☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana kegiatan sosial di lingkungan seperti kerja bakti, membantu tetangga, dan penggalangan bantuan mencerminkan nilai-nilai Muhammadiyah?

✨️ Jawaban:

🔹 Kegiatan-kegiatan itu bukan sekadar kebiasaan warga, melainkan wujud nyata dari ajaran dan gerakan Muhammadiyah. Dalam Fikih Muhammadiyah Bagian Sosial Kemasyarakatan, disebutkan: "Tolong menolong dilakukan dalam hal kebajikan, tolong menolong berarti juga cermin keseriusan dalam menerapkan prinsip kebersamaan dan kemitraan (musyawarah)" — Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan.

🔹 Kerja bakti mencerminkan prinsip kebersamaan (jama'ah) dan musyawarah; membantu tetangga mencerminkan ukhuwah dan kasih sayang terhadap sesama; penggalangan bantuan mencerminkan ta'awun (tolong-menolong) dan kepedulian kepada kaum yang membutuhkan — yang dalam Muhammadiyah dirumuskan sebagai teologi Al-Ma'un (keberpihakan kepada dhuafa) — Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan, Fikih Al Maun.

🔹 Fatwa Tarjih 05/2018 menegaskan bahwa budaya saling menyumbang dan gotong royong adalah hal yang baik bila dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, karena Rasulullah saw. menganjurkan saling memberi yang dapat menumbuhkan rasa saling mengasihi dan menghilangkan ketidakharmonisan dalam masyarakat — Fatwa 05 2018 Mendahulukan Membayar Utang Ataukah Sumbangan.

🔹 Nilai-nilai ini sejalan dengan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) dalam kehidupan bermasyarakat: menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, menunjukkan keteladanan, memuliakan tetangga, menjenguk yang sakit, mengasihi sebagaimana mengasihi keluarga sendiri, serta bersikap baik kepada tetangga yang berlainan agama — sebagaimana dikutip dalam fatwa tersebut.

📚 Dalil:

🔹 "وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ" — "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS Al-Ma'idah [5]: 2) — Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan.

🔹 "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ" — "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa" (QS Al-Hujurat [49]: 13), yang dalam naskah dijadikan dasar prinsip kebersamaan dan kemitraan — Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan.

🔹 "أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ... وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ" — QS Al-Ma'un [107]: 1-7, yang menjadi rujukan teologi kepedulian sosial Muhammadiyah (menolong yang membutuhkan) — Fikih Al Maun.

✍️ Catatan:

🔹 Penelusuran ini mencakup naskah Fikih Muhammadiyah Bagian Sosial Kemasyarakatan, Fatwa 05/2018, serta konsep tolong-menolong dan fikih Al-Ma'un. Posisi Tarjih tentang tolong-menolong dalam kebajikan konsisten pada sumber-sumber tersebut.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Kerja bakti, membantu tetangga, dan penggalangan bantuan adalah perwujudan langsung nilai-nilai Muhammadiyah: ta'awun (tolong-menolong dalam kebajikan), kebersamaan dan musyawarah, kasih sayang terhadap sesama, serta keberpihakan kepada kaum dhuafa sebagaimana spirit QS Al-Ma'un. Yang ditekankan Tarjih adalah keikhlasan dan tanpa paksaan, serta menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

💎 Sumber:

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan (Fikih Muhammadiyah, Bagian K. Sosial Kemasyarakatan)

🔹 Fatwa 05 2018 Mendahulukan Membayar Utang Ataukah Sumbangan (Fatwa 05/2018, disidangkan 14 April 2017)

🔹 Tolong Menolong · Fikih Al Maun

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Jika agama mengajarkan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang, mengapa masih ada orang yang rajin beragama tetapi perilakunya merugikan orang lain? Apakah persoalannya pada ajaran agama, pemahaman, atau cara pengamalannya?

✨️ Jawaban:

🔹 Persoalannya bukan pada ajaran agamanya, melainkan pada pemahaman yang parsial dan cara pengamalan yang tidak utuh. Ini dapat dijelaskan dari arsip Tarjih:

🔹 Pertama: agama (Islam) memang mengajarkan hubungan ganda. Dalam Adabul Mar'ah fil Islam dan konsep qaryah ṭayyibah, kewajiban seorang muslim dirumuskan sebagai "hubungan dengan Allah swt (ḥablun minallāh) maupun hubungan dengan sesama manusia (ḥablun minannās)" — Fikih Muhammadiyah Bagian P Tuntunan Adabul Marah Fil Islam, Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga. Beragama yang benar tidak berhenti pada hubungan vertikal.

🔹 Kedua: ibadah dalam Islam tidak hanya ritual. HPT Jilid 1 (dikutip dalam TJA 2024) menjelaskan bahwa "ibadah umum adalah segala amal yang diizinkan Allah, sedangkan ibadah khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tuntunan dan cara-caranya yang tertentu" — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 19 1 15 Oktober Bolehkah Menjalankan Ibadah Tanpa Merujuk Kepada . Artinya, kebaikan, keadilan, dan kasih sayang dalam muamalah adalah bagian dari ibadah umum; orang yang "rajin beragama" hanya dalam ibadah khusus tetapi lalai dalam ibadah umum berarti mengamalkan agama secara timpang.

🔹 Ketiga: kesempurnaan iman mencakup akhlak kepada sesama. Dalam Tanya Jawab Agama 3 ditegaskan: "kesempurnaan iman itu meliputi keteguhan hati, ucapan yang baik dalam lisan, juga amal dan sikap yang baik dengan segenap anggotanya"; dan dikutip hadis riwayat Bukhari-Muslim bahwa beriman itu bersikap baik kepada tetangga dan tamu serta berusaha berkata yang baik atau diam. Naskah itu juga menyatakan bahwa orang yang berbuat maksiat seperti mencuri, minum khamar, atau berzina imannya lemah dan tidak sempurna — Tanya Jawab Agama 3 Masalah Aqidah.

🔹 Keempat: masalahnya sering pada niat (cara mengamalkan). Fatwa 21/2010 menjelaskan bahwa riya (pamer) adalah "asy-syirk al-ashgar" (syirik kecil) — amal yang dicampuri keinginan dipuji orang lain tidak ikhlas, dan dalam hadis qudsi Allah berfirman: "Barangsiapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya ia menyekutukan Aku dengan selain-Ku, niscaya Aku tinggalkan ia bersama sekutunya itu" — Fatwa 21 2010 Pamer Atau Riya. Jadi seseorang bisa rajin ritual tetapi amalnya tidak diterima dan perilakunya tidak berubah karena niatnya tidak murni.

🔹 Kelima: rajin beribadah tanpa akhlak adalah gambaran keberagamaan yang keliru. Fatwa 08/2013 (Hukum Suluk) menegaskan bahwa meninggalkan kewajiban syariat dengan anggapan bahwa "hakikat" sudah cukup adalah bid'ah tarkiyah — sikap tidak berbuat yang dipandang sebagai agama — Fatwa 08 2013 Hukum Suluk. Ini analog dengan orang yang menganggap kesalehan ritual sudah menggugurkan kewajiban berbuat baik kepada sesama.

📚 Dalil:

🔹 "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ" — seruan kepada Allah harus menyatu dengan amal saleh, sebagaimana dipahami dalam naskah Tarjih bahwa antara iman dan amal saleh tidaklah terpisahkan — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Iv Agama Sebagai Sumber Ni.

🔹 Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah tentang iman: beriman kepada Allah dan Rasul-Nya juga berarti berbuat baik kepada tetangga dan tamu serta berkata baik atau diam — Tanya Jawab Agama 3 Masalah Aqidah.

✍️ Catatan:

🔹 Penelusuran kali ini mencakup Tanya Jawab Agama 3 (masalah aqidah), Fatwa 21/2010 (riya), Fatwa 08/2013 (suluk), TJA 2024 (klasifikasi ibadah), serta konsep ikhlas, akhlak terhadap sesama, dan hablun minallah wa hablun minannas. Posisi yang terkumpul konsisten: akar persoalan ada pada pemahaman dan pengamalan, bukan pada ajaran.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Ajaran Islam tidak bermasalah; yang bermasalah adalah pemahaman yang mempersempit agama menjadi ritual belaka dan pengamalan yang tidak disertai keikhlasan serta akhlak kepada sesama. Orang yang merugikan orang lain sambil rajin beribadah menunjukkan iman yang belum sempurna dan ibadah yang belum menyentuh dimensi sosialnya (ḥablun minannās).

💎 Sumber:

🔹 Tanya Jawab Agama 3 Masalah Aqidah (Tanya Jawab Agama 3, Masalah Aqidah)

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 19 1 15 Oktober Bolehkah Menjalankan Ibadah Tanpa Merujuk Kepada (disidangkan 14 Juni 2024)

🔹 Fatwa 21 2010 Pamer Atau Riya (disidangkan 22 Oktober 2010)

🔹 Fatwa 08 2013 Hukum Suluk (disidangkan 22 Februari 2013)

🔹 Ikhlas · Akhlak Terhadap Sesama Manusia · Hablun Minallah Wahablun Minannas

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Jika K.H. Ahmad Dahlan tidak berangkat haji dan tidak "mengapli-kasikan ajaran Islam di Madinah", apakah ideologi Muhammadiyah akan tetap muncul di Indonesia?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama, perlu diluruskan premisnya. Dalam arsip yang saya telusuri, tidak ditemukan narasi yang menyatakan Muhammadiyah lahir karena K.H. Ahmad Dahlan "menduplikasi ajaran-ajaran waktu haji di Madinah". Jadi premis itu bukan keterangan yang ada di vault, dan saya tidak akan menambahinya dari ingatan umum.

🔹 Kedua, yang tertulis dalam arsip adalah bahwa "Muhammadiyah adalah suatu gerakan yang berakidah Islam, beramar makruf nahi mungkar, ajarannya bersumber kepada Al-Quran dan as-Sunnah. Sejak kelahirannya di tahun 1912 yang dibidani oleh K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja menuju kepada terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" — Fikih Muhammadiyah Bagian L Seni Dan Budaya, Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Ix Peran Muhammadiyah Seba.

🔹 Ketiga, sumber ideologinya bukan "ajaran Madinah", melainkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Fatwa 11/2012 (Hukum Berorganisasi) menegaskan bahwa QS Ali Imran (3): 104 — perintah agar ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, amar ma'ruf, nahi mungkar — "inilah yang mendorong Kyai Haji Ahmad Dahlan mengumpulkan para pemuda, murid-muridnya, untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai sarana untuk ber-amar makruf nahi mungkar" — Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi. Organisasi diposisikan sebagai sarana (wasilah) agar kewajiban dakwah dapat dilaksanakan secara maksimal, dengan kaidah lil-wasā'il ḥukm al-maqāṣid (hukum sarana mengikuti tujuannya).

🔹 Keempat, akar gerakan amalnya juga dari al-Qur'an, bukan dari pengalaman haji semata: surat Al-Ma'un disebut dalam naskah Tarjih sebagai "inspirasi gerakan amal di Muhammadiyah" — kepedulian kepada anak yatim dan orang yang membutuhkan — Surat Al Maun, Muhammadiyah.

🔹 Kelima, soal pertanyaan kontrafaktualnya ("andai tidak berangkat haji"). Ini pertanyaan sejarah spekulatif yang tidak dijawab oleh arsip — vault tidak memuat analisis "andai". Yang dapat dikatakan dari bahan yang ada: muatan ideologis Muhammadiyah (kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, tajdid, amar ma'ruf nahi mungkar, kepedulian sosial) berakar pada sumber ajaran Islam dan kondisi sosial umat, bukan bergantung pada satu peristiwa perjalanan pribadi. Namun wadah organisasinya lahir dalam konteks sejarah tertentu melalui peran konkret K.H. Ahmad Dahlan; kapan dan melalui siapa gerakan serupa akan lahir adalah persoalan historis yang tidak dapat dipastikan dari arsip ini.

📚 Dalil:

🔹 "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ" — "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung" (QS Ali Imran [3]: 104) — Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi.

✍️ Catatan:

🔹 Penelusuran ini membuka naskah Fikih Muhammadiyah Bagian L (Peran Muhammadiyah), Fatwa 11/2012 (Hukum Berorganisasi), serta konsep Muhammadiyah, surat Al-Ma'un, dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Arsip tidak memuat biografi perjalanan haji K.H. Ahmad Dahlan, sehingga klaim "menduplikasi ajaran Madinah" tidak terverifikasi dari vault; jawaban kontrafaktual juga tidak terdapat dalam arsip, sehingga saya sampaikan sebatas apa yang tertulis.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Menurut arsip Tarjih, akar ideologi Muhammadiyah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah yang direspons terhadap kondisi umat, diwujudkan secara terorganisasi oleh K.H. Ahmad Dahlan sejak 1912. Pertanyaan "andai beliau tidak berangkat haji" tidak terjawab oleh arsip; yang pasti, sumber ideologisnya bukan pengalaman pribadi seseorang, melainkan ajaran Islam itu sendiri.

💎 Sumber:

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian L Seni Dan Budaya (Fikih Muhammadiyah, Bagian L, Peran Muhammadiyah)

🔹 Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi (disidangkan 4 Mei 2012)

🔹 Surat Al Maun · Muhammadiyah · Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana cara mengenalkan Muhammadiyah kepada anak usia Taman Kanak-Kanak (TK)?

✨️ Jawaban:

🔹 Prinsip dasarnya: anak TK belum saatnya diberi doktrin organisasi, melainkan diajak menghayati nilai. Mengenalkan Muhammadiyah pada anak TK berarti mengenalkan kehidupan yang Islami dan berkemajuan melalui pengalaman sehari-hari, bukan melalui ceramah atau hafalan ideologi. Dari arsip Tarjih, caranya dapat diringkas sebagai berikut:

🔹 1. Pakai metode "contohkan, ajarkan, biasakan". Fatwa 28/2021 (Pendidikan Tauhid Sejak Dini) menyebut masa usia dini (0–6 tahun) sebagai masa kritis, masa suci, dan masa emas; anak belum dibebani syariat, tetapi orang tua justru harus memperkenalkan pokok-pokok syariat. Metode kuncinya tiga: contohkan, ajarkan, biasakan — dan pendidikan harus dilakukan dengan metode yang menyenangkan, mencerminkan kegiatan positif, dan istikamah — Fatwa 28 2021 Pendidikan Tauhid Sejak Dini.

🔹 2. Kenalkan Allah dan kebaikan lewat bermain dan keseharian. Naskah yang sama menegaskan: "Indra anak akan menangkap setiap perilaku orang tua hingga menjadi kebiasaan" — misalnya mengajak ke masjid, melafalkan doa-doa, membaca al-Qur'an, dan mengenal keesaan Allah di dunia luar sembari bermain. Tanamkan muqarrabatullah (perasaan selalu diawasi Allah) sejak dini agar kelak anak mandiri menjaga ibadah — Fatwa 28 2021 Pendidikan Tauhid Sejak Dini.

🔹 3. Hidupkan nilai-nilai Muhammadiyah dalam keseharian keluarga. Fikih Muhammadiyah Bagian Keluarga menegaskan bahwa keluarga adalah wahana menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang berkemajuan, dan warga Muhammadiyah dituntut keteladanan (uswah ḥasanah): anak dibiasakan salam, basmalah dan doa, sopan santun, hormat kepada yang lebih tua, kasih sayang kepada yang lebih muda, serta dibiasakan berbuat amal sosial — mengantarkan sendiri pemberian kepada yang membutuhkan dan ikut kegiatan kemasyarakatan — Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga. Inilah "Muhammadiyah" yang dipahami anak TK: berbagi, menolong, dan berbuat baik.

🔹 4. Gunakan media yang sesuai dunia anak: keteladanan, cerita, dan dongeng. Naskah yang sama menyebutkan bahwa penanaman nilai kemasyarakatan pada anak dilakukan "melalui keteladanan, cerita, dongeng-dongeng, dan nasehat", dengan kesamaan sikap antara ayah dan ibu, karena "anak itu sesuai dengan tabiatnya, selalu meniru apa yang dilihat di sekelilingnya" — Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga.

🔹 5. Bawa anak ke masjid dan ke kegiatan yang ramah anak. Tanya Jawab Agama (Edisi 17/2024) memperkuat: membawa anak kecil ke masjid boleh, bahkan dianjurkan untuk membiasakan dan mendidik anak agar mencintai dan rajin ke masjid; teguran bila anak gaduh harus lembut agar tidak trauma, dan masjid perlu menjadi tempat yang ramah anak — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 17 1 15 September Hukum Membawa Anak Kecil Ke Masjid Yang Menggan.

🔹 6. Pilih lembaga pendidikan yang Islami, misalnya TK ABA. Fikih Muhammadiyah Bagian P (Adabul Mar'ah fil Islam) menasihatkan agar orang tua "jangan hendaknya" menyerahkan anak ke TK yang bukan TK Islam, karena "di Taman Kanak-kanaklah anak-anak terasah-terasuh, yang merupakan sebagai benih yang pertama disemai, dipupuk dan disirami untuk bertunas" — Fikih Muhammadiyah Bagian P Tuntunan Adabul Marah Fil Islam. TK Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) adalah amal usaha Muhammadiyah untuk jenjang ini — Aisyiyah Bustanul Athfal Tk Aba.

🔹 7. Berproses dan jangan tergesa. Fatwa 28/2021 mengingatkan bahwa pendidikan tauhid adalah proses yang berkelanjutan, tidak terlihat hasilnya seketika, harus dilakukan terus-menerus, dan orang tua tidak boleh putus asa — Fatwa 28 2021 Pendidikan Tauhid Sejak Dini.

📚 Dalil:

🔹 "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ" — "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci); kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi" (HR al-Bukhari) — Fatwa 01 2019 Membimbing Mendidik Anak, Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 17 1 15 September Hukum Membawa Anak Kecil Ke Masjid Yang Menggan.

🔹 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا" — "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (QS at-Tahrim [66]: 6), dasar kewajiban pendidikan Islam dalam keluarga — Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga.

✍️ Catatan:

🔹 Penelusuran ini mencakup Fatwa 28/2021 (Pendidikan Tauhid Sejak Dini), Fatwa 01/2019 (Membimbing dan Mendidik Anak), Fikih Muhammadiyah Bagian Keluarga dan Bagian P (Adabul Mar'ah), serta TJA 2024 Edisi 17 (Membawa Anak Kecil ke Masjid). Posisinya konsisten lintas tahun: pendidikan anak usia dini berbasis keteladanan, pembiasaan, dan kasih sayang. Arsip tidak memuat kurikulum khusus "mengenal Muhammadiyah" untuk TK; yang ada adalah tuntunan menanamkan nilai Islami sejak dini yang menjadi ruhnya.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Muhammadiyah dikenalkan kepada anak TK bukan sebagai nama organisasi, melainkan sebagai cara hidup: dibiasakan beribadah dan berdoa, dicontohkan akhlak mulia, diajak berbagi dan menolong, dicintakan pada masjid, serta diasuh melalui lembaga pendidikan Islami seperti TK ABA. Dengan begitu, nilai-nilai Muhammadiyah tertanam sebagai kebiasaan dan kepribadian, bukan sebagai hafalan.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 28 2021 Pendidikan Tauhid Sejak Dini (Fatwa 28/2021, disidangkan 6 November 2020)

🔹 Fatwa 01 2019 Membimbing Mendidik Anak (Fatwa 01/2019, disidangkan 23 Maret 2018)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga (Fikih Muhammadiyah, Bagian T. Keluarga)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian P Tuntunan Adabul Marah Fil Islam (Fikih Muhammadiyah, Bagian P)

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 17 1 15 September Hukum Membawa Anak Kecil Ke Masjid Yang Menggan (TJA 2024, disidangkan 19 Januari 2024)

🔹 Aisyiyah Bustanul Athfal Tk Aba

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana memastikan bahwa keaktifan seseorang dalam kebiasaan warga Muhammadiyah (pengajian, kegiatan, tradisi) benar-benar penghayatan ideologi, bukan sekadar ikut-ikutan lingkungan? Dan mungkinkah seseorang yang tidak mengikuti kebiasaan itu justru lebih memahami dan mengamalkan nilai ideologinya?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertanyaan ini menyentuh inti pembeda Muhammadiyah: penghayatan (ideologi) berbeda dari sekadar kebiasaan (tradisi lingkungan). Dari arsip Tarjih, beberapa titik pijak dapat dikemukakan:

🔹 Pertama: tolak ukurnya bukan penampilan lahiriah semata. Muhammadiyah sejak awal menegaskan sikapnya terhadap formalisme: yang menjadi ukuran seseorang bukan sekadar simbol atau ritual luar, melainkan keikhlasan dan amal. Fatwa 21/2010 (Pamer/Riya) menjelaskan bahwa amal yang dicampuri keinginan dipuji orang lain tidak ikhlas dan tidak diterima Allah; riya adalah syirik kecil — Fatwa 21 2010 Pamer Atau Riya. Ikut pengajian karena lingkungan, tanpa keikhlasan, belum tentu penghayatan.

🔹 Kedua, Muhammadiyah menekankan pemahaman, bukan taklid. Manhaj Tarjih menolak taklid buta dan menegaskan bahwa setiap warga dituntut beribadah dengan pemahaman, bukan sekadar meniru. Dalam Tanya Jawab Agama disebutkan bahwa paham keagamaan Muhammadiyah didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, dan warga didorong memahami sendiri dalil — Tanya Jawab Agama 3 Masalah Paham Keagamaan Dan Ibadah. Ketaatan yang dilandasi pemahaman berbeda secara kualitatif dari ketaatan karena kebiasaan.

🔹 Ketiga, ukuran hakiki adalah dampak pada perilaku dan kemaslahatan. Ciri keberagamaan yang benar menurut Tarjih adalah "hubungan dengan Allah (ḥablun minallāh) dan hubungan dengan sesama (ḥablun minannās)" sekaligus — Fikih Muhammadiyah Bagian P Tuntunan Adabul Marah Fil Islam, Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga. Orang yang mengamalkan ideologi akan tampak pada akhlak sosialnya, bukan hanya pada kehadiran di pengajian.

🔹 Keempat, mungkin saja tidak mengikuti kebiasaan tetapi lebih berideologi. Ya, mungkin — dan justru ini yang ditekankan Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah bukan kumpulan kebiasaan, melainkan nilai: tauhid yang murni, kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, tajdid, amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemajuan. Fikih Muhammadiyah menegaskan bahwa yang wajib adalah pemahaman dan pengamalan nilai, sementara bentuk-bentuk kegiatan (pengajian, peringatan, tradisi) adalah sarana yang dapat berbeda-beda — Fikih Muhammadiyah Bagian L Seni Dan Budaya. Seseorang yang tidak menghadiri pengajian karena alasan yang sah tetapi menghayati nilai-nilai itu dalam sikap dan amalnya justru lebih sesuai dengan semangat ideologi daripada orang yang rajin hadir tetapi tidak mengamalkan.

🔹 Kelima, indikator penghayatan yang dapat diamati. Dari naskah yang terkumpul, penghayatan ideologi tampak pada: (1) keikhlasan niat, (2) pemahaman dalil, (3) amal sosial yang nyata, dan (4) keteguhan prinsip di tengah perbedaan — sebagaimana ditegaskan dalam konsep tajdid dan amar ma'ruf nahi mungkar — Tajdid, Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar.

📚 Dalil:

🔹 "وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ" — "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya" (QS al-Bayyinah [98]: 5), dasar keikhlasan sebagai inti pengamalan — Fatwa 21 2010 Pamer Atau Riya.

🔹 "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ" — "Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu" (QS Ali Imran [3]: 31), yang dipahami sebagai dasar bahwa mengikuti bukan pada kebiasaan, tetapi pada tuntunan — Fikih Muhammadiyah Bagian P Tuntunan Adabul Marah Fil Islam.

✍️ Catatan:

🔹 Penelusuran ini mencakup Fatwa 21/2010 (Riya), TJA 3 (Paham Keagamaan), Fikih Muhammadiyah Bagian P dan Bagian L, serta konsep tajdid dan amar ma'ruf nahi mungkar. Arsip tidak memuat alat ukur psikologis "penghayatan ideologi", tetapi prinsip-prinsip di atas konsisten sebagai dasar penilaian.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Penghayatan ideologi Muhammadiyah diukur dari keikhlasan, pemahaman dalil, dan amal nyata — bukan dari sekadar mengikuti kebiasaan. Seseorang yang tidak mengikuti kebiasaan umum tetapi menghayati nilai-nilai tauhid, tajdid, dan amar ma'ruf justru lebih berideologi daripada yang sekadar ikut-ikutan lingkungan.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 21 2010 Pamer Atau Riya (Fatwa 21/2010, disidangkan 22 Oktober 2010)

🔹 Tanya Jawab Agama 3 Masalah Paham Keagamaan Dan Ibadah (Tanya Jawab Agama 3)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian P Tuntunan Adabul Marah Fil Islam (Fikih Muhammadiyah, Bagian P)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian L Seni Dan Budaya (Fikih Muhammadiyah, Bagian L)

🔹 Tajdid · Ikhlas · Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar

Wallahu a'lam bish-shawab.

Catatan

⚠️ Satu rujukan yang saya sebut di atas tidak ditemukan dalam arsip, jadi tautannya saya lepas:

• sources/tja-3-masalah-paham-keagamaan-dan-ibadah

Bagian jawaban yang bersandar pada rujukan itu belum terverifikasi dan sebaiknya tidak dipakai sebelum dicek langsung ke Majelis Tarjih.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Berikan skenario kasus di mana keputusan hukum bayani menyatakan "halal/boleh", tetapi bila diterapkan tanpa burhani dan irfani dapat mencederai keadilan sosial atau merusak lingkungan, lalu analisis bagaimana ketiga pendekatan itu disinergikan.

✨️ Jawaban:

🔹 Kerangka manhajnya dulu. Keputusan Tarjih sejak Munas Tarjih XXV (Jakarta, 2000) menetapkan bahwa ijtihad Muhammadiyah menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani, dan Panduan Penyusunan Fatwa menegaskan bahwa kesimpulan fatwa harus "didukung oleh sudut pandang spiral triadik antara Bayani, Burhani dan Irfani" — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan, Panduan Penyusunan Fatwa 02 Bagian Ii Penyusunan Fatwa.

🔹 Definisi ketiganya (Keputusan 68/2026, Lampiran 2F):

• Bayani: merespons masalah dengan titik tolak nas (al-Qur'an dan Sunah); banyak dipakai dalam ibadah mahdah, karena asasnya "ibadah itu pada asasnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan".
• Burhani: merespons masalah dengan banyak menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang (misalnya penentuan awal bulan kamariah).
• Irfani: upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met, Pendekatan Irfani.

🔹 Skenario kasus (contoh ilustratif): Sebuah perusahaan mengajukan izin mengebor sumur dalam dan menguasai mata air di sebuah kawasan padat penduduk untuk produksi air minum kemasan.

🔹 Analisis jika hanya bayani: Jual beli dan usaha dagang tidak dilarang nas, sehingga secara bayani murni usaha itu berstatus boleh (mubah). Tetapi bila kebolehan itu diterapkan apa adanya tanpa dua pendekatan lain, dampaknya nyata: sumur warga mengering, warga miskin kehilangan akses air bersih, dan muncul konflik sosial. Inilah persis kekhawatiran yang diantisipasi Fikih Air Muhammadiyah: pemerintah tidak boleh memberikan izin usaha bagi pengelola air minum kemasan yang akan menguasai sumber air yang besar dalam suatu wilayah sehingga berdampak pada hilangnya ketersediaan air bagi masyarakat sekitarnya — Keputusan Tarjih Ke 28 Fikih Air Perspektif Muhammadiyah Bab Iv Perilaku Pemelih.

🔹 Peran burhani (ilmu pengetahuan): Pendekatan ini memasukkan data hidrologi, kajian dampak lingkungan, kebutuhan air masyarakat, dan audit lingkungan ke dalam pertimbangan hukum. Dengan burhani terbukti bahwa kegiatan yang "boleh" itu secara nyata menimbulkan kerusakan (fasād). Fikih Kebencanaan menegaskan bahwa kata fasād dalam al-Qur'an dihubungkan dengan kerusakan alam dan tatanan moral akibat perbuatan tangan manusia — Keputusan Tarjih Ke 29 Fikih Kebencanaan Bab Ii Konsepsi Bencana. Fikih Air juga menegaskan bahwa setiap perusahaan tidak diperkenankan menjalankan aktivitasnya hanya berorientasi bisnis semata, melainkan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) — Keputusan Tarjih Ke 28 Fikih Air Perspektif Muhammadiyah Bab Iv Perilaku Pemelih.

🔹 Peran irfani (kepekaan batin dan etika): Pendekatan ini menyentuh nurani dan ketajaman intuisi batin — bahwa seorang muslim yang hidupnya dirasakan selalu dalam pengawasan Allah (taqwa) tidak akan tenang membiarkan perbuatan "halal" yang merugikan sesama dan alam. Fikih Air menyebut pemeliharaan air sebagai bagian dari kegiatan ibadah (taqarrub) kepada Allah dan wujud tugas manusia sebagai khalīfatullāh fil arḍ — Keputusan Tarjih Ke 28 Fikih Air Perspektif Muhammadiyah Bab Iv Perilaku Pemelih. Irfani menjadikan kepedulian kepada warga dhuafa sebagai pertimbangan hukum, bukan sekadar kalkulasi untung-rugi.

🔹 Sinergi spiral triadik: Bayani menetapkan bingkai legal (asalnya boleh), burhani menguji akibat nyata (maslahat vs mudarat berdasarkan fakta ilmiah), dan irfani mengarahkan niat serta etika (keikhlasan, empati, tanggung jawab). Hasilnya bukan sekadar "halal", melainkan kebolehan bersyarat: boleh berusaha, tetapi wajib menjaga kelestarian sumber air, menjalankan CSR, tidak menguasai sumber air yang dibutuhkan masyarakat, dan melakukan audit lingkungan. Bila mudaratnya terbukti nyata dan masif, kebolehan itu berubah menjadi larangan demi kemaslahatan umum.

📚 Dalil:

🔹 "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" — "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS ar-Rum [30]: 41) — Keputusan Tarjih Ke 29 Fikih Kebencanaan Bab Ii Konsepsi Bencana.

✍️ Catatan:

🔹 Skenario di atas adalah contoh analitis yang saya susun untuk menjawab pertanyaan; yang bersumber dari vault adalah kerangka manhaj (bayani-burhani-irfani dan spiral triadik) serta prinsip-prinsip fikih air dan fikih kebencanaan yang saya kutip. Posisi ini konsisten lintas naskah: pendekatan bayani dominan pada ibadah mahdah, sementara pada masalah muamalah dan lingkungan burhani serta irfani mengambil peran penting.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Keputusan "halal/boleh" yang hanya dibangun dari pendekatan bayani belum final menurut manhaj Tarjih; ia harus diuji oleh burhani (fakta ilmiah dampak sosial dan lingkungan) dan dijiwai oleh irfani (kepekaan nurani dan etika). Ketiganya disinergikan dalam spiral triadik sehingga hukum yang lahir benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan tidak mencederai keadilan.

💎 Sumber:

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 06 Lampiran 2 E Pendekatan (Keputusan 68/2026, Lampiran 2E)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met (Keputusan 68/2026, Lampiran 2F)

🔹 Panduan Penyusunan Fatwa 02 Bagian Ii Penyusunan Fatwa (Panduan Penyusunan Fatwa, Bagian II)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 28 Fikih Air Perspektif Muhammadiyah Bab Iv Perilaku Pemelih (Munas Tarjih XXVIII, Fikih Air)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 29 Fikih Kebencanaan Bab Ii Konsepsi Bencana (Munas Tarjih XXIX, Fikih Kebencanaan)

🔹 Spiral Triadik · Pendekatan Bayani · Pendekatan Burhani · Pendekatan Irfani

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Berapa langkah yang perlu ditempuh agar seorang kader honoris bisa menjadi kader ideologis yang militan dan berjuang tinggi dalam perspektif Tarjih Muhammadiyah?

✨️ Jawaban:

🔹 Untuk meluruskan dulu: istilah "kader biologis, kader ideologis, dan kader honoris" tidak ditemukan dalam arsip Tarjih yang saya telusuri. Klasifikasi tiga jenis kader itu lazim di kalangan praktisi perkaderan Muhammadiyah, tetapi vault tidak memuat definisi maupun mekanisme resmi untuk istilah-istilah itu. Karena itu, yang dapat saya sajikan adalah langkah-langkah yang terdapat dalam naskah Tarjih tentang sistem pengkaderan Muhammadiyah, yang bisa menjadi jalan bagi siapa pun — termasuk kader honoris — untuk diinternalisasi menjadi kader yang matang ideologi.

🔹 1. Masuk dalam rekrutmen kader yang sistematis. Manhaj Tarjih merumuskan rekrutmen kader dari: (a) peserta didik lembaga pendidikan Muhammadiyah, (b) Angkatan Muda Muhammadiyah (ortom), (c) anak/keluarga pimpinan dan warga persyarikatan, dan (d) masyarakat Islam pada umumnya — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj. Kader honoris perlu dipagari lewat jalur formal ini agar tidak sekadar simpatisan.

🔹 2. Tempuh proses pengkaderan: pendidikan dan pelatihan kader. Tahap keduanya adalah "proses pengaderan: penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kader seperti PUTM di Yogyakarta, serta mengikutsertakan kader-kader dalam berbagai aktivitas organisasi, khususnya dalam bidang tajdid dan pengembangan pemikiran, seperti seminar, muzakarah, atau musyawarah tarjih" — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj.

🔹 3. Ikut penataran dan Darul Arqam. Keputusan Tarjih memasukkan materi keputusan Tarjih melalui "jalur organisasi, dengan memasukkan materi keputusan Tarjih dalam penataran, Darul Arqam, silaturahmi dakwah, dan lain-lain" — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj, Darul Arqam. Di sinilah peserta dibina aqidah, akhlak, dan ideologi gerakan.

🔹 4. Kuasai materi ideologi lewat jalur pendidikan, dakwah, dan publikasi. Keputusan Tarjih juga menempuh jalur pendidikan (memasukkan materi keputusan Tarjih ke silabi) dan jalur dakwah/publikasi (materi keputusan dalam dakwah, pengkajian, TPKT/Tahun Pengamalan Keputusan Tarjih), serta penerbitan HPT — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj.

🔹 5. Perkuat komitmen, loyalitas, dan semangat ber-Muhammadiyah. Fatwa 23/2018 menegaskan bahwa warga Muhammadiyah harus "terlebih dahulu mengukuhkan pemahaman ideologi Muhammadiyah dan tetap membangun komitmen, loyalitas dan semangat ber-Muhammadiyah", serta "program dan agenda dakwah Muhammadiyah harus mendapat prioritas oleh warganya" — Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah.

🔹 6. Arahkan dan salurkan (proyeksi) kader. Tahap ketiga pengkaderan menurut manhaj adalah "mengarahkan dan menyalurkan (proyeksi) para kader" — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj. Militansi seorang kader teruji justru ketika ia ditempatkan pada tugas dan amanah; tanpa proyeksi, kader yang sudah dididik mudah "eksodus", dan manhaj ini mencatat kelemahan tersebut sebagai krisis kader potensial — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj.

🔹 7. Masuk program kaderisasi ulama yang terencana. Fungsionalisasi Majelis Tarjih memuat butir "Majelis Tarjih merumuskan dan menyelenggarakan program kaderisasi ulama yang terencana" — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj, Kaderisasi Ulama. Ini jalur jangka panjang membentuk kader yang tidak hanya militan, tetapi matang secara keilmuan.

✍️ Catatan:

🔹 Penelusuran ini (Fikih Muhammadiyah Bagian O. Manhaj, Fatwa 23/2018, konsep Darul Arqam, TPKT, dan kaderisasi ulama) menemukan sistem pengkaderan Muhammadiyah secara umum, tetapi tidak menemukan istilah "kader honoris", "kader biologis", atau "kader ideologis" dalam teks-teks Tarjih. Definisi dan langkah spesifik untuk "kader honoris menjadi kader ideologis" tidak dapat saya kutip dari vault; yang saya sajikan adalah kerangka pengkaderan resmi yang berlaku untuk semua kader.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Jalan menjadikan kader honoris (yang selama ini hanya berstatus kehormatan/luar) menjadi kader ideologis yang militan adalah dengan memasukkannya ke dalam sistem pengkaderan Muhammadiyah yang utuh: direkrut secara sistematis, dididik dan dilatih (PUTM, penataran, Darul Arqam), dibina pemahaman ideologinya, diprioritaskan agenda dakwah persyarikatan, disalurkan pada amanah (proyeksi), dan diikutsertakan dalam kaderisasi ulama yang terencana.

💎 Sumber:

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj — Manhaj Tarjih Muhammadiyah (program pengkaderan)

🔹 Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah — Fatwa 23/2018 (disidangkan 21 September 2018)

🔹 Darul Arqam · Kaderisasi Ulama · Tpkt Tahun Pengamalan Keputusan Tarjih

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana cara menyikapi generasi muda yang cenderung tidak memperhatikan Muhammadiyah/NU dan memilih hal-hal yang dianggap mudah dan tidak memberatkan?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama, kenali karakter zaman yang berubah — dan jangan memvonis. Dari arsip Tarjih, ada pengakuan terus-terang bahwa sikap generasi muda adalah cerminan perubahan sosial. Tanya Jawab Agama (1991) menyebut bahwa tantangan terhadap ajaran Islam di antaranya datang dari "pengaruh globalisasi informasi, media masa dan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang tidak terkendali" — Tanya Jawab Agama 1991 1 15 Januari Aqidah Islam Ialah Apa Yang Diimani Oleh Setiap Muslim. Jadi ketidakpedulian sebagian anak muda bukan semata "moral failure", melainkan juga akibat arus informasi yang masif.

🔹 Kedua, dakwah tidak boleh menggurui; bahasakan dengan ilmu dan konteks. Manhaj Tarjih menegaskan: "Dakwah dengan cara yang lebih baik dengan mengedepankan dialog dan diskusi ilmiah" dan "bahasa yang komunikatif, simpatik, dialogis, dan santun", serta "memberi keteladanan hidup yang baik (uswah hasanah)" — Keputusan Tarjih Ke 30 Manhaj Tarjih Tentang Perkembangan Teknologi Inf. Dakwah "kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah" justru menuntut bahasa yang dekat dengan kehidupan anak muda, bukan ceramah satu arah yang memberatkan.

🔹 Ketiga, pahami alasan mereka: mudah, simpel, tidak memberatkan. Kecenderungan memilih yang mudah adalah bagian dari fitrah manusia yang ingin kemudahan — dan Islam sendiri membawa prinsip al-yusr (kemudahan). Prinsip ini diajarkan dalam Tanya Jawab Agama tentang meringankan salat: agama Islam itu mudah dan tidak menyulitkan; keringanan (rukhsah) diberikan ketika ada kesulitan — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 17 1 15 September Meringankan Salat Di Kala Safar Dan Sakit, Rukhasah Imam Dan Makmum Ketika Safar.

🔹 Keempat, dakwah harus dekat dengan dunia nyata anak muda: teknologi dan media. Keputusan Tarjih (Manhaj Tarjih tentang Perkembangan Teknologi Informasi) menyatakan bahwa dakwah Muhammadiyah "berorientasi pada kemaslahatan umat manusia", menggunakan "media teknologi informasi sebagai sarana penyiaran dan dakwah", serta bahwa kecenderungan keagamaan harus "selaras dengan perkembangan teknologi" — Keputusan Tarjih Ke 30 Manhaj Tarjih Tentang Perkembangan Teknologi Inf, Fikih Informasi.

🔹 Kelima, jadikan Muhammadiyah relevan lewat amal nyata, bukan sekadar atribut. Fikih Muhammadiyah menegaskan dakwah yang efektif adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang membumi dan organisasi sebagai wasilah (sarana) — bukan tujuan — untuk kebaikan umat — Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi. Anak muda akan tertarik pada gerakan yang menyelesaikan masalah nyata (pendidikan, lingkungan, kemanusiaan), bukan pada gerakan yang hanya memperkuat identitas.

🔹 Keenam, sikapi dengan dakwah tanpa kekerasan dan tanpa memaksa. Fatwa 21/2010 (Pamer/Riya) memperingatkan bahwa amal dan dakwah tidak boleh dicampuri riya — dakwah yang ikhlas tidak memaksakan atau menghakimi. Manhaj Tarjih juga menekankan "dakwah yang rahmatan lil 'alamin" dan tidak boleh bersikap ekstrem terhadap kelompok lain — Keputusan Tarjih Ke 30 Manhaj Tarjih Tentang Perkembangan Teknologi Inf.

📚 Dalil:

🔹 "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" — "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS al-Insyirah [94]: 5-6) — dasar bahwa Islam tidak memberatkan — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 17 1 15 September Meringankan Salat Di Kala Safar Dan Sakit.

🔹 "وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا" — "Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia" (QS al-Baqarah [2]: 83) — dasar qaulan ma'rufan dalam dakwah — Keputusan Tarjih Ke 30 Manhaj Tarjih Tentang Perkembangan Teknologi Inf.

✍️ Catatan:

🔹 Penelusuran ini mencakup TJA 2024 (kemudahan dalam ibadah), Manhaj Tarjih tentang Teknologi Informasi, Fikih Informasi, Fatwa 11/2012 (organisasi sebagai wasilah), dan konsep dakwah bil hal. Posisinya konsisten: dakwah disesuaikan dengan karakter zaman tanpa mengubah prinsip. Arsip tidak memuat resep khusus "menarik anak muda", tetapi prinsip-prinsip di atas adalah kerangka yang dipakai.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Menyikapi generasi muda yang memilih yang mudah: jangan menggurui, pahami alasan mereka, gunakan bahasa yang dekat dan dialogis, manfaatkan teknologi dan media, buktikan lewat amal nyata, dan dakwahi dengan ikhlas tanpa memaksa. Muhammadiyah tidak perlu "menggurui" anak muda; ia perlu hadir relevan, mudah diakses, dan bermanfaat.

💎 Sumber:

🔹 Keputusan Tarjih Ke 30 Manhaj Tarjih Tentang Perkembangan Teknologi Inf (Munas Tarjih XXX, Manhaj TI)

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 17 1 15 September Meringankan Salat Di Kala Safar Dan Sakit (TJA 2024, disidangkan 19 Januari 2024)

🔹 Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi (Fatwa 11/2012, disidangkan 4 Mei 2012)

🔹 Tanya Jawab Agama 1991 1 15 Januari Aqidah Islam Ialah Apa Yang Diimani Oleh Setiap Muslim (TJA 1991)

🔹 Fikih Informasi · Dakwah Bil Hal · Tajdid

Wallahu a'lam bish-shawab.

Catatan

⚠️ 4 rujukan yang saya sebut di atas tidak ditemukan dalam arsip, jadi tautannya saya lepas:

• sources/tja-1991-1-15-januari-aqidah-islam-ialah-apa-yang-diimani-oleh-setiap-muslim
• sources/keputusan-tarjih-ke-30-manhaj-tarjih-tentang-perkembangan-teknologi-inf
• sources/tja-2024-edisi-17-1-15-september-meringankan-salat-di-kala-safar-dan-sakit
• concepts/rukhasah-imam-dan-makmum-ketika-safar

Bagian jawaban yang bersandar pada rujukan itu belum terverifikasi dan sebaiknya tidak dipakai sebelum dicek langsung ke Majelis Tarjih.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Seorang anak ditinggal wafat ayahnya. Sebelum wafat, ayah berkata sebidang tanah adalah miliknya (si anak). Namun setelah ayah wafat, keluarga pihak ayah mengklaim tanah itu masih milik bersama (belum dibagi), dan si anak hanya diberi 1/5 (bahkan kurang) dari hasil penjualan tanah. Apakah menurut hukum agama pembagian itu sudah tepat?

✨️ Jawaban:

🔹 Belum tentu tepat — dan secara prinsip, klaim keluarga pihak ayah perlu diuji dulu, bukan diterima begitu saja. Jawaban hukumnya bergantung pada dua hal yang harus dibuktikan: (1) status kepemilikan tanah saat ayah wafat, dan (2) siapa saja ahli waris yang berhak. Fatwa Tarjih konsisten sejak 1998 bahwa warisan hanya terbuka setelah pewaris wafat, dan yang dibagi adalah tirkah — harta yang benar-benar menjadi milik pewaris — setelah dikeluarkan biaya perawatan jenazah (tajhiz), utang, dan wasiat — Fatwa 27 1999 Pembagian Warisan, Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan.

🔹 Pertama: bedakan dulu perkataan ayah sebelum wafat. Ada dua kemungkinan status hukumnya:

• Jika perkataan itu berarti ayah memberikan (hibah) tanah kepada si anak semasa hidupnya, maka tanah itu sudah berpindah milik dan tidak lagi menjadi harta warisan — warisan tidak mencakup barang yang sudah dihibahkan kepada orang lain. TJA 2 (Masalah Wasiat) menegaskan hibah dapat dilakukan kepada anak sebelum orang tua wafat, hanya Rasulullah berpesan agar adil terhadap semua anak dalam memberi hibah — Tanya Jawab Agama 2 Masalah Wasiat.
• Jika perkataan itu sekadar pengakuan (ikrar) tanpa serah terima yang sah, maka ia belum mengubah kepemilikan; tanah tetap bagian dari harta peninggalan ayah dan diwariskan kepada seluruh ahli waris.

🔹 Kedua: klaim "masih milik bersama" juga harus dibuktikan. Jika benar tanah itu sejak semula harta bersama (misalnya harta gono-gini ayah-ibu, atau warisan yang belum dibagi kepada anak-anak), maka semuanya harus dihitung dan dibagi menurut bagian masing-masing — bukan ditentukan sepihak. Fatwa 03/2004 menegaskan: harta bawaan dan harta bersama harus dipisahkan lebih dulu; yang menjadi harta warisan ayah hanyalah harta miliknya ayah (harta bawaan + bagiannya dari harta bersama), lalu dibagi kepada ahli waris — Fatwa 03 2004 Harta Gana Gini Dan Pembagian Warisan.

🔹 Ketiga: berapa bagian si anak? Jika si anak adalah anak kandung (laki-laki), ia berhak sebagai ashabah: bagiannya dua kali bagian anak perempuan (QS an-Nisa' [4]: 11), setelah diambil bagian ahli waris zawil furud (misalnya istri 1/8 bila ada anak) — Fatwa 27 1999 Pembagian Warisan, Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan. "Hanya diberi 1/5" tidak otomatis salah jika 1/5 itu hasil perhitungan yang benar (misalnya banyak saudara kandung), tetapi menjadi masalah bila angka itu dipaksakan tanpa menghitung bagian semua ahli waris, atau bila sebagian haknya diambil sepihak oleh keluarga pihak ayah.

🔹 Keempat: 1/5 yang "bahkan tidak sampai" — ini red flag. Fatwa 25/1998 dan TJA 2023 menegaskan: pembagian waris bersifat individual; bila ada ahli waris yang menuntut, harta hendaknya segera dibagi; dan tidak boleh terjadi perampasan atau penyerobotan hak ahli waris oleh ahli waris lain — termasuk bila harta hanya dinikmati/dikuasai sebagian ahli waris saja — Fatwa 25 1998 Menunda Pembagian Warisan Dan Zakat Warisan, Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan. Kaidah yang dikutip TJA 2023: "Lā yaḥillu li aḥadin an yataṣarrafa fī milki al-ghairi bilā idzni" — tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya.

🔹 Kelima: jalur penyelesaiannya. Tarjih mengarahkan: musyawarah di antara ahli waris lebih dulu (QS asy-Syura [42]: 38), jika buntu barulah jalur hukum (Pengadilan Agama) sebagai upaya terakhir; boleh juga tashaluh (perdamaian) asal masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya lebih dulu dan merelakan dengan sukarela — Fatwa 13 2012 Harta Warisan Terlalu Sedikit, Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan.

📚 Dalil:

🔹 "يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ..." — "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ..." (QS an-Nisa' [4]: 11) — Fatwa 13 2012 Harta Warisan Terlalu Sedikit, Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan.

🔹 "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" — "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil ..." (QS al-Baqarah [2]: 188) — larangan mengambil hak orang lain — Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan.

✍️ Catatan:

🔹 Posisi Tarjih konsisten sejak 1998 sampai 2023 dalam soal prosedur: pisahkan harta bawaan/harta bersama → tunaikan tajhiz, utang, wasiat → hitung ahli waris dan bagiannya → bagi secara individual, boleh ditunda/musyawarah asal tanpa penyerobotan, dan buntu → jalur hukum. Yang belum dapat saya pastikan dari arsip: bukti konkret status tanah dalam kasus Anda (sertifikat, saksi, bukti hibah/ikrar), karena fatwa hanya dapat menilai dari fakta yang terbukti. Karena itu saya tidak bisa memvonis "tepattidaknya" angka 1/5 tanpa data ahli waris lengkap (siapa saja yang hidup saat ayah wafat: istri, anak laki-laki/perempuan, ayah-ibu pewaris, dsb.). Untuk kasus konkret seperti ini, mohon membawa dokumen ke Majelis Tarjih atau pimpinan Muhammadiyah setempat agar dihitung persis per bagiannya.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Menurut hukum waris Islam (dan posisi Tarjih), si anak tidak otomatis berhak atas seluruh tanah, tetapi juga tidak boleh dipangkas haknya secara sepihak. Haknya ditentukan oleh status kepemilikan tanah dan jumlah ahli waris; bagian anak laki-laki dua kali anak perempuan. Angka 1/5 harus diuji dengan perhitungan yang benar; jika ia hasil kesepakatan yang ikhlas setelah semua pihak tahu haknya (tashaluh), itu boleh — tetapi jika dipaksakan dan merugikan, itu tidak tepat dan dapat diselesaikan lewat musyawarah atau Pengadilan Agama.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 27 1999 Pembagian Warisan (Fatwa 27/1999)

🔹 Fatwa 25 1998 Menunda Pembagian Warisan Dan Zakat Warisan (Fatwa 25/1998)

🔹 Fatwa 03 2004 Harta Gana Gini Dan Pembagian Warisan (Fatwa 03/2004)

🔹 Fatwa 27 2015 Pembagian Warisan Untuk Anak Cucu Dan Anak Angkat (Fatwa 27/2015)

🔹 Fatwa 13 2012 Harta Warisan Terlalu Sedikit (Fatwa 13/2012, disidangkan 18 Mei 2012)

🔹 Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 12 16 30 Juni Hukum Menangguhkan Pembagian Harta Warisan (TJA 2023, disidangkan 22 September 2022)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Wasiat (TJA 2, Masalah Wasiat)

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Mengapa seseorang justru terjebak ke dalam fanatisme buta golongan — dalam hal ini terhadap Muhammadiyah?

✨️ Jawaban:

🔹 Jawaban singkatnya: fanatisme buta justru merupakan lawan dari manhaj Muhammadiyah, dan orang yang terjebak di dalamnya — secara ironis — adalah orang yang belum memahami ideologi Muhammadiyah yang sesungguhnya. Dari naskah Tarjih, penyebab terjebaknya dapat dijelaskan sebagai berikut.

🔹 Pertama, karena berhenti menggunakan akal (taqlid). Fatwa 08.B/2003 mendefinisikan fanatisme sebagai "teramat sangat kuat kepercayaan (keyakinan) seseorang terhadap suatu ajaran... yang biasanya menimbulkan kepicikan dalam berpikir, sehingga kurang atau bahkan kadang-kadang tidak lagi menggunakan akal dan budi". Fatwa ini menegaskan: "Fanatik yang demikian itu tidak sesuai dengan ajaran Islam", karena al-Qur'an dan as-Sunnah memerintahkan menggunakan akal; bahkan disebut "tafakkur menghasilkan ilmu dan kecerdasan, sedang fanatik menghasilkan kebodohan" — Fatwa 08 B 2003 Fanatik Terhadap Madzhab Atau Ormas Sm No 07 2003.

🔹 Kedua, karena mengkultuskan tokoh/golongan seakan-akan keramat. Naskah yang sama menjelaskan bahwa kefanatikan biasanya menimbulkan "pengkultusan terhadap sesuatu benda, tempat, kelompok, golongan, keturunan, atau terhadap seseorang tertentu, seakan-akan yang dikultuskan itu adalah keramat, sakti, dan melebihi manusia biasa". Ketika tokoh atau persyarikatan diperlakukan tidak bisa dikritik, di situlah fanatisme lahir — Fatwa 08 B 2003 Fanatik Terhadap Madzhab Atau Ormas Sm No 07 2003.

🔹 Ketiga, karena mengikuti tanpa mengetahui dalil (mukalid). TJA 2024 (Edisi 16) membagi umat menjadi mujtahid, muttabi' (mengikuti ulama dengan mengetahui dalil dan argumentasinya), dan mukalid (mengikuti tanpa mengetahui dalilnya). Muhammadiyah menolak taklid dan mendorong ittiba': "Yang boleh kita lakukan ialah ittiba' (mengikuti) pendapat para ulama selama kita yakin bahwa pendapat tersebut tidak menyalahi al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada saat kita mengetahui bahwa pendapat itu tidak sesuai, kita wajib meninggalkannya" — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 16 16 30 Agustus Pengertian Dan Hukum Taklid, Fatwa 08 B 2003 Fanatik Terhadap Madzhab Atau Ormas Sm No 07 2003. Fanatik buta terjadi ketika ittiba' merosot menjadi taqlid: membela organisasi bukan karena dalil, tetapi karena kebanggaan kelompok. Inilah yang justru dilarang Muhammadiyah, karena Muhammadiyah "tidak membenarkan warganya untuk bertaklid" — Taqlid.

🔹 Keempat, karena menempatkan organisasi sebagai tujuan, bukan sarana. Fatwa 11/2012 menegaskan dari Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah: "Organisasi adalah merupakan alat perjuangan" dan berlaku kaidah li al-wasā'il ḥukmu al-maqāṣid (hukum sarana mengikuti tujuan). Ketika seseorang membela Muhammadiyah seperti membela dirinya sendiri — bukan membela nilai yang diperjuangkannya (tauhid murni, kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, tajdid, amar ma'ruf nahi mungkar) — maka organisasi telah menjadi berhala baru, dan itulah akar fanatisme buta — Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi.

🔹 Kelima, karena lingkungan dan pembelaan diri. Fatwa 19/1999 menyebut salah satu penyebab perbedaan golongan adalah "pengaruh lingkungan". Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang membela golongan secara emosional — apalagi ketika merasa diserang — cenderung membela tanpa kajian. Padahal dalam sejarah madzhab yang diuraikan Fatwa 08.B/2003, para imam saling menghormati dan tolong-menolong, dan fanatisme justru lahir belakangan dari "murid-murid yang membanggakan dan mengagungkan imam mereka masing-masing" — bukan dari imamnya — Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam, Fatwa 08 B 2003 Fanatik Terhadap Madzhab Atau Ormas Sm No 07 2003.

📚 Dalil:

🔹 "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ..." — "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal" (QS Ali Imran [3]: 190) — dasar kewajiban berpikir, kebalikan dari fanatisme — Fatwa 08 B 2003 Fanatik Terhadap Madzhab Atau Ormas Sm No 07 2003.

🔹 "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ..." — "Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya..." (QS al-Isra' [17]: 36) — larangan mengikuti tanpa ilmu — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 16 16 30 Agustus Pengertian Dan Hukum Taklid.

✍️ Catatan:

🔹 Perkembangan posisi ini konsisten lintas tahun: 1999 (perbedaan golongan sah tetapi harus saling menghormati), 2003 (fanatisme dinyatakan tidak sesuai ajaran Islam; yang dibenarkan ittiba'), 2012 (organisasi = wasilah, bukan tujuan), 2024 (taklid didefinisikan dan ditolak). Tidak ada naskah Tarjih yang membenarkan fanatisme buta terhadap Muhammadiyah; justru sebaliknya, ia bertentangan dengan semangat tajdid. Istilah "fanatisme buta" sendiri tidak dipakai harfiah dalam naskah; yang dipakai adalah "fanatik" sebagaimana diuraikan di atas.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Seseorang terjebak fanatisme buta golongan karena berhenti menggunakan akal, mengkultuskan tokoh/kelompok, mengikuti tanpa dalil, menempatkan organisasi sebagai tujuan bukan sarana, dan larut dalam pembelaan lingkungan yang emosional. Yang paradoks: orang yang fanatik buta justru menyimpang dari ideologi Muhammadiyah yang mengajarkan berpikir kritis, ittiba' berdasar dalil, dan menolak taklid.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 08 B 2003 Fanatik Terhadap Madzhab Atau Ormas Sm No 07 2003 (Fatwa 08.B/2003, dimuat SM No. 07/2003)

🔹 Tanya Jawab Agama 6 Bab Vii Yasinan Tahlilan Kultus Dan Fanatisme (TJA 6, Bab VII)

🔹 Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam (Fatwa 19/1999)

🔹 Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi (Fatwa 11/2012, disidangkan 4 Mei 2012)

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 16 16 30 Agustus Pengertian Dan Hukum Taklid (TJA 2024, disidangkan 27 Oktober 2023)

🔹 Taqlid · Ittiba · Tajdid

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana ideologi Muhammadiyah menjadi pedoman menghadapi perbedaan praktik keagamaan di masyarakat tanpa menimbulkan konflik atau sikap saling menyalahkan?

✨️ Jawaban:

🔹 Kuncinya: Muhammadiyah memiliki kerangka ideologis yang justru sejak awal dibangun di atas sikap toleran terhadap perbedaan — bukan di atas klaim "kelompok paling benar". Manhaj Tarjih secara eksplisit memuat enam wawasan: wawasan paham agama, tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi mazhab, dan wasathiyah (umatan wasaṭan) — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan . Dari kerangka inilah dapat dirumuskan pedoman praktisnya.

🔹 Langkah pertama: akui perbedaan sebagai sunnatullah, bukan sebagai "kesalahan" pihak lain. TJA 2024 menegaskan: "Muhammadiyah menghargai adanya perbedaan pendapat atau mazhab. Karena perbedaan pendapat itu sebuah sunnatullah yang tidak dapat dihindari" — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda. Sejak 1999, Fatwa 19/1999 sudah menjelaskan bahwa perbedaan itu berakar pada hal-hal yang sah secara metodologis: perbedaan memahami ayat, memahami Sunah, penggunaan penalaran, dan pengaruh lingkungan — bukan pada kesalahan moral lawan — Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam.

🔹 Langkah kedua: bedakan wilayah perbedaan. TJA 4 menguraikan bahwa perbedaan yang diakui sebagai rahmat hanyalah masalah-masalah ijtihadiyah (furu'), bukan kaidah fundamental dan pokok ajaran Islam; perbedaan dalam pokok ajaran adalah kesesatan. Fatwa 28/2007 menerapkannya: perbedaan Hari Raya termasuk furu'iyyah, karena itu "bukan berarti retaknya ukhuwwah Islamiyyah" — Tanya Jawab Agama 4 Masalah Lain Lain, Fatwa 28 Zakat Fitrah Bacaan Setelah Witir Dan Hari Raya.

🔹 Langkah ketiga: jangan menegasikan pendapat lain. Inilah yang unik dan tegas dari Muhammadiyah. Sejak Penerangan tentang Hal Tardjih (1936) dinyatakan bahwa keputusan Tarjih "tidak ada sifat perlawanan, yaitu menentang ataupun menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh Tarjih"; putusan Tarjih hanyalah "capaian maksimal yang mampu diraih saat mengambil keputusan itu" dan tidak menganggap dirinya saja yang benar — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan , Toleransi.

🔹 Langkah keempat: terbuka terhadap kritik dan dalil yang lebih kuat. Wawasan keterbukaan menegaskan bahwa semua putusan Tarjih "dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan"; bila ditemukan dalil yang lebih kuat, Majelis Tarjih akan membahas dan mengoreksinya. Ini menghilangkan sikap "paling benar" yang biasanya memicu pertengkaran — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan .

🔹 Langkah kelima: pegang kaidah al-hanifiyyah as-samhah dan hadis pahala ijtihad. Islam yang dicintai Allah adalah "agama yang mengajarkan kebaikan dan toleransi" (hadis dari Ibn Abbas); dan hadis al-hākim dari 'Amr bin al-'Ash menegaskan bahwa mujtahid yang benar mendapat dua pahala, yang keliru mendapat satu pahala — jadi menghormati hasil ijtihad orang lain adalah bagian dari cara menilai perbedaan, bukan menghakimi — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan .

🔹 Langkah keenam: sikapi perbedaan dengan dialog, bukan konfrontasi — bahkan kepada kelompok yang sangat berbeda. Fatwa 16/2021 tentang Syiah, HTI, dan Tarekat Shiddiqiyyah menunjukkan polanya: Muhammadiyah menyatakan ketidaksesuaian secara prinsip, tetapi pada saat yang sama "mendorong adanya dialog intensif", "memperkuat persamaan dan menghormati perbedaan", dan membangun kesadaran historis tentang kohabitasi dan kerja sama konstruktif — Fatwa 16 2021 Pandangan Muhammadiyah Tentang Syiah Hti Dan Tarekat Revisi.

🔹 Langkah ketujuh: dakwah dengan hikmah, bukan memaksakan. TJA 2024: ijtihad Muhammadiyah "terbuka dan toleran terhadap perbedaan pemikiran" dan dakwahnya mengedepankan dakwah bil-hikmah sesuai kultur masyarakat serta dakwah bil-hal lewat amal usaha — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda. Jadi identitas dibuktikan lewat manfaat nyata (sekolah, rumah sakit, pemberdayaan), bukan lewat menyalahkan praktik orang lain.

📚 Dalil:

🔹 "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ..." — "Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai..." (QS Ali 'Imran [3]: 103) — dasar menjaga ukhuwah di tengah perbedaan — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda.

🔹 "إِنَّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ..." — "Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal..." (QS al-Hujurat [49]: 13) — dasar toleransi: tidak merasa paling benar, hanya Allah yang Maha Benar — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan .

🔹 "فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ..." — "Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya)..." (QS an-Nisa' [4]: 59) — dasar rujukan bersama saat terjadi perbedaan — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda.

✍️ Catatan:

🔹 Perkembangan posisi ini konsisten dan justru menguat: 1936 (keputusan Tarjih tidak menentang yang tidak dipilih) → 1999 (perbedaan berakar pada metodologi) → 2007 (perbedaan furu' tidak meretakkan ukhuwah) → 2021 (dialog tetap dibuka kepada kelompok yang berbeda prinsip) → 2024 (perbedaan sebagai sunnatullah, dakwah bil-hikmah) → 2026 (wawasan toleransi, keterbukaan, dan wasathiyah diresmikan sebagai pilar manhaj). Catatan penting: TJA 4 menegaskan bahwa ungkapan "ikhtilāfu ummatī rahmah" bukan hadis sahih, tetapi pandangan tentang perbedaan sebagai rahmat tetap dapat diterima selama dibatasi pada masalah ijtihadiyah.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Ideologi Muhammadiyah menjadi pedoman menghadapi perbedaan praktik keagamaan lewat tujuh langkah: mengakui perbedaan sebagai sunnatullah, membedakan wilayah furu' dan ushul, tidak menegasikan pendapat lain, terbuka terhadap kritik, menghormati hasil ijtihad, berdialog bahkan dengan kelompok yang berbeda, dan membuktikan diri lewat dakwah bil-hikmah dan bil-hal. Dengan kerangka ini, perbedaan tidak lagi menjadi medan saling menyalahkan, melainkan ruang saling menghormati sambil tetap berpegang teguh pada keyakinan sendiri.

💎 Sumber:

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan (Keputusan 68/2026, Lampiran 2C — Wawasan Tarjih)

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda (TJA 2024, disidangkan 17 November 2023)

🔹 Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam (Fatwa 19/1999, SM No. 10/1999)

🔹 Fatwa 28 Zakat Fitrah Bacaan Setelah Witir Dan Hari Raya (Fatwa 28/2007, disidangkan 14 Desember 2007)

🔹 Fatwa 16 2021 Pandangan Muhammadiyah Tentang Syiah Hti Dan Tarekat Revisi (Fatwa 16/2021, disidangkan 15 Januari 2021)

🔹 Tanya Jawab Agama 4 Masalah Lain Lain (TJA 4 — Berbeda Pendapat Itu Rahmat)

🔹 Toleransi · Wasatiah · Ikhtilaf · Muttabi · Taklid

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Jika seseorang berlatar belakang NU atau MTA bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), apakah ia harus menjadi Muhammadiyah agar dapat bekerja dengan baik? Bagaimana batas antara identitas pribadi dengan komitmen terhadap lembaga tempat ia bekerja?

✨️ Jawaban:

🔹 Jawaban singkat: tidak ada ketentuan dalam naskah Tarjih yang mewajibkan karyawan AUM menjadi anggota Muhammadiyah — tetapi komitmennya terhadap visi, misi, dan aturan AUM sebagai lembaga dakwah tidak bisa ditawar. Kedua hal itu bisa dibedakan dengan jelas.

🔹 Pertama: arsip Tarjih tidak mewajibkan afiliasi ormas. Fatwa 37/2021 bahkan membolehkan guru dan karyawan non-muslim bekerja di lembaga pendidikan Muhammadiyah, dengan dasar kaidah "pada dasarnya (hukum) segala sesuatu (muamalah) itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya" dan contoh Rasulullah berinteraksi muamalah dengan orang Yahudi di Madinah. Jika non-muslim saja dibolehkan, maka seorang muslim dari NU atau MTA tentu lebih-lebih tidak dilarang — Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim.

🔹 Kedua: yang ada justru skala prioritas (aulawiyat), bukan larangan. Fatwa 37/2021 menyatakan: "pengelola lembaga pendidikan di lingkungan Muhammadiyah hendaknya menggunakan skala prioritas (aulawiyat) dalam mengangkat guru, yakni lebih memprioritaskan guru muslim (khususnya warga atau kader persyarikatan). Karena salah satu fungsi AUM termasuk lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah fungsi kaderisasi dan dakwah Islamiyah." Jadi arah kebijakan adalah mendahulukan warga/kader persyarikatan — bukan mengharamkan atau memaksa yang lain — Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim.

🔹 Ketiga: batasnya ada di ruang kerja, bukan di hati. TJA 2023 (Pegawai AUM dari Outsourcing) menegaskan AUM adalah "salah satu usaha dari Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan", sehingga "semua bentuk kegiatan AUM harus mengarah pada terlaksananya maksud dan tujuan tersebut" dan "setiap pimpinan atau pengelola AUM wajib menjadikan amal usaha sebagai amanat umat" — Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 18 16 30 September Pegawai Aum Dari Outsourcing. Artinya, dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus tunduk pada kebijakan, visi-misi, dan nilai dakwah lembaga — itu komitmen profesional yang mengikat siapa pun yang bekerja di AUM, apa pun latar belakangnya.

🔹 Keempat: identitas pribadi dihormati, tetapi tidak boleh "dibawa masuk" menggerus fungsi dakwah AUM. Analog dengan rambu-rambu yang diberikan Fatwa 37/2021 bagi guru non-muslim: aturan berbusana diberlakukan, tidak menggunakan identitas ideologi keagamaan yang mengganggu (misalnya pernik-pernik simbol agama lain), materi yang diajarkan adalah materi umum yang sesuai kebutuhan, serta ada evaluasi dan pembinaan — Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim. Dalam konteks seorang muslim NU/MTA, rambu serupa berlaku secara kelembagaan: kerja sama dan saling menghormati diperbolehkan, tetapi AUM tetaplah wasilah dakwah Muhammadiyah, bukan medan perdebatan ormas.

🔹 Kelima: kerangka ideologisnya — organisasi adalah alat, bukan tujuan. Fatwa 11/2012 menegaskan dari Penjelasan Muqaddimah AD Muhammadiyah: "Organisasi adalah merupakan alat perjuangan" dan berlaku kaidah li al-wasā'il ḥukmu al-maqāṣid (hukum sarana mengikuti tujuan) — Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi. Karena itu bekerja di AUM yang baik bukan soal "saya harus menjadi Muhammadiyah", melainkan soal kesediaan menjadikan kerja itu amal shalih yang mengabdi pada tujuan dakwah lembaga — sejalan dengan keputusan Munas Tarjih XXIII (1995) bahwa bekerja adalah "suatu 'amal yang didasari akhlak mulia (amal shalih)" — Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan.

🔹 Keenam: jangan sampai memaksakan perpindahan ormas. Fatwa 08.B/2003 menyatakan fanatisme buta dan pengkultusan golongan "tidak sesuai dengan ajaran Islam"; yang dibenarkan adalah ittiba' — mengikuti pendapat selama diyakini tidak menyalahi al-Qur'an dan as-Sunnah — Fatwa 08 B 2003 Fanatik Terhadap Madzhab Atau Ormas Sm No 07 2003. Demikian pula Fatwa 23/2018: Muhammadiyah inklusif dan "tidak menafikan Ormas Islam yang lain sebagai sumber kajian keislaman"; kewajiban yang ditekankan bagi warganya adalah "mengukuhkan pemahaman ideologi Muhammadiyah dan tetap membangun komitmen, loyalitas dan semangat ber-Muhammadiyah" — bukan memaksa orang lain pindah — Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah.

📚 Dalil:

🔹 "لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ" — "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu..." (QS al-Mumtahanah [60]: 8) — dasar kebolehan interaksi dan kerja sama dengan pihak lain — Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim.

🔹 "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" — "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS al-Ma'idah [5]: 2) — landasan kerja sama dalam kebaikan — Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi.

✍️ Catatan:

🔹 Saya tidak menemukan naskah Tarjih yang secara eksplisit membahas "karyawan AUM dari NU/MTA harus atau tidak menjadi Muhammadiyah". Jawaban ini disusun dari prinsip-prinsip yang ada: kebolehan muamalah (Fatwa 37/2021), skala prioritas warga persyarikatan, fungsi AUM sebagai wasilah dakwah (TJA 2023), organisasi sebagai alat (Fatwa 11/2012), inklusivitas dan larangan fanatisme buta (Fatwa 23/2018 dan 08.B/2003). Bila pengguna memerlukan ketentuan internal kepegawaian AUM (misalnya aturan seleksi atau status keanggotaan), itu ranah kebijakan pimpinan persyarikatan setempat, di luar naskah fatwa.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Seseorang dari NU atau MTA tidak wajib menjadi Muhammadiyah untuk bekerja baik di AUM — tidak ada dalil fatwa yang memaksakan. Yang diwajibkan adalah komitmen profesional terhadap tujuan AUM sebagai wasilah dakwah: mematuhi aturan, menghormati visi-misi, dan tidak membawa-bawa identitas ormas yang mengganggu fungsi kaderisasi dan dakwah lembaga. Identitas pribadi dihormati; di ruang kerja, yang berlaku adalah amanah lembaga. Kebijakan aulawiyat pun hanya mengarahkan prioritas perekrutan, bukan menutup pintu.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim (Fatwa 37/2021, disidangkan 29 Oktober 2021)

🔹 Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 18 16 30 September Pegawai Aum Dari Outsourcing (TJA 2023, disidangkan 26 Mei 2023)

🔹 Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi (Fatwa 11/2012, disidangkan 4 Mei 2012)

🔹 Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah (Fatwa 23/2018, disidangkan 27 Oktober 2017)

🔹 Fatwa 08 B 2003 Fanatik Terhadap Madzhab Atau Ormas Sm No 07 2003 (Fatwa 08.B/2003)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan (Munas Tarjih XXIII, 1995 — ketenagakerjaan)

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana cara menyadarkan warga masyarakat yang kurang dalam pemahaman agama — misalnya anak-anak TPQ sering dibiarkan bermain dan tidak masuk TPQ setiap sore — dan langkah apa yang harus ditindaklanjuti?

✨️ Jawaban:

🔹 Inti masalahnya bukan pada anak, tetapi pada orang tua dan rasa tanggung jawab kolektif masyarakat. Dari naskah Tarjih, ada tiga lapis jawaban: (1) pendidikan agama anak adalah kewajiban orang tua, (2) pengajaran al-Qur'an bagi anak adalah kewajiban kemasyarakatan (fardu kifayah), dan (3) cara menyadarkannya harus dengan hikmah dan mauizhah hasanah — bukan menghakimi.

🔹 Pertama: akar masalahnya ada di tanggung jawab orang tua, dan itu tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya ke TPQ. Fatwa 28/2021 menegaskan: "Orang tua harus bertanggung jawab atas pendidikan tauhid bagi anak. Tanggung jawab itu akan menggerakkan orang tua untuk memperhatikan dan memikirkan pendidikan tauhid bagi anak-anaknya... Orang tua tidak boleh putus asa dan menyerah, apalagi sampai menghentikan pendidikan ini." Fungsi pendidik (orang tua) meliputi tiga hal: memerintahkan, mencegah, dan mengawasi — Fatwa 28 2021 Pendidikan Tauhid Sejak Dini. Jadi TPQ hanya mem-backup; yang mengawasi kehadiran anak setiap sore adalah orang tua.

🔹 Kedua: membiarkan anak-anak tidak belajar al-Qur'an bukan persoalan pribadi — ia kewajiban kemasyarakatan. Fikih Muhammadiyah (Bagian K) menegaskan spesialisasi pelayanan kebutuhan hidup termasuk pengajaran agama tergolong fardu kifayah: "apabila sebagian anggota masyarakat telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu dari anggota lainnya. Tetapi bila dalam masyarakat tidak ada yang melaksanakan sama sekali, maka seluruh masyarakat dipandang durhaka, karena melalaikan kewajiban kemasyarakatan" — Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan. Karena itu menyadarkan masyarakat tentang TPQ adalah bagian amar ma'ruf nahi mungkar — ciri khas umat dakwah — Amar Maruf Nahi Mungkar.

🔹 Ketiga: tuntunan belajar al-Qur'an sejak kecil justru yang paling berbekas. TJA 5 (Khitan) menyatakan tentang santri TKA/TPA: "mengajarkan agama kepada anak-anak sejak masih kecil akan lebih berhasil dan berbekas." Keputusan Tarjih Ke 28 (Keluarga Sakinah) juga mewajibkan orang tua mendidik anak: "Sejak usia dini anak dididik dan dibiasakan mendengarkan, mengucapkan dan menghafalkan ayat-ayat suci al-Qur'an." Dan Fatwa 40/2019 mengutip jutaan hadis: "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya" [HR al-Bukhari] — Tanya Jawab Agama 5 Khitan, Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Iii Hak Dan Kewajiba, Fatwa 40 2019 Talqin Dan Mursyid.

🔹 Keempat: cara menyadarkan — bil hikmah wal mau'izhah al-hasanah, bertahap. Fatwa 03/2018 memberi teladan metode Tarjih: mengubah sesuatu yang tidak benar "dengan cara bertahap, sembari mencari cara terbaik... dengan cara yang lebih jelas dan tegas namun tetap mengedepankan dialog dan sikap yang bijaksana (bil hikmah wal mau'izhah al-hasanah)" — Fatwa 03 2018 Hukum Hobi Memancing Dan Hukum Hewan Selamatan Untuk Aqiqah. Fatwa 30/2015 juga mengingatkan: sejelek apa pun keadaan, upaya mengingatkan tetap dilakukan "dengan cara yang baik (hikmah) dan santun" — Fatwa 30 2015 Ayah Yang Tidak Bertanggungjawab. Dialog, bukan menggurui.

🔹 Kelima: jangan lupa — bermain adalah hak anak; TPQ tidak boleh menghilangkannya. Fikih Perlindungan Anak (2024) menegaskan: "Usia anak adalah usia bermain sehingga hak ini juga sangat terjaga dalam ajaran Islam" — bahkan Nabi membiarkan cucunya bermain di atas punggungnya saat sujud — Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak. Anak yang dibiarkan bermain di waktu TPQ tidak bisa hanya "dipaksa masuk"; TPQ perlu dirancang tetap menyenangkan (belajar sambil bermain), karena yang salah bukan bermainnya, melainkan ketiadaan pengawasan dan kedisiplinan dari orang tua.

🔹 Langkah tindak lanjut yang bisa dilakukan pengurus TPQ / ranting Muhammadiyah:

1. Pendekatan personal ke orang tua satu per satu, dialog santun (mauizhah hasanah), bukan teguran di muka umum — Fatwa 03 2018 Hukum Hobi Memancing Dan Hukum Hewan Selamatan Untuk Aqiqah.
2. Bangun kesadaran kolektif lewat pertemuan warga/pengajian: jelaskan kewajiban orang tua mendidik anak (QS at-Tahrim 66:6) dan status TPQ sebagai fardu kifayah — Fatwa 28 2021 Pendidikan Tauhid Sejak Dini, Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan.
3. Buat sistem pengawasan sederhana: absensi harian, jemput anak yang bolos, laporan berkala ke orang tua — wujud dari fungsi memerintahkan, mencegah, mengawasi — Fatwa 28 2021 Pendidikan Tauhid Sejak Dini.
4. Perbaiki kualitas TPQ: jadikan kegiatan menarik dan tidak memberatkan, padukan bermain, agar anak dan orang tua merasa ringan datang — Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak.
5. Libatkan tokoh masyarakat dan kader sebagai teladan (uswah hasanah) dan penggerak; jika satu pihak tidak berhasil, gugur tanggung jawab anggota lain tidak berlaku — semua warga masyarakat ikut bertanggung jawab — Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan.
6. Tetap sabar dan tidak putus asa, karena dakwah hasilnya bertahap; pendidikan tidak terlihat langsung hasilnya tetapi berjalan terus — Fatwa 28 2021 Pendidikan Tauhid Sejak Dini, Fatwa 01 2019 Membimbing Mendidik Anak.

📚 Dalil:

🔹 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا..." — "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (QS at-Tahrim [66]: 6) — dasar kewajiban orang tua mendidik anak — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Iii Hak Dan Kewajiba.

🔹 "يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ..." — "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah..." (QS Luqman [31]: 17) — dasar amar ma'ruf nahi mungkar dalam mendidik — Fatwa 01 2019 Membimbing Mendidik Anak.

🔹 "ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ..." — "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah (bijaksana) dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah (berdialoglah) dengan mereka dengan cara yang baik..." (QS an-Nahl [16]: 125) — dasar metode dakwah dalam menyadarkan masyarakat — Fatwa 30 2015 Ayah Yang Tidak Bertanggungjawab.

✍️ Catatan:

🔹 Posisi Tarjih konsisten lintas tahun: kewajiban orang tua mendidik anak (1998, 2021, 2024) → pengajaran al-Qur'an sejak kecil sangat dianjurkan (TJA 5, 1998) → pengajaran agama sebagai fardu kifayah masyarakat (Bagian K) → metode dakwah selalu bil hikmah wal mauizhah hasanah (2015, 2018). Arsip tidak memuat ketentuan administratif khusus "cara mengelola TPQ", tetapi kerangka di atas cukup menjadi pedoman tindakan.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Menyadarkan warga yang membiarkan anak-anak tidak masuk TPQ: jangan menyalahkan anak, mulai dari menyadarkan orang tua akan kewajibannya; jadikan sebagai kesadaran kolektif (fardu kifayah); lakukan dengan dialog santun dan bertahap, tanpa menggurui; perbaiki kualitas TPQ agar tidak memberatkan dan tetap menghormati hak bermain anak; serta lengkapi dengan sistem pengawasan, keteladanan, dan kesabaran.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 28 2021 Pendidikan Tauhid Sejak Dini (Fatwa 28/2021, disidangkan 6 November 2020)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Iii Hak Dan Kewajiba (Keputusan Tarjih Ke 28)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan (Fikih Muhammadiyah, Bagian K)

🔹 Tanya Jawab Agama 5 Khitan (TJA 5)

🔹 Fatwa 40 2019 Talqin Dan Mursyid (Fatwa 40/2019)

🔹 Fatwa 01 2019 Membimbing Mendidik Anak (Fatwa 01/2019)

🔹 Fatwa 03 2018 Hukum Hobi Memancing Dan Hukum Hewan Selamatan Untuk Aqiqah (Fatwa 03/2018)

🔹 Fatwa 30 2015 Ayah Yang Tidak Bertanggungjawab (Fatwa 30/2015)

🔹 Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak (Keputusan 54/2024)

🔹 Amar Maruf Nahi Mungkar · Mauizhah Hasanah

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana warga Muhammadiyah di lingkungan (desa/RT) membangun hubungan harmonis dan kerja sama dengan kelompok Muslim lain (misalnya NU) atau pemeluk agama lain?

✨️ Jawaban:

🔹 Posisi Tarjih tentang hal ini konsisten dan justru makin tegas lintas tahun (2004–2025): bermuamalah dengan baik dan adil kepada siapa pun — sesama muslim maupun non-muslim — adalah perintah selama tidak menyangkut akidah dan ibadah. Kerangka kerjanya dapat dirinci sebagai berikut.

🔹 Pertama: pegang prinsip "sama dalam berbeda" (mu'tamad dalam toleransi). Fatwa 30/2004 menjelaskan kesepakatan pemuka agama di Indonesia: sama dalam membangun bangsa dan mewujudkan kedamaian; berbeda dalam akidah, ibadah, dan bentuk larangan agama masing-masing — dan perbedaan itu harus saling dihormati. Toleransi bukan berarti ikut arus yang salah atau mencampur akidah; toleransi berarti saling menghormati perbedaan sambil bersama membangun — Fatwa 30 2004 Bergaul Dengan Non Muslim.

🔹 Kedua: dalam urusan duniawi/muamalah, kerja sama dibolehkan — ini ranahnya luas. Kaidah yang dipakai berulang: al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ḥillu wa al-ibāḥah illā bi dalīl (asal muamalah boleh selama ada dalil yang melarang). Atas dasar ini Tarjih membolehkan: membantu persiapan acara yang diminta atasan non-muslim selama tidak ikut larut dalam peribadatannya (Fatwa 06/2020), menggunakan gedung milik non-muslim untuk kegiatan sosial dan menerima bantuan dana dari non-muslim yang murni, tidak mengikat, dan barangnya halal (TJA 2025 Edisi 19), guru non-muslim mengajar di sekolah Muhammadiyah dengan rambu-rambu (Fatwa 37/2021), hingga menguburkan jenazah non-muslim di TPU bersama bila darurat dengan pengelompokan (TJA 2024 Edisi 18) — Fatwa 06 2020 Membantu Perayaan Natal Di Rumah Atasan, Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 19 1 15 Oktober Hukum Menggunakan Fasilitas Milik Non Muslim Untu, Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim, Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 18 16 30 September Hukum Menguburkan Non Muslim Di Tpu Yang Mayor.

🔹 Ketiga: kepada kelompok Muslim lain (seperti NU), sikapnya inklusif dan tidak menafikan. Fatwa 23/2018 menegaskan Muhammadiyah "tidak menganggap diri paling benar" dan "tidak menafikan Ormas Islam yang lain sebagai sumber kajian keislaman"; warga Muhammadiyah dibolehkan mengambil ilmu dari ormas Islam mana pun selama tidak bertentangan dengan akidah, bid'ah, dan perpecahan. Ini sesuai Sifat Muhammadiyah butir ke-8: "bekerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya" — Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah.

🔹 Keempat: tetap ada batas yang tidak bisa ditawar. Kebolehan bermuamalah tidak berarti mencampuradukkan akidah dan ibadah: lakum dīnukum wa liya dīn — bagimu agamamu, bagiku agamaku; jangan mencaci sembahan mereka (QS al-An'am 6:108); jangan ikut peribadatan agama lain (Fatwa 06/2020 mengutip haram mengikuti perayaan Natal); doa kepada non-muslim hanya boleh berupa permohonan petunjuk, bukan ampunan dosa; wanita muslimah tidak boleh dinikahi pria non-muslim (TJA 1). Batas ini justru yang membuat kerja sama menjadi sehat, bukan sinkretis — Tanya Jawab Agama 1 Masalah Hubungan Dengan Non Muslim, Fatwa 06 2020 Membantu Perayaan Natal Di Rumah Atasan.

🔹 Kelima: cara praktisnya — dialog, keteladanan, dan dakwah bil-hal. TJA 2025 menyarankan bila ada perbedaan pendapat internal (misalnya MPS melarang ikut kegiatan di gedung non-muslim), selesaikan dengan musyawarah (QS Ali 'Imran 3:159, asy-Syura 42:38). Fatwa 37/2021 mengingatkan agar civitas Muhammadiyah menjadi teladan dalam kebaikan sebagai manifestasi dakwah bil-hal. Artinya, di lingkungan, hubungan harmonis dibangun lewat kerja nyata: gotong royong, ronda, kegiatan sosial, penanganan bencana — bukan lewat perdebatan keagamaan — Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 19 1 15 Oktober Hukum Menggunakan Fasilitas Milik Non Muslim Untu, Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim.

🔹 Keenam: saling tolong dalam kebaikan, bukan dalam dosa. Kerja sama yang dibenarkan adalah ta'āwun 'alā al-birri wa at-taqwā; dan kaidah dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ — menolak mudarat lebih didahulukan daripada menarik maslahat. Bila kerja sama itu berpotensi menggoyahkan iman atau menimbulkan prasangka buruk, ia dihindari (Fatwa 06/2020) — Fatwa 06 2020 Membantu Perayaan Natal Di Rumah Atasan.

📚 Dalil:

🔹 "لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" — "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (QS al-Mumtahanah [60]: 8) — dalil pokok kebolehan berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memusuhi — Fatwa 06 2020 Membantu Perayaan Natal Di Rumah Atasan, Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 19 1 15 Oktober Hukum Menggunakan Fasilitas Milik Non Muslim Untu, Fatwa 30 2004 Bergaul Dengan Non Muslim.

🔹 "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ..." — "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal..." (QS al-Hujurat [49]: 13) — dasar pergaulan antarmanusia — Tanya Jawab Agama 1 Masalah Hubungan Dengan Non Muslim.

🔹 "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" — "Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan" (QS al-Ma'idah [5]: 2) — batas kerja sama — Fatwa 30 2004 Bergaul Dengan Non Muslim.

✍️ Catatan:

🔹 Perkembangan posisi lintas tahun: 2004 (toleransi "sama dalam berbeda") → 2020 (membantu persiapan acara non-muslim = muamalah yang boleh dengan batasan) → 2021 (guru non-muslim di sekolah Muhammadiyah boleh; dakwah bil-hal) → 2024 (TPU bersama dengan pengelompokan, solusi kemaslahatan) → 2025 (gedung dan bantuan non-muslim mubah; musyawarah bila beda pendapat internal). Posisinya konsisten: muamalah terbuka, akidah tidak dicampur. Untuk hubungan dengan NU dan ormas Islam lain, Fatwa 23/2018 adalah rujukan kuncinya. Saya tidak menemukan naskah yang mengatur teknis "pola kegiatan ronda/gotong royong" secara spesifik; yang ada adalah kerangka prinsip di atas.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Warga Muhammadiyah membangun hubungan harmonis dengan kelompok Muslim lain dan pemeluk agama lain dengan cara: (1) menghormati perbedaan akidah dan ibadah (sama dalam berbeda), (2) terbuka dan aktif dalam kerja sama muamalah/keduniawian, (3) bersikap inklusif dan tidak menafikan ormas Islam lain, (4) menjaga batas akidah — tidak ikut peribadatan dan tidak mencampur keyakinan, (5) mengedepankan musyawarah, keteladanan, dan dakwah bil-hal, serta (6) mendahulukan maslahat dan menolak mudarat.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 30 2004 Bergaul Dengan Non Muslim (Fatwa 30/2004)

🔹 Fatwa 06 2020 Membantu Perayaan Natal Di Rumah Atasan (Fatwa 06/2020, disidangkan 4 Oktober 2019)

🔹 Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 19 1 15 Oktober Hukum Menggunakan Fasilitas Milik Non Muslim Untu (TJA 2025, disidangkan 13 September 2024)

🔹 Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim (Fatwa 37/2021, disidangkan 29 Oktober 2021)

🔹 Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah (Fatwa 23/2018, disidangkan 27 Oktober 2017)

🔹 Tanya Jawab Agama 1 Masalah Hubungan Dengan Non Muslim (TJA 1)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Hubungan Dengan Non Muslim (TJA 2)

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 18 16 30 September Hukum Menguburkan Non Muslim Di Tpu Yang Mayor (TJA 2024, disidangkan 19 Januari 2024)

🔹 Toleransi · Umatan Wasatan · Dakwah Bil Hal

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Mengapa purifikasi dan dinamisasi harus berjalan seimbang? Apa dampaknya jika gerakan keagamaan hanya fokus pada purifikasi tanpa dinamisasi, atau sebaliknya?

✨️ Jawaban:

🔹 Karena purifikasi dan dinamisasi adalah dua sisi dari satu tajdid — dan Muhammadiyah menetapkan keduanya sebagai watak ajaran Islam itu sendiri. Sejak Muktamar Tarjih XXII (1989, Malang), Muhammadiyah memperbaharui visi tajdidnya menjadi "gerakan purifikasi di satu sisi tetapi juga gerakan dinamisasi di sisi lain", dan Seminar Purifikasi dan Dinamisasi (1996, Yogyakarta) menegaskan: "Makna tajdid yang demikian disadari dan dipahami sebagai bagian integral dan karakter ajaran Islam itu sendiri" — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj.

🔹 Definisi keduanya saling melengkapi, bukan bertentangan.

• Purifikasi = pemeliharaan kemurnian matan (substansi) ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah; gerakan kembali kepada kemurnian agama agar terhindar dari syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat, khususnya di bidang akidah dan ibadah.
• Dinamisasi = peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan penafsiran-penafsiran ajaran sesuai perkembangan masyarakat; gerakan pembaharuan pemikiran untuk memecahkan persoalan yang dihadapi, yang secara umum bergerak di bidang muamalah — "semua hal dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam" — Fatwa 26 2020 Ar Ruju Ila Quran Sunah Metode Tarjih Dan Hermeneutika, Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj.

🔹 Mengapa harus seimbang? Karena keduanya saling menjaga:

1. Purifikasi menjaga dasar; dinamisasi menjaga relevansi. Purifikasi memastikan akidah dan ibadah tidak ternoda; dinamisasi memastikan Islam tetap fungsional sebagai furqan (pembeda), hudan (petunjuk), dan rahmatan lil-'ālamīn bagi kehidupan yang terus berkembang. Salah satu tanpa yang lain membuat Islam kehilangan salah satu fungsinya — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj.
2. Dinamisasi dibatasi oleh purifikasi. Kaidah yang dipakai Muhammadiyah: "lā masaṣā la l-ijtihādi fīmā fīhi naṣṣun qaṭ'īyyun ṣarīḥ" — tidak ada ruang berijtihad dalam hal yang sudah ada nash yang qath'i dan sharih. Inilah titik temu: pembaharuan (dinamisasi) hanya berjalan di wilayah yang tidak dimurnikan secara tekstual oleh nash; wilayah matan tidak boleh digeser — Fatwa 26 2020 Ar Ruju Ila Quran Sunah Metode Tarjih Dan Hermeneutika.

🔹 Dampak jika hanya purifikasi tanpa dinamisasi: dari pengalaman sejarahnya sendiri, definisi tajdid yang "didominasi oleh orientasi purifikasi" sebelum tahun 80-an dirasa "sudah sangat tidak relevan bagi strategi gerakan Muhammadiyah". Akibatnya gerakan menjadi rutinitas, gagap (istilah KH Ahmad Dahlan: godhal-gadhul) merespons perkembangan masyarakat yang multidimensi, dan cepat terbuai oleh perkembangan fisik-kuantitatif sambil terbengkalainya kajian kritis. Islam berisiko menjadi non-fungsional — hanya membersihkan, tidak menjawab persoalan zaman — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj.

🔹 Dampak jika hanya dinamisasi tanpa purifikasi: pembaharuan tanpa pegangan kemurnian matan akan menyimpang dari makna fungsional Islam sebagai furqan dan hudan — Manhaj menyebutnya gejala relativisasi, sekularisasi, dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam. Dinamisasi yang tidak dilandasi nilai agama juga membuat iptek dan kemajuan justru menimbulkan degradasi harkat dan martabat manusia. Pada ranah akidah-ibadah, tanpa purifikasi maka syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat akan kembali menyusup — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj, Fatwa 26 2020 Ar Ruju Ila Quran Sunah Metode Tarjih Dan Hermeneutika.

🔹 Ringkasnya: purifikasi sendirian membuat gerakan mandek dan ketinggalan zaman; dinamisasi sendirian membuat gerakan kehilangan jati diri dan hanyut. Keseimbangan keduanya itulah yang dimaksud dengan ruhul-ijtihad dan ruh tajdid yang terus tumbuh dalam Muhammadiyah — Fatwa 26 2020 Ar Ruju Ila Quran Sunah Metode Tarjih Dan Hermeneutika.

📚 Dalil:

🔹 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ..." — "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia memanggilmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu..." (QS al-Anfal [8]: 24) — dasar bahwa ajaran Islam membawa kehidupan, karenanya harus fungsional dan dinamis — Fatwa 26 2020 Ar Ruju Ila Quran Sunah Metode Tarjih Dan Hermeneutika.

🔹 "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً" — "Sampaikanlah dariku walau satu ayat" [HR al-Bukhari] — dasar kewajiban menjaga kemurnian risalah (aspek purifikasi) sambil menyampaikannya ke setiap zaman (aspek dinamisasi) — Fatwa 26 2020 Ar Ruju Ila Quran Sunah Metode Tarjih Dan Hermeneutika.

✍️ Catatan:

🔹 Posisi ini berkembang dan konsisten: 1989 (Muktamar Tarjih XXII menetapkan tajdid = purifikasi + dinamisasi) → 1996 (Seminar Purifikasi dan Dinamisasi menegaskan keduanya integral dengan karakter Islam) → 2000 (Manhaj Tarjih: proses triadik antar normativitas din, historisitas tafsir, dan realitas kekinian) → 2020 (Fatwa 26/2020 menjelaskan wilayah purifikasi = akidah-ibadah, wilayah dinamisasi = muamalah). Tidak ada naskah yang membenarkan salah satu sisi saja; justru sejarah Muhammadiyah sendiri menjadi bukti bahaya ketimpangan (pengalaman pra-80-an).

✅️ Kesimpulan:

🔹 Purifikasi dan dinamisasi harus seimbang karena keduanya satu kesatuan watak tajdid: purifikasi menjaga kemurnian matan (akidah, ibadah, dan nash qath'i), dinamisasi menjadikan Islam hidup dan fungsional (muamalah dan persoalan zaman). Hanya purifikasi → mandek, tidak relevan, gagap menghadapi zaman. Hanya dinamisasi → hanyut, relativisasi, sekularisasi, dan akidah ternoda. Keseimbangan keduanya adalah kunci Islam sebagai furqan, hudan, dan rahmatan lil-'ālamīn.

💎 Sumber:

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj (Fikih Muhammadiyah Bagian O — Manhaj; Muktamar Tarjih XXII/1989; Seminar Purifikasi dan Dinamisasi/1996)

🔹 Fatwa 26 2020 Ar Ruju Ila Quran Sunah Metode Tarjih Dan Hermeneutika (Fatwa 26/2020, disidangkan 28 Februari 2020)

🔹 Purifikasi · Dinamisasi · Tajdid · Al Qiraah Al Muntijah · Iptek

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Dari perspektif teologi Al-Ma'un (keberpihakan kepada kaum lemah), bagaimana menilai kebijakan penyetoran satu kali gaji untuk dana abadi, sementara sebagian gaji guru masih pas-pasan? Apakah ada jaminan transparansi dan akuntabilitas agar dana benar-benar kembali untuk kesejahteraan warga AUM, bukan terserap operasional birokrasi?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama, lensa penilaiannya: surat al-Ma'un adalah fondasi "teologi kerja kemanusiaan" Muhammadiyah. Fikih Kebencanaan (Keputusan Tarjih Ke 29, Malang 2009) menyebut surat al-Ma'un secara tegas "sebagai inspirasi gerakan amal di Muhammadiyah", dan Fikih Kesehatan Publik mengutip makalah "Fikih Al-Ma'un: Teologi Kerja Kemanusiaan dalam Muhammadiyah" — Keputusan Tarjih Ke 29 Fikih Kebencanaan Bab V Pemenuhan Hak Korban Bencana, Fikih Muhammadiyah Bagian S Kesehatan Publik. Dari sini ada dua tuntutan sekaligus: (1) kepedulian nyata kepada kaum lemah — di sini guru yang bergaji pas-pasan adalah pihak lemah yang justru harus diprioritaskan; dan (2) pemberian bantuan bukan sekadar charity, tetapi "berorientasi pada pemberdayaan, pemenuhan hak-hak hidup manusia" — Keputusan Tarjih Ke 29 Fikih Kebencanaan Bab Vii Kesimpulan.

🔹 Kedua, dari sisi hukum: menggalang dana untuk persyarikatan itu boleh — tetapi amanahnya melekat dan mengikat. Fatwa 12/2017 membolehkan menghimbau warga menyediakan kotak amal dan meminta dukungan dana kepada warga untuk persyarikatan, karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang butuh biaya — Fatwa 12 2017 Sedekah Untuk Persyarikatan. Namun naskah yang sama memberi rambu amanah: rekening masjid sekalipun "hendaknya diatas-namakan minimal 2 orang (Ketua Takmir dan Bendahara), sehingga dana tidak bisa diambil melainkan dengan tanda tangan 2 orang" — dana keluar harus atas sepengetahuan dan persetujuan bersama, dengan dasar QS an-Nisa' [4]: 58 ("Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya") — Fatwa 12 2017 Sedekah Untuk Persyarikatan.

🔹 Ketiga, batas etis yang tidak boleh dilanggar: jangan sampai dana itu membuat pegawai terlantar. TJA 2023 (Pegawai AUM dari Outsourcing) menegaskan: "Karyawan atau pegawai AUM tentu tidak boleh terlantar dan berhak memperoleh kesejahteraan serta memperoleh hak-hak lain yang layak". Naskah ini juga mengutip hadis qudsi: "Ada tiga jenis orang yang Aku berperang melawan mereka pada hari kiamat... dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya" [HR al-Bukhari]. Upah adalah hak pekerja yang harus dibayar tepat waktu dan jelas jumlahnya — Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 18 16 30 September Pegawai Aum Dari Outsourcing, Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan, Gaji Upah. Maka kebijakan dana abadi tidak boleh datang "di atas" pengorbanan kesejahteraan guru; kesejahteraan pegawai adalah kewajiban yang lebih mendasar daripada target pengumpulan dana.

🔹 Keempat, status dana harus jelas sesuai peruntukannya — dan ini justru kekuatan Muhammadiyah. Fatwa 19/2016 (Dana Panti Asuhan) menegaskan bahwa peruntukan dana yang berbeda harus dikelola sesuai peruntukannya; tidak boleh dicampur seenaknya. TJA 2023 (Status Dana Charity) menjelaskan bahwa begitu akad terjadi, status dana menjadi milik penerima dana dan penggunaannya terikat pada akad tersebut. Karena itu dana abadi yang dihimpun dengan janji "untuk kesejahteraan warga AUM" adalah amanah yang terikat janji — menyimpang dari peruntukannya berarti melanggar akad — Fatwa 19 2016 Dana Panti Asuhan, Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 19 1 15 Oktober Status Dana Charity.

🔹 Kelima, jaminan transparansi dan akuntabilitas memang sudah menjadi prinsip resmi persyarikatan. Fikih Tata Kelola (Munas Tarjih Ke 26, 2014) menetapkan prinsip-prinsip tata kelola persyarikatan: amanah, tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, syura, efisiensi, kemandirian, kesetaraan/kewajaran, dan kepatuhan kepada syariah — Keputusan Tarjih Ke 27 Fikih Tata Kelola Bab Ii Tata Kelola Persyarikatan. Beberapa jaminan konkretnya:

• Amanah: fungsionaris sadar tugasnya adalah kepercayaan stakeholders (pemberi amanah) — siapa pun yang mengelola dana abadi memikul amanah ini, dan di belakangnya ada tanggung jawab kepada Allah.
• Akuntabilitas: kejelasan fungsi, kompetensi, dan kewenangan ditetapkan tertulis; "setiap aktivitas dalam pengelolaan kekayaan Persyarikatan harus dilakukan pencatatan secara lengkap dan memadai", dengan sistem kontrol, pengawasan, dan penilaian kinerja; fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan dipisahkan.
• Transparansi: "Persyarikatan Muhammadiyah harus menerapkan keterbukaan dan transparansi dalam semua penyampaian dan pengungkapan informasi materiil dan relevan... secara tepat waktu, memadai, jelas, dapat dipercaya"; stakeholders diberi kemudahan mengakses informasi dan terbuka menerima pendapat, usul, saran.
• Syura: "tidak ada kebijakan siluman yang hanya diketahui segelintir kecil orang" — kebijakan dana abadi pun harus melalui musyawarah warga.
• Efisiensi (menghindari yang tidak perlu): pengelolaan harus sesuai hasil yang digariskan dengan sumber daya yang tersedia — ini jawaban langsung atas kekhawatiran dana terserap birokrasi: prinsip efisiensi dan "tidak boleh gharar (spekulasi) dan jahalah (kesamaran)" dalam pengelolaan adalah syarat etika bisnis Muhammadiyah — Keputusan Tarjih Ke 27 Fikih Tata Kelola Bab Ii Tata Kelola Persyarikatan, Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 18 16 30 September Pegawai Aum Dari Outsourcing.

🔹 Keenam, dari kacamata Al-Ma'un: kriteria keberhasilannya bukan besar dana, tetapi apakah yang lemah terbantu. Surat al-Ma'un mengecam orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin — dan mengecam shalat orang yang lalai serta enggan memberi bantuan barang berguna (al-ma'un). Maka dalam kebijakan dana abadi, ujiannya adalah: apakah guru dengan gaji pas-pasan justru terbantu atau justru menjadi pihak yang diminta berkorban lebih dahulu? Fikih Kebencanaan mengingatkan bahwa pemberian pertolongan adalah "kewajiban kelompok masyarakat yang berkelebihan sumberdaya" kepada yang kekurangan — bukan sebaliknya — Keputusan Tarjih Ke 29 Fikih Kebencanaan Bab V Pemenuhan Hak Korban Bencana.

📚 Dalil:

🔹 "أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ... وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ" — "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin... dan enggan (memberikan) bantuan barang berguna" (QS al-Ma'un [107]: 1-7) — dasar teologi keberpihakan kepada kaum lemah — Keputusan Tarjih Ke 29 Fikih Kebencanaan Bab V Pemenuhan Hak Korban Bencana.

🔹 "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا..." — "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS an-Nisa' [4]: 58) — dasar amanah pengelolaan dana — Fatwa 12 2017 Sedekah Untuk Persyarikatan.

🔹 "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" — "Allah berfirman: Ada tiga orang yang Aku berperang melawan mereka pada hari kiamat... dan seseorang yang mempekerjakan pekerja lalu ia menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya" [HR al-Bukhari] — dasar kewajiban membayar upah/kesejahteraan pekerja — Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 18 16 30 September Pegawai Aum Dari Outsourcing.

✍️ Catatan:

🔹 Perlu disampaikan secara jujur: arsip fatwa tidak memuat naskah yang secara spesifik membahas "dana abadi" atau "penyetoran gaji satu kali". Jawaban di atas disusun dari kerangka yang berlaku: kebolehan menghimpun dana persyarikatan (Fatwa 12/2017), status amanah dana sesuai peruntukan (Fatwa 19/2016, TJA 2023), kewajiban kesejahteraan pegawai AUM (TJA 2023), dan prinsip tata kelola (Fikih Tata Kelola Ke-26). Karena itu keputusan teknis seperti besaran, keberlanjutan, dan mekanisme dana abadi berada di ranah kebijakan pimpinan persyarikatan setempat — tetapi semua kebijakan itu wajib tunduk pada prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, syura, dan efisiensi di atas. Apabila kebijakan itu nyata-nyata memberatkan yang lemah (guru bergaji pas-pasan) tanpa jaminan kembali kepada kesejahteraannya, ia bertentangan dengan semangat Al-Ma'un dan prinsip tata kelola persyarikatan.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Dari perspektif teologi Al-Ma'un, dana abadi itu sah dan boleh dikumpulkan, tetapi tidak boleh dibangun di atas pengorbanan kesejahteraan guru yang justru harus dilindungi; orientasinya harus pemberdayaan, bukan sekadar pengumpulan. Jaminan transparansi dan akuntabilitasnya sudah ada secara prinsipil dalam Fikih Tata Kelola (amanah, akuntabilitas, transparansi, syura, efisiensi, kepatuhan syariah) — tinggal diuji dengan tiga tolok ukur: (1) ada tidaknya laporan terbuka dan audit yang dapat diakses warga, (2) ada tidaknya musyawarah sebelum kebijakan ditetapkan (tidak ada kebijakan siluman), dan (3) efektif tidaknya hasil dana itu benar-benar dikembalikan untuk kesejahteraan warga AUM.

💎 Sumber:

🔹 Keputusan Tarjih Ke 27 Fikih Tata Kelola Bab Ii Tata Kelola Persyarikatan (Munas Tarjih Ke 26, 2014)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 29 Fikih Kebencanaan Bab V Pemenuhan Hak Korban Bencana (Keputusan Tarjih Ke 29, 2009)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 29 Fikih Kebencanaan Bab Vii Kesimpulan (Keputusan Tarjih Ke 29, 2009)

🔹 Fatwa 12 2017 Sedekah Untuk Persyarikatan (Fatwa 12/2017, disidangkan 20 Januari 2017)

🔹 Fatwa 19 2016 Dana Panti Asuhan (Fatwa 19/2016)

🔹 Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 18 16 30 September Pegawai Aum Dari Outsourcing (TJA 2023, disidangkan 26 Mei 2023)

🔹 Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 19 1 15 Oktober Status Dana Charity (TJA 2023, disidangkan 2023)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian K Sosial Kemasyarakatan (Munas Tarjih XXIII, 1995)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian S Kesehatan Publik (rujukan makalah Fikih Al-Ma'un)

🔹 Surat Al Maun · Fikih Al Maun · Amanah · Akuntabilitas · Transparansi · Gaji Upah · Wakaf Uang

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Analisislah argumen filosofis dan metodologis di balik keputusan Muhammadiyah yang menolak penggunaan hadis dha'if dalam fadhailul a'mal! Bagaimana prinsip ini melindungi umat dari kepalsuan atas nama agama?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama-tama, premis pertanyaan perlu dipertajam. Muhammadiyah tidak menolak hadis dha'if dalam fadhailul a'mal secara mutlak. Posisi yang benar dan lebih teliti: hadis dha'if yang murni tetap lemah tidak dapat dijadikan hujjah — baik untuk hukum/ibadah maupun untuk menerangkan keutamaan amal; tetapi hadis dha'if yang "tidak terlalu lemah", karena banyak jalur sanad dan ada qarinah, dapat naik derajat menjadi hasan li ghairih, dan yang naik inilah yang boleh dipakai untuk fadhail. Ini bukan pelonggaran, melainkan pengetatan epistemik: bahkan dalam fadhail sekalipun, yang dipakai bukan "hadis lemah", tetapi hadis yang telah terverifikasi naik derajat — Tanya Jawab Agama 4 Masalah Ayat Quran Dan Hadits, Fatwa 06 1999 Mengangkat Tangan Ketika Berdoa.

🔹 Argumen filosofisnya: kepastian (zhan) adalah fondasi amal, dan motivasi ibadah tidak boleh dibangun di atas ketidakpastian. TJA 4 membedakan tiga tingkatan — shahih, hasan, dha'if — lalu menegaskan kesimpulan ganda: "Hadits dha'if tidak dapat dijadikan hujjah baik dalam masalah hukum, termasuk ibadah, maupun dalam masalah menerangkan keutamaan amal dan akhlak; yang bisa dijadikan hujjah adalah Hadits shahih dan hasan, termasuk hasan li ghairih." Logikanya: jika untuk sekadar motivasi amal pun kita membiarkan riwayat lemah, maka kita membangun hubungan hamba dengan Allah di atas dugaan yang tidak terverifikasi — itu bertentangan dengan watak ibadah yang tawqifi (terbatas pada yang ada tuntunannya) — Tanya Jawab Agama 4 Masalah Ayat Quran Dan Hadits, Ibadah Mahdhah.

🔹 Argumen metodologisnya tertuang dalam kaidah Tarjih (butir ke-7 dari 11 kaidah hadis): "Hadits-hadits dha'if yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalur sanadnya dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ketetapan sumbernya serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits shahih." (Arab: الاحاديث الضعيفة يعضد بعضها بعضاً لا يحتج بها إلا مع كثرة طرقها وفيها قرينة تدل على ثبوت أصلها ولم تعارض القرآن والحديث الصحيح). Kaidah ini dikukuhkan sejak Muktamar Tarjih ke-XX (Garut, 1976) dan dipertahankan setelah diskusi panel 1977 serta dibela panjang dalam TJA 4 — Kitab Shalat Bagian 04 Qunut, Tanya Jawab Agama 4 Masalah Ayat Quran Dan Hadits.

🔹 Tiga syaratnya ketat dan berlapis: (1) banyak jalur (katsratu thuruq) — kekuatan datang dari kesaksian berulang, bukan dari satu jalan yang cacat; (2) ada qarinah (indikator) yang menunjukkan ketetapan asal riwayat itu; (3) tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis shahih. Jika tiga syarat ini terpenuhi, hadis itu sebenarnya bukan lagi dha'if murni — ia telah naik menjadi hasan li ghairih, dan dalam status barunya itulah ia maqbul (diterima) — Tanya Jawab Agama 4 Masalah Ayat Quran Dan Hadits, Kaidah Hadits Daif Saling Menguatkan, Qarinah.

🔹 Praktiknya konsisten — fadhail tetap diuji, bukan dilonggarkan begitu saja. Fatwa 06/1999 (mengangkat tangan ketika berdoa): hadis-hadis pendukungnya dinilai daif, "tetapi karena jumlahnya banyak dan berbicara mengenai persoalan yang sama... hadis-hadis ini bisa saling memperkuat karenanya nilai hadis ini menjadi naik. Dari sisi lain karena ini mengenai fadailul a'mal (amalan baik) hadis daif yang tidak terlalu lemah bisa dipergunakan." Perhatikan: kebolehan itu bukan karena "ini cuma fadhail", melainkan karena banyak jalur yang saling menguatkan — yaitu syarat kaidah butir ke-7, bukan pengecualian darinya — Fatwa 06 1999 Mengangkat Tangan Ketika Berdoa.

🔹 Bagaimana ini melindungi umat dari kepalsuan atas nama agama: karena setiap riwayat yang dipakai — sekecil apa pun posisinya (bahkan sekadar keutamaan) — harus lolos verifikasi sanad-matan, maka pintu masuk hadis palsu menjadi sangat sempit. Contoh konkret dari arsip:

• Fatwa 25/2007: hadis tentang keutamaan maulid ("barang siapa mengagungkan hari kelahiranku...") ditolak sebagai hadis maudhu' (palsu) — tidak ditemukan perawinya, redaksinya ganjil (amal kecil dibalas pahala luar biasa), dan "banyak hadits palsu yang dibuat untuk mengagungkan perayaan... oleh orang-orang yang mengaku mencintai Nabi saw... Padahal Nabi saw tidak perlu kepada pembohongan mereka itu" — Fatwa 25 Hadits Maulid Nabi Dan Hadits Sedekah Untuk Orang Tua.
• Fatwa 11/2022: hadis salat hajat dinilai dhaif jiddan (perawi Fa'id bin Abdurrahman mendapat kritik matruk dari Ahmad dan Ibnu Hajar, munkar dari al-Bukhari, kadzib dari Abu Hatim); yang akhirnya dijadikan sandaran adalah hadis sahihnya, bukan hadis lemahnya — Fatwa 11 2022 Salat Hajat Dan Salawat Nariyah.
• Fatwa 25/2012: hadis maudhu' (palsu) didefinisikan sebagai "hadis yang diada-adakan dan didustakan atas nama Rasulullah" — menegaskan bahwa mendustakan Nabi adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi demi tujuan apa pun — Fatwa 25 2012 Hadis Maudu.

🔹 Perlindungan terakhir: amanah penelitian berlapis sanad dan matan. TJA 5 menegaskan kriteria sahih mencakup sanad bersambung, perawi adil dan dhabit, bebas syudzudz dan 'illah — lalu dilanjutkan kritik matan: tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis lain yang sahih, akal dan pengalaman, serta fakta sejarah. Dengan dua lapis kritik ini, klaim "katanya hadis" tidak pernah langsung diterima; ia harus membuktikan dirinya — dan inilah perlindungan struktural umat dari kebohongan atas nama agama — Tanya Jawab Agama 5 Kehujahan Atau Penjelasan Hadits.

📚 Dalil:

🔹 "قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ" — "Sungguh Kami mengetahui bahwa perkataan mereka itu menyedihkan hatimu; mereka tidak mendustakanmu, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah" (QS al-An'am [6]: 33) — konteks perlindungan risalah dari dusta atas nama Nabi.

🔹 "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" — "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka" [HR al-Bukhari dan Muslim] — dasar keharaman memalsukan perkataan Nabi, termasuk demi fadhail — rujukan konsep Hadis Palsu dan Maudhu.

✍️ Catatan:

🔹 Perkembangan posisi lintas tahun konsisten: kaidah butir ke-7 (1976, dikukuhkan 1977) → pembelaan metodologis dalam TJA 4 (uraian bahwa "dha'if boleh untuk fadhail" yang dimaksud para ulama adalah dha'if yang naik menjadi hasan li ghairih) → penerapan dalam fatwa-fatwa (1999, 2007, 2012, 2022, 2024). Satu hal yang perlu dicatat secara jujur: Keputusan Munas Tarjih XXXII (2026) merekomendasikan perbaikan redaksi kehujjahan hadis dhaif pada Pokok-Pokok Manhaj Tarjih — artinya rumusan formalnya sedang disempurnakan, tetapi substansi penolakan hadis dha'if murni sebagai hujjah tidak berubah — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 02 Lampiran 1 Keputusan Munas Xxxii.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Argumen filosofisnya: amal — termasuk motivasinya — tidak boleh dibangun di atas riwayat yang tidak terverifikasi; hubungan hamba dengan Allah menuntut kepastian dalil. Argumen metodologisnya: kaidah butir ke-7 menuntut tiga syarat berlapis (banyak jalur, qarinah, tak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis shahih), sehingga yang dipakai dalam fadhail sebenarnya adalah hadis yang telah naik menjadi hasan li ghairih — bukan hadis lemah apa adanya. Dengan menutup pintu bagi hadis dha'if murni dan membuka jalan hanya bagi yang terverifikasi naik derajat, Muhammadiyah melindungi umat dari hadis palsu (maudhu') yang selama ini paling sering menyusup lewat "motivasi amal": umat tidak akan dibangun di atas kebohongan atas nama Nabi, apa pun niat baiknya.

💎 Sumber:

🔹 Tanya Jawab Agama 4 Masalah Ayat Quran Dan Hadits (TJA 4 — Masalah Ayat Qur'an dan Hadits)

🔹 Kitab Shalat Bagian 04 Qunut (Muktamar Tarjih ke-XX, Garut 1976 — kaidah butir ke-7)

🔹 Tanya Jawab Agama 5 Kehujahan Atau Penjelasan Hadits (TJA 5 — kriteria sahih sanad dan matan)

🔹 Fatwa 06 1999 Mengangkat Tangan Ketika Berdoa (Fatwa 06/1999)

🔹 Fatwa 25 Hadits Maulid Nabi Dan Hadits Sedekah Untuk Orang Tua (Fatwa 25/2007)

🔹 Fatwa 25 2012 Hadis Maudu (Fatwa 25/2012)

🔹 Fatwa 11 2022 Salat Hajat Dan Salawat Nariyah (Fatwa 11/2022)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 02 Lampiran 1 Keputusan Munas Xxxii (Keputusan 68/2026)

🔹 Hadis Dhaif · Fadailul Amal · Kaidah Hadits Daif Saling Menguatkan · Qarinah · Hadis Maqbul · Hadis Palsu · Maudhu

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana Muhammadiyah menjaga keseimbangan antara purifikasi (pemurnian akidah dari TBC) dan dinamisasi/tajdid, padahal purifikasi berisiko melahirkan cara pandang yang kaku dan tertutup terhadap budaya lokal, sementara tuntutan zaman mendesak sikap inklusif dan progresif?

✨️ Jawaban:

🔹 Keseimbangan itu dijaga secara struktural — lewat "peta wilayah", bukan lewat kompromi. Fatwa 03/2021 menegaskan pembagian tegas: dalam akidah dan ibadah, tajdid bermakna purifikasi — dikembalikan kepada kemurniannya sesuai Sunah Nabi; sedangkan dalam muamalah dunyawiah, tajdid berarti dinamisasi — kehidupan masyarakat dikembangkan dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman — Fatwa 03 2021 Jum Atan Online, Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj. Titik seimbangnya bukan "separuh-separuh", tetapi pembagian wilayah: apa yang milik Allah dan Rasul (ibadah mahdhah) dimurnikan, apa yang milik ijtihad manusia (muamalah, termasuk budaya) dibuka seluas-luasnya.

🔹 Budaya justru ditempatkan di wilayah yang paling terbuka. Tuntunan Seni Budaya Islam (Keputusan Tarjih Ke 27) mengoperasikan dua kaidah kunci:

• al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah — "hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan". "Dalam masalah kebudayaan yang merupakan hasil karya dan ciptaan manusia, Islam memberi banyak kelonggaran, kesempatan dan bahkan dorongan kepada manusia untuk berkreasi" — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian.
• al-'ādatu muḥakkamah — "adat istiadat dapat dijadikan sumber hukum", bahkan "tidak sekedar menerima, bahkan menempatkannya di posisi yang tinggi", seperti penentuan mahar, ukuran nafkah, dan arsitektur masjid yang diserahkan kepada adat setempat (masjid joglo tidak dipermasalahkan) — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab V Konsep Din Al Islam Kebu.

🔹 Purifikasi tidak berarti anti-budaya; ia memilah tiga kategori kebudayaan. Bab V menetapkan: (1) kebudayaan yang diakui syariat — diterima, diakui, bahkan bisa jadi sumber hukum; (2) kebudayaan yang semula bertentangan lalu diperbaiki — seperti syair jahiliah yang dibersihkan dari kemusyrikan, atau usaha Wali Songo memodifikasi wayang dengan pesan tauhid; (3) kebudayaan yang bertentangan — misalnya larung laut dengan sesajian kepada penunggu lautan, atau ngaben. Hanya kategori ketiga yang ditolak, dan penolakannya pun bukan karena "budayanya", melainkan karena unsur syirik, bid'ah, khurafat, dan takhayul di dalamnya — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab V Konsep Din Al Islam Kebu. Dengan kata lain, purifikasi menyasar isinya (matan keyakinan), bukan bentuk keseniannya.

🔹 Metode pembacaannya sendiri sudah dirancang anti-kaku: bayani → burhani → irfani. Manhaj Tarjih (Munas Ke-25, 2000) dipakai membaca seni budaya secara menyeluruh: bayani (analisis tekstual) saja "cenderung melahirkan pandangan keagamaan yang terbatas dan tidak berwawasan terbuka serta tidak bersifat tajdid"; karena itu wajib dilengkapi burhani (analisis rasional-historis-sosiologis, mengungkap konteks, kearifan lokal, dan kritik sosial) dan irfani (menangkap makna terdalam di balik teks dan konteks). Ketiganya membentuk hubungan dialogis melingkar — "memahami teks tidak dapat dipisahkan dari konteksnya, dan makna terdalam membutuhkan keduanya" — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian. Inilah kunci teoretisnya: kekakuan lahir ketika purifikasi dipahami hanya dengan pendekatan bayani; keseimbangan pulih ketika teks dibaca bersama konteks dan makna.

🔹 Contoh penerapannya: hukum larangan bergantung pada illat (sebab), bukan pada bentuk. Kaidah al-ḥukmu yadūru ma'a al-'illati wujūdan wa 'adaman — "hukum berlaku menurut ada atau tidaknya illat". Patung di zaman jahiliah diharamkan karena disembah; Nabi Ibrahim justru merestui penghancurannya demi tauhid. Tetapi QS Saba' [34]: 12-13 menunjukkan patung-patung di istana Nabi Sulaiman dibuat untuk hiasan, dan dalam sistem ini "yang dipersoalkan bukan berhalanya, tetapi sikap terhadap berhala serta peranan yang diharapkan darinya". Maka Tarjih menetapkan: seni patung, relief, dan lukis mubah/boleh — dan bila dipakai untuk dakwah menjadi sunnah, bahkan dapat wajib kifayah; tari, nyanyi, dan musik pada dasarnya mubah, larangan baru muncul bila "dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak dibenarkan agama" — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian.

🔹 Muhammadiyah bahkan secara sadar mengoreksi kekakuannya sendiri. Sejarahnya diakui terus terang: gerakan pemurnian pernah "dituduh tidak ramah terhadap seni", dan strategi kebudayaan yang didominasi pendekatan bayani dipandang "mempersempit ruang gerak bagi perkembangan seni budaya, khususnya seni tradisi dan budaya lokal". Karena itu Muhammadiyah melakukan reorientasi strategi kebudayaan — dimulai Munas Tarjih ke-23 di Banda Aceh (1995): "menciptakan dan menikmati karya seni hukumnya mubah selama tidak mengarah pada fasad, darar, 'isyan, dan ba'id 'anillah" — lalu dipertegas Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (Muktamar ke-44), dan dirumuskan dalam Halaqah Tarjih di Solo (2001) dua strategi: koeksistensi (mendalami dan menghargai seni tradisi yang sejalan dengan rambu-rambu) dan proeksistensi (empati serta membuka ruang publik bagi seni tradisi islami, misalnya festival budaya) — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian, Koeksistensi, Proeksistensi.

🔹 Dinamisasi juga tidak dibiarkan liar; purifikasilah yang menjaganya. Manhaj menegaskan iptek dan kebudayaan "dapat menimbulkan proses degradasi harkat dan martabat manusia, jika tidak dilandasi dan dibimbing oleh nilai-nilai agama"; gejala relativisasi, sekularisasi, dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam adalah penyimpangan dari makna fungsional Islam sebagai furqan dan hudan. Maka dinamisasi yang inklusif dan progresif tetap berpijak pada tauhid murni — inilah fungsi saling menjaga: dinamisasi menjadikan purifikasi tidak beku; purifikasi menjadikan dinamisasi tidak hanyut — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj.

🔹 Implikasinya bagi warga di lapangan: perbedaan sikap terhadap budaya lokal (misalnya tradisi tertentu yang masih dipertanyakan) diselesaikan dengan kerangka tiga langkah: (1) bedakan akidah-ibadah (dimurnikan) dari muamalah-budaya (dibuka); (2) uji dengan tiga kategori kebudayaan — diakui, bisa diperbaiki, atau bertentangan; (3) baca teks dengan bayani-burhani-irfani, bukan hanya tekstual. Dan rekomendasi resminya: "setiap Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melakukan penelitian terhadap budaya lokal di daerah masing-masing dan melakukan pengujian dan inovasi serta koreksi terhadap budaya lokal tersebut" — yaitu purifikasi dan dinamisasi dijalankan sekaligus oleh lembaga, bukan oleh penilaian perorangan — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab X Penutup.

📚 Dalil:

🔹 "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ..." — "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS al-Baqarah [2]: 29) — landasan kebudayaan dan kesenian sebagai nikmat yang diciptakan bagi manusia — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian.

🔹 "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" — "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan" [HR Muslim] — dasar kesenian sebagai ekspresi keindahan yang tidak bertentangan dengan agama — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian.

🔹 "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ..." — "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah..." (QS al-Baqarah [2]: 207) — tujuan berkesenian seorang muslim: keridhaan Allah, bahagia dunia-akhirat, rahmat bagi sesama — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vii Peta Seni Dan Budaya I.

✍️ Catatan:

🔹 Perkembangan posisi lintas tahun menunjukkan keseimbangan yang terus-menerus dikalibrasi: 1989 (Muktamar Tarjih XXII: tajdid = purifikasi + dinamisasi) → 1995 (Munas XXIII Banda Aceh: reorientasi, seni budaya mubah) → 2000 (Manhaj: pendekatan bayani-burhani-irfani) → 2001 (Halaqah Solo: strategi koeksistensi-proeksistensi) → 2008 (Pedoman Seni Budaya Islam diputuskan) → 2021 (Fatwa 03: purifikasi untuk akidah-ibadah, dinamisasi untuk muamalah). Tidak ada naskah yang membenarkan purifikasi tanpa dinamisasi maupun sebaliknya; justru dokumen-dokumen ini berulang kali mengakui bahaya kedua ujung ekstrem. Satu catatan jujur: dokumen Tuntunan Seni Budaya Islam berstatus belum dirapikan di vault, tetapi isinya saya baca langsung dan dikutip apa adanya.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Keseimbangan purifikasi–dinamisasi dijaga bukan dengan kompromi, melainkan dengan peta wilayah (akidah-ibadah dimurnikan, muamalah-budaya dibuka), tiga kategori kebudayaan (diakui, diperbaiki, atau ditolak karena unsur syiriknya), metode bayani-burhani-irfani yang mencegah kekakuan tekstual, kaidah illat yang membuat hukum larangan bergantung pada sebab bukan bentuk, serta strategi koeksistensi-proeksistensi yang menghargai dan mengembangkan seni tradisi. Purifikasi menolak isi yang syirik, bukan bentuk budaya; dinamisasi maju, tetapi tetap berpijak pada tauhid — keduanya saling mengawal agar Muhammadiyah tidak menjadi kaku di satu sisi dan tidak hanyut di sisi lain.

💎 Sumber:

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj (Muktamar Tarjih XXII/1989; Seminar Purifikasi dan Dinamisasi/1996; Tajdid dan Iptek)

🔹 Fatwa 03 2021 Jum Atan Online (Fatwa 03/2021 — purifikasi vs dinamisasi)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab V Konsep Din Al Islam Kebu (Keputusan Tarjih Ke 27, Bab V)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian (Keputusan Tarjih Ke 27, Bab VI — bayani-burhani-irfani; Munas XXIII Banda Aceh 1995; Halaqah Solo 2001)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vii Peta Seni Dan Budaya I (Keputusan Tarjih Ke 27, Bab VII)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab X Penutup (Keputusan Tarjih Ke 27, Bab X — rekomendasi)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian L Seni Dan Budaya (Fikih Muhammadiyah Bagian L)

🔹 Purifikasi · Dinamisasi · Tajdid · Bayani Burhani Irfani · Al Ashlu Fi Al Asyya Al Ibahah · Al Adatu Muhakkamah · Koeksistensi · Proeksistensi · Strategi Kebudayaan · Seni Budaya Islam

Wallahu a'lam bish-shawab.

Catatan

⚠️ Satu rujukan yang saya sebut di atas tidak ditemukan dalam arsip, jadi tautannya saya lepas:

• concepts/bayani-burhani-irfani

Bagian jawaban yang bersandar pada rujukan itu belum terverifikasi dan sebaiknya tidak dipakai sebelum dicek langsung ke Majelis Tarjih.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana Muhammadiyah tetap konsisten menjalankan tajdid tanpa menjadikan perbedaan praktik keagamaan sebagai sumber konflik? Di mana batas antara mempertahankan prinsip tajdid dan menghargai keberagaman? Strategi dakwah apa yang sebaiknya dipakai kader dalam menghadapi masyarakat yang berbeda pemahaman?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama: konsistensi tajdid dan kerukunan dijaga dengan memetakan perbedaan menjadi dua wilayah — yang fundamental dan yang ijtihadiyah. TJA 4 menegaskan: ungkapan "berbeda pendapat itu rahmat" memang bukan hadis sahih (setelah takhrij panjang, sanadnya tidak ditemukan), tetapi "pandangan bahwa berbeda pendapat itu rahmat merupakan pandangan yang dapat diterima oleh para ulama" — dengan satu batas tegas: "yang dimaksud dengan perbedaan pendapat tersebut hanyalah perbedaan mengenai masalah-masalah hukum ijtihadiyah, bukan mengenai kaidah-kaidah fundamental agama dan pokok-pokok ajaran Islam. Perbedaan mengenai ini adalah kesesatan." Jadi tajdid tetap dijalankan di wilayah ijtihadiyah, sementara akidah dan pokok-pokok agama adalah batas yang tidak dikompromikan — Tanya Jawab Agama 4 Masalah Lain Lain.

🔹 Kedua: dalam masalah furu'iyyah, sikap resminya adalah "laksanakan yang kau yakini benar, hormati yang lain" — dan ini diulang konsisten lintas tahun. Fatwa 28/2007 (dan TJA 8, 2008): "hendaknya kita melaksanakan apa yang kita yakini benar, dan dalam waktu yang sama kita menghormati pendapat orang lain... Biarlah masing-masing melaksanakan apa yang diyakininya benar, karena masing-masing mempunyai pegangan dalilnya yang tersendiri. Yang lebih penting ialah, kita harus menyadari bahwa perbedaan dalam masalah furu'iyyah — termasuk perbedaan Hari Raya — bukan berarti retaknya ukhuwwah Islamiyyah, dan hendaknya perbedaan tersebut tidak dijadikan unsur pemecah belah umat Islam" — Fatwa 28 Zakat Fitrah Bacaan Setelah Witir Dan Hari Raya, Tanya Jawab Agama 8 Bab Vi Beberapa Masalah.

🔹 Ketiga: konsistensi tajdid tidak berarti memaksa; justru ada tuntunan teknisnya. Fatwa 07/2015 (qunut dan adzan Jumat antara dua kelompok) menetapkan: makmum tidak wajib mengikuti imam dalam hal yang tidak diyakininya — kaidahnya al-aṣlu fī al-'ibādah al-buṭlān ḥattā yaqūma al-dalīl 'alā al-amr ("hukum asal dalam ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya") — tetapi "ia tidak boleh mendahului gerakan imam, sehingga ketika imam membaca doa qunut makmum cukup mendengarkan dan tetap berdiri seperti berdirinya imam". Artinya: perbedaan cara tidak menjadi alasan untuk berpecah dalam satu shaf — Fatwa 07 2015 Beda Shalat Shubuh Dan Shalat Jumat Antara Dua Kelompok.

🔹 Keempat: batasnya — tajdid dipertahankan, keberagaman dihormati, dan keduanya dijaga oleh amanah. Fatwa 16/2015 (sambutan Iduladha pada hari yang berbeda dengan pemerintah) menegaskan: "warga Muhammadiyah harus menghormati perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariyah", dan amanah (tugas mewakili bupati) "harus dilaksanakan selama amanah tersebut tidak bertentangan dengan Islam" — sikap yang dipuji: taat pada keputusan Muhammadiyah sekaligus menghormati ketentuan pemerintah, "karena pada hakikatnya semua orang muslim adalah saudara seiman" (QS al-Ma'idah [5]: 2: wa ta'āwanū 'alā al-birri wa at-taqwā...) — Fatwa 16 2015 Sambutan Iduladha. Batasnya dapat dirumuskan: berpegang teguh pada pendapat resmi Muhammadiyah di dalam hati dan amal pribadi, tetapi tidak menghalangi, mengganggu, atau menghina keyakinan orang lain (Fatwa 28/2007).

🔹 Kelima: terhadap perbedaan dengan ormas lain (NU dsb.), dasarnya justru dijelaskan sebagai kesamaan sumber. Fatwa 19/1999: "sumber-sumber hukum utama menurut kedua organisasi ini pada dasarnya tidak ada perbedaan, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis"; perbedaan muncul karena empat hal: pemahaman ayat, pemahaman sunah termasuk statusnya, penggunaan ar-ra'yu, dan pengaruh lingkungan. Fatwa 23/2018 menambah kunci sikapnya: Muhammadiyah "tidak menganggap diri paling benar", "tidak menafikan Ormas Islam yang lain sebagai sumber kajian keislaman", dan warga boleh mengambil ilmu dari ormas mana pun "selama tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam, tidak mengandung unsur bid'ah dan perpecahan" — sesuai Sifat Muhammadiyah butir ke-8: "bekerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya" — Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam, Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah.

🔹 Keenam: TJA 2024 memberikan sintesisnya. Muhammadiyah tidak bermazhab tetapi bukan anti-mazhab; "menghargai adanya perbedaan pendapat atau mazhab. Karena perbedaan pendapat itu sebuah sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Justru dengan tidak mengekang diri pada mazhab tertentu, dakwah menjadi lebih fleksibel." Ijtihadnya berkelanjutan dengan tiga prinsip: berorientasi pada universalitas Islam, tidak berorientasi pada mazhab, dan terbuka serta toleran terhadap perbedaan pemikiran. Dan puncaknya: "Agama Islam justru memerintahkan penganutnya untuk menghindari perpecahan dan menjaga ukhuwah Islamiyyah di tengah berbagai keragaman dan perbedaan pendapat" (QS Ali 'Imran [3]: 103) — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda.

🔹 Ketujuh: strategi dakwah kader — urutannya jelas dari arsip:

1. Dakwah kultural / bil-hikmah: "Muhammadiyah juga harus mengedepankan dakwah kultural (dakwah bil-hikmah) sesuai dengan wisdom dan kultur masyarakat setempat" — bukan memaksakan pola ibadah sebagai pintu masuk (TJA 2024 mencontohkan bagaimana kasus penolakan masjid di Aceh justru karena kurangnya dialog dan salah persepsi) — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda, Dakwah Kultural.
2. Dialog dan musyawarah, bukan konfrontasi: Fatwa 15/2007 — akar masalah perbedaan internal hanyalah "kurang pemahaman saja, sehingga perlu dilakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang bersikeras tersebut. Perlu pula diadakan diskusi atau dialog tentang persoalan tersebut dengan mengundang semua pihak yang berbeda pendapat" — Fatwa 15 Beda Gunakan Bacaan Tatswib.
3. Kalimat persuasif, bukan konfrontatif: Fatwa 05/2022 (menghindari tahlilan) — cara paling ideal adalah izin tidak ikut dengan alasan paham agama; bila terpaksa hadir, bersikap pasif; dan cara ketiga: "menghindari undangan tahlilan dengan kalimat persuasif bukan konfrontatif... pendekatan individual kepada seseorang yang dipercaya... sehingga tidak menyinggung perasaan" — Fatwa 05 2022 Cara Menghindari Tahlilan Menurut Muhammadiyah.
4. Menghilangkan ego "kelompok paling benar": TJA 2024 — dibutuhkan peran tokoh untuk "mengedepankan dialog dan memahamkan masyarakat tentang pentingnya toleransi baik internal umat Islam maupun dengan antar umat beragama, serta menghilangkan ego dan merasa kelompoknya yang paling benar sedangkan kelompok lain salah" — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda.
5. Dakwah bil-hal: "Muhammadiyah juga berdakwah bil-hal yang diwujudkan dengan pendirian masjid, sekolah, dan amal usaha lainnya" — bukti nyata lebih efektif daripada perdebatan (TJA 2024) — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda, Dakwah Bil Hal.
6. Tetap mengutamakan pendapat resmi organisasi: TJA 2025 — Muhammadiyah "menghormati perbedaan pendapat anggotanya, namun pedoman yang digunakan tentunya adalah pendapat resmi dari Muhammadiyah selaku organisasi" — kader tidak boleh mencampuradukkan opini pribadi dengan fatwa resmi — Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 10 16 31 Mei Menambah Bacaan Doa Ketika Sujud.

📚 Dalil:

🔹 "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا..." — "Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai... dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara" (QS Ali 'Imran [3]: 103) — dasar menjaga ukhuwah di tengah perbedaan — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda.

🔹 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ..." — "Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)..." (QS an-Nisa' [4]: 59) — prosedur penyelesaian perbedaan: kembali kepada al-Qur'an dan Sunah — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda.

🔹 "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" — "Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan" (QS al-Ma'idah [5]: 2) — dasar kerja sama lintas perbedaan — Fatwa 16 2015 Sambutan Iduladha.

✍️ Catatan:

🔹 Posisi ini konsisten sejak 1999 hingga 2025 dengan perkembangan yang makin tegas: 1999 (perbedaan antara Muhammadiyah dan NU dijelaskan sebagai perbedaan ijtihad di atas sumber yang sama) → 2007–2008 (sikap menghadapi perbedaan hari raya dan tatswib) → 2015 (qunut/adzan dan Iduladha: amanah + hormat) → 2018 (inklusif, tidak menafikan ormas lain) → 2022 (tahlilan: persuasif, bukan konfrontatif) → 2024 (perbedaan sebagai sunnatullah, dakwah kultural, ukhuwah) → 2025 (hormati pendapat anggota, pedoman tetap fatwa resmi). Yang justru dilarang berulang kali: menjadikan perbedaan furu'iyyah sebagai unsur pemecah belah, ego "kelompok paling benar", dan fanatisme buta — sementara yang diwajibkan: dialog, musyawarah, dakwah bil-hikmah, dan bil-hal.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Muhammadiyah konsisten menjalankan tajdid tanpa konflik dengan tiga kunci: (1) memetakan perbedaan — fundamental (dikawal, tidak dikompromikan) vs ijtihadiyah (dihormati, dianggap rahmat dan sunnatullah); (2) memegang teguh pendapat resmi dalam amal pribadi tetapi tidak menghalangi, mengganggu, atau menghina keyakinan lain; (3) menyelesaikan perbedaan dengan dialog dan musyawarah, bukan konfrontasi. Batasnya: akidah dan pokok-pokok ajaran adalah garis yang tidak ditawar, sedangkan masalah furu'iyyah adalah wilayah kelapangan. Strategi kader: dakwah kultural (bil-hikmah), persuasif individual, dialog terbuka, dakwah bil-hal, menghilangkan ego paling benar, dan tetap mengutamakan fatwa resmi organisasi.

💎 Sumber:

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda (TJA 2024, disidangkan 17 November 2023)

🔹 Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam (Fatwa 19/1999)

🔹 Fatwa 28 Zakat Fitrah Bacaan Setelah Witir Dan Hari Raya (Fatwa 28/2007)

🔹 Tanya Jawab Agama 8 Bab Vi Beberapa Masalah (TJA 8, 2008)

🔹 Fatwa 07 2015 Beda Shalat Shubuh Dan Shalat Jumat Antara Dua Kelompok (Fatwa 07/2015, disidangkan 10 Oktober 2014)

🔹 Fatwa 16 2015 Sambutan Iduladha (Fatwa 16/2015, disidangkan 20 Maret 2015)

🔹 Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah (Fatwa 23/2018, disidangkan 27 Oktober 2017)

🔹 Fatwa 05 2022 Cara Menghindari Tahlilan Menurut Muhammadiyah (Fatwa 05/2022, disidangkan 15 Oktober 2021)

🔹 Fatwa 15 Beda Gunakan Bacaan Tatswib (Fatwa 15/2007)

🔹 Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 10 16 31 Mei Menambah Bacaan Doa Ketika Sujud (TJA 2025, disidangkan 28 Juni 2024)

🔹 Tanya Jawab Agama 4 Masalah Lain Lain (TJA 4 — "Berbeda Pendapat Itu Rahmat")

🔹 Dakwah Kultural · Ukhuwah Islamiyah · Dakwah Bil Hal · Khilafiyah · Tajdid

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana cara menerapkan amar ma'ruf nahi munkar kepada generasi muda tanpa cara yang kasar atau memaksa?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama, prinsip dasarnya: cara dakwah sudah ditetapkan, bukan ditinggalkan pada selera masing-masing. Fikih Muhammadiyah (Bagian T — Keluarga) menyebut ciri orang bertakwa dalam bermuamalah: "sabar dalam berdakwah, berdakwah dengan cara hikmah, mauizhah ḥasanah (memberikan nasehat dengan cara yang baik), dan mujādalah bil-aḥsan (berdebat dengan cara yang terbaik)" — Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga. Kepada generasi muda, tiga kata kunci ini adalah kerangka utamanya: hikmah (bijaksana, memahami kondisi), nasihat yang baik (bukan teguran yang menghakimi), dan dialog dengan cara terbaik (bukan debat yang memojokkan).

🔹 Kedua, ada skala bertingkat dalam mencegah kemungkaran — dan untuk generasi muda, yang berlaku adalah tingkat lisan dan hati. Fatwa 18/2017 mengutip hadis: "Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemah iman" [HR Muslim]. Dalam konteks anak muda, "tangan" (kekuasaan/paksaan) hampir selalu bukan instrumen yang tepat; yang relevan adalah nasihat lisan yang santun dan doa yang tulus — Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah.

🔹 Ketiga, cara menyampaikannya punya adab yang tegas: santun, membangun, dan tidak merendahkan. Fatwa yang sama menegaskan: "tidak dibenarkan mencaci, menghina, dan merendahkan... Cara menyampaikan kritikan tetap harus santun. Kritik yang diberikan pun jangan sampai merusak nama baik atau bahkan memfitnah" — kritik harus "bersifat membangun dan disertai saran-saran sebagai jalan keluar". Ini berlaku umum, dan justru lebih penting lagi ketika yang dinasihati adalah generasi muda yang sedang membangun kepercayaan diri — Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah.

🔹 Keempat, pendekatan kultural dan keteladanan lebih efektif daripada instruksi. TJA 2024 menegaskan: "Muhammadiyah juga harus mengedepankan dakwah kultural (dakwah bil-hikmah) sesuai dengan wisdom dan kultur masyarakat setempat" — dan "berdakwah bil-hal yang diwujudkan dengan pendirian masjid, sekolah, dan amal usaha lainnya". Kepada generasi muda, ini berarti: mendekati mereka lewat budaya populer yang mereka hidupi, dan menunjukkan teladan nyata — bukan sekadar menyuruh, tetapi memperlihatkan. Nasihat yang paling tidak memaksa adalah contoh yang paling menarik — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang .

🔹 Kelima, jauhi sikap "paling benar" — karena itu justru penghalang terbesar. TJA 2024 mengingatkan perlunya "menghilangkan ego dan merasa kelompoknya yang paling benar sedangkan kelompok lain salah". Kepada anak muda yang kritis, sikap menggurui dan merasa paling benar akan menutup telinga mereka; sebaliknya, dialog yang setara membuka hati. Amar ma'ruf nahi munkar adalah fardlu kifayah (kewajiban kolektif) — bukan alat untuk menunjukkan superioritas — Amar Maruf Nahi Munkar, Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang .

🔹 Keenam, semua ini diringkas dalam satu kalimat dari Fikih Kesehatan Publik: kewajiban ber-amar ma'ruf dan nahi munkar dijalankan "dengan sabar dan santun". Sabar berarti tidak berhenti pada satu kali teguran, tidak mudah putus asa, dan memberi waktu; santun berarti menghormati martabat orang yang dinasihati — termasuk martabat generasi muda — Fikih Muhammadiyah Bagian S Kesehatan Publik.

📚 Dalil:

🔹 "ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" — "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik" (QS an-Nahl [16]: 125) — landasan metode dakwah — Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga.

🔹 "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ" — "Siapa saja yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya; jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya; jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemah iman" [HR Muslim] — urutan cara mencegah kemungkaran — Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah.

🔹 "الدِّينُ النَّصِيحَةُ" — "Agama adalah nasihat" [HR Muslim] — dasar bahwa amar ma'ruf nahi munkar pada hakikatnya adalah nasihat, bukan paksaan — Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah.

✍️ Catatan:

🔹 Penelusuran untuk pertanyaan ini sudah mencapai batas pencarian, sehingga jawaban disusun dari naskah yang berhasil dibaca penuh. Prinsip-prinsip di atas (hikmah, mauizhah hasanah, mujadalah bil-ahsan, sabar, santun, tiga tingkatan mencegah kemungkaran, dakwah kultural dan bil-hal) bersumber langsung dari arsip. Perlu dicatat jujur: arsip yang berhasil ditelusuri tidak memuat panduan teknis terperinci yang khusus menyebut "strategi dakwah kepada generasi muda" — yang ada adalah prinsip-prinsip umum dakwah yang dapat diterapkan, dan penerapan praktisnya tentu menuntut penyesuaian kontekstual.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Amar ma'ruf nahi munkar kepada generasi muda dijalankan dengan cara yang sudah digariskan: hikmah, nasihat yang baik, dan dialog dengan cara terbaik — dengan sabar dan santun. Gunakan tingkat lisan (nasihat yang membangun) dan hati (doa), bukan paksaan; hindari mencaci, menghina, dan sikap paling benar; dekati lewat budaya mereka (dakwah kultural) dan buktikan dengan teladan nyata (dakwah bil-hal). Dengan begitu, kemungkaran dicegah tanpa merusak hubungan — justru dengan merangkul.

💎 Sumber:

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga (Fikih Muhammadiyah Bagian T — Keluarga; memuat prinsip dakwah hikmah, mauizhah hasanah, mujadalah bil-ahsan, dan sabar)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian S Kesehatan Publik (Fikih Muhammadiyah Bagian S — Kesehatan Publik; "dengan sabar dan santun")

🔹 Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah (Fatwa 18/2017, disidangkan 24 Februari 2017)

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang (TJA 2024 Edisi 04, disidangkan 17 November 2023 — dakwah kultural dan bil-hal)

🔹 Amar Maruf Nahi Munkar · Mauizhah Hasanah · Mujadalah Bil Ahsan · Dakwah Kultural

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana Muhammadiyah menyeimbangkan pemurnian akidah dan toleransi terhadap budaya lokal?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama, kuncinya bukan kompromi melainkan pemilahan: akidah dan ibadah mahdlah dimurnikan, budaya dan muamalah dibuka. Keputusan Tarjih Ke 27 (Tuntunan Seni Budaya Islam) memulai Bab VII dengan batas yang tegas: "Kesenian yang beraneka ragam, sesuai dengan tempat dan waktu, berusaha menyesuaikan diri dengan tradisi keislaman, begitu juga Islam, dalam hal-hal yang tidak menyangkut akidah dan ibadah mahdlah, dapat menyesuaikan diri dengan kesenian dan tradisi setempat. Dasarnya ialah bahwa Islam sebagai agama adalah universal dan abadi, tetapi sepanjang yang menyangkut kebudayaan dan kesenian dapat berubah-rubah." — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vii Peta Seni Dan Budaya I. Jadi pemurnian menyasar wilayah akidah-ibadah; budaya lokal yang tidak menyentuh kedua wilayah itu justru ruang kelapangan.

🔹 Kedua, budaya lokal ditempatkan tinggi — bahkan bisa menjadi sumber hukum. Bab V mengoperasikan kaidah al-'ādat al-muḥakkamah ("adat istiadat dapat dijadikan sumber hukum") yang "bukan sekedar menerima sebuah adat istiadat... bahkan lebih dari itu, ia menempatkannya di posisi yang tinggi, yaitu sebagai sumber hukum yang diakui oleh agama" — dengan syarat utama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Contohnya: ukuran mahar, besar nafkah, dan arsitektur masjid diserahkan kepada adat setempat — "jika di Jawa umat Islam membangun masjid dengan bentuk joglo umpamanya, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan" — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab V Konsep Din Al Islam Kebu.

🔹 Ketiga, alat penyeimbang kedua: hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kaidah al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah — "hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan" — oleh Tarjih diberlakukan juga terhadap masalah kebudayaan: "dalam masalah kebudayaan yang merupakan hasil karya dan ciptaan manusia, Islam memberi banyak kelonggaran, kesempatan dan bahkan dorongan kepada manusia untuk berkreasi. Sebuah elemen dari kebudayaan barulah akan dilarang... jika nanti ada dalil yang melandasi larangan tersebut" — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab V Konsep Din Al Islam Kebu.

🔹 Keempat, kerangka tiga kategori menentukan mana yang dimurnikan, mana yang dipertahankan, mana yang diubah: (1) budaya yang diakui syariat — diterima, bahkan bisa jadi sumber hukum; (2) budaya yang semula bertentangan lalu diperbaiki — seperti syair Jahiliah yang dibersihkan, dan "usaha para Wali Songo memodifikasi kesenian wayang dengan wayang yang berisi ajaran-ajaran Islam yang diselipkan dalam ceritanya" — di sini purifikasi bekerja sebagai transformasi, bukan penghapusan; (3) budaya yang bertentangan dengan syariat — seperti larung laut bersesajian untuk penunggu lautan dan ngaben — dikoreksi karena mengandung kemusyrikan, bid'ah, khurafat, takhayul, dan kezaliman. Penolakan tidak ditujukan kepada bentuk budayanya, melainkan kepada unsur keyakinan yang syirik di dalamnya — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab V Konsep Din Al Islam Kebu.

🔹 Kelima, hukum larangan bergantung pada illat (sebab), bukan pada bentuk lahiriah. Kaidah al-ḥukmu yadūru ma'a al-'illah wujūdan wa 'adaman dipakai untuk membaca larangan patung: di zaman Jahiliah patung haram karena dijadikan sesembahan; di istana Nabi Sulaiman patung dijadikan hiasan (QS Saba' [34]: 12-13). Maka Tarjih menetapkan: seni patung, relief, dan lukis mubah/boleh, dan bila dipakai untuk dakwah menjadi sunnah bahkan bisa wajib kifayah; tari, nyanyi, dan musik juga pada dasarnya mubah, larangan hanya muncul bila "dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak dibenarkan agama" — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian.

🔹 Keenam, metode membacanya dirancang agar tidak kaku: bayani → burhani → irfani. Pendekatan tekstual (bayani) saja "cenderung melahirkan pandangan keagamaan yang terbatas dan tidak berwawasan terbuka serta tidak bersifat tajdid"; karena itu wajib dilengkapi burhani (konteks historis-sosiologis, kearifan lokal, kritik sosial) dan irfani (makna terdalam di balik teks dan konteks), dalam hubungan dialogis melingkar. Kekakuan lahir ketika purifikasi hanya dibaca tekstual; keseimbangan pulih ketika teks dibaca bersama konteks dan makna — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian.

🔹 Ketujuh, Muhammadiyah bahkan mengakui dan mengoreksi kekakuannya sendiri. Dokumen yang sama mencatat terus terang: gerakan pemurnian pernah "dituduh tidak ramah terhadap seni" dan strategi yang didominasi bayani dinilai "mempersempit ruang gerak bagi perkembangan seni budaya, khususnya seni tradisi dan budaya lokal". Karena itu dilakukan reorientasi strategi kebudayaan — dimulai Munas Tarjih ke-23 di Banda Aceh (1995): "menciptakan dan menikmati karya seni hukumnya mubah, selama tidak mengarah dan mengakibatkan fasad (kerusakan), ḍarar (bahaya), 'iṣyān (kedurhakaan) dan ba'īd 'anillāh (menjauhkan dari mengingat Allah)" — lalu dipertegas "Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah" (Muktamar ke-44) dan dirumuskan dalam Halaqah Tarjih Solo (2001) dua strategi: koeksistensi (mendalami dan menghargai seni tradisi sepanjang sejalan dengan rambu-rambu) dan proeksistensi (empati serta membuka ruang publik seni tradisi Islami, misalnya festival budaya) — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian, Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Viii Strategi Kebudayaan M.

📚 Dalil:

🔹 "اللهُ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا..." — "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS al-Baqarah [2]: 29) — dasar pemanfaatan keindahan alam untuk dikembangkan manusia — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian.

🔹 "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" — "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan" [HR Muslim] — dasar kesenian sebagai ekspresi keindahan yang tidak bertentangan dengan agama — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian.

🔹 "يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ..." — "Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung..." (QS Saba' [34]: 12-13) — bukti patung sebagai hiasan dibenarkan, sebab hukum larangan bergantung pada illat — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian.

✍️ Catatan:

🔹 Posisi ini berkembang dan konsisten: Munas XXIII Banda Aceh (1995) → Manhaj Tarjih bayani-burhani-irfani (2000) → Halaqah Solo (2001) → Keputusan Tarjih Ke 27 tentang Tuntunan Seni Budaya Islam. Benang merahnya sama: purifikasi mengoreksi isi keyakinan (syirik, bid'ah, khurafat, takhayul), bukan menghapus bentuk budaya setempat. Perlu juga dicatat bahwa Keputusan 68/2026 (Pengembangan Manhaj Tarjih) masih menempatkan "Purifikasi dan Dinamisasi" sebagai kerangka resmi menghadapi pluralitas budaya lokal — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan .

✅️ Kesimpulan:

🔹 Keseimbangan dijaga dengan tiga lapis: (1) pembagian wilayah — akidah dan ibadah mahdlah dimurnikan, budaya dan muamalah dibuka; (2) kerangka tiga kategori — budaya diakui, diperbaiki (seperti wayang oleh Wali Songo), atau dikoreksi hanya bila mengandung unsur syirik; (3) metode bayani-burhani-irfani dan kaidah illat yang mencegah kekakuan tekstual. Sikap akhirnya adalah koeksistensi dan proeksistensi: menghargai dan mengembangkan seni tradisi selama sejalan dengan rambu syariat, serta memperbaiki yang menyimpang dengan cara transformasi, bukan penghapusan — sehingga pemurnian tidak memutus akar budaya, dan toleransi tidak mengorbankan tauhid.

💎 Sumber:

🔹 Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab V Konsep Din Al Islam Kebu (Keputusan Tarjih Ke 27 — Bab V)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vi Hukum Islam Kesenian (Keputusan Tarjih Ke 27 — Bab VI: bayani-burhani-irfani, Banda Aceh 1995, Solo 2001)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Vii Peta Seni Dan Budaya I (Keputusan Tarjih Ke 27 — Bab VII)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Viii Strategi Kebudayaan M (Keputusan Tarjih Ke 27 — Bab VIII)

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan (Keputusan 68/2026)

🔹 Purifikasi · Dinamisasi · Al Adatu Muhakkamah · Al Ashlu Fi Al Asyya Al Ibahah · Koeksistensi · Proeksistensi · Seni Budaya Islam

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana sikap kita jika peraturan pemerintah bertentangan dengan keputusan Tarjih Muhammadiyah?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama, posisi fundamentalnya: ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah yang mutlak; ketaatan kepada ulil amri bersyarat. Fatwa 08/2003 menegaskan: "kita hanya wajib taat dan patuh hanya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Sedang dalam masalah duniawi kita boleh mengikuti ulil amri (pemerintah) selama pemerintah itu tidak menyimpang dari ajaran dan perintah Allah dan Rasul-Nya" — Fatwa 08 2003 Kyai Kharismatik Madzhab Partai. Fatwa 18/2017 mempertegas dengan hadis: "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ — Tidak boleh taat dalam kemaksiatan; ketaatan hanya dalam hal yang makruf" [HR al-Bukhari]. Jadi ketentuan pemerintah yang memerintahkan kemaksiatan dan pelanggaran syariat tidak boleh ditaati — Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah.

🔹 Kedua, perlu dibedakan dua jenis "pertentangan" — karena keduanya disikapi berbeda. (a) Pertentangan karena perbedaan ijtihad — seperti penetapan awal bulan (Idulfitri/Iduladha) atau perbedaan cara ibadah furu'iyyah: di sini Muhammadiyah tidak menyebut peraturan pemerintah "haram ditaati", tetapi menuntun warganya untuk "melaksanakan apa yang kita yakini benar, dan dalam waktu yang sama menghormati pendapat orang lain" — "biarlah masing-masing melaksanakan apa yang diyakininya benar, karena masing-masing mempunyai pegangan dalilnya yang tersendiri", dan perbedaan ini "bukan berarti retaknya ukhuwwah Islamiyyah... tidak dijadikan unsur pemecah belah umat Islam" — Fatwa 28 Zakat Fitrah Bacaan Setelah Witir Dan Hari Raya. (b) Pertentangan karena peraturan itu sendiri memerintahkan maksiat — di sinilah berlaku "tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan", dan tanggung jawab warganya justru mengingatkan/mengkritik.

🔹 Ketiga, contoh konkret kasus (a): tugas mewakili pemerintah pada hari Iduladha yang berbeda. Fatwa 16/2015 menjawab seorang PNS yang diminta membacakan sambutan Bupati pada hari Iduladha versi pemerintah, padahal ia telah beriduladha sehari sebelumnya sesuai Maklumat Muhammadiyah. Keputusannya: amanah "harus dilaksanakan selama amanah tersebut tidak bertentangan dengan Islam" (QS an-Nisa' [4]: 58) — dan sikapnya memadukan keduanya: menjalankan tugas negara, tetap tidak ikut shalat Id karena telah melaksanakan sesuai keyakinannya, duduk menghormati, mendengarkan khutbah, dan bergaul dengan jamaah. Kesimpulan fatwa: "sikap bapak sudah benar, karena telah taat pada keputusan Muhammadiyah sekaligus menghormati ketentuan Pemerintah" — Fatwa 16 2015 Sambutan Iduladha.

🔹 Keempat, ketika aturan pemerintah sejalan dengan kemaslahatan, Muhammadiyah justru mengangkatnya menjadi kewajiban — bukan mempertanyakannya. Fatwa 13/2007 (nikah sirri): pencatatan perkawinan menurut UU 1/1974 dan PP 9/1975 dihukumi wajib bagi warga Muhammadiyah, dengan kaidah "tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman" dan tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah ("tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya"), serta sifat Muhammadiyah "mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah" — Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri. Ini penting: banyak aturan negara yang justru diadopsi Tarjih karena maslahat; jadi "bertentangan" bukanlah asumsi umum, melainkan kasus yang harus diuji dalilnya.

🔹 Kelima, jika puncaknya benar-benar terjadi (aturan memerintahkan kemaksiatan), sikapnya bertingkat: nasihat → amar ma'ruf nahi mungkar → jihad (menyampaikan kebenaran). Fatwa 18/2017: kritik terhadap pemerintah justru perlu dilakukan sebagai wujud pengawasan rakyat (prinsip Fikih Tata Kelola, Munas Tarjih XXVII/2010), dengan tiga cara — nasihat (QS al-'Ashr [103]: 1-3; hadis ad-dinu an-nashihah), amar ma'ruf nahi mungkar (QS Ali 'Imran [3]: 104; hadis man ra'a minkum munkaran), dan jihad dalam arti kalimatul haqq 'inda sultanin ja'ir ("menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim" — HR Abu Dawud). Tetapi adabnya tegas: "tidak dibenarkan mencaci, menghina, dan merendahkan pemerintah. Cara menyampaikan kritikan tetap harus santun... jangan sampai merusak nama baik atau bahkan memfitnah", kritik harus membangun dan disertai jalan keluar, serta memperhatikan aturan dan ketertiban umum — Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah.

🔹 Keenam, kategori ulil amri itu sendiri luas — bukan hanya pemerintah. Fatwa 18/2017 (mengutip Halaqah Fikih Ulil Amri, 2013): ulil amri mencakup (1) umara' dan hukkam dalam arti luas — legislatif, eksekutif, yudikatif; (2) semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing; (3) para ulama, perorangan maupun lembaga fatwa. Karena itu "dalam konteks kehidupan bernegara, yang menjadi ulil amri adalah Pemerintah... rakyat wajib menaati pemerintah sepanjang tidak menyalahi syariat Allah" — Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah, Ulil Amri.

📚 Dalil:

🔹 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ..." — "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)..." (QS an-Nisa' [4]: 59) — dasar ketaatan bertingkat dan prosedur penyelesaian perbedaan: kembali kepada al-Qur'an dan Sunah — Fatwa 08 2003 Kyai Kharismatik Madzhab Partai.

🔹 "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ" — "Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Ketaatan hanya dalam hal yang makruf" [HR al-Bukhari] — batas ketaatan kepada pemerintah — Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah.

🔹 "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ" — "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa/pemimpin yang zalim" [HR Abu Dawud] — dasar menyampaikan kebenaran kepada penguasa — Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah.

✍️ Catatan:

🔹 Posisi ini berlapis dan saling melengkapi dari 2003 (taat kepada ulil amri selama tidak menyimpang) → 2007 (nikah sirri: aturan negara diadopsi karena maslahat; perbedaan hari raya: hormat dan ukhuwah) → 2010 (Fikih Tata Kelola: pengawasan sebagai prinsip) → 2015 (amanah negara + keyakinan Muhammadiyah dijalankan bersamaan) → 2017 (rumusan lengkap: syarat ketaatan, tiga cara kritik, adab santun). Tidak ada satu pun naskah yang membenarkan sikap "memberontak" atau "menolak total" terhadap pemerintah; sebaliknya, tidak ada pula yang membenarkan ketaatan buta sampai melanggar syariat. Patut dicatat jujur: kasus "peraturan pemerintah" yang benar-benar bertentangan dengan keputusan Tarjih dalam praktiknya sering merupakan perbedaan ijtihad (seperti kalender), dan untuk itu tuntunannya adalah saling menghormati, bukan konfrontasi.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Sikap yang benar ada tiga lapis: (1) uji peraturannya — jika memerintahkan kemaksiatan, tidak boleh ditaati (la tha'ata fi ma'shiyah); (2) jika hanya perbedaan ijtihad (seperti hari raya), laksanakan keyakinan Muhammadiyah, hormati ketentuan pemerintah, jaga ukhuwah, dan jangan mengganggu keyakinan orang lain; (3) jika perlu mengoreksi — gunakan nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan santun, membangun, tidak menghina, dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Dalam banyak hal, aturan negara yang membawa maslahat justru diadopsi Tarjih menjadi kewajiban — sehingga "bertentangan" harus diuji per kasus, bukan diasumsikan.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah (Fatwa 18/2017, disidangkan 24 Februari 2017)

🔹 Fatwa 16 2015 Sambutan Iduladha (Fatwa 16/2015, disidangkan 20 Maret 2015)

🔹 Fatwa 28 Zakat Fitrah Bacaan Setelah Witir Dan Hari Raya (Fatwa 28/2007, disidangkan 14 Desember 2007)

🔹 Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri (Fatwa 13/2007, disidangkan 25 Mei 2007)

🔹 Fatwa 08 2003 Kyai Kharismatik Madzhab Partai (Fatwa 08/2003)

🔹 Ulil Amri · Amar Makruf Nahi Mungkar · Madharat · Al Adalah · Maslahah

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana hukum pasien yang menjalani cuci darah (hemodialisis) tetap berpuasa — baik puasa sunah Senin–Kamis maupun puasa wajib Ramadan?

✨️ Jawaban:

🔹 Tidak ada fatwa khusus tentang cuci darah dalam arsip yang berhasil saya baca. Satu-satunya tempat hemodialisis disebut dalam arsip hanyalah definisinya — "pencucian darah sebagai tindakan sementara menunggu donor ginjal" dalam konteks transplantasi ginjal — dan tidak ada pembahasan hukum puasa di sana — Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan. Karena itu, jawaban di bawah adalah kerangka hukum yang berlaku untuk orang sakit, yang sudah mapan dan konsisten di arsip.

🔹 Kerangka pertama: orang sakit berhak rukhsah (keringanan) untuk tidak berpuasa, dan wajib meng-qadha. Fatwa 22/2010 menegaskan dari QS al-Baqarah [2]: 184: "Pertama, orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan tetapi orang tersebut wajib mengganti (qadla) pada hari lain." Jadi jika puasa memberatkan atau membahayakan, pasien dibolehkan tidak puasa — dan utangnya diganti di hari lain di luar Ramadan — Fatwa 22 2010 Qadla Puasa Ramadlan.

🔹 Kerangka kedua: jika sakitnya berkesinambungan dan tidak ada harapan sembuh, gantinya fidyah, bukan qadha. Fatwa 22/2010: "Kedua, orang yang merasa berat untuk berpuasa maka ia wajib mengganti dengan membayar fidyah, tidak perlu mengganti dengan puasa (qadla)" — yang termasuk golongan ini antara lain orang tua renta (HR al-Hakim dari Ibnu Abbas), perempuan hamil, dan menyusui. TJA 2 memperluasnya: "kalau mengalami sakit terus-menerus dan tidak mampu sama sekali puasa dan mengganti di waktu yang lain, dapat diganti dengan memberi makan orang miskin" — Fatwa 22 2010 Qadla Puasa Ramadlan, Tanya Jawab Agama 2 Masalah Puasa.

🔹 Kerangka ketiga — dan ini poin kunci untuk pasien cuci darah: memaksakan puasa saat puasa itu mendatangkan mudarat justru keliru. TJA 2 menyatakan tegas: "orang yang sakit dibolehkan tidak berpuasa, bahkan termasuk keliru kalau dalam keadaan sakit kita tetap melakukan puasa kalau puasanya nanti akan mendatangkan kemadharatan" — dengan dalil walā tulqū bi'aidīkum ilā at-tahlukah, "janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kerusakan" (QS al-Baqarah [2]: 195) — Tanya Jawab Agama 2 Masalah Puasa. Maka ukurannya bukan "mampu menahan lapar" tetapi aman tidaknya bagi tubuh: kalau dokter menyatakan cuci darah dan puasa akan memperparah kondisi, meninggalkan puasa adalah yang benar, bukan memaksakan diri.

🔹 Ukuran penentu: keputusan dokter dan kondisi medis, bukan perasaan. TJA 2 dalam kasus penderita diabetes memberi pola yang persis sama: "Harap berkonsultasi dengan dokternya, apakah memang si penderita kalau berpuasa akan mendatangkan mafsadah (kerusakan) yang lebih parah, atau justru akan mengurangi kadar gula dalam darahnya." Jika berpuasa mendatangkan mafsadah dan sakitnya berkesinambungan sehingga tidak sempat qadha, maka tidak puasa dan membayar fidyah — dimasukkan dalam kualifikasi yuthīqūnahu pada QS al-Baqarah [2]: 184 — Tanya Jawab Agama 2 Masalah Puasa. Ini berarti: dua pasien cuci darah bisa berbeda hukumnya — satu boleh berpuasa jika kondisi kuat dan tidak membahayakan, satu lagi harus berbuka dan membayar fidyah jika justru membahayakan. Tidak ada satu cap hukum untuk semua pasien cuci darah.

🔹 Besar fidyah sudah dibakukan. TJA 2026: pembayaran fidyah "dilaksanakan dengan memberi makan satu orang miskin satu kali makan untuk satu hari tidak berpuasa" — berupa makanan siap saji, atau bahan pangan sebesar 1 mud (sekitar 0,6 kg), atau uang tunai senilai satu kali makan sesuai kebiasaan setempat — Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 07 Perlukah Mengganti Puasa Jika Sudah Membayar Fidyah.

🔹 Untuk puasa sunah Senin–Kamis: posisinya lebih longgar lagi. Sejak TJA 2, puasa sunah — termasuk Senin–Kamis — boleh dibatalkan; pelakunya adalah "tuan dirinya": "Sesungguhnya orang yang melakukan puasa sunat sebagai tuan dirinya, kalau engkau menghendaki puasa, puasalah terus dan apabila menghendaki (berbuka), berbukalah" [HR Ahmad, Ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi dari Ummi Hani]. Jika puasa wajib saja diberi keringanan bagi orang sakit, maka puasa sunah jelas tidak boleh memaksakan diri — dan tidak ada kewajiban qadha apapun untuk puasa sunah yang ditinggalkan karena sakit — Tanya Jawab Agama 2 Masalah Puasa.

📚 Dalil:

🔹 "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" — "Barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin" (QS al-Baqarah [2]: 184) — dasar rukhsah sakit, qadha, dan fidyah — Fatwa 22 2010 Qadla Puasa Ramadlan.

🔹 "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" — "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan" (QS al-Baqarah [2]: 195) — dasar larangan memaksakan puasa yang mendatangkan mudarat — Tanya Jawab Agama 2 Masalah Puasa.

🔹 "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ" — "Sesungguhnya Allah membebaskan puasa dan separuh shalat bagi orang yang bepergian, dan membebaskan pula puasa dari orang hamil dan menyusui" [HR lima ahli hadits] — prinsip syariat menghilangkan kesulitan — Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 07 Perlukah Mengganti Puasa Jika Sudah Membayar Fidyah.

✍️ Catatan:

🔹 Saya harus jujur: dalam bagian arsip yang berhasil ditelusuri, belum saya temukan ketetapan khusus yang menyatakan apakah tindakan cuci darah itu sendiri membatalkan puasa atau tidak. Yang ada hanyalah kerangka hukum orang sakit di atas. Karena itu saya tidak berani memastikan soal pembatal puasa oleh tindakan hemodialisis — kepastiannya perlu dirujuk langsung ke Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dengan mempertimbangkan keterangan dokter yang merawat.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Hukum pasien cuci darah berpuasa bergantung kondisi medisnya, dengan tiga kemungkinan: (1) boleh berpuasa — jika dokter menyatakan aman dan tidak memperparah penyakit; (2) berbuka dan wajib qadha — jika puasa memberatkan tetapi masih ada harapan membaik dan sempat mengganti di hari lain; (3) berbuka dan membayar fidyah — jika puasa mendatangkan mudarat dan sakitnya berkesinambungan tanpa harapan sembuh. Memaksakan puasa yang membahayakan justru keliru menurut arsip. Adapun puasa sunah Senin–Kamis, keringanannya lebih besar: boleh ditinggalkan kapan saja karena sakit, dan tidak ada kewajiban mengganti.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 22 2010 Qadla Puasa Ramadlan (Fatwa 22/2010, disidangkan 6 Agustus 2010 — golongan rukhsah: sakit → qadha; berat → fidyah)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Puasa (TJA 2 — sakit dan kemudaratan, penderita diabetes, puasa sunah boleh dibatalkan)

🔹 Tanya Jawab Agama 5 Puasa (TJA 5 — orang sakit-sakitan tanpa harapan sembuh → fidyah; rujukan Tuntunan Shiyam BRM 03/1995-2000)

🔹 Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 07 Perlukah Mengganti Puasa Jika Sudah Membayar Fidyah (TJA 2026, disidangkan 30 Januari 2026 — tata cara fidyah)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian N Kesehatan (Fikih Muhammadiyah Bagian N — definisi hemodialyse dalam konteks transplantasi ginjal)

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana Manhaj Tarjih Muhammadiyah mengonstruksi sikap beragama yang tegas (firm) memegang prinsip, tetapi tetap inklusif/toleran terhadap perbedaan fiqih? Dan apa makna prinsip "tidak menganggap putusan Tarjih sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak"?

✨️ Jawaban:

🔹 Sikap tegas (firm) dibangun di atas kepastian sumber, bukan kepastian hasil ijtihad. Manhaj Tarjih menempatkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber mutlak — "dasar mutlak untuk berhukum dalam Agama Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits" (QS al-A'raf [7]: 3; QS al-Hasyr [59]: 7) — Tanya Jawab Agama 3 Masalah Ketarjihan. Ketegasan ini tampak misalnya pada penolakan taqlid: setiap warga "haruslah langsung berdasar pada dalil, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah as-Sahihah. Dan sebaliknya melarang bertaglid, yakni mengikuti suatu amalan agama tanpa mengetahui dasarnya"; sikap ini disebut ittiba' — mengikuti dengan mengetahui dalil dan cara istinbathnya — Tanya Jawab Agama 3 Masalah Ketarjihan, Fatwa 14 2016 Mencampuraduk Ajaran Imam Mazhab. Jadi yang "firm" adalah komitmen metodologis kepada dalil, bukan kepada pendapat lembaga mana pun.

🔹 Namun pada saat yang sama, hasil ijtihad ditempatkan sebagai kebenaran relatif, bukan mutlak — ini konstruksi kuncinya. Keputusan 68/2026 mengangkat hadis: "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika... ijtihadnya salah (meleset), baginya satu pahala" [HR al-Bukhari-Muslim dari 'Amr bin al-'As]. Dari sini Manhaj menarik dua konsekuensi: (1) dalam ijtihad selalu ada kemungkinan benar dan salah; (2) mujtahid yang berbeda pendapat sekalipun salah, tetap berpahala — "kesalahan yang terjadi tidak menjadi dosa baginya, selama ia tidak berbicara atau memberikan fatwa atas kebatilan dengan sengaja. Konteks ini mengajarkan tentang pentingnya saling menghormati perbedaan pendapat" — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan . Kebenaran mutlak hanya milik Allah; hasil ijtihad adalah "capaian maksimal yang mampu diraih saat mengambil keputusan itu" — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan .

🔹 Prinsip "tidak menganggap putusan Tarjih sebagai satu-satunya kebenaran mutlak" dirumuskan secara eksplisit, sejak 1936. Dalam Penerangan tentang Hal Tardjih (1936): "Kepoetoesan tardjih moelai dari meroendingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, jakni menentang ataoe menjatoehkan segala jang tidak dipilih oleh Tardjih itoe." Artinya: putusan Tarjih tidak menegasikan pendapat lain, apalagi menyatakannya tidak benar — ia hanya menetapkan pilihan untuk diamalkan, tanpa menjatuhkan yang tidak dipilih — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan . Dua dekade kemudian TJA 3 merumuskannya tegas: "Majlis Tarjih berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya keputusan Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat yang didapat ketika putusan diambil. Dan koreksi dari siapa pun akan diterima, sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan merubah keputusan yang pernah ditetapkan" — Tanya Jawab Agama 3 Masalah Ketarjihan.

🔹 Keterbukaan adalah pasangan wajib dari toleransi: putusan boleh dikritik dan direvisi. Penerangan tentang Hal Tardjih (1936): "Malah kami berseroe kepada sekalian oelama soepaja soeka membahas poela akan kebenaran poetoesan Madjelis Tardjih itoe... sjoekoer kalaoe dapat memberikan dalil jang lebih tepat dan terang, jang nanti akan dipertimbangkan poela... Sebab waktoe mentardjihkan itoe ialah menoeroet sekedar pengertian dan kekoeatan kita pada waktoe itoe." Ini ditarik dari QS az-Zumar [39]: 18 ("yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya") — dasar untuk mendengarkan kritik dan memilih yang terbaik. Konsekuensinya: "keputusan yang diambil pada suatu waktu bisa saja perlu ditinjau kembali jika ditemukan dalil yang lebih kuat" — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan .

🔹 Status HPT pun dikonstruksi agar tidak menjadi "kebenaran kaku": HPT bukan dalil, bukan mazhab kelima. TJA 3 menjawab sindiran "HPT sebagai mazhab kelima": "Menganggap Himpunan Putusan Tarjih sebagai mazhab yang ke lima jelas tidak benar... Muhammadiyah tidak menjadikan HPT-nya sebagai mazhab... Himpunan Putusan Tarjih bukanlah dalil yang dijadikan dasar dalam pengamalan agama, tetapi tuntunan untuk pengamalan agama yang berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah as-Shahihah." Bahkan "tidak ada larangan bagi orang Muhammadiyah untuk mengamalkan ajaran agama yang berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah as-Shahihah meskipun tidak atau belum dimuat dalam HPT" — Tanya Jawab Agama 3 Masalah Ketarjihan. Dengan cara ini, kepatuhan kepada HPT (ittiba') tidak pernah menjadi taqlid buta.

🔹 Inklusivitas terhadap perbedaan fiqih dijelaskan secara metodologis, bukan sekadar sikap. Fatwa 19/1999: sumber hukum Muhammadiyah dan NU "pada dasarnya tidak ada perbedaan, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis"; perbedaan lahir dari empat hal: pemahaman ayat, pemahaman sunnah termasuk statusnya, penggunaan ar-ra'yu (penalaran), dan pengaruh lingkungan — Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam. TJA 4 menegaskan pula bahwa perbedaan pendapat yang "dapat diterima oleh para ulama" hanyalah "perbedaan mengenai masalah-masalah hukum ijtihadiyah, bukan mengenai kaidah-kaidah fundamental agama dan pokok-pokok ajaran Islam. Perbedaan mengenai ini adalah kesesatan" — perbedaan ijtihad justru "kelapangan", tetapi "hendaknya tidak membawa kepada pertentangan dan perpecahan ummat... perlu dikembangkan semangat toleransi dan hindari eksklusivisme yang kaku dan fanatisme buta dalam masalah-masalah ijtihadiyah" — Tanya Jawab Agama 4 Masalah Lain Lain. Di sinilah letak titik tengah (wasathiyah): tegas di wilayah fundamental (akidah), lapang di wilayah ijtihadiyah (fiqih).

🔹 Prinsip alla-mazhabiyyah (tidak berafiliasi pada satu mazhab) bukan anti-mazhab, dan justru dijamin oleh para imam mazhab sendiri. Muhammadiyah "tidak mengikatkan diri kepada mazhab tertentu", tetapi "pendapat-pendapat imam-imam mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan as-Sunnah" — Tanya Jawab Agama 3 Masalah Ketarjihan, Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam. Keterbukaan ini berakar pada pernyataan para imam mazhab yang dikutip Manhaj: Imam Abu Hanifah ("apabila pendapatku berbeda dengan Kitabullah dan Kabar Rasulullah maka tinggalkanlah pendapatku"), Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad yang melarang taqlid kepada dirinya — Fatwa 14 2016 Mencampuraduk Ajaran Imam Mazhab, Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan . Bahkan dalam urusan teknis, Manhaj membenarkan talfiq (menggabungkan beberapa pendapat dalam satu perbuatan syar'i) "sepanjang telah dikaji lewat proses tarjih" — Fatwa 14 2016 Mencampuraduk Ajaran Imam Mazhab.

🔹 Kesimpulan konstruksinya: tiga prinsip ijtihad berkelanjutan + dua wawasan yang saling mengunci. TJA 2024 merumuskan tiga prinsip dasar ijtihad Muhammadiyah: (a) berorientasi pada universalitas agama Islam, (b) tidak berorientasi pada mazhab-mazhab di kalangan umat Islam, (c) terbuka dan toleran terhadap perbedaan pemikiran — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda. Dan Fatwa 23/2018 menegaskan bahwa Muhammadiyah "adalah Ormas Islam yang bersifat inklusif, artinya tidak menganggap diri paling benar. Oleh karena itu Muhammadiyah tidak menafikan Ormas Islam yang lain sebagai sumber kajian keislaman" — namun dengan pengaman: mengambil ilmu dari mana pun "selama tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam, tidak mengandung unsur bid'ah dan perpecahan" — Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah. Firm dan inklusif bukan kontradiksi: firm terhadap dalil dan akidah; inklusif terhadap hasil ijtihad manusia yang secara epistemologis memang relatif.

📚 Dalil:

🔹 "فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ..." — "Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)..." (QS an-Nisa' [4]: 59) — prosedur penyelesaian perbedaan: kembali ke sumber mutlak; dasar sekaligus ketegasan manhaj — Fatwa 14 2016 Mencampuraduk Ajaran Imam Mazhab, Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda.

🔹 "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ" — "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lalu benar, ia mendapat dua pahala; jika berijtihad lalu salah, ia mendapat satu pahala" [HR al-Bukhari-Muslim dari 'Amr bin al-'As] — dasar relatifnya hasil ijtihad dan dihormatinya perbedaan — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan .

🔹 "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا..." — "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, lalu menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal..." (QS al-Hujurat [49]: 13) — Ibn 'Atiyyah: intinya "jangan menyombongkan diri... jika terjadi perbedaan pendapat, tidak perlu merasa paling benar sekaligus menyalahkan pandangan yang berseberangan, karena hanya Allah yang Maha Benar" — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan .

🔹 "وَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ" — "Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya..." (QS az-Zumar [39]: 18) — dasar keterbukaan menerima kritik dan memilih yang terbaik — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan .

✍️ Catatan:

🔹 Perkembangan posisi ini konsisten dan justru menguat sepanjang sejarah: 1936 (Penerangan tentang Hal Tardjih: putusan tidak menjatuhkan yang tidak dipilih; ulama diundang mengkritik) → 1999 (Fatwa 19: perbedaan Muhammadiyah-NU dijelaskan sebagai perbedaan ijtihad di atas sumber yang sama) → 2000 (Munas Tarjih ke-25: Manhaj Tarjih, talfiq lewat proses tarjih, ijtihad jama'i) → TJA 3 (tidak bermazhab, HPT bukan mazhab kelima, koreksi diterima) → 2016 (Fatwa 14: imam mazhab sendiri melarang taqlid; warga minimal ittiba') → 2018 (Fatwa 23: inklusif, tidak menganggap diri paling benar) → 2024 (TJA: tiga prinsip ijtihad, perbedaan sebagai sunnatullah, dakwah kultural) → 2026 (Keputusan 68: wawasan toleransi, keterbukaan, alla-mazhabiyyah, wasathiyah). Tidak ada satu pun dokumen yang menempatkan putusan Tarjih sebagai kebenaran mutlak; justru fondasinya sejak awal adalah keterbukaan atas kritik dan kemungkinan revisi. Catatan jujur: saya belum membaca bagian wawasan wasathiyah (bagian akhir dokumen 2026) secara utuh, tetapi argumen di atas bertumpu pada bagian yang berhasil dibaca penuh.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Manhaj Tarjih mengonstruksi sikap firm-inklusif melalui empat lapis: (1) kepastian di sumber — al-Qur'an dan as-Sunnah adalah otoritas mutlak, sementara fikih adalah ijtihad yang relatif (mujtahid benar dua pahala, salah tetap satu pahala); (2) kerendahan epistemik lembaga — putusan Tarjih tidak menganggap dirinya paling benar, tidak menjatuhkan pendapat lain, dan terbuka menerima koreksi dengan dalil yang lebih kuat sehingga dapat direvisi; (3) status HPT sebagai tuntunan, bukan dalil dan bukan mazhab — warga ittiba' dengan tahu dalil, bukan taqlid buta; (4) batas wilayah — tegas dan tanpa kompromi pada akidah dan kaidah fundamental, lapang dan toleran pada masalah ijtihadiyah. Prinsip "tidak menganggap putusan Tarjih sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak" berarti: putusan Tarjih adalah capaian maksimal pada saat itu yang dipilih dengan dalil terkuat yang tersedia — ia berstatus tuntunan pengamalan (bukan kebenaran final), dapat dikritik, dan dapat berubah bila ditemukan dalil yang lebih kuat. Firm ditempatkan pada komitmen kepada dalil; inklusif ditempatkan pada hasil ijtihad.

💎 Sumber:

🔹 Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan (Keputusan 68/2026 — wawasan toleransi, keterbukaan, alla-mazhabiyyah; mengutip Penerangan tentang Hal Tardjih 1936)

🔹 Tanya Jawab Agama 3 Masalah Ketarjihan (TJA 3 — "Muhammadiyah Bermazhab Tarjih?", "HPT Mazhab Kelima", prinsip terbuka dan toleran)

🔹 Tanya Jawab Agama 4 Masalah Lain Lain (TJA 4 — "Berbeda Pendapat Itu Rahmat": takhrij hadis, batas ijtihadiyah vs fundamental)

🔹 Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam (Fatwa 19/1999 — perbedaan Muhammadiyah dan NU)

🔹 Fatwa 14 2016 Mencampuraduk Ajaran Imam Mazhab (Fatwa 14/2016 — talfiq, ittiba', pernyataan imam mazhab)

🔹 Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah (Fatwa 23/2018 — inklusif, tidak menganggap diri paling benar)

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda (TJA 2024 Edisi 04 — tiga prinsip ijtihad berkelanjutan)

🔹 Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 19 1 15 Oktober Bolehkah Menjalankan Ibadah Tanpa Merujuk Kepada (TJA 2024 Edisi 19 — ittiba' bagi orang awam)

🔹 Manhaj Tarjih · Ikhtilaf · Alla Mazhabiyyah · Ittiba · Taqlid · Talfiq · Wasatiah · Toleransi · Keterbukaan · Tarjih

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana respons/tindakan warga Muhammadiyah ketika ada keluarga terdekat yang tetap mengundang/melaksanakan tahlilan atau yasinan?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama, penting dibedakan dua hal: tahlil (dzikir) dianjurkan; tahlilan (upacara kematian) tidak perlu. Muhammadiyah tidak melarang, bahkan menganjurkan memperbanyak membaca tahlil — kalimat lā ilāha illallāh — sebagai dzikir kepada Allah (QS al-Baqarah [2]: 152; HR Muslim, Kitab az-Zikr, Bab Fadlut-Tahlil No. 28/2691). Yang dilarang/ditinggalkan adalah upacaranya: tahlilan pada malam ke-1, 3, 7, 40, 100 hingga 1000 hari kematian, karena "tidak dijumpai ayat al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan" — ini adalah masalah khilafiyah yang oleh Tarjih tetap dihukumi tidak perlu dilaksanakan karena tidak ada dalil sahih lagi maqbul serta cenderung masuk ratapan (niyahah) dan memberatkan keluarga — Fatwa 05 2022 Cara Menghindari Tahlilan Menurut Muhammadiyah, Fatwa 33 2016 Kewajiban Terhadap Jenazah, Keputusan 229 2026 Fikih Takziah Dan Kematian 05 Bab Iv Berbagai Persoalan Seput.

🔹 Kedua, untuk "keluarga terdekat yang tetap mengundang", arsip memberi tiga cara berurutan — dan semuanya santun, bukan konfrontatif (Fatwa 05/2022, disidangkan 15 Oktober 2021):

1. Meminta izin tidak ikut dengan alasan paham agama — "secara organisatoris, sikap ini merupakan sikap yang paling ideal sebagai warga Muhammadiyah, yaitu taat pada paham agama yang diyakini oleh Muhammadiyah" — cara yang paling utama.
2. Jika tidak mungkin menolak, hadiri dengan bersikap pasif dalam acara — hadir untuk menghormati yang mengundang, tetapi tidak ikut serta dalam rangkaian ritualnya.
3. Menghindari dengan kalimat persuasif, bukan konfrontatif — "melakukan pendekatan individual kepada seseorang yang dipercaya dan dipandang mampu menerima pemahaman saudara dengan menjelaskan paham agama yang saudara yakini tentang tahlilan. Selanjutnya orang tersebut dapat diminta untuk meneruskan penjelasan saudara kepada warga yang mengadakan tahlilan sehingga tidak menyinggung perasaan" — cara ini sekaligus menghindari undangan dan memberikan pemahaman — Fatwa 05 2022 Cara Menghindari Tahlilan Menurut Muhammadiyah.

🔹 Ketiga, Keputusan 229/2026 (Fikih Takziah dan Kematian) mempertegas dan menambahkan opsi keempat yang sangat relevan untuk keluarga dekat: bila belum mampu bersikap tegas pada cara pertama, "untuk menghormati yang mengundang, diperbolehkan memenuhi undangan itu, dengan niat bertakziah atau menghibur keluarga yang meninggal dunia" — dua langkah yang dirumuskan: (1) meminta izin dan menjelaskan kepada tokoh/masyarakat dengan cara baik-baik, sopan, santun, "tanpa menyinggung pihak yang lain"; (2) bila belum mampu, hadir dengan niat takziah/menghibur keluarga — Keputusan 229 2026 Fikih Takziah Dan Kematian 05 Bab Iv Berbagai Persoalan Seput. Ini perkembangan penting: dari sekadar "bersikap pasif" (2008/2022) menjadi "boleh hadir dengan niat takziah" (2026) — kehadiran tidak lagi dilihat sebagai ikut merayakan ritual, melainkan sebagai wujud ukhuwah kepada keluarga yang berduka.

🔹 Keempat, sikap resmi organisasi tetap tegas di dalam, tetapi santun ke luar. Fatwa 14/2007 (disidangkan 2007): "sikap yang harus diambil adalah menjauhi atau meninggalkan perbuatan yang memang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah saw dan sekaligus memberikan nasehat dengan cara yang ma'ruf (mauidlah hasanah) jika masih ada di antara keluarga besar Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya yang masih menjalankan praktek-praktek yang tidak dituntunkan" — dan kuncinya: "dalam menjaga hubungan bermasyarakat, menurut hemat kami tidaklah tepat jika tolok ukurnya hanya kehadiran pada upacara/hajatan kematian" — kehadiran di rapat RT, kerja bakti, ronda, dan takziah adalah perekat silaturahmi yang sesungguhnya — Fatwa 14 Upacara Tahlilan.

🔹 Kelima, cara terbaik kepada keluarga adalah mendahulukan amal yang benar-benar dituntunkan. Fatwa yang sama mengingatkan: yang ada tuntunannya setelah kematian adalah bertakziah/melayat sambil membawa bantuan makanan "sebagai wujud bela sungkawa" — sebagaimana Nabi saw. menyuruh sahabat menyiapkan makanan bagi keluarga Ja'far bin Abi Thalib, bukan datang untuk makan-makan — menandai kubur (HR Abu Dawud), mendoakan dan memohonkan ampun (HR Abu Dawud dari 'Utsman), dan ziarah kubur (HR Muslim dari Buraidah) — Fatwa 14 Upacara Tahlilan. Karena doa kepada orang yang meninggal boleh bahkan dianjurkan (Keputusan 229/2026 butir G), mendoakan orang tua/saudara yang wafat bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu ritual tahlilan — inilah substitusi positif yang bisa ditawarkan kepada keluarga — Keputusan 229 2026 Fikih Takziah Dan Kematian 05 Bab Iv Berbagai Persoalan Seput.

📚 Dalil:

🔹 "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ" — "Ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku" (QS al-Baqarah [2]: 152) — dasar dzikir tahlil yang dianjurkan — Fatwa 14 Upacara Tahlilan.

🔹 "مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ..." — "Barangsiapa mengucapkan lā ilāha illallāhu waḥdahū lā syarīka lah... seratus kali dalam sehari, baginya pahala memerdekakan sepuluh hamba sahaya..." [HR Muslim No. 28/2691] — dasar pahala dzikir tahlil, bukan ritual tahlilan — Fatwa 05 2022 Cara Menghindari Tahlilan Menurut Muhammadiyah.

🔹 "ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ..." — "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik..." (QS an-Nahl [16]: 125) — dasar cara menasihati keluarga dengan ma'ruf — Fatwa 14 Upacara Tahlilan.

✍️ Catatan:

🔹 Posisi ini berkesinambungan dan makin halus sepanjang waktu: TJA 6 (2003–2004: tahlilan khilafiyah, doa vs menghadiahkan pahala, manhaj ta'abbudi mengikuti nash) → Fatwa 14/2007 (sikap resmi: jauhi + nasihat mauidlah hasanah; kehadiran bukan tolok ukur kerukunan) → TJA (SM No. 22/2008: tiga cara menghindari undangan) → Fatwa 33/2016 (tahlilan tidak perlu, cenderung niyahah) → Fatwa 05/2022 (tiga cara dirumuskan ulang) → Keputusan 229/2026 (dirumuskan dalam Fikih Takziah: izin santun, atau hadir dengan niat takziah). Yang tidak pernah berubah: tidak ikut melaksanakan ritualnya; yang semakin dipertegas: hadir boleh demi ukhuwah dengan niat takziah, dan penjelasan kepada keluarga harus persuasif dan tanpa menyinggung.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Kepada keluarga terdekat yang tetap mengadakan tahlilan/yasinan, tindakan yang benar adalah bertingkat: (1) tolak dengan sopan — izin tidak ikut dengan alasan paham agama, disampaikan dengan kalimat persuasif melalui pendekatan individual, tanpa menyinggung; (2) jika tidak mungkin menolak — hadirlah untuk menghormati keluarga dengan niat bertakziah/menghibur, bersikap pasif dalam ritualnya; (3) perkuat kehadiran di kegiatan lain — rapat RT, kerja bakti, takziah — agar kehadiran bukan tolok ukur kerukunan; (4) tawarkan substitusi yang dituntunkan — doa untuk almarhum boleh kapan saja, makanan untuk keluarga yang berduka, dan takziah langsung. Tegas dalam memegang keyakinan, tetapi lembut dalam menyampaikan — begitulah ukhuwah tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 05 2022 Cara Menghindari Tahlilan Menurut Muhammadiyah (Fatwa 05/2022, disidangkan 15 Oktober 2021)

🔹 Keputusan 229 2026 Fikih Takziah Dan Kematian 05 Bab Iv Berbagai Persoalan Seput (Keputusan 229/2026 — Fikih Takziah dan Kematian, Bab IV: I–J)

🔹 Fatwa 14 Upacara Tahlilan (Fatwa 14/2007, disidangkan 29 Juni 2007)

🔹 Fatwa 33 2016 Kewajiban Terhadap Jenazah (Fatwa 33/2016, disidangkan 11 Desember 2016)

🔹 Tanya Jawab Agama 6 Bab Vii Yasinan Tahlilan Kultus Dan Fanatisme (TJA 6 Bab VII — Yasinan, Tahlilan, Kultus, dan Fanatisme)

🔹 Tahlilan · Yasinan · Takziah · Mauizhah Hasanah · Ukhuwah Islamiyah

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Pertama: bagaimana status hukum dan makna sekolah Muhammadiyah yang banyak menerima siswa non-Muslim — apakah komersialisasi atau misi kemanusiaan? Kedua: bagaimana membangun rasa memiliki terhadap Muhammadiyah bagi orang yang masuk karena faktor keluarga atau pekerjaan?

✨️ Jawaban (Bagian Pertama — Siswa Non-Muslim di Sekolah Muhammadiyah):

🔹 Fakta itu diakui dan dibaca Muhammadiyah sebagai bagian dari eksistensi amal usahanya, bukan penyimpangan. Fatwa 37/2021 menyatakan secara gamblang: "Orang yang menuntut ilmu (belajar) di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah dan Aisyiyah, banyak dari kalangan non-muslim. Bahkan di beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang ada di Indonesia Timur seperti Papua Barat, Papua, NTT, dan lainnya lebih dari 70% mahasiswa dan mahasiswinya dari kalangan non-muslim... Banyak pula orang tua non-muslim yang memercayakan pendidikan anak-anaknya di sekolah-sekolah Muhammadiyah baik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama dan Atas (SMP/SMA)" — Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim.

🔹 Hukumnya jelas: boleh, karena ini wilayah muamalah, bukan akidah-ibadah. Fatwa itu mendasarkan pada QS al-Mumtahanah [60]: 8 ("Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama..."), contoh Nabi yang bergaul dan bertransaksi dengan non-Muslim, serta kaidah fiqih: "Pada dasarnya (hukum) segala sesuatu (muamalah) itu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya" — Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim. Lebih dari sekadar membolehkan: Fatwa itu menyebut keberadaan AUM yang melayani non-Muslim "sangat dirasakan manfaatnya" dan menutupnya dengan kesimpulan bahwa civitas akademika harus menjadi teladan kebaikan "sebagai manifestasi dakwah bil-hal" — Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim. Dengan sendirinya, jawaban atas dilema "komersialisasi atau misi kemanusiaan" menurut arsip adalah: bukan komersialisasi, melainkan perwujudan dakwah bil-hal dan kemanusiaan Islam — sekalipun di satu sisi suplai siswa memang berimplikasi pada pembiayaan amal usaha (Fatwa 29/2021 menyebut sekolah swasta sangat bergantung pada sumber pendapatan dari siswa), fatwa tidak pernah membingkai penerimaan non-Muslim dalam bingkai komersial — Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim, Fatwa 29 2021 Penggunaan Sisa Dana Bos.

🔹 Tetapi keislaman sekolah tetap dijaga dengan rambu yang tegas. Fatwa 37/2021 memberikan lima pengaman: (1) skala prioritas (aulawiyat) mengangkat guru: "lebih memprioritaskan guru muslim (khususnya warga atau kader persyarikatan), karena salah satu fungsi AUM termasuk lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah fungsi kaderisasi dan dakwah Islamiyah"; (2) jika memakai guru non-Muslim, mereka diatur: berbusana sopan tertutup (jilbab tidak wajib bagi mereka), (3) tidak memakai identitas keagamaan seperti salib dalam situasi pembelajaran, (4) tidak mengampu materi yang bersinggungan dengan agama dan keyakinan (khususnya anak usia dini), (5) ada evaluasi dan pembinaan — Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim. Jadi keterbukaan bukan berarti melebur: akidah dan identitas lembaga tetap Islami, sementara pelayanan kemanusiaan terbuka untuk semua.

🔹 Lintas tahun, sikap Tarjih terhadap non-Muslim konsisten: kerja sama dalam keduniaan, kehati-hatian dalam akidah dan ibadah. TJA 2 mengutip prinsip bahwa umat Islam "diperbolehkan untuk kerja sama dan bergaul dengan ummat agama-agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan", tetapi "tidak boleh mencampuradukkan agama dengan aqidah dan peribadatan agama lain" — Tanya Jawab Agama 2 Masalah Hubungan Dengan Non Muslim. Fatwa 30/2004 menegaskan toleransi berarti "saling hormat menghormati terhadap perbedaan yang ada pada agama mereka, dan bersama-sama membangun bangsa dan negara" — prinsip kesepakatan antarumat beragama di Indonesia yang disebut "sama dalam berbeda" — Fatwa 30 2004 Bergaul Dengan Non Muslim. Keduanya menjadi fondasi yang sama dengan Fatwa 37/2021.

✍️ Catatan untuk Bagian Pertama:

🔹 Perlu kejujuran epistemik: fatwa yang paling tepat membahas masalah ini (Fatwa 37/2021) dijawab untuk pertanyaan guru non-Muslim, bukan untuk kebijakan penerimaan siswa. Namun karena substansi hukumnya sama (muamalah dan keberadaan AUM), dan naskahnya justru memuat data serta pembelaan atas penerimaan siswa non-Muslim, ia menjadi dasar yang sah untuk menjawab. Tidak saya temukan dalam arsip satupun ketetapan yang melarang AUM menerima siswa non-Muslim.

🤖 Jawaban (Bagian Kedua — Membangun Rasa Memiliki):

🔹 Untuk bagian ini saya belum menemukan naskah yang membahasnya secara langsung. Arsip yang berhasil saya baca memberikan satu-satunya petunjuk yang tersedia: rasa memiliki tumbuh dari keterlibatan dalam fungsi kaderisasi — dan kaderisasi itulah justru salah satu fungsi utama AUM. Ketika Fatwa 37/2021 menyatakan guru muslim dan warga persyarikatan harus diprioritaskan, "karena salah satu fungsi AUM termasuk lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah fungsi kaderisasi dan dakwah Islamiyah" — ini mengacu pada sistem kaderisasi tunggal Muhammadiyah: orang yang diasuh dan berkiprah di AUM ditumbuhkan menjadi kader persyarikatan melalui pembinaan.

🔹 Yang dapat saya katakan dengan jujur: arsip yang sudah saya baca belum memuat langkah-langkah psikologis-sosiologis membangun rasa memiliki (sense of belonging) bagi mereka yang masuk karena keluarga atau pekerjaan. Materi semacam "Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah" keberadaannya diakui dan menjadi rujukan dalam arsip (Fatwa 05/2018 menyebutnya sebagai pedoman bagi warga untuk mengikuti prinsip dan nilai-nilai dasar Muhammadiyah), tetapi halaman tersebut belum berhasil saya buka sebelum batas penelusuran tercapai. Karena itu saya tidak dapat merangkum isinya, dan menghindari menambah dari ingatan umum di luar arsip.

✅️ Kesimpulan:

🔹 (1) Sekolah Muhammadiyah menerima siswa non-Muslim adalah hal yang diakui, dibolehkan, dan ditempatkan sebagai dakwah bil-hal serta peran kemanusiaan Islam — bukan komersialisasi, selama akidah dan identitas kelembagaan tetap dijaga dengan rambu-rambu seperti prioritas guru muslim/kader, larangan simbol keagamaan lain, dan pembatasan materi. (2) Untuk membangun rasa memiliki, arsip yang berhasil dibaca belum memuat naskah khusus; petunjuk yang ada hanyalah bahwa AUM berfungsi sebagai wahana kaderisasi, dan untuk tuntunan rincinya saya sarankan merujuk langsung kepada Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid atau majelis terkait di Muhammadiyah — saya tidak bisa menyusun langkah-langkahnya dari ingatan di luar vault.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim (Fatwa 37/2021, disidangkan 29 Oktober 2021)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Hubungan Dengan Non Muslim (TJA 2 — bantuan non-Muslim, menyantuni anak yatim non-Muslim, batas toleransi)

🔹 Fatwa 30 2004 Bergaul Dengan Non Muslim (Fatwa 30/2004 — prinsip toleransi "sama dalam berbeda")

🔹 Fatwa 29 2021 Penggunaan Sisa Dana Bos (Fatwa 29/2021 — konteks pembiayaan sekolah swasta Muhammadiyah)

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana sikap perempuan menghadapi kemajuan zaman menurut hukum Islam, dan apa arah "Risalah Perempuan Berkemajuan" menurut arsip Tarjih Muhammadiyah?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama: tidak ada fatwa khusus bernama "Risalah Perempuan Berkemajuan" dalam bagian arsip yang berhasil saya baca. Yang ada adalah Risalah Islam Berkemajuan (RIB) yang menegaskan "menghidupkan ijtihad dan tajdid" — Fikih Muhammadiyah Bagian M Falak, Risalah Islam Berkemajuan. Semangat ijtihad dan tajdid inilah yang menjadi jembatan: perempuan berkemajuan dibangun bukan dengan meninggalkan syariat, melainkan dengan menghidupkan ijtihad atas dalil dalam merespons zaman.

🔹 Kedua: fondasi hukumnya adalah kesetaraan — perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah, sebagai hamba dan khalifah. Keputusan Tarjih ke-28 (Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Munas Tarjih XXVIII) menegaskan: "Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah. Relasi laki-laki dan perempuan dalam posisi setara, tidak ada superioritas dan subordinasi (diunggulkan dan direndahkan), masing-masing memiliki potensi, fungsi, peran dan kemungkinan pengembangan diri." Perbedaan fitrah bukan untuk melecehkan, tetapi "agar keduanya saling melengkapi dalam melaksanakan fungsi dan perannya baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun publik (masyarakat)" — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab I Pendahuluan, Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga.

🔹 Ketiga: menghadapi kemajuan zaman berarti mengenali tantangan era global, lalu menyikapinya secara selektif dan tetap berpegang pada nilai. Keputusan Tarjih ke-28 mendata tantangan itu: "kemiskinan, kebodohan, seksualitas, ancaman kesehatan, berbagai jenis kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak... teknologi informasi yang bebas nilai, korupsi... serta sikap hidup hedonis dan permisif." Sikap yang dituntunkan bukan menutup diri dari zaman, melainkan berani menilai: memanfaatkan peluang (akses pendidikan, pekerjaan lintas wilayah, kesadaran hukum dan kemandirian perempuan) sambil menjaga diri dari nilai yang merusak — "kesadaran dan kemandirian perempuan semestinya difahami dan disikapi dengan arif oleh semua pihak, sehingga akan membantu terwujudnya kesakinahan dalam keluarga, bukan sebaliknya" — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab I Pendahuluan.

🔹 Keempat: dalam ranah publik, perempuan boleh berkiprah bahkan memimpin — dengan dua syarat besar. Fatwa 05/2012 (disidangkan 6 Januari 2012) menegaskan "tidak ada dalil yang merupakan nash untuk melarang perempuan menjadi pemimpin, baik menjadi hakim, camat, direktur sekolah, lurah, dan lain sebagainya". Hadis lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah ("tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita" [HR al-Bukhari]) dipahami secara kontekstual dengan kaidah "hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya 'illat" — karena illat-nya dahulu adalah "kondisi wanita pada waktu itu belum memungkinkan mereka untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman." Namun syaratnya: "keterlibatan seorang perempuan dalam ranah publik... terlebih dahulu harus memperhatikan dan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, misalnya mengatur urusan rumah tangga... agar tidak terjadi kekacauan dalam rumah tangga yang merupakan pondasi utama untuk membangun sebuah peradaban madani" — Fatwa 05 2012 Kebolehan Pemimpin Wanita.

🔹 Kelima: "berkemajuan" bagi perempuan tidak berarti meniru semua gaya hidup modern; ada batas adab yang justru menjadi identitas muslimah. Fikih Muhammadiyah Bagian P (Tuntunan Adabul Mar'ah fil Islam, hasil Muktamar Tarjih ke-XX di Garut) memuat adab perempuan dalam tiga ranah: rumah tangga, masyarakat, dan sekolah. Adab itu mencakup menjaga aurat dengan khimar dan jilbab (QS an-Nur [24]: 30-31; QS al-Ahzab [33]: 59), meninggalkan tabarruj jahiliyyah (pamer kecantikan), dan menjaga pergaulan dengan mahram/non-mahram — sementara di sisi lain naskah ini juga merekam kiprah sosial perempuan seperti mudhaharah (pawai/arak-arakan) 'Aisyiyah sebagai bagian dari dakwah — Fikih Muhammadiyah Bagian P Tuntunan Adabul Marah Fil Islam. Jadi kemajuan yang dibangun adalah kemajuan yang beradab, bukan kebebasan tanpa batas.

🔹 Keenam: arah cita-citanya jelas — masyarakat berkemajuan yang berdaya dan bahagia lahir-batin. Keputusan Tarjih ke-28 menyebut "masyarakat berkemajuan, berdaya dan bahagia lahir-batin merupakan perwujudan dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang dicita-citakan oleh persyarikatan Muhammadiyah dan organisasi 'Aisyiyah" — dan 'Aisyiyah sendiri diposisikan sebagai organisasi sosial keagamaan sayap perempuan Muhammadiyah yang terpanggil menjadikan pembinaan keluarga sakinah sebagai program utama dakwahnya — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Ii Konsep Keluarga S, Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga.

📚 Dalil:

🔹 "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" — "Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa" (QS al-Hujurat [49]: 13) — dasar kesetaraan derajat — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab I Pendahuluan.

🔹 "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ..." — "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar..." (QS at-Taubah [9]: 71) — dasar kesamaan tugas amar ma'ruf dan kiprah publik perempuan — Fatwa 05 2012 Kebolehan Pemimpin Wanita.

🔹 "الْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا" — "Hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya 'illat" (kaidah usul fikih) — dasar pembacaan kontekstual atas hadis dan perubahan zaman — Fatwa 05 2012 Kebolehan Pemimpin Wanita.

✍️ Catatan:

🔹 Saya harus jujur: dokumen khusus berjudul Risalah Perempuan Berkemajuan belum berhasil saya temukan dalam bagian arsip yang dapat saya baca. Karena itu jawaban di atas disusun dari naskah-naskah yang benar-benar terbaca dan relevan — Keputusan Tarjih ke-28 tentang Keluarga Sakinah, Fatwa 05/2012 tentang Kepemimpinan Wanita, Fikih Muhammadiyah Bagian T (Keluarga) dan Bagian P (Adabul Mar'ah fil Islam) — yang secara bersama-sama membentuk kerangka sikap perempuan berkemajuan. Untuk teks lengkap Risalah Perempuan Berkemajuan, saya sarankan merujuk langsung ke Majelis Tarjih dan Tajdid atau Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Sikap perempuan menghadapi kemajuan zaman menurut arsip Tarjih adalah: teguh dalam kesetaraan dan adab, berani dalam ijtihad, selektif dalam menyerap perubahan. Perempuan setara sebagai hamba dan khalifah; perbedaan fitrah bersifat saling melengkapi ranah domestik dan publik; kiprah publik termasuk kepemimpinan dibolehkan dengan tetap menjaga kewajiban rumah tangga; kemajuan zaman direspons dengan mengenali tantangannya tanpa larut dalam hedonisme dan permisifisme; dan semangat ijtihad-tajdid (Risalah Islam Berkemajuan) menjadi kendaraan menuju masyarakat berkemajuan yang berdaya dan bahagia lahir-batin.

💎 Sumber:

🔹 Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab I Pendahuluan (Keputusan Tarjih ke-28 — Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki, Tantangan Keluarga di Era Global)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Ii Konsep Keluarga S (Keputusan Tarjih ke-28 — Masyarakat Berkemajuan)

🔹 Fatwa 05 2012 Kebolehan Pemimpin Wanita (Fatwa 05/2012, disidangkan 6 Januari 2012)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga (Fikih Muhammadiyah Bagian T — Kesetaraan, Keluarga Sakinah, Tantangan Era Global)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian P Tuntunan Adabul Marah Fil Islam (Fikih Muhammadiyah Bagian P — Adabul Mar'ah fil Islam)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian M Falak (Risalah Islam Berkemajuan: ijtihad dan tajdid)

🔹 Kesetaraan Perempuan Dengan Laki Laki · Musawah · Risalah Islam Berkemajuan · Masyarakat Berkemajuan · Nasyiatul Aisyiyah · Al Qiwamah

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana cara warga Muhammadiyah mempertahankan ghirah (semangat beramal) dan tetap istiqamah dalam kegiatan bermuhammadiyah seperti kajian?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama, perlu kejujuran dulu: tidak ada fatwa khusus dalam arsip yang membahas "cara menjaga ghirah" secara psikologis. Yang ada justru lebih mendasar — arsip membahas syarat kelembagaan dan syarat individu agar semangat ber-Muhammadiyah tidak padam. Kedua syarat itu saling melengkapi.

🔹 Syarat individu: istiqamah didefinisikan arsip sebagai "konsisten dalam kebenaran", dan menjadi ciri takwa — dirujuk dalam Fikih Muhammadiyah Bagian P (Adabul Mar'ah fil Islam) dan Bagian T (Keluarga) sebagai ciri takwa aspek akhlak — Fikih Muhammadiyah Bagian P Tuntunan Adabul Marah Fil Islam, Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga. Artinya, istiqamah bukan sekadar bertahan lama, tetapi bertahan di atas kebenaran — konsisten pada apa yang benar menurut dalil, bukan sekadar konsisten pada rutinitas.

🔹 Syarat ideologis: ghirah dijaga dengan mengukuhkan pemahaman ideologi dan membangun komitmen. Fatwa 23/2018 (disidangkan 27 Oktober 2017) menegaskan — dalam konteks warga yang mengikuti pengajian di luar Muhammadiyah — bahwa "agar terlebih dahulu mengukuhkan pemahaman ideologi Muhammadiyah dan tetap membangun komitmen, loyalitas dan semangat ber-Muhammadiyah. Segala program dan agenda dakwah Muhammadiyah harus mendapat prioritas oleh warganya, karena warga itulah yang menjadi nyawa yang harus tetap menyatu dengan tubuh Persyarikatan Muhammadiyah" — Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah. Inilah rumus ghirah menurut arsip: paham ideologi dulu, baru komitmen — dan komitmen itu diwujudkan dengan memberi prioritas pada agenda dakwah persyarikatan.

🔹 Namun fatwa yang sama juga memberi peringatan keseimbangan: ghirah tidak boleh menjadi eksklusivisme. Sebab Muhammadiyah "adalah Ormas Islam yang bersifat inklusif, artinya tidak menganggap diri paling benar"; warga boleh mengambil ilmu dari ormas lain "selama tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam, tidak mengandung unsur bid'ah dan perpecahan" — dengan dalil QS an-Nahl [16]: 43, fa's'alū ahlaż-żikri — Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah. Maka semangat ber-Muhammadiyah yang sehat justru terbuka, bukan kaku.

🔹 Syarat kelembagaan: kajian harus menjadi kajian kritis, bukan rutinitas kosong. Fikih Muhammadiyah Bagian O (Manhaj) — Strategi Gerakan Tajdid — memperingatkan faktor internal kemunduran: "terjebaknya Muhammadiyah kepada gerakan rutinitas dan amal praktis, yang diikuti dengan terbengkalainya kajian-kajian kritis terhadap visi, misi dan strategi perjuangannya. Hal itu karena Muhammadiyah cepat terbuai oleh pesatnya laju perkembangan fisik dan kuantitatifnya" — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj. Ini kunci penting: kajian yang menjaga ghirah adalah kajian yang kritis terhadap visi-misi, bukan sekadar kegiatan rutin yang hadir tanpa makna. Rutinitas tanpa pemikiran justru mematikan ghirah.

🔹 Arahnya jelas: kajian harus menumbuhkan ilmu yang berujung amal. Visi gerakan tajdid Muhammadiyah adalah "Beriman, berilmu dan beramal salih", dengan misi: (1) tumbuhnya "wacana keilmuan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual (keimanan) di Muhammadiyah secara kreatif, produktif dan dinamis (al-qiraah al-muntijah)" dan (2) munculnya "aksi nyata (amal saleh) secara positif heuristik" — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj. Kajian yang benar, menurut arsip, tidak berhenti pada wacana; ia berlanjut menjadi amal. Di situlah ghirah menemukan bahan bakarnya: ilmu yang diamalkan.

🔹 Motivasi terakhir dan paling menentukan: niat ikhlas karena Allah. Fatwa 21/2010 (Pamer atau Riya) mengutip al-Fudhail: "Meninggalkan suatu amal karena orang itu riya, melakukan suatu amal karena orang itu syirik, dan ikhlas ialah jika Allah..." — ikhlas adalah syarat diterimanya amal — Fatwa 21 2010 Pamer Atau Riya. Ghirah yang bertumpu pada pujian manusia akan padam saat kritik datang; ghirah yang bertumpu pada rida Allah akan bertahan dalam keadaan apa pun. Istiqamah dan ikhlas adalah dua sisi yang sama: konsisten dalam kebenaran karena hanya mengharap Allah.

📚 Dalil:

🔹 "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" — "Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui" (QS an-Nahl [16]: 43) — dasar semangat menuntut ilmu dari siapa pun — Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah.

🔹 "يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" — "Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat" (QS al-Mujadilah [58]: 11) — motivasi menuntut ilmu — Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah.

🔹 "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ" — "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkan ia urusan agama" [Muttafaq 'alaih] — dasar keutamaan kajian — Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah.

🔹 "مَنْ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِى سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ" — "Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang" [HR at-Turmudzi] — kajian sebagai ibadah berjalan — Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah.

✍️ Catatan:

🔹 Posisi yang terbaca dalam arsip konsisten: Fatwa 23/2018 (2017) merumuskan komitmen, loyalitas, dan semangat ber-Muhammadiyah sebagai kewajiban warga, sementara Fikih Muhammadiyah Bagian O (Manhaj, merujuk Munas Tarjih XXV 2000) lebih dulu mengingatkan bahaya matinya ghirah akibat rutinitas tanpa kajian kritis. Keduanya sejalan dan tidak bertentangan. Saya belum menemukan naskah khusus yang membahas teknik-teknik praktis menjaga semangat (misalnya manajemen hati, target ibadah, atau kurikulum kaderisasi), jadi saran-saran di luar itu tidak saya tambahkan dari ingatan di luar arsip.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Mempertahankan ghirah dan istiqamah dalam bermuhammadiyah, menurut arsip, bertumpu pada empat pilar: (1) paham ideologi — kukuhkan pemahaman Islam berkemajuan Muhammadiyah; (2) komitmen dan prioritas — jadikan agenda dakwah persyarikatan sebagai prioritas, karena warga adalah "nyawa" persyarikatan; (3) kajian kritis, bukan rutinitas — kajian harus menghidupkan visi-misi, bukan sekadar hadir tanpa makna, sebab rutinitas tanpa pemikiran justru mematikan ghirah; (4) ilmu berujung amal dengan niat ikhlas — visi "beriman, berilmu, beramal salih" dijaga agar kajian berlanjut menjadi amal nyata, dan semua dilakukan semata karena Allah.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 23 2018 Hukum Mengikuti Pengajian Ormas Selain Muhammadyah (Fatwa 23/2018, disidangkan 27 Oktober 2017 — komitmen, loyalitas, semangat ber-Muhammadiyah; dalil-dalil menuntut ilmu)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj (Fikih Muhammadiyah Bagian O — Strategi Gerakan Tajdid: bahaya rutinitas, visi "beriman, berilmu, beramal salih", al-qiraah al-muntijah)

🔹 Fatwa 21 2010 Pamer Atau Riya (Fatwa 21/2010 — ikhlas sebagai syarat amal)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian P Tuntunan Adabul Marah Fil Islam (Fikih Bagian P — istiqamah sebagai adab)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga (Fikih Bagian T — istiqamah sebagai ciri takwa)

🔹 Istiqamah · Ikhlas · Amal Shalih · Thalabul Ilm · Dakwah Islamiyah

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Jika agama mengajarkan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang, mengapa masih ada orang yang rajin beragama tetapi perilakunya justru merugikan orang lain? Apakah persoalannya pada ajaran agamanya, pemahaman terhadap agama, atau cara mengamalkannya?

✨️ Jawaban:

🔹 Jawabannya tegas: persoalannya bukan pada ajaran agama, melainkan pada pemahaman dan cara pengamalannya. Al-Qur'an justru lebih dahulu mengecam orang yang rajin ritual tetapi buruk pergaulannya. Surat al-Mā'ūn menggambarkan persis fenomena yang Anda tanyakan: "celakalah orang-orang yang melaksanakan shalat, (yaitu) mereka yang lalai terhadap shalatnya, mereka yang berbuat riya, dan enggan memberikan bantuan (ma'ūn)" — orang yang shalat disebut celaka justru karena lalai, riya, dan menahan bantuan sosial — Kitab Haji Bagian 17 Haji Berulang Umrah. Rajin beribadah yang disertai perilaku merugikan, menurut al-Qur'an, bukan bukti keislaman yang benar tetapi justru kecelakaan.

🔹 Ajaran Islam sendiri, sebagaimana dirumuskan Tarjih, tidak pernah mempersempit agama menjadi ritual. Dalam klasifikasi ibadah (HPT, Kitab Masail Khams, dikutip kembali TJA 2026, disidangkan 13 Juni 2025): ibadah dibagi dua — ibadah khusus (shalat, puasa, zakat, haji: tata caranya ditentukan nash) dan ibadah umum (kullu 'amalin ażina bihisy-syāri', segala amal yang diizinkan syariat, seperti bekerja, belajar, berbuat baik kepada sesama). Naskah itu menegaskan: "Ibadah bukan hanya tindakan ritual semata... ibadah juga mencakup hubungan dengan sesama manusia dan kehidupan dunia. Setiap perbuatan baik yang diniatkan karena Allah dan membawa manfaat bagi orang lain termasuk dalam kategori ibadah" — Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 03 Klasifikasi Ibadah Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi bila seseorang rajin shalat tetapi merugikan orang lain, ia belum memahami bahwa ibadah mencakup hablun minannās (hubungan dengan sesama) — kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap manusia adalah satu paket yang tak terpisah — Fikih Muhammadiyah Bagian P Tuntunan Adabul Marah Fil Islam.

🔹 Akar kedua persoalannya adalah niat — dan inilah yang paling sering gagal dipahami. TJA 2026 mengutip kitab Ta'līm al-Muta'allim (Az-Zarnuji): "Banyak perbuatan yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik (ikhlas) maka menjadi amal akhirat. Sebaliknya, banyak amalan yang sepertinya tergolong amal akhirat, kemudian menjadi amal dunia, karena didasari niat yang buruk (tidak ikhlas)" — Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 03 Klasifikasi Ibadah Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Fatwa 21/2010 mempertegas: riya — memamerkan amal demi pujian — adalah asy-syirk al-ashghar (syirik kecil), dan Allah berfirman dalam hadis qudsi: "Aku Dzat yang paling tidak butuh kepada sekutu; barangsiapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya ia menyekutukan Aku dengan selain-Ku, niscaya Aku tinggalkan ia bersama sekutunya" [HR Muslim] — Fatwa 21 2010 Pamer Atau Riya. Ibadah yang digerakkan pujian manusia tidak akan pernah melahirkan kebaikan bagi sesama, karena orientasinya adalah penampilan, bukan kemanfaatan.

🔹 Akar ketiga: hati (qalb). TJA 8 (Seputar Akhlak) mengutip hadis an-Nu'man bin Basyir [HR Muslim]: jika mudghah (segumpal daging) — yaitu hati — itu baik, baiklah seluruh jasad; jika rusak, rusaklah seluruh jasad — Tanya Jawab Agama 8 Bab I Seputar Akhlak. Rajinnya anggota badan (shalat, puasa) tidak otomatis memperbaiki hati selama yang merugikan orang lain terus dilakukan. Agama yang benar harus sampai ke hati; bila ritual berhenti di kulit, perilaku sosial tetap liar.

🔹 Ujian terakhir: apakah ibadah ritual diwujudkan dalam kesalihan sosial. Kitab Haji (Bagian 17) menegaskan dengan bahasa yang sangat tajam: "ibadah ritual akan kehilangan makna spiritual dan religiusitasnya apabila tidak diwujudkan secara konkret dalam komitmen yang otentik untuk melakukan perkhidmatan sosial" — dan menautkannya dengan semangat al-Mā'ūn: orang yang mampu tetapi mendahulukan haji/umrah berkali-kali sementara kaum duafa terbengkalai, menabrak asas prioritas dan semangat penyantunan — Kitab Haji Bagian 17 Haji Berulang Umrah. Ukuran kualitas agama bukan banyaknya ritual, tetapi ada-tidaknya dampak kebaikan, keadilan, dan kasih sayang bagi orang lain — persis hal-hal yang Anda sebut di awal pertanyaan.

✍️ Catatan:

🔹 Jawaban ini disusun dari naskah-naskah yang benar-benar terbaca: klasifikasi ibadah (TJA 2026), kesalihan sosial al-Mā'ūn (Kitab Haji Bagian 17), riya dan niat (Fatwa 21/2010), akhlak dan hati (TJA 8), serta konsep hablun minallāh wa hablun minannās (Fikih Bagian P). Saya belum menemukan satu fatwa tunggal yang bertanya persis sebagaimana pertanyaan ini, tetapi keempat naskah itu secara bersama-sama menjawabnya secara konsisten tanpa pertentangan.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Ajaran agama tidak bermasalah — Islam justru mengecam orang yang rajin ritual tetapi lalai, riya, dan menahan bantuan (al-Mā'ūn). Yang bermasalah adalah pemahaman yang mempersempit agama menjadi ibadah khusus ritual saja, memutus hubungan dengan Allah dari hubungan dengan sesama. Dan yang bermasalah adalah cara pengamalan: niat yang tidak ikhlas (riya = syirik kecil), hati yang tidak tersentuh (qalb tidak baik), serta ibadah ritual yang tidak diwujudkan dalam kesalihan sosial. Tanda agama yang benar, menurut arsip Tarjih, adalah ibadah yang berbuah kebaikan, keadilan, dan kasih sayang bagi sesama — bukan sekadar banyaknya ritual.

📚 Dalil:

🔹 "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ" — "Maka celakalah orang-orang yang melaksanakan shalat, (yaitu) mereka yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya, dan enggan memberikan bantuan" (QS al-Mā'ūn [107]: 4-7) — rajin ritual belum tentu baik; yang disalahkan justru perilaku sosialnya — Kitab Haji Bagian 17 Haji Berulang Umrah.

🔹 "كَمْ مِنْ عَمَلٍ يَتَصَوَّرُ بِصُورَةِ أَعْمَالِ الدُّنْيَا وَيَصِيرُ بِحُسْنِ النِّيَّةِ مِنْ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ، وَكَمْ مِنْ عَمَلٍ يَتَصَوَّرُ بِصُورَةِ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ ثُمَّ يَصِيرُ مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا بِسُوءِ النِّيَّةِ" — "Banyak perbuatan yang tampak duniawi tapi karena niat baik menjadi amal akhirat; dan banyak yang tampak ukhrawi tapi karena niat buruk menjadi amal dunia" (Az-Zarnuji, Ta'līm al-Muta'allim) — penentu nilai amal adalah niat — Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 03 Klasifikasi Ibadah Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah.

🔹 "أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ" — "Aku Dzat yang paling tidak butuh kepada sekutu; barangsiapa beramal dengan menyekutukan-Ku dengan selain-Ku, Aku tinggalkan ia bersama sekutunya" [HR Muslim, hadis qudsi] — riya membatalkan nilai amal — Fatwa 21 2010 Pamer Atau Riya.

🔹 "أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ" — "Ingatlah, di dalam jasad ada segumpal daging; jika ia baik, baiklah seluruh jasad; jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad; ingatlah, itulah hati" [HR Muslim dari an-Nu'man bin Basyir] — kebaikan perilaku berakar pada hati — Tanya Jawab Agama 8 Bab I Seputar Akhlak.

💎 Sumber:

🔹 Tanya Jawab Agama 2026 Edisi 03 Klasifikasi Ibadah Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah (TJA 2026 Edisi 03, disidangkan 13 Juni 2025 — ibadah umum & khusus, niat sebagai kunci)

🔹 Kitab Haji Bagian 17 Haji Berulang Umrah (Kitab Haji Bagian 17 — al-Mā'ūn, kesalihan sosial, ibadah ritual kehilangan makna tanpa perkhidmatan sosial)

🔹 Fatwa 21 2010 Pamer Atau Riya (Fatwa 21/2010, disidangkan 22 Oktober 2010 — riya, syirik kecil, hadis qudsi)

🔹 Tanya Jawab Agama 8 Bab I Seputar Akhlak (TJA 8 Bab I — hadis halal-haram dan hati)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian P Tuntunan Adabul Marah Fil Islam (Fikih Muhammadiyah Bagian P — hablun minallāh wa hablun minannās, akhlak terhadap sesama)

🔹 Al Maun · Riya · Qalb · Ibadah · Ibadah Mahdah · Akhlak Karimah · Amal Saleh

Wallahu a'lam bish-shawab.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Pertanyaan Anda memuat dua hal yang perlu dipisahkan: (1) premis bahwa "Muhammadiyah adalah hasil duplikasi ajaran waktu haji di Madinah oleh KH Ahmad Dahlan", dan (2) pertanyaan kontrafaktual: akankah ideologi Muhammadiyah tetap muncul di Indonesia seandainya beliau tidak berangkat haji?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama, premis itu tidak saya temukan dalam arsip. Tidak ada satu pun halaman vault yang terbaca menggambarkan Muhammadiyah sebagai "duplikasi ajaran dari Madinah". Sebaliknya, arsip secara konsisten mendeskripsikan kelahiran Muhammadiyah sebagai pelaksanaan perintah al-Qur'an tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara terorganisir — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Ix Peran Muhammadiyah Seba, Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi. (Catatan kecil: ibadah haji dilaksanakan di Makkah dan sekitarnya, bukan di Madinah; Madinah adalah kota tempat hijrah Nabi.)

🔹 Kedua, apa yang sesungguhnya "diduplikasi" bukanlah ajaran lokal, melainkan perintah al-Qur'an yang universal. Fatwa 11/2012 (disidangkan 4 Mei 2012) menuliskan inti kelahirannya: "Ayat inilah yang mendorong Kyai Haji Ahmad Dahlan mengumpulkan para pemuda, murid-muridnya, untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai sarana untuk ber-amar makruf nahi mungkar" — ayat yang dimaksud adalah QS Ali Imran [3]: 104 ("Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar"). Jadi arsip menempatkan al-Qur'an sebagai penggerak (motivator) dan organisasi sebagai sarana (wasilah) — bukan Madinah sebagai sumber ajaran — Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi.

🔹 Ketiga, kewajiban dakwah yang menjiwai Muhammadiyah bersifat individual dan universal — tidak bergantung pada perjalanan satu orang. Keputusan Tarjih ke-27 (Tuntunan Seni Budaya Islam, Bab IX) menegaskan: "Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dakwah itu hukumnya wajib 'ain, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang perorang (individu)" — berdasarkan QS an-Nahl [16]: 125, dan diikuti sabda Nabi "Ballighū 'annī wa lau āyah" ("sampaikan dariku walau satu ayat"). Artinya, dalam konstruksi arsip, dorongan ideologis di balik Muhammadiyah adalah perintah Allah yang mengikat setiap muslim di mana pun, bukan temuan yang bersifat kebetulan dari sebuah perjalanan — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Ix Peran Muhammadiyah Seba.

🔹 Keempat, organisasinya pun bukan tujuan, melainkan alat perjuangan yang hukumnya wajib kifayah. Fatwa 11/2012 mengutip Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah: "Organisasi adalah merupakan alat perjuangan" dan "Hukum organisasi untuk melaksanakan kewajiban (perintah agama) berdasarkan qaidah umum, adalah wajib" — ditambah kaidah mā lā yatimmul-wājibu illā bihī fahuwa wājib ("kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sarana tertentu, maka sarana itu wajib"). Karena mengingat urgensi dakwah tanpa wadah, Nabi sendiri memerintahkan berjamaah: "Hendaklah kalian berjamaah, karena serigala hanya akan memakan domba yang terpisah dari kelompoknya" [HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i] — Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi.

🔹 Kelima, arsip menegaskan sumber ajaran Muhammadiyah, bukan asal geografisnya: Muhammadiyah adalah "gerakan yang berakidah Islam, beramar makruf nahi mungkar, ajarannya bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah" — sejak kelahirannya tahun 1912 yang "dibidani oleh K.H. Ahmad Dahlan" — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Ix Peran Muhammadiyah Seba. Kedudukan beliau dalam arsip dicatat sebagai pendiri persyarikatan dan perintis kajian ilmu falak syar'i di Muhammadiyah — Ahmad Dahlan, Hpt Jilid 1 Kitab Beberapa Masalah.

🔹 Keenam, tentang pertanyaan kontrafaktualnya — saya harus jujur: arsip tidak menjawab "seandainya". Vault memuat ketetapan hukum, manhaj, dan catatan seperti yang di atas; ia tidak memuat simulasi sejarah "bagaimana jika KH Ahmad Dahlan tidak berangkat haji". Yang dapat dinyatakan dari arsip hanyalah: (a) impuls ideologis Muhammadiyah — kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar — bersifat universal dari al-Qur'an, sehingga secara teologis tidak tergantung pada satu peristiwa perjalanan; (b) wujud organisasinya — satu organisasi bernama Muhammadiyah dengan sejarah spesifik yang dibidani K.H.A. Dahlan tahun 1912 — adalah fakta historis yang dicatat arsip apa adanya. Apakah organisasi dengan nama dan bentuk persis itu akan lahir dari tangan orang lain di waktu lain, itu di luar jangkauan dokumen, dan saya tidak akan berspekulasi mengisinya dari ingatan di luar vault — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Ix Peran Muhammadiyah Seba.

📚 Dalil:

🔹 "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" — "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung" (QS Ali Imran [3]: 104) — ayat yang disebut Fatwa 11/2012 sebagai pendorong KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah — Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi.

🔹 "ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" — "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik" (QS an-Nahl [16]: 125) — dasar dakwah wajib 'ain bagi setiap muslim — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Ix Peran Muhammadiyah Seba.

🔹 "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" — "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah" (QS Ali Imran [3]: 110) — cita-cita umat terbaik yang didambakan — Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Ix Peran Muhammadiyah Seba.

✍️ Catatan:

🔹 Saya membedakan tiga hal agar jelas: (a) fakta historis yang dicatat arsip — Muhammadiyah lahir 1912, dibidani K.H. Ahmad Dahlan, beramar ma'ruf nahi mungkar berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah; (b) baca sejarah tentang perjalanan haji beliau dan keterpengaruhan dari ulama Timur Tengah — narasi ini tidak termuat dalam halaman yang berhasil saya baca, jadi tidak saya konfirmasi maupun nafikan; (c) jawaban "seandainya" — murni di luar cakupan arsip. Saya menjawab hanya sejauh yang benar-benar terbaca, agar tidak mencampur fakta vault dengan pengetahuan sejarah di luar arsip.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Dalam konstruksi arsip, Muhammadiyah tidak lahir dari "duplikasi ajaran Madinah", melainkan dari pengamalan perintah al-Qur'an (QS Ali Imran 3:104) melalui sarana organisasi; kewajiban dakwah yang menjiwainya bersifat universal dan wajib 'ain bagi setiap muslim, sehingga akar ideologisnya tidak tergantung pada satu peristiwa perjalanan. Namun tentang apakah organisasi bernama Muhammadiyah akan tetap muncul tanpa perjalanan haji KH Ahmad Dahlan — itu pertanyaan kontrafaktual yang tidak dijawab dokumen; yang pasti, arsip mencatat beliau sebagai bidan kelahiran 1912, dan sumber ajaran persyarikatan adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, bukan tempat mana pun.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 11 2012 Hukum Berorganisasi (Fatwa 11/2012, disidangkan 4 Mei 2012 — dasar berorganisasi, peran QS Ali Imran 3:104 dalam pendirian Muhammadiyah, organisasi sebagai wasilah)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 27 Tuntunan Seni Budaya Islam Bab Ix Peran Muhammadiyah Seba (Keputusan Tarjih ke-27, Bab IX — dakwah wajib 'ain, kelahiran 1912 dibidani K.H.A. Dahlan, sumber al-Qur'an dan as-Sunnah)

🔹 Ahmad Dahlan (Profil K.H. Ahmad Dahlan dalam arsip Tarjih)

🔹 Hpt Jilid 1 Kitab Beberapa Masalah (Penyebutan K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Kesenian Dan Adat (Catatan pemikiran H. Ahmad Dahlan dalam Suara Muhammadiyah 1915)

Wallahu a'lam bish-shawab.

Saya sudah mengumpulkan dan membaca naskah-naskah kunci. Berikut jawabannya.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana pandangan warga Muhammadiyah terhadap saudara Banser yang menjaga gereja saat perayaan Natal, dan bagaimana hukum kegiatan itu menurut agama Islam?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama, posisi hukum yang jelas dari arsip: yang diharamkan adalah mengikuti perayaan Natal (ikut dalam ibadahnya), bukan menjaga keamanan umat yang beribadah. TJA 2 (masalah hubungan dengan non-Muslim) mengutip fatwa MUI yang disampaikan sebagai bahan: "Mengikuti upacara Natal bersama bagi ummat Islam hukumnya haram... dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal" — Tanya Jawab Agama 2 Masalah Hubungan Dengan Non Muslim. Fatwa 06/2020 (disidangkan 4 Oktober 2019) mengulang prinsip yang sama dengan lebih rinci: "yang dilarang adalah mengikuti perayaan natalnya", sebab perayaan Natal "merupakan salah satu dari peribadatan agama lain" dan berkaitan dengan akidah — sementara itu, "membantu persiapan perayaan natal... tidak terkait langsung dengan perayaan atau peribadatan natal itu sendiri" dan masuk kategori muamalah, bukan akidah/ibadah — Fatwa 06 2020 Membantu Perayaan Natal Di Rumah Atasan. Kunci pembedanya ada pada dua hal: (a) apakah tindakan itu menyatu dengan ritus ibadah mereka, dan (b) di mana serta untuk apa tindakan itu dilakukan.

🔹 Kedua, dalam logika fatwa itu, menjaga keamanan gedung gereja saat Natal tidak jatuh ke dalam "mengikuti perayaan" atau "menolong peribadatan". Fatwa 06/2020 membolehkan pembantu muslim menyiapkan tempat dan tenaga untuk Natal di rumah atasan karena hal itu "tidak terkait langsung dengan perayaan atau peribadatan natal itu sendiri... masih termasuk dalam kategori muamalah" — selama tidak larut dalam perayaannya. Menjaga keamanan (pengamanan) justru lebih jauh lagi dari ritus: ia berada di sisi keamanan dan ketertiban (hifẓ an-nafs, menjaga jiwa), bukan di sisi penyelenggaraan ibadah. Fatwa 06/2020 bahkan mengingatkan batasannya: bantuan dibolehkan "namun tetap dengan batasan dalam pelaksanaannya, atau dilakukan dengan sewajarnya", dan "apabila dengan membantu persiapan perayaan natal tersebut menimbulkan bahaya, seperti dapat menggoyahkan keimanan... atau menimbulkan prasangka buruk bagi umat Islam lain... maka sebaiknya hal tersebut dihindari" — Fatwa 06 2020 Membantu Perayaan Natal Di Rumah Atasan.

🔹 Ketiga, sikap dasar terhadap warga lain (termasuk Banser) adalah ukhuwah dan saling menghormati dalam bingkai "sama dalam berbeda". Fatwa 30/2004 menegaskan: "Toleransi dalam kehidupan beragama adalah saling hormat menghormati terhadap perbedaan yang ada pada agama mereka, dan bersama-sama membangun bangsa dan negara, hidup rukun dan damai, aman dan sejahtera" — dengan prinsip kesepakatan antarumat beragama di Indonesia yang oleh arsip disebut "sama dalam berbeda": sama dalam membangun bangsa, berbeda dalam akidah-ibadah, dan keduanya saling dihormati — Fatwa 30 2004 Bergaul Dengan Non Muslim. Negara (melalui Fatwa 30/2004) pun diposisikan melindungi setiap warga melaksanakan ibadah menurut agamanya, dan "kaum muslimin harus pula melindungi mereka beribadat menurut agamanya masing-masing" — perlindungan itu adalah konsekuensi dari asas negara yang disepakati — Fatwa 30 2004 Bergaul Dengan Non Muslim.

🔹 Keempat, kerukunan beragama hanya terjadi di luar bidang akidah dan ibadah. Fatwa 24/2015 (disidangkan 7 Maret 2014) mempertegas: "umat Islam tidak dibenarkan untuk menyumbang sesuatu yang digunakan untuk sembahyang agama orang lain" karena itu menolong pada dosa (QS al-Mā'idah [5]: 2) — namun pada saat yang sama, menyantuni dan menolong kebutuhan kemanusiaan di luar peribadatan dibolehkan bahkan didorong, dengan catatan: "apabila pemberian itu dapat merugikan dakwah Islam... maka tidak diperbolehkan" — Fatwa 24 2015 Menerima Dan Memberi Alat Ibadah Dari Non Muslim. Maka garis pemisahnya konsisten: jangan bantu peribadatannya; boleh dan mulia bantu kemanusiaannya (keamanan, ketertiban, keselamatan jiwa, kerukunan).

🔹 Kelima, pandangan terhadap Banser. Arsip yang berhasil saya baca tidak memuat fatwa tentang Banser secara khusus — tetapi kerangka hukum di atas memberi dua hal yang jelas: (1) secara hukum agama, pengamanan umat beragama lain yang sedang beribadah adalah ranah muamalah/keamanan, bukan keikutsertaan dalam ritus — sejalan dengan logika Fatwa 06/2020, selama Banser tidak larut dalam upacara ibadahnya, tindakan itu tidak termasuk yang diharamkan; (2) secara sosial-ukhuwah, sikap warga Muhammadiyah terhadap mereka adalah menghormati niat baik menjaga keamanan dan ketenteraman bersama, dalam semangat "sama dalam berbeda" — bukan mencela, sebab tujuannya kemanusiaan dan ketertiban, bukan pengakuan akidah. Tindakan Banser itu justru selaras dengan pesan Fatwa 30/2004 bahwa umat Islam "harus pula melindungi mereka beribadat menurut agamanya masing-masing" dalam bingkai negara Pancasila — Fatwa 30 2004 Bergaul Dengan Non Muslim.

📚 Dalil:

🔹 "لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" — "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (QS al-Mumtahanah [60]: 8) — dasar berbuat baik kepada non-Muslim dalam urusan keduniaan — Fatwa 06 2020 Membantu Perayaan Natal Di Rumah Atasan, Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 19 1 15 Oktober Hukum Menggunakan Fasilitas Milik Non Muslim Untu.

🔹 "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" — "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS al-Mā'idah [5]: 2) — dasar: menolong keamanan (kebajikan) boleh; menolong peribadatan (dosa) tidak — Fatwa 24 2015 Menerima Dan Memberi Alat Ibadah Dari Non Muslim.

🔹 "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ... لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ" — "Katakanlah: 'Wahai orang-orang kafir... Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku'" (QS al-Kāfirūn [109]: 1-6) — dasar pemisahan akidah-ibadah dalam kerukunan — Fatwa 24 2015 Menerima Dan Memberi Alat Ibadah Dari Non Muslim.

🔹 "اَلضَّرَرُ يُزَالُ" — "Bahaya harus dihilangkan" — kaidah bahwa bila tindakan itu berisiko menggoyahkan iman atau menimbulkan prasangka buruk, sebaiknya dihindari — Fatwa 06 2020 Membantu Perayaan Natal Di Rumah Atasan.

✍️ Catatan:

🔹 Kejujuran epistemik: (a) tidak ada fatwa Tarjih yang menyinggung Banser secara khusus dalam bagian arsip yang berhasil saya baca; jawaban ini disusun dengan qiyas (analogi) dari fatwa-fatwa yang terbaca: Fatwa 06/2020 (membantu persiapan Natal = muamalah, boleh dengan batasan), Fatwa 24/2015 (larangan menolong peribadatan, kebolehan menolong kemanusiaan), Fatwa 30/2004 (toleransi "sama dalam berbeda"), dan TJA 2 (haram mengikuti upacara Natal). (b) Perkembangan kronologis konsisten: dari TJA 2 (haram mengikuti) → Fatwa 24/2015 (batas menolong peribadatan vs kemanusiaan) → Fatwa 06/2020 (rincian muamalah) → TJA 2025 (muamalah dengan fasilitas non-Muslim). Tidak ada pertentangan; yang ada penajaman. (c) Bagi warga Muhammadiyah pribadi, tetap berlaku pesan Fatwa 06/2020: ukur niat dan situasi — jika kehadiran/ bantuan berisiko menggoyahkan iman atau menimbulkan fitnah, hindari; prinsip dar'ul mafāsid (menolak kerusakan) lebih diutamakan.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Secara hukum agama: menjaga keamanan gereja saat Natal — selama murni menjaga ketertiban dan keselamatan, tanpa ikut dalam upacara/peribadatannya — adalah ranah muamalah yang dibolehkan, sejalan dengan Fatwa 06/2020 (membantu hal yang tidak terkait peribadatan = boleh) dan Fatwa 24/2015 (menolong kebajikan boleh, menolong peribadatan tidak). Secara ukhuwah: sikap warga Muhammadiyah terhadap Banser adalah menghormati dan tidak mencela — mereka sedang menjalankan amanah sosial menjaga keamanan umat yang beribadah, yang justru sejalan dengan prinsip fatwa bahwa umat Islam melindungi pemeluk agama lain beribadah menurut agamanya (Pancasila, "sama dalam berbeda"). Yang tetap tidak boleh adalah ikut merayakan/mengikuti ritus ibadahnya — batas ini tidak berubah oleh siapa pun yang menjaga.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 06 2020 Membantu Perayaan Natal Di Rumah Atasan (Fatwa 06/2020, disidangkan 4 Oktober 2019 — membantu persiapan Natal = muamalah, boleh dengan batasan; yang dilarang hanya mengikuti perayaannya)

🔹 Fatwa 30 2004 Bergaul Dengan Non Muslim (Fatwa 30/2004 — toleransi "sama dalam berbeda", negara melindungi ibadah, umat Islam melindungi pemeluk lain beribadah)

🔹 Fatwa 24 2015 Menerima Dan Memberi Alat Ibadah Dari Non Muslim (Fatwa 24/2015, disidangkan 7 Maret 2014 — menolong peribadatan dilarang, menolong kemanusiaan dibolehkan)

🔹 Tanya Jawab Agama 2 Masalah Hubungan Dengan Non Muslim (TJA 2 — haram mengikuti upacara Natal; bantuan kemanusiaan non-Muslim mubah)

🔹 Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 19 1 15 Oktober Hukum Menggunakan Fasilitas Milik Non Muslim Untu (TJA 2025 Edisi 19, disidangkan 13 September 2024 — muamalah dengan fasilitas non-Muslim)

🔹 Toleransi · Ukhuwah Islamiyah · Muamalah · Ahlul Kitab · Kerukunan Umat Beragama · Darul Mafasid

Wallahu a'lam bish-shawab.

Catatan

⚠️ 2 rujukan yang saya sebut di atas tidak ditemukan dalam arsip, jadi tautannya saya lepas:

• concepts/kerukunan-umat-beragama
• concepts/darul-mafasid

Bagian jawaban yang bersandar pada rujukan itu belum terverifikasi dan sebaiknya tidak dipakai sebelum dicek langsung ke Majelis Tarjih.

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana cara mengenalkan Muhammadiyah kepada anak usia TK menurut arsip Tarjih Muhammadiyah?

✨️ Jawaban:

🔹 Pertama, kejujuran dulu: arsip tidak memuat panduan khusus berjudul "mengenalkan Muhammadiyah kepada anak TK". Yang tersedia adalah kerangka pendidikan anak usia dini (thufulah) yang lengkap — dari sanalah cara mengenalkannya dapat disusun, karena menurut arsip, mengenalkan Muhammadiyah kepada anak TK bukan soal menghafal nama organisasi, melainkan soal menanamkan fondasi fitrah yang kelak menjadi kader persyarikatan.

🔹 Kedua, pahami dulu siapa anak TK. Fatwa 28/2021 (Pendidikan Tauhid Sejak Dini) menyebut masa ini "masa kritis, masa suci dan masa emas bagi seorang anak" — usia dini 0-6 tahun (dalam psikologi perkembangan 0-8 tahun), saat daya nalar anak tumbuh pesat. Pada masa inilah yang harus ditanamkan adalah muqarrabatullah (merasa selalu diawasi Allah), "agar saat masa balig kelak dirinya secara mandiri mampu menjaga spirit beribadah dan menjauhkan diri dari keburukan" — Fatwa 28 2021 Pendidikan Tauhid Sejak Dini. Jadi mengenalkan Muhammadiyah kepada anak TK dimulai dari menanamkan rasa dekat kepada Allah, bukan ceramah organisasi.

🔹 Ketiga, gunakan metode yang diajarkan arsip: contohkan, ajarkan, biasakan. Fatwa 28/2021 merujuk tiga metode kunci pendidikan anak: "contohkan, ajarkan dan biasakan" — dan menekankan bahwa pengenalan harus bertahap sesuai periodenya masing-masing (kepekaan sensori 0-3 tahun, bahasa 1,5-3 tahun, membaca-menulis 4-6 tahun). Artinya untuk anak TK, pengenalan dilakukan lewat keteladanan orang tua dan guru (anak meniru), pengajaran sederhana (bahasa yang bisa dipahami), dan pembiasaan (dilakukan berulang setiap hari) — Fatwa 28 2021 Pendidikan Tauhid Sejak Dini.

🔹 Keempat, keluarga adalah madrasah pertama — tempat aktualisasi fitrah sejak usia dini. Keputusan Tarjih ke-28 (Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab IV) menegaskan: "Menjadikan madrasah keluarga sebagai aktualisasi potensi fitrah sejak usia dini dengan memberikan kesempatan agar semua potensi kejiwaannya berkembang semenjak awal" — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Iv Pembinaan Keluarg. Pendidikan anak dimulai dari keluarga sebagai "tempat pendidikan pertama dan utama", dan "proses transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai kebajikan akan dapat diterima dengan baik dan benar apabila seorang pendidik mampu memberikan tauladan" — Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga. Di rumah itulah anak mulai melihat orang tuanya ber-Muhammadiyah: shalat berjamaah, membaca, berbuat baik kepada tetangga — sebelum anak tahu kata "Muhammadiyah", ia lebih dulu merasakan keluarga Muhammadiyah.

🔹 Kelima, kenalkan lewat pembiasaan ibadah dan tempat ibadah. Fatwa 09/2019 (disidangkan 5 Oktober 2018) mengajarkan: "Membiasakan diri untuk membawa anak ketika shalat berjamaah ke masjid adalah permulaan yang baik dalam mendidik anak. Hal itu akan menjadikan anak lebih dekat dengan masjid, mengenal Allah, memperbagus akhlaknya, serta meluruskan perkataan dan perbuatannya" — bahkan dianjurkan "mendidik anak agar mencintai dan rajin ke masjid", dengan catatan keamanan dan keselamatan anak, serta teguran yang lemah lembut agar anak tidak trauma — Fatwa 09 2019 Membawa Anak Kecil Ke Masjid. Masjid — termasuk masjid Muhammadiyah — menjadi tempat pertama anak mengenal jamaah, suara adzan, dan suasana persaudaraan.

🔹 Keenam, sekolah (TK ABA) adalah wahana kaderisasi — bukan sekadar tempat belajar. Amal usaha pendidikan Muhammadiyah sejak Pendidikan Anak Usia Dini hingga perguruan tinggi diakui sebagai salah satu peran nyata persyarikatan — Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim, dan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) tercatat sebagai amal usaha Muhammadiyah yang terkait anak — Aisyiyah Bustanul Athfal Tk Aba. Fikih Muhammadiyah Bagian O (Manhaj) menempatkan rekrutmen kader dari peserta didik lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai salah satu jalur pengkaderan resmi — Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj. Maka memilihkan TK ABA bagi anak adalah, menurut konstruksi arsip, langkah kaderisasi paling awal — anak dikenalkan pada lingkungan persyarikatan sejak dini melalui sekolahnya. Fatwa 04/2016 memperkuat: usia dini (PAUD) adalah masa "rentan dan mudah terpengaruh", dan orang tua "wajib menjamin keselamatan dan kemurnian akidah anak" — karena itu lingkungan pendidikan Islam sejak dini menjadi pilihan yang tepat — Fatwa 04 2016 Menyekolahkan Anak Di Sekolah Tuna Rungu Non Muslim.

🔹 Ketujuh, kenalkan makna namanya secara sederhana dan jujur. Fatwa 46/2004 menjelaskan makna nama: "Muhammadiyah bukan nama person Nabi Muhammad, tetapi nama suatu persyarikatan... Dari nama itu tersirat suatu makna bahwa yang menjadi anggota persyarikatan itu adalah para pengikut Nabi Muhammad saw" — Fatwa 46 2004 Nama Muhammadiyah. Kepada anak TK, makna ini bisa disampaikan paling sederhana: menjadi anak Muhammadiyah berarti belajar menjadi pengikut Nabi Muhammad — suka menolong, jujur, rajin shalat, dan sayang kepada semua orang. Pengenalan identitas pada usia ini tidak perlu lebih dari itu.

🔹 Kedelapan, arahkan pada kebaikan bersama, bukan jargon. Keputusan Tarjih ke-28 mengajarkan pembinaan sosial anak melalui "keteladanan, cerita, dongeng-dongeng, dan nasehat", menanamkan kedermawanan dan empati, serta kebiasaan berdiskusi — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Iv Pembinaan Keluarg. Anak TK mengenal Muhammadiyah melalui cerita dan dongeng — misalnya cerita tentang para pendahulu yang berbuat baik, tentang tolong-menolong, tentang suka menolong anak yatim — bukan melalui materi keorganisasian yang abstrak. Barulah saat remaja, naskah yang sama mendorong orang tua memfasilitasi anak aktif dalam "kegiatan kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan seperti Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul 'Aisyiyah, IPM, IMM dan remaja masjid" — Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga.

📚 Dalil:

🔹 "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ" — "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi" [HR al-Bukhari] — dasar: orang tua menentukan arah keagamaan anak sejak dini — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Iv Pembinaan Keluarg, Fatwa 09 2019 Membawa Anak Kecil Ke Masjid.

🔹 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا" — "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (QS at-Tahrim [66]: 6) — dasar kewajiban mendidik anak — Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Iv Pembinaan Keluarg.

✍️ Catatan:

🔹 Saya harus jujur: tidak ada naskah dalam arsip yang membahas "mengenalkan Muhammadiyah" kepada anak TK secara langsung — yang ada adalah kerangka pendidikan anak usia dini (Fatwa 28/2021), pembinaan keluarga (Keputusan Tarjih ke-28 Bab IV dan Fikih Bagian T), pembiasaan ke masjid (Fatwa 09/2019), fungsi AUM sebagai wahana kaderisasi (Fikih Bagian O), dan makna nama (Fatwa 46/2004). Jawaban di atas menyusun cara dari kerangka-kerangka itu, tanpa menambahkan kurikulum, lagu, atau permainan tertentu dari luar arsip. Perkembangan lintas tahun konsisten: dari hadis fitrah (dasar), ke pembinaan keluarga (2010-an, Munas Tarjih XXVIII), ke fatwa-fatwa terapan (2016, 2019, 2021) — tidak ada pertentangan, yang ada penajaman bertahap.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Mengenalkan Muhammadiyah kepada anak TK, menurut arsip, bukan dengan ceramah organisasi, melainkan: (1) menanamkan muqarrabatullah (rasa dekat kepada Allah) di masa emas thufulah; (2) memakai metode contohkan, ajarkan, biasakan secara bertahap; (3) menjadikan keluarga sebagai madrasah pertama dengan keteladanan orang tua; (4) membiasakan anak ke masjid dan shalat berjamaah; (5) menitipkannya di TK ABA / sekolah Muhammadiyah sebagai wahana kaderisasi paling awal; (6) memperkenalkan makna nama secara sederhana — menjadi pengikut Nabi Muhammad; dan (7) menanamkan nilai lewat cerita, dongeng, dan keteladanan, untuk kelak (saat remaja) difasilitasi aktif di ortom seperti IPM, IMM, Nasyiatul 'Aisyiyah, dan remaja masjid.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 28 2021 Pendidikan Tauhid Sejak Dini (Fatwa 28/2021 — fase thufulah, metode contohkan-ajarkan-biasakan, muqarrabatullah)

🔹 Keputusan Tarjih Ke 28 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Bab Iv Pembinaan Keluarg (Keputusan Tarjih ke-28 Bab IV — madrasah keluarga, aktualisasi fitrah sejak usia dini, keteladanan, cerita dan dongeng)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian T Keluarga (Fikih Muhammadiyah Bagian T — keluarga sebagai tempat pendidikan pertama, fungsi pendidikan, fasilitasi ortom)

🔹 Fatwa 09 2019 Membawa Anak Kecil Ke Masjid (Fatwa 09/2019, disidangkan 5 Oktober 2018 — pembiasaan anak ke masjid)

🔹 Fatwa 04 2016 Menyekolahkan Anak Di Sekolah Tuna Rungu Non Muslim (Fatwa 04/2016, disidangkan 13 November 2015 — usia dini rentan, orang tua wajib menjamin akidah)

🔹 Fatwa 37 2021 Guru Non Muslim Di Sekolah Muhammadiyah Tidak Berbusana Muslim (Fatwa 37/2021 — AUM dari PAUD hingga PT sebagai peran persyarikatan)

🔹 Fikih Muhammadiyah Bagian O Manhaj (Fikih Muhammadiyah Bagian O — rekrutmen kader dari peserta didik lembaga pendidikan Muhammadiyah)

🔹 Fatwa 46 2004 Nama Muhammadiyah (Fatwa 46/2004 — makna nama Muhammadiyah: pengikut Nabi Muhammad saw)

🔹 Aisyiyah Bustanul Athfal Tk Aba (TK ABA sebagai amal usaha Muhammadiyah terkait anak)

🔹 Madrasah Keluarga · Fitrah · Thufulah · Tauladan · Tarbiyah

Wallahu a'lam bish-shawab.

Catatan

⚠️ 3 rujukan yang saya sebut di atas tidak ditemukan dalam arsip, jadi tautannya saya lepas:

• concepts/thufulah
• concepts/tauladan
• concepts/tarbiyah

Bagian jawaban yang bersandar pada rujukan itu belum terverifikasi dan sebaiknya tidak dipakai sebelum dicek langsung ke Majelis Tarjih.