Caption Media Sosial — "Kepastian Hukum Syariah"

• Kepastian Hukum Syariah: ketika syariat tidak dibiarkan kabur

Dalam khazanah Tarjih Muhammadiyah, "kepastian hukum syariah" bukan slogan. Ia adalah prinsip yang punya tempat jelas dalam bangunan norma.

Kitab Zakat Bab III menempatkannya sebagai salah satu prinsip turunan dari nilai dasar maslahat:

"Dari nilai dasar maslahat dapat diturunkan prinsip kepastian hukum syariah, yang berarti bahwa: a. Harta yang dikenai zakat adalah harta kekayaan yang berkembang. b. Harta yang dikenai zakat adalah kelebihan dari kebutuhan dasar. c. Aset tetap sebagai dasar operasi kegiatan bisnis tidak dikenai zakat. d. Aset tetap yang menghasilkan pendapatan, selama tidak dijadikan obyek dagang, tidak dikenai zakat (zakat dikenai pada penghasilannya)." — Kitab Zakat Bagian 05 Bab Iii V Nilai Prinsip

Perhatikan alurnya: nilai dasar (maslahat) → prinsip umum → ketentuan konkret. Inilah tiga jenjang norma yang juga ditegaskan dalam Manhaj Tarjih:

"Asas-asas ini merupakan konkretisasi dari nilai-nilai dasar." — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 07 Lampiran 2 F Prosedur Teknis Met (Keputusan 68/2026)

Karena itu, kepastian hukum syariah bekerja sebagai pagar: objek hukum ditentukan dengan kriteria yang terukur, bukan selera. Hasilnya, orang tahu persis apa yang dikenai kewajiban dan apa yang tidak — dan syariat terjaga dari kekaburan yang menyulitkan umat.

• Rujukan: Kepastian Hukum Syariah · Kemaslahatan · Maqasid Al Syari Ah

• Catatan: istilah ini saya sajikan sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Zakat (prinsip turunan nilai dasar maslahat) dan dikaitkan dengan penjelasan hierarki norma dalam Keputusan 68/2026 tentang Pengembangan Manhaj Tarjih. Penelusuran belum mencakup seluruh pemakaian frasa ini di semua naskah Tarjih, sehingga uraian di atas dibatasi pada halaman yang telah dibaca.

Wallahu a'lam bish-shawab.