Arsip Tarjih tidak memuat fatwa yang secara khusus berjudul "demonstrasi anarkis". Namun ada dua naskah yang berbicara langsung pada persoalannya, dan keduanya sejalan:

• Fatwa 18/2017 tentang Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah menegaskan bahwa mengkritik pemerintah — termasuk melalui demonstrasi — diperbolehkan bahkan diperlukan sebagai amar makruf nahi mungkar, tetapi dengan batas tegas: "Jika kritik dilakukan di muka umum seperti demonstrasi, maka harus tetap menjaga ketertiban umum (tidak merugikan) dan dilakukan dengan izin pihak yang berwenang." Naskah ini juga menyatakan: "tidak dibenarkan mencaci, menghina, dan merendahkan pemerintah... Kritik yang diberikan pun jangan sampai merusak nama baik atau bahkan memfitnah."

• Fatwa 19/2020 tentang Hukum Demokrasi, Nasionalisme, Radikalisme mendefinisikan radikalisme sebagai "paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis", dan menyebut contohnya — "menunjukkan kecintaan terhadap ras ataupun agama dengan membunuh penganut kepercayaan lain" — sebagai "sesuatu yang dilarang". Naskah ini juga mengutip larangan berbuat kerusakan di muka bumi (QS al-Baqarah [2]: 11 dan 30).

• HPT, Fikih Muhammadiyah Bagian P menyimpulkan: "Manakala arak-arakan, pawai, demonstrasi dan sesamanya itu untuk kepentingan agama atau untuk kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka tidak ada halangannya." Pada bagian yang sama ditegaskan pula kewajiban warga: "Setiap muslim dan muslimah harus senantiasa tunduk kepada peraturan yang berlaku."

Maka yang menjadi garis pemisah bukan tindakan demonya, melainkan cara dan akibatnya: menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai aturan tidak dihalangi; sedangkan merusak, melukai, memfitnah, menghina, atau melanggar aturan dan izin yang berlaku jatuh pada larangan berbuat madharat (merugikan) serta larangan berbuat kerusakan.

Hadis riwayat Ibnu Majah, dikutip Fatwa 18/2017 sebagai dasar batas demonstrasi:
لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ
"Tidak boleh berbuat madharat (merugikan) dan tidak boleh saling berbuat madharat" — Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah

QS al-Baqarah [2]: 11, dikutip Fatwa 19/2020:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
"Bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." — Fatwa 19 2020 Hukum Demokrasi Nasionalisme Radikalisme

QS an-Nisa' [4]: 59 tentang ketaatan pada ulil amri, dan QS al-'Ashr [103]: 1–3 tentang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, keduanya dalam Fatwa 18 2017 Hukum Mengkritik Pemimpin Pemerintah.