☝️ Pertanyaan:

🔹 Apakah anak yang lahir di luar pernikahan boleh memakai marga/nama belakang bapaknya?

✨️ Jawaban:

🔹 Persoalan ini bertumpu pada satu hal lebih dulu: nasabnya kepada siapa. Khazanah Tarjih menetapkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menzinai ibunya. Fatwa 24/2003 menyatakan: "anak yang lahir diluar nikah yang sah, maka nasabnya dihubungkan kepada ibunya" — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003. Tanya Jawab Agama 8 menegaskan redaksi yang sama: "Anak itu dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya, bukan kepada pria yang menzinai ibunya." — Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga

🔹 Konsekuensi lanjutannya terlihat pada Fatwa 27/2014 tentang akikah: karena anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, "maka yang melakukan akikah pun dari pihak keluarga ibunya, misalnya kakek dari garis ibunya" — Fatwa 27 2014 Akikah Anak Yang Lahir Di Luar Nikah.

🔹 Mengenai nama belakangnya, Tarjih membedakan dua hal secara tegas. Fatwa 28/2015 menyatakan: "pencantuman nama seseorang atau yang lain, bisa jadi hanya soal identifikasi saja, hal tersebut tidak berkaitan dengan hakikat penyandaran nasab (nisbat)." Namun lanjutnya: "yang dilarang dalam agama ialah pemakaian nama belakang yang tujuannya untuk mengalihkan nasab atau hubungan darah dengan memakai redaksi bin/binti atau yang semakna." — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah. Fatwa 04/2022 mengulang prinsip yang sama: "Penisbatan nama yang diharamkan terjadi ketika nantinya bisa mengubah nasab… yang kemudian ditandai dengan adanya bin/binti dan setelah bin/binti bukan nama ayah kandungnya." — Fatwa 04 2022 Nama Suami Di Belakang Nama Istri. Sejalan dengan itu, Fatwa 13/2021 mensyaratkan pemberian/penggantian nama anak asuh "Tidak menghilangkan status nasabnya" — Fatwa 13 2021 Orang Tua Asuh Memberi Atau Mengubah Nama Anak Asuh.

🔹 Karena itu: sejauh "marga bapak" berarti penyandaran nasab — apalagi memakai redaksi bin/binti atau yang semakna kepada laki-laki yang tidak mempunyai hubungan nasab sah dengan anak itu — hal itu tidak dapat dibenarkan, sebab nasab anak tersebut ada pada ibunya dan keluarganya. Sebaliknya, sebatas nama sebagai tanda pengenal yang tidak bermaksud mengalihkan nasab, naskah membedakannya dari penyandaran nasab. Namun Fatwa 28/2015 tetap menyebut pencantuman nama selain orang tua kandung sebagai "sebuah kekeliruan" yang jalan keluarnya adalah taubat dan memohon maaf, sehingga penyelesaian yang paling selamat adalah memakai nama ibu/keluarga ibunya.

🔹 Ada pengecualian penting. Bila ibu menikah secara sah dengan laki-laki yang menghamilinya dan anak lahir setelah enam bulan dari pernikahan itu, maka anak dinasabkan kepada laki-laki tersebut: "jika si B melahirkan anak hasil perzinaan tersebut setelah 6 (enam) bulan dari pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada si A … seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, perwalian, pewarisan dan lainnya sama persis dengan anak hasil pernikahan yang sah." Bila lahir sebelum enam bulan, "anak tersebut dinasabkan kepada si B" — Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga. Fatwa 03/2017 menegaskan lagi bahwa menurut KHI Pasal 99 dan UU No. 1/1974 Pasal 42, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah adalah anak sah, sehingga ayahnya berhak menjadi wali nikahnya — Fatwa 03 2017 Perkawinan Anak Hasil Zina. Dalam keadaan inilah penyandaran kepada ayah, termasuk pemakaian marganya, mempunyai dasar.

📚 Dalil:

🔹 حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

🔹 "Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu (rajam sampai mati)" [HR al-Bukhari dan Muslim] — Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga

🔹 ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

🔹 "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu" [QS al-Ahzab (33): 5] — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah

🔹 ... وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَو انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ...

🔹 "Barangsiapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia…" [HR Muslim] — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah

✍️ Catatan — perkembangan lintas tahun:

🔹 2003 (Fatwa 24/2003): nasab anak luar nikah kepada ibu; ia tidak mempunyai wali nasab, sehingga pernikahannya diwalikan wali hakim.

🔹 2008 (TJA 8, SM No. 05/2008): dirinci lebih jauh — hadis al-waladu lil-firasy, KHI Pasal 100, UU No. 1/1974 Pasal 43; ditambah kaidah tempo enam bulan sebagai penentu nasab kepada ayah.

🔹 2014 (Fatwa 27/2014): menegaskan akibat praktisnya — akikah dari pihak keluarga ibu.

🔹 2015 (Fatwa 28/2015): memperkenalkan pembedaan identifikasi nama vs penyandaran nasab; yang dilarang adalah yang mengalihkan nasab dengan bin/binti atau yang semakna.

🔹 2017 (Fatwa 03/2017): menegaskan kembali bahwa anak yang lahir dalam/akibat perkawinan sah adalah anak sah menurut KHI dan UU, sehingga ayahnya sah menjadi wali nikahnya.

🔹 2021 (Fatwa 13/2021) dan 2022 (Fatwa 04/2022): prinsip yang sama diulang pada kasus nama anak asuh dan nama suami di belakang nama istri — boleh sebatas identifikasi, terlarang bila mengubah nasab.

🔹 2024 (Keputusan 54/2024, Fikih Perlindungan Anak): "anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya selain hak nasab. Hak keperdataan meliputi antara lain hak pengasuhan, nafkah, dan wasiat wajibah." — Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 06 Bab Iv Persoalan Persoalan Perlindu. Naskah ini tidak merinci soal nama atau marga.

🔹 Yang belum tuntas: khazanah yang saya telusuri tidak memuat pembahasan khusus dengan istilah "marga" dalam pengertian nama keluarga sebagaimana dipakai di beberapa daerah di Indonesia. Yang ada adalah pembahasan "nama belakang", "penisbatan", dan "bin/binti". Karena itu kesimpulan di bawah adalah penerapan kaidah naskah-naskah tersebut, bukan bunyi fatwa yang secara harfiah membahas marga.

✅️ Kesimpulan:

🔹 Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak dapat menyandarkan nasabnya — termasuk memakai marga sebagai penisbatan nasab — kepada laki-laki yang menzinai ibunya, karena nasabnya kepada ibu dan keluarga ibunya; nama yang dipakai sebaiknya merujuk kepada ibu/keluarga ibu. Pembedaan berlaku bila pencantuman nama itu semata-mata identitas administratif tanpa maksud mengalihkan nasab. Pengecualiannya: bila anak lahir setelah enam bulan dari pernikahan sah ibu dengan ayahnya, nasabnya kepada ayah tersebut dan penyandaran nama kepadanya mempunyai dasar. Untuk kasus konkret, silakan berkonsultasi dengan Majelis Tarjih dan Tajdid atau Pimpinan Muhammadiyah setempat.

💎 Sumber:

🔹 Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003 (2003)

🔹 Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga (SM No. 05 tahun ke-93/2008)

🔹 Fatwa 27 2014 Akikah Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (2014)

🔹 Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah (2015)

🔹 Fatwa 03 2017 Perkawinan Anak Hasil Zina (2017)

🔹 Fatwa 13 2021 Orang Tua Asuh Memberi Atau Mengubah Nama Anak Asuh (2021)

🔹 Fatwa 04 2022 Nama Suami Di Belakang Nama Istri (2022)

🔹 Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 06 Bab Iv Persoalan Persoalan Perlindu (2024)

Wallahu a'lam bish-shawab. Kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT.