Summary
Naskah lengkap sudah disalin ke Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah.
Entitas yang Disebut
- Abu Sa’id al Khudri — Perawi hadis tentang jihad yang paling utama yaitu menyampaikan kebenaran kepada penguasa zalim.
- Ali — Perawi hadis tentang ketaatan dalam hal makruf.
- Ibnu Abbas — Perawi hadis tentang larangan berbuat madharat.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah — Lembaga yang menyidangkan dan menjawab pertanyaan terkait hukum mengkritik pemerintah.
- Quraish Shihab — Penulis tafsir al-Misbah yang menjelaskan definisi ulil amri.
- Tamim ad Dari — Perawi hadis tentang agama sebagai nasihat.
- Yunahar Ilyas — Pemberi makalah mengenai kategorisasi ulil amri dalam Halaqah Fikih Ulil Amri.
Istilah Kunci
- Amar Makruf Nahi Mungkar (أَمْرُ مَعْرُوفٍ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ) — Tuntunan dasar warga Muhammadiyah dalam mengawasi pemimpin.
- Jihad (جِهَاد) — Dalam konteks mengkritik pemerintah, jihad bermakna menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim.
- Madharat (ضَرَرَ) — Hal yang merugikan orang lain, yang dilarang dalam menyampaikan kritik atau demonstrasi.
- Ulil Amri (أُولِي الْأَمْرِ) — Orang yang berwewenang mengurus urusan kaum muslim, dalam konteks bernegara merujuk kepada Pemerintah.
Rujukan Al-Qur'an
Tidak ada rujukan ayat terdeteksi.
Catatan Ekstraksi
- Ayat & nomor surat dideteksi dengan aturan (regex), bukan model bahasa.
Source File
raw/Naskah Fatwa Tarjih/Fatwa 2017/Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah.md