, stem cell, kloning, dan bayi tabung, yang benar secara metodologis adalah: kaidah-kaidah fikih itu difungsikan sebagai asas (prinsip umum) pada jenjang tengah — sebagaimana naskah-naskah yang bersangkutan sendiri memakainya sebagai pegangan umum sebelum menurunkan hukum konkret. Contoh: pada stem cell, kaidah al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah dan lā ḍarara wa lā ḍirāra dipakai naskah sebagai pedoman bertindak sebelum ditetapkan mubah/haram per sumber sel; pada kloning, dar' al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ dipakai sebagai asas penolakan; pada bayi tabung, kaidah hadis al-walad li al-firāsy dan larangan "menyiramkan air ke ladang orang lain" dipakai sebagai asas penjagaan nasab. Itu semua persis cara kerja jenjang hierarkis: asas = konkretisasi nilai, dan kaidah fikih adalah salah satu baju yang dikenakan asas itu. Jadi jawaban saya tidak "mengambil dari kaidah fikih padahal bilang bukan kaidah fikih" — yang benar adalah "kaidah fikih menjadi salah satu sumber isi prinsip umum".

Catatan koreksi yang jujur. Yang perlu saya koreksi adalah ketidaktelitian penyampaian, bukan keterputusan metode: sebaiknya saya sejak awal menyebut "prinsip umum (al-uṣūl al-kulliyyah), sebagian di antaranya dirumuskan sebagai kaidah fikih" agar tidak menimbulkan kesan dua kategori yang saling memisah. Perlu ditegaskan pula dua batas agar tidak terbalik: (1) tidak semua prinsip umum berbentuk kaidah fikih — al-karāmah al-insāniyyah, al-musāwah, taufīr al-ḥājāt adalah prinsip umum yang lahir dari nilai dasar dan maqasid, bukan kaidah fikih klasik; (2) tidak semua kaidah fikih berstatus prinsip umum — banyak kaidah yang bersifat operasional-prosedural (misalnya kaidah al-ḥukmu yadūru ma'a al-'illah yang berfungsi sebagai kaidah usul metode), tidak otomatis menjadi asas pada jenjang tengah. Dengan dua batas ini, keterhubungannya menjadi bulat: nilai dasar dikonkretkan menjadi asas, asas memayungi hukum far'i, dan kaidah fikih adalah salah satu wadah rumusan asas itu — bukan saingannya (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met). Jika Anda menemukan bahwa dalam fatwa tertentu sebuah kaidah fikih dipakai bukan sebagai asas melainkan sebagai dalil langsung penentu hukum, silakan tunjukkan pasalnya — perbedaan fungsi inilah yang justru menarik untuk didiskusikan, dan saya akan periksa ulang berdasarkan naskahnya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Saya sudah membaca ulang sumber-sumbernya (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan, Fatwa 10 2022 Hukum Donor Mayat Pada Teaching Hospital, dan Tanya Jawab Agama 1 Masalah Kesehatan). Berikut koreksinya.

Koreksi Uraian Transplantasi Jantung: Nilai Dasar, Prinsip Umum, dan Hukum Praktis

Penilaian umum. Substansi uraian Anda — fakta medis, dalil naqli, kaidah, metode, dan hukum akhir — sebagian besar sudah benar dan sesuai sumber. Yang bermasalah adalah klasifikasi jenjangnya: uraian mencampur tiga jenjang manhaj, terutama dengan menempatkan karamah insaniyah dan darurah sebagai "nilai dasar", padahal keduanya adalah prinsip umum (asas). Ini persis kekeliruan yang harus dikoreksi.

A. Koreksi jenjang Nilai Dasar (al-qiyam al-asasiyyah).

Rumusan Anda — "nilai dasar: karamah insaniyah, maslahat, darurah" — mencampur jenjang. Rumusan yang benar:

1. Tauhid — tubuh adalah amanah Allah; niat donor harus ikhlas. Naskah menegaskan motivasi donor "harus benar-benar ikhlas karena Allah, untuk memperoleh ridha-Nya. Jangan berkecenderungan komersil" — inilah pengejawantahan tauhid dalam masalah ini (Tanya Jawab Agama 1 Masalah Kesehatan).
2. Akhlak karimah — penghormatan terhadap mayat: hak-haknya (dimandikan, dikafani, disalatkan, dikubur) wajib dipenuhi dan tidak boleh dirusak, di samping nilai tolong-menolong menyelamatkan jiwa (Fatwa 10 2022 Hukum Donor Mayat Pada Teaching Hospital).
3. Maslahat — tujuan hukum Islam mewujudkan kemaslahatan hamba, baik bagi individu maupun masyarakat — sebagaimana naskah menegaskan bahwa tujuan ditetapkannya hukum Islam yang terpenting ialah kemaslahatan (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan).

⚠️ Dua kesalahan klasifikasi pada uraian Anda:

1. 🔸 Karamah insaniyah (kemuliaan manusia, QS al-Isra' [17]: 70) bukan nilai dasar yang berdiri sendiri, melainkan asas — konkretisasi dari nilai dasar tauhid dan akhlak karimah ke dalam konteks penghormatan terhadap tubuh manusia, baik yang hidup maupun yang telah meninggal.
2. 🔸 Darurah bukan nilai dasar sama sekali, melainkan kategori kondisi (tingkat kebutuhan) yang mengaktifkan kaidah izin hukum. Dalam manhaj, darurah dan hajah adalah dua gradasi kebutuhan yang menjadi manat (titik temu) penerapan hukum, bukan prinsip normatif pada jenjang nilai.

B. Koreksi jenjang Prinsip Umum (al-uṣūl al-kulliyyah).

Uraian Anda hanya menyebut dua kaidah: al-ḍarūratu tubīḥu al-maḥẓūrāt dan al-ḥājatu tanzilu manzilata aḍ-ḍarūrah. Dua-duanya benar dan memang tercantum dalam sumber, tetapi tidak lengkap. Naskah Fatwa Nomor 10 Tahun 2022 memakai tiga kaidah fikih sekaligus sebagai asas:

1. 🕌 al-ḍarūratu tubīḥu al-maḥẓūrāt — "Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang"; penggunaan mayat untuk kepentingan medis dikategorikan darurat karena hanya dengan cara itulah anatomi tubuh manusia dapat diketahui (Fatwa 10 2022 Hukum Donor Mayat Pada Teaching Hospital).
2. 🕌 al-ḥājatu tanzilu manzilata aḍ-ḍarūrah — "Kebutuhan dapat menempati kedudukan darurat"; inilah landasan kebolehan bedah mayat untuk pendidikan kedokteran dan donor kornea (Tanya Jawab Agama 1 Masalah Kesehatan).
3. 🕌 al-maṣlaḥatu al-'āmmatu muqaddamatun 'alā al-maṣlaḥati al-khāṣṣah — "Kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus"; penggunaan mayat untuk penelitian adalah kemaslahatan umum, sedangkan menguburkannya langsung adalah kemaslahatan khusus (Fatwa 10 2022 Hukum Donor Mayat Pada Teaching Hospital).

Selain tiga kaidah itu, ada satu asas penting yang tidak disebut dalam uraian Anda: pengujian illat atas larangan merusak mayat. Naskah Tanya Jawab Agama 1 menjelaskan bahwa larangan mematahkan tulang mayat (HR Abu Dawud dari Aisyah) berdiri atas illat unsur penghinaan; bila unsur penghinaan itu tidak ada karena ada kepentingan yang dibenarkan syara' — seperti pengobatan dan pendidikan kedokteran — maka illat larangan menjadi tidak ada dan hukumnya pun tidak dilarang (Tanya Jawab Agama 1 Masalah Kesehatan). Di sinilah metode kausasi bekerja: kaidah larangan diselidiki illat-nya melalui qiyas, bukan sekadar diterapkan harfiah. Inilah yang membuat pendekatan bayani dan burhani berjalan sirkular dalam satu pertimbangan tarjih.

C. Koreksi jenjang Hukum Praktis (ahkāmul khamsah).

Kesimpulan uraian Anda — "transplantasi jantung hukumnya mubah apabila menjadi ikhtiar terakhir dan memenuhi syarat medis serta hukum yang berlaku" — benar dan persis sesuai kesimpulan naskah. Rincian yang perlu dipertahankan sekaligus dilengkapi:

1. ⚖️ Mubah — pencangkokan untuk pengobatan yang jika tidak dilakukan membahayakan jiwa pasien, karena darurat; termasuk pencangkokan jantung, ginjal, dan hati. Naskah: "Hukum melakukan pencangkokan dengan tujuan pengobatan, yang kalau tidak dilakukan akan membahayakan jiwa pasien, ialah mubah, karena darurat" (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan).
2. ⚖️ Mubah — pencangkokan untuk pengobatan cacat badan (bibir sumbing, kornea mata), "dapat dimasukkan urusan darurat, karena sangat dihajatkan untuk tidak menimbulkan komplikasi kejiwaan, maka hukumnya mubah pula" — di sinilah kaidah al-ḥājatu tanzilu manzilata aḍ-ḍarūrah diterapkan (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan).
3. ⚖️ Mubah bersyarat — donor mayat (cadaver donor): diperbolehkan berdasarkan (a) wasiat donor semasa hidup, (b) izin ahli waris, dan/atau (c) izin pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku; dengan rambu bahwa hak-hak jenazah (dimandikan, dikafani, disalatkan) wajib terpenuhi lebih dahulu, mayat diperlakukan dengan baik dan tidak dirusak secara berlebihan, serta setelah kepentingan terpenuhi segera dikuburkan (Fatwa 10 2022 Hukum Donor Mayat Pada Teaching Hospital).
4. ⚖️ Syarat dari sisi pelaksana — tindakan pencangkokan bebas dari pelanggaran hukum bila: (a) pelaksananya dokter yang ahli, (b) berniat baik untuk menyembuhkan, (c) pelaksanaannya sesuai dasar ilmu kedokteran, dan (d) mendapat izin keluarga pasien atau yang berhak (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan).

Koreksi kecil tambahan:

1. 🔸 Pemisahan Anda antara "darurat" (jantung, ginjal, hati → jika tidak dilakukan mengakibatkan kematian) dan "hajah" (bibir sumbing, kornea → mencegah cacat) sudah tepat dan sesuai naskah: "pada pencangkokan tingkatan pertama ialah tingkat dihajadkan, sedang tingkat kedua tingkat darurat" (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan).
2. 🔸 Fakta medis yang Anda sebut — transplantasi jantung pertama berhasil Desember 1967 oleh Dr. Christian Barnard di Groote Schuur Hospital, Cape Town — benar sesuai naskah, demikian pula pernyataan bahwa pada homotransplantasi jantung tidak dikenal donor hidup (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan).
3. 🔸 Kesimpulan akhir uraian Anda — "dibangun di atas tiga nilai utama: karamah insaniah, maslahat, darurah" — adalah bagian yang paling perlu dikoreksi. Rumusan yang konsisten dengan manhaj hierarkis adalah: nilai dasar (tauhid, akhlak karimah, maslahat) → prinsip umum (karamah insaniyah sebagai asas; kaidah darurah, hajah, dan maslahat umum sebagai asas operasional) → hukum far'i (mubah bersyarat dengan seluruh rambu di atas) (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met).

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Koreksi atas uraian "Hukum Penggunaan Sel Punca (Stem Cell) dalam Perspektif Muhammadiyah" yang Anda susun.

✨️ Jawaban — Koreksi Poin per Poin:

1. Sumber dan tahun — keliru.

🔹 Uraian menyebut "publikasi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (2016)". Dalam arsip yang berhasil saya telusuri, ketentuan hukum stem cell dimuat dalam Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 21, disidangkan pada Jumat, 27 Rabiulawal 1447 H/19 September 2025 M, menjawab pertanyaan Majelis Kesehatan PP Aisyiyah dan UNISA. Saya belum menemukan publikasi 2016 yang memuat ketentuan tersebut. Tahunnya perlu dikoreksi menjadi 2025 (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 21 1 15 November Hukum Penggunaan Stem Cell).

2. "Empat Wawasan Landasan Berpikir" — tidak lengkap.

🔹 Manhaj Tarjih (Lampiran 2-C Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 68 Tahun 2026) menyebut wawasan/perspektif tarjih meliputi: wawasan paham agama, wawasan tajdid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, wawasan tidak berafiliasi mazhab tertentu, dan wawasan wasatiah — jadi enam, bukan empat (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan ).

🔹 Deskripsi "Wawasan Paham Agama" dalam uraian juga menyempit. Dalam manhaj, wawasan paham agama melihat agama sebagai tatanan normatif: ketetapan Ilahi berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat — bukan sekadar "tuntunan kemaslahatan, perlindungan jiwa, dan penghormatan martabat manusia".

3. "Dua pendekatan utama" — keliru.

🔹 Manhaj Tarjih mengenal tiga pendekatan: bayani (titik tolak nas), burhani (penalaran ilmiah atas realitas), dan irfani (kepekaan nurani). Uraian hanya menyebut dua. Pendekatan bayani memang sesuai untuk menggali dalil ikhtiar berobat, ta'āwun (tolong-menolong), dan kaidah lā ḍarara wa lā ḍirāra; pendekatan burhani sesuai untuk memaparkan fakta medis sumber sel. Namun merumuskannya sebagai "dua pendekatan utama" tidak sesuai dengan manhaj yang mengakui tiga pendekatan (Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan).

4. Istilah "tahkik al-manat" — tidak tepat untuk naskah stem cell.

🔹 Dalam arsip yang terbaca, istilah taḥqīq al-manāṭ dipakai dalam fatwa tentang pengalihan penyembelihan dam, dengan arti "verifikasi konteks penerapan hukum" (Tahqiq Al Manat). Naskah TJA 2025 tentang stem cell tidak memakai istilah ini; yang dilakukan naskah adalah memaparkan deskripsi medis (sumber, cara perolehan, manfaat, risiko) lalu menetapkan hukum per jenis. Jadi lebih tepat disebut pemaparan fakta dalam pendekatan burhani, bukan "verifikasi melalui tahkik al-manat".

5. Tabel pemetaan hukum — perlu koreksi pada semua sel:

⚖️ Sel punca dewasa. Redaksi naskah: "hukumnya dibolehkan selama dilakukan dengan izin dari donor dan tidak menimbulkan bahaya serius". Sumber yang disebut naskah: sumsum tulang, darah tepi, dan jaringan lemak. Syarat tambahan dalam uraian Anda ("indikasi medis jelas, aman, dan manfaatnya terbukti") tidak ada dalam naskah — jangan ditambahkan sebagai isi fatwa.

⚖️ Sel punca perinatal. Naskah: boleh, dengan syarat persetujuan dari orang tua bayi dan tidak ada potensi mudarat. Sumbernya: darah tali pusat, jaringan tali pusat (Wharton's jelly), dan plasenta. "Tata kelola jaringan baik" tidak ada dalam naskah; imbauan kepatuhan regulasi (izin Kemenkes/BPOM, tenaga medis kompeten) ada di bagian penutup dan berlaku umum untuk seluruh pemanfaatan stem cell, bukan syarat khusus perinatal.

🚫 Sel punca embrionik. Koreksi terpenting. Haram tegas bila embrio masih berpotensi hidup, atau embrio sengaja diciptakan untuk tujuan itu lalu sengaja digugurkan — naskah menyebutnya "tindakan pembunuhan dengan sengaja yang dilarang dalam agama", bertentangan dengan ḥifẓ al-nafs (menjaga nyawa) dan ḥifẓ an-nasl (menjaga keturunan). Jadi bukan sekadar "sangat sensitif/dilarang jika merusak embrio". Untuk sisa embrio bayi tabung yang tidak ditanamkan dan embrio hasil keguguran medis, ulama kontemporer berbeda pendapat; di Indonesia keduanya dilarang oleh UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan fatwa memperkuat regulasi itu. Ada pula pintu darurat: bila ada kasus mengancam nyawa dan satu-satunya cara adalah stem cell embrionik, pemerintah dapat membuka kebolehan darurat dengan syarat menggunakan embrio keguguran atau embrio sisa IVF yang sudah tidak dibutuhkan serta izin pasangan — dan sepanjang pemerintah belum membukanya, praktik tetap ilegal. Satu baris "Dilarang" tidak memadai untuk kekayaan ketentuan ini.

✍️ iPS cells. Naskah TJA 2025 hanya mendeskripsikan iPS cells sebagai sel tubuh biasa yang diprogram ulang secara genetik menjadi pluripotent dan "dianggap menjanjikan karena memiliki potensi besar tanpa harus melibatkan penghancuran embrio". Naskah tidak menetapkan hukum eksplisit untuk iPS cells. Karena itu pernyataan "Perlu Dinilai Khusus" adalah kesimpulan penyusun uraian, bukan isi fatwa. Yang dapat dikatakan secara metodologis: karena tidak melibatkan penghancuran embrio, ia dapat dianalogikan dengan hukum sel punca dewasa melalui penalaran kausasi — tetapi ketentuan eksplisitnya tidak ada dalam naskah, sehingga tidak boleh dipastikan sebagai hukum Muhammadiyah.

✅️ Bagian uraian yang sudah benar:

🔹 Hukum ditentukan kasuistik berdasarkan sumber dan cara perolehan — benar, naskah menegaskan "setiap jenis memiliki hukumnya sendiri-sendiri".

🔹 Pemakaian kaidah al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah, lā ḍarara wa lā ḍirāra, dan mā bunīya 'alā al-ḥarām fahuwa ḥarām — benar, semua ada dalam naskah.

🔹 Imbauan patuh regulasi Kemenkes/BPOM dan penggunaan oleh tenaga medis kompeten — benar.

💎 Sumber:

🔹 Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 21 1 15 November Hukum Penggunaan Stem Cell (2025)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan (2026)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan (2026)

🔹 Tahqiq Al Manat

⚠️ Catatan: Koreksi ini berdasarkan bagian naskah yang berhasil saya baca. Bila ada bagian lain dari TJA 2025 yang belum terbaca (misalnya catatan kaki atau lampiran), sebagian detail dapat diverifikasi lebih lanjut.

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana hukum transplantasi organ dari donor yang masih hidup (living donor) menurut Tarjih Muhammadiyah?

✨️ Jawaban:

🔹 Transplantasi organ dari donor hidup dibolehkan dengan syarat adanya kerelaan/izin dari donor dan tidak menimbulkan bahaya bagi pendonor.

🔹 Tanya Jawab Agama 2025 menegaskan bahwa penggunaan sel punca "sejalan dengan hukum donor darah maupun transplantasi organ yang sudah diterima dalam praktik kedokteran dengan syarat adanya kerelaan dan tidak membahayakan pihak yang mendonorkan" (Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 21 1 15 November Hukum Penggunaan Stem Cell).

🔹 Fatwa Nomor 10 Tahun 2022 tentang donor mayat, dalam uraiannya, mengutip pendapat Yusuf al-Qaradawi: seorang muslim diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya ketika ia masih hidup — meskipun tubuh adalah titipan Allah, manusia diberi wewenang memanfaatkannya untuk kebaikan (Fatwa 10 2022 Hukum Donor Mayat Pada Teaching Hospital).

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian Kesehatan memuat persyaratan bagi seorang donor hidup, yaitu: memahami benar maksud, tujuan, dan prosedur transplantasi beserta risikonya; pernyataan sukarela tanpa paksaan dan ancaman dengan niat tulus menolong sesama; mendapat izin ahli waris; dan dinyatakan berbadan sehat setelah pemeriksaan teliti (Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan).

📚 Dalil:

🔹 Firman Allah Swt.: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ — "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa" (QS al-Ma'idah [5]: 2), sebagaimana dikutip dalam naskah TJA 2025 tentang stem cell — Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 21 1 15 November Hukum Penggunaan Stem Cell

🔹 Kaidah lā ḍarara wa lā ḍirāra (tidak boleh berbuat mudarat kepada diri sendiri maupun orang lain) yang menjadi syarat keamanan donor — Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 21 1 15 November Hukum Penggunaan Stem Cell

🔹 Prinsip menghormati tubuh manusia, sebagaimana hadis Nabi saw.: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا — "Mematahkan tulang orang mati sama seperti mematahkannya pada orang hidup" (H.R. Abu Dawud), yang menunjukkan tubuh manusia tidak boleh diperlakukan sembarangan — Fatwa 10 2022 Hukum Donor Mayat Pada Teaching Hospital

✍️ Catatan:

🔹 Dalam Fikih Muhammadiyah Bagian Kesehatan terdapat catatan historis bahwa "belum ada kepastian hukum mengenai pelaksanaan homotransplantasi organ dari living donor" — catatan itu menggambarkan keadaan saat sidang pembahasan. Bagian kesimpulan akhir naskah tersebut belum terbaca dalam penelusuran ini, sehingga yang saya sampaikan adalah ketentuan yang benar-benar terbaca dari naskah-naskah di atas.

🔹 Fatwa 10/2022 secara khusus membahas donor mayat; kutipan al-Qaradawi tentang donor hidup disebut di dalamnya sebagai penguat bahwa donor organ ketika hidup diperbolehkan.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Transplantasi organ dari orang yang masih hidup hukumnya boleh selama memenuhi syarat: kerelaan penuh tanpa paksaan, tidak membahayakan donor, dilakukan untuk tujuan pengobatan yang sah, dan mengikuti ketentuan medis serta regulasi yang berlaku.

💎 Sumber:

🔹 Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 21 1 15 November Hukum Penggunaan Stem Cell (2025)

🔹 Fatwa 10 2022 Hukum Donor Mayat Pada Teaching Hospital (2022)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan

Wallahu a'lam bish-shawab.

Maaf, permintaan ini di luar cakupan arsip yang saya pegang — saya hanya melayani penelusuran HPT, Fatwa Tarjih, dan metodologi Tarjih Muhammadiyah. Kalau ada pertanyaan seputar putusan atau fatwa Tarjih, silakan ajukan, dan saya akan telusuri untuk Anda.