Tentu, silakan bercerita. 😊

Hutang-piutang memang salah satu topik yang cukup banyak dibahas dalam arsip Tarjih Muhammadiyah — mulai dari adab orang yang berhutang dan yang memberi hutang, penundaan pembayaran, agunan/sende, hingga soal pinjaman online dan utang ke bank.

Supaya saya bisa menelusuri dengan tepat, boleh lanjutkan ceritanya sambil menyebutkan apa yang ingin ditanyakan, misalnya:

🔹 Bagaimana hukumnya menunda pembayaran hutang padahal mampu?

🔹 Bolehkah memberi syarat tambahan saat memberi pinjaman?

🔹 Bagaimana kalau yang berhutang meninggal dan warisannya tidak cukup?

🔹 Hukum pinjaman online atau kartu kredit?

Silakan sampaikan kisah atau pertanyaannya.

Baik, saya pahami kisahnya. Ini menyangkut utang-piutang dan janji (perjanjian) yang tidak ditepati. Saya sudah menelusuri arsip Tarjih yang relevan, dan berikut penjelasannya — saya pisahkan antara apa yang tertulis dalam putusan dan tautan ke kasus Anda.

---

☝️ Pertanyaan:

🔹 Apa pandangan Tarjih Muhammadiyah tentang (a) orang yang berutang lalu menunda pembayaran padahal mampu, dan (b) orang yang mengingkari perjanjian pembayaran yang telah disepakati?

✨️ Jawaban:

🔹 Utang wajib dilunasi, tanpa pandang bulu. Naskah menegaskan bahwa hutang tetap wajib dikembalikan baik kepada orang kaya maupun miskin, sedikit maupun banyak. Alasan "yang memberi utang itu kaya, uangnya sedikit" tidak dibenarkan:

"hutang itu wajib dikembalikan/dilunasi, baik berhutang kepada orang kaya maupun kepada orang miskin, baik sedikit maupun banyak." — Fatwa 18 2004 Menunda Pembayaran Hutang

🔹 Menunda pembayaran bagi yang sudah mampu adalah kezaliman (dosa). Bila memang belum mampu, naskah membolehkan meminta izin/tangguh kepada pemberi utang — dengan catatan bukan berniat mengulur-ulur:

"Berdosa besar apabila sudah mampu tetapi tidak segera melunasinya." — Fatwa 18 2004 Menunda Pembayaran Hutang

🔹 Mengingkari perjanjian adalah tanda kemunafikan dan kezaliman. Naskah Fatwa 07/2004 menegaskan bahwa menandatangani perjanjian berarti menyetujui hak dan kewajibannya; menerima hak tanpa menunaikan kewajiban adalah memadlaratkan pihak lain, dan itu dilarang:

"Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu: apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia tidak menepati janjinya, dan apabila dipercaya ia berkhianat." — Fatwa 07 2004 Hukum Melanggar Perjanjian Beasiswa Ikatan Dinas

🔹 Terkait kebohongan jumlah utang (10 juta vs 17 juta), naskah yang sama menempatkan dusta sebagai salah satu tanda kemunafikan, dan menegaskan larangan berbuat madlarat serta kewajiban memenuhi janji.

📚 Dalil:

🔹 Hadis penundaan pembayaran utang:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Penunda-nundaan orang yang sudah mampu (berhutang tetapi tidak mau melunasinya), adalah dzalim (berdosa)." [HR. al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain] — Fatwa 18 2004 Menunda Pembayaran Hutang

🔹 Hadis jiwa mukmin tergantung pada utangnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Jiwa orang mukmin adalah tergantung pada hutangnya, sehingga dilunasinya." [HR. Ahmad dan at-Tirmidzi] — Fatwa 18 2004 Menunda Pembayaran Hutang

🔹 Ayat kewajiban menepati perjanjian:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya." [QS. al-Isra' (17): 34] — Fatwa 07 2004 Hukum Melanggar Perjanjian Beasiswa Ikatan Dinas

🔹 Ayat bahwa pelanggar batas Allah termasuk orang zalim:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dzalim." [QS. al-Baqarah (2): 229] — Fatwa 07 2004 Hukum Melanggar Perjanjian Beasiswa Ikatan Dinas

🔹 Hadis larangan berbuat madlarat:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh berbuat kemadlaratan dan tidak boleh membalas kemadlaratan." [HR. Ibnu Majah] — Fatwa 07 2004 Hukum Melanggar Perjanjian Beasiswa Ikatan Dinas

✍️ Catatan:

🔹 Aris awal cerita Anda adalah utang piutang (qardh): Anda melunasi utang pihak lain, disertai perjanjian pengembalian secara dicicil. Menurut kaidah yang terbaca di arsip, akad utang piutang adalah akad tabarru' (kebajikan, bukan mencari keuntungan) — Tanya Jawab Agama 7 Bab V Kasb Dan Ikhtiar.

🔹 Naskah-naskah yang saya baca membahas kewajiban pihak yang berutang dan akibat mengingkari janji. Saya belum menemukan naskah yang secara khusus membahas pergeseran status sebuah pinjaman menjadi "pemberian/biaya nikahan" oleh pihak keluarga, sehingga saya belum dapat memastikan bagaimana arsip menilai pergeseran itu. Untuk penilaian atas kasus konkret Anda — termasuk kekuatan perjanjian cicilan, bukti, dan sengketa internal keluarga — saya bukan mufti dan tidak mengeluarkan hukum baru. Silakan arahkan ke Majelis Tarjih dan Tajdid atau pimpinan Muhammadiyah setempat.

🔹 Perlu diingat bahwa naskah menegaskan pihak yang benar-benar bersalah adalah yang berutang lalu mengulur/mengingkari, bukan pemberi utang yang menagih haknya.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Utang wajib dilunasi tanpa pandang kaya/miskin maupun besar/kecil.

🔹 Menunda pembayaran padahal mampu = zalim/dosa.

🔹 Mengingkari perjanjian pembayaran = tanda kemunafikan dan kezaliman.

🔹 Kebohongan mengenai jumlah utang termasuk dusta yang dilarang.

🔹 Untuk penyelesaian sengketa konkret, serahkan kepada Majelis Tarjih/pimpinan Muhammadiyah setempat.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 18 2004 Menunda Pembayaran Hutang (2004)

🔹 Fatwa 07 2004 Hukum Melanggar Perjanjian Beasiswa Ikatan Dinas (2004)

🔹 Tanya Jawab Agama 8 Bab V Ekonomi Dan Keuangan (Tanya Jawab Agama 8)

🔹 Tanya Jawab Agama 7 Bab V Kasb Dan Ikhtiar (Tanya Jawab Agama 7)

🔹 Fatwa 25 2018 Utang Negara Menjadi Tanggungan Pns Setelah Meninggal (2018)

🔹 Hutang · Dzalim · Munafiq

Wallahu a'lam bish-shawab.

Baik, kali ini saya fokuskan pada inti pertanyaan Anda: "alihan" — yaitu ketika uang yang semula berstatus utang yang harus dikembalikan oleh kakak ipar, lalu oleh keluarga diubah/diklaim sebagai "bayaran nikahan" atau pemberian (hibah) kepada orang tua.

Saya sudah membaca ulang halaman-halaman yang paling relevan. Berikut penjelasannya.

---

☝️ Pertanyaan:

🔹 Bagaimana kaidah Tarjih menilai peralihan status utang menjadi pemberian/hibah yang dilakukan sepihak oleh pihak berutang (atau keluarganya), tanpa persetujuan pemberi utang?

✨️ Jawaban:

🔹 Hibah/pemberian hanya sah bila benar-benar sukarela. Naskah mendefinisikan hibah secara tegas:

"hibah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab atau musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima." — Fatwa 31 2013 Hibah Tanah

🔹 Hibah batal bila dilakukan dengan paksaan. Ini salah satu syarat sah hibah yang disebutkan naskah:

"Pelaku harus sehat jiwa/akalnya dan sudah dewasa; Hibah menjadi batal bila dilakukan dengan paksaan." — Fatwa 31 2013 Hibah Tanah

Artinya: jika "pemberian" itu muncul bukan dari kerelaan Anda, melainkan karena ditekan keluarga/keadaan, maka tidak memenuhi unsur sukarela hibah — dan kaidah naskah menyatakan yang dipaksakan itu batal.

🔹 Memberi sumbangan/pemberian tidak boleh dipaksakan oleh adat atau tekanan sosial. Naskah Fatwa 05/2018 justru mengkritik praktik masyarakat yang memaksa orang menyumbang dalam jumlah tertentu:

"masyarakat (termasuk yang kurang mampu) seolah-olah dipaksa oleh keadaan dan adat istiadat untuk menyumbang dalam jumlah tertentu… Sementara tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan rezeki yang sama, namun terpaksa harus mengikuti aturan tradisi karena khawatir mendapatkan stigma…" — Fatwa 05 2018 Mendahulukan Membayar Utang Ataukah Sumbangan

Naskah yang sama menegaskan pemberian hendaknya "sesuai dengan kemampuan masing-masing", dan bahwa pemberian yang diminta dari tamu/undangan "semestinya tidak ditentukan ukuran, bentuk, maupun nilainya."

🔹 Utang tidak hilang hanya karena diberi nama baru. Utang adalah hak (haqq) pemberi utang yang wajib ditunaikan. Naskah menegaskan utang wajib dilunasi tanpa pandang kaya/miskin maupun besar/kecil — Fatwa 18 2004 Menunda Pembayaran Hutang. Mengubah sepihak status utang menjadi "pemberian", lalu mengingkari kewajiban, masuk kategori mengambil hak orang lain dan memadlaratkan pihak lain, yang dilarang:

"Adalah sangat tidak adil jika seseorang hanya mau menerima hak tanpa mau melaksanakan kewajiban yang telah disetujui… Islam secara tegas melarang perbuatan yang memadlaratkan." — Fatwa 07 2004 Hukum Melanggar Perjanjian Beasiswa Ikatan Dinas

📚 Dalil:

🔹 Larangan berbuat madlarat (kemudaratan) — dasar batalnya pemberian yang memaksa:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Rasulullah saw. menetapkan: tidak boleh berbuat kemadlaratan dan tidak boleh membalas kemadlaratan." [HR. Ibnu Majah] — Fatwa 07 2004 Hukum Melanggar Perjanjian Beasiswa Ikatan Dinas

🔹 Kewajiban menepati perjanjian:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya." [QS. al-Isra' (17): 34] — Fatwa 07 2004 Hukum Melanggar Perjanjian Beasiswa Ikatan Dinas

🔹 Anjuran saling memberi (dengan sukarela):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادَوْا تَحَابُّوا

"Saling memberi hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." [HR. al-Baihaqi] — Fatwa 31 2013 Hibah Tanah

✍️ Catatan:

🔹 Yang dinilai di sini adalah kaidah umum: (a) pemberian/hibah harus sukarela dan batal bila dipaksakan; (b) utang adalah hak yang wajib ditunaikan dan tidak otomatis gugur karena diganti nama menjadi "pemberian"; (c) pemberian tidak boleh dipaksakan oleh adat/tekanan keluarga, dan kadarnya sesuai kemampuan pemberi, bukan ditentukan sepihak oleh penerima.

🔹 Saya belum menemukan naskah di arsip yang secara khusus dan eksplisit membahas kasus "peralihan utang menjadi biaya pernikahan" persis seperti cerita Anda. Karena itu, saya tidak mengeluarkan hukum baru atas kasus konkret Anda — itu wilayah Majelis Tarjih dan Tajdid atau pimpinan Muhammadiyah setempat. Yang dapat saya sampaikan adalah kaidah-kaidah di atas sebagai bahan pertimbangan.

🔹 Perlu diingat: menurut kaidah naskah, yang melanggar adalah pihak yang tidak menunaikan kewajiban/janji dan yang memaksa/mengambil hak — bukan pihak yang menagih haknya.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Hibah/pemberian yang sah harus sukarela, tanpa paksaan, tanpa syarat timbal balik, dan dari harta milik pemberi sendiri.

🔹 Pemberian yang lahir dari paksaan/tekanan keluarga tidak memenuhi unsur hibah — dan menurut naskah, hibah yang dipaksakan itu batal.

🔹 Utang tetap utang: statusnya tidak berubah hanya karena diganti label menjadi "bayaran nikahan", sebab utang adalah hak pemberi utang yang wajib ditunaikan.

🔹 Kadar pemberian sesuai kemampuan pemberi, bukan ditentukan sepihak oleh penerima.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 31 2013 Hibah Tanah (2013)

🔹 Fatwa 05 2018 Mendahulukan Membayar Utang Ataukah Sumbangan (2018)

🔹 Fatwa 07 2004 Hukum Melanggar Perjanjian Beasiswa Ikatan Dinas (2004)

🔹 Fatwa 18 2004 Menunda Pembayaran Hutang (2004)

🔹 Hibah · Hutang · Madlarat

Wallahu a'lam bish-shawab.

Baik, pertanyaan ini menyentuh dua hal: (a) apakah Anda wajib ikhlas merelakan uang itu, dan (b) status pihak keluarga yang membela yang salah dan menuduh Anda jahat. Saya telusuri dulu arsip yang relevan.

Baik, saya baca halaman-halaman kuncinya dulu.

Baik, saya sudah membaca halaman-halaman kuncinya. Ada dua pertanyaan di sini: (1) apakah Anda wajib ikhlas merelakan uang itu, dan (2) apa status keluarga yang membela pihak yang bersalah dan menuduh Anda jahat. Saya jawab berdasarkan apa yang benar-benar tertulis di arsip.

---

☝️ Pertanyaan:

🔹 (a) Apakah saya wajib ikhlas merelakan uang yang saya pinjamkan? (b) Bagaimana status keluarga/ibu yang membela pihak yang bersalah dan menuduh saya serta istri jahat?

✨️ Jawaban:

Soal "harus ikhlas?"

🔹 Anda tidak wajib ikhlas. Menurut naskah, utang tetap wajib dilunasi oleh yang berutang, dan pemberi utang berhak menuntut haknya. Ikhlas/merelakan itu pilihan pemberi utang, bukan kewajiban yang dibebankan kepadanya:

"hutang itu wajib dikembalikan/dilunasi… Lain halnya apabila orang yang memberikan hutang itu menyedekahkan dengan ikhlas kepada orang yang berhutang." — Fatwa 18 2004 Menunda Pembayaran Hutang

🔹 Artinya, rela-ikhlas itu hak Anda, bukan kewajiban Anda. Kalau Anda belum ikhlas, itu bukan kejahatan. Yang berdosa menurut naskah justru pihak yang mampu tetapi menunda/mengulur pembayaran:

"Berdosa besar apabila sudah mampu tetapi tidak segera melunasinya… Penunda-nundaan orang yang sudah mampu… adalah dzalim (berdosa)." — Fatwa 18 2004 Menunda Pembayaran Hutang

🔹 Memaafkan tetap dianjurkan — tetapi sebagai kebaikan yang lahir dari kerelaan, bukan karena dipaksa. Naskah menganjurkan memberi maaf kepada orang yang meminta maaf:

"Memberi maaf kepada orang yang meminta maaf adalah perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan." — Fatwa 35 2021 Gibah Dan Kebohongan

Soal status keluarga yang membela yang salah & menuduh Anda jahat

🔹 Membela orang yang berbuat kezaliman hukumnya haram. Naskah menyatakannya tegas:

"Menurut Syari'ah Islamiyah, membela orang yang berbuat kedzaliman adalah haram…" — Fatwa 20 2004 Pengacara Membela Orang Bersalah

🔹 Hadis yang dikutip naskah melarang membenarkan kedustaan dan menolong kezaliman — persis pola "membela yang salah dan menuduh yang benar":

"Barangsiapa menolong orang yang berbuat dzalim untuk mematahkan kebenaran dengan kebatilan, maka Allah dan Rasul-Nya tidak menanggung (keselamatannya)." [HR. Ibnu Majah] — Fatwa 20 2004 Pengacara Membela Orang Bersalah

"Siapa yang… membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku…" [HR. al-Tirmidzi, al-Nasa'i, al-Hakim] — Fatwa 03 2019 Hadis Tentang Pemimpin Dan Pengikutnya Yang Tidak Masuk Golongan R

🔹 Tuduhan tanpa bukti adalah fitnah. Naskah menegaskan tuduhan harus disertai bukti — jika tidak, tuduhan itu berbalik kepada penuduhnya:

"bukti itu (wajib dikemukakan oleh) orang yang menuduh, dan sumpah itu (wajib diucapkan oleh) orang yang mengingkari." [HR. al-Baihaqi] — Fatwa 35 2021 Gibah Dan Kebohongan

📚 Dalil:

🔹 Utang wajib dilunasi — pemberi utang berhak menagih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Jiwa orang mukmin adalah tergantung pada hutangnya, sehingga dilunasinya." [HR. Ahmad dan at-Tirmidzi] — Fatwa 18 2004 Menunda Pembayaran Hutang

🔹 Menunda pembayaran padahal mampu = zalim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Penunda-nundaan orang yang sudah mampu (berhutang tetapi tidak mau melunasinya), adalah dzalim (berdosa)." [HR. al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain] — Fatwa 18 2004 Menunda Pembayaran Hutang

🔹 Larangan menolong kezaliman / membenarkan kedustaan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ

"Barangsiapa membela perlawanan (terhadap kebenaran) secara dzalim, atau membela kedzaliman, maka dia selalu berada dalam kemarahan Allah hingga dicabut nyawanya." [HR. Ibnu Majah] — Fatwa 20 2004 Pengacara Membela Orang Bersalah

🔹 Bukti dibebankan kepada penuduh:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِيْ، وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"Jika orang-orang itu diberi karena dakwaan mereka, pasti orang-orang akan mendakwa harta dan darah kaum lain, akan tetapi bukti itu (wajib dikemukakan oleh) orang yang menuduh, dan sumpah itu (wajib diucapkan oleh) orang yang mengingkari." [HR. al-Baihaqi] — Fatwa 35 2021 Gibah Dan Kebohongan

✍️ Catatan:

🔹 Bedakan kaidah umum dan putusan atas kasus konkret. Yang saya sampaikan di atas adalah kaidah dari arsip: utang wajib dilunasi; menunda padahal mampu = zalim; membela kezaliman = haram; menuduh tanpa bukti = fitnah. Saya bukan hakim dan bukan mufti. Naskah Fatwa 20/2004 sendiri mengingatkan bahwa "salah dan tidaknya seseorang ditentukan oleh putusan hakim yang adil dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, bukan oleh opini masyarakat." Maka saya tidak menetapkan bahwa pihak keluarga Anda bersalah — itu ranah hakim yang adil atau Majelis Tarjih, bukan saya.

🔹 "Ikhlas" tidak boleh dipaksakan. Mengingat uraian sebelumnya bahwa pemberian yang lahir dari paksaan tidak memenuhi unsur kerelaan (Fatwa 31 2013 Hibah Tanah), maka "tuntutan agar Anda ikhlas" yang datang lewat tekanan keluarga bukanlah keikhlasan dalam pengertian syar'i — keikhlasan harus tumbuh dari kerelaan Anda sendiri.

🔹 Saya belum menemukan naskah di arsip yang secara khusus membahas skenario persis ini (utang nikah yang dialihkan menjadi "pemberian", lalu keluarga membela pihak yang tak melunasi). Jadi kaidah-kaidah di atas saya sajikan sebagai bahan pertimbangan, bukan fatwa atas kasus Anda.

🔹 Untuk penyelesaian konkret — termasuk kekuatan bukti perjanjian cicilan Anda dan sengketa internal keluarga — arahkan ke Majelis Tarjih dan Tajdid atau pimpinan Muhammadiyah setempat.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Anda tidak wajib ikhlas; merelakan utang adalah hak Anda, bukan kewajiban. Menagih hak Anda bukan kejahatan.

🔹 Yang berdosa menurut naskah adalah pihak yang mampu tetapi menunda/mengulur pelunasan.

🔹 Membela orang yang berbuat kezaliman = haram, dan membenarkan kedustaan serta menyokong kezaliman menjauhkan seseorang dari golongan Rasulullah saw.

🔹 Menuduh Anda jahat tanpa bukti termasuk fitnah — dan bukti dibebankan kepada penuduh.

🔹 Memaafkan tetap dianjurkan, tetapi sebagai kebaikan yang sukarela, bukan karena ditekan.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 18 2004 Menunda Pembayaran Hutang (2004)

🔹 Fatwa 20 2004 Pengacara Membela Orang Bersalah (2004)

🔹 Fatwa 03 2019 Hadis Tentang Pemimpin Dan Pengikutnya Yang Tidak Masuk Golongan R (2019)

🔹 Fatwa 35 2021 Gibah Dan Kebohongan (2021)

🔹 Fatwa 31 2013 Hibah Tanah (2013)

🔹 Dzalim · Hutang · Kezaliman

Wallahu a'lam bish-shawab.