☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana fatwa Muhammadiyah (Majelis Tarjih dan Tajdid) tentang nikah siri?

✨️ Jawaban:

🔹 Definisi. Naskah Tarjih membedakan dua pengertian. Nikah sirri masa dahulu ialah "pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at … hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai". Adapun yang dikenal sekarang: "pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama, artinya syarat dan rukun-rukunnya telah terpenuhi akan tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah selaku aparat resmi pemerintah … sehingga menyebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama" — Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri, Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda.

🔹 Perkembangan posisi lintas tahun (kronologis):

🔸 2007 — Fatwa Tarjih "Hukum Nikah Sirri" (disidangkan Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007). Naskah menyatakan pencatatan perkawinan tidak diatur secara konkret dalam hukum Islam masa awal; perubahan dan tuntutan zaman membuat aturan pencatatan dibuat di negara muslim, dan itu "bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam", sesuai kaidah lā yunkaru taghayyurul aḥkām bi taghayyuril azmān (tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman). Pencatatan diqiyaskan pada perintah mencatat utang-piutang (mudayanah), dan akad nikah dinilai lebih utama untuk dicatat karena ia mītsāqan ghalīẓa. Putusannya: "bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya" — Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri.

🔸 2010 — Keputusan Munas Tarjih di Malang menguatkan fatwa 2007 dengan rumusan yang sama: "Bagi warga Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya" — sebagaimana dikutip dalam Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Ii Konsep Keluarga S dan Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi.

🔸 Keputusan Tarjih ke-28 "Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah" Bab II menetapkan pencatatan pernikahan sebagai prinsip ketiga, dan pada bagian Pelaksanaan Pernikahan: "Untuk mewujudkan Keluarga Sakinah, akad nikah tidak dilaksanakan secara 'sirri' tetapi harus dicatatkan di depan pegawai pencatat nikah, untuk menghindari timbulnya fitnah dalam masyarakat, yaitu antara lain hilangnya hak-hak istri dan anak" — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Ii Konsep Keluarga S.

🔸 2021 — Fatwa 17 "Hukum Nikah Sirri Duda dan Janda" (disidangkan 27 Rabiulawal 1442 H / 13 November 2020; pertanyaan tentang janda 67 tahun dan duda 75 tahun). Naskah ini menegaskan konsekuensi hukumnya secara eksplisit: "Pandangan Muhammadiyah tentang wajibnya melakukan pencatatan nikah sama saja dengan memutuskan bahwa hukum nikah siri adalah tidak sah. Dengan demikian, kesimpulan jawaban untuk pertanyaan di atas adalah demi kemaslahatan dan menghindari kemudaratan pencatatan pernikahan harus dilakukan sekalipun kedua mempelai sudah berusia lanjut atau pun berstatus sebagai duda dan janda" — Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda.

🔸 2025 — Tanya Jawab Agama Edisi 05 (disidangkan 13 Jumadilawal 1446 H / 15 November 2024) membahas nikah misyar dan nikah 'urfi, dan menyatakan nikah 'urfi "mirip dengan apa yang dikenal sebagai nikah siri di Indonesia". Nikah misyar dan mut'ah dinyatakan "tidak dibolehkan dan harus ditinggalkan"; untuk 'urfi: "setiap pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan di dalamnya, maka harus ditinggalkan, termasuk dalam hal ini adalah pernikahan siri/urfi", dan "nikah 'urfi tidak boleh dilakukan karena banyak mudarat yang ditimbulkan" — Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi.

🔹 Yang berubah dan yang tidak. Kewajiban mencatatkan sejak 2007 hingga 2025 konsisten dipertahankan. Yang berkembang: fatwa 2007 berbicara pada tataran wajib mencatatkan bagi warga Muhammadiyah; fatwa 2021 menyatakan konsekuensinya secara tegas bahwa nikah siri tidak sah; naskah 2025 menambahkan penilaian kemudaratan dan perintah meninggalkannya.

📚 Dalil:

🔹 QS al-Baqarah [2]: 282 — pencatatan utang-piutang, yang menjadi dasar qiyās (analogi) pencatatan nikah:
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْه
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya …" — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Ii Konsep Keluarga S

🔹 QS an-Nisa' [4]: 21 — akad nikah sebagai perjanjian yang sangat kuat, sehingga lebih utama dicatat (naskah 2007 menyebut mītsāqan ghalīẓa) — Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri

🔹 Hadis i'lanun-nikah: أَعْلِنُوا النِّكَاح — "Umumkanlah pernikahan" [HR Ibnu Ḥibbān]; dan أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ — "Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing" [HR al-Bukhārī] — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Ii Konsep Keluarga S

✍️ Catatan:

🔹 Pencatatan nikah dalam naskah-naskah ini ditetapkan melalui qiyās aulawī (analogi prioritas: jika utang-piutang diperintahkan dicatat, akad nikah yang nilainya lebih tinggi lebih utama dicatat) dan melalui pertimbangan maslahat serta kaidah perubahan hukum karena perubahan zaman — bukan melalui ayat yang secara literal menyebut "pencatatan pernikahan". Naskah 2025 menyatakan hal itu apa adanya: "Ayat di atas memang tidak secara eksplisit menyebutkan pencatatan pernikahan".

✅️ Kesimpulan:

🔹 Muhammadiyah mewajibkan pencatatan pernikahan bagi warganya sejak Fatwa Tarjih 25 Mei 2007 yang dikuatkan Munas Tarjih 2010, dan pada 2021 menyatakan nikah siri tidak sah, serta pada 2025 menegaskan pernikahan siri/'urfi harus ditinggalkan karena kemudaratannya. Kewajiban ini berlaku tanpa pengecualian usia atau status duda/janda.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri (2007)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Ii Konsep Keluarga S (Keputusan Tarjih ke-28, merujuk Munas Tarjih 2010 Malang)

🔹 Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda (2021)

🔹 Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi (2025)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga

Wallahu a'lam bish-shawab.