Pertanyaan

Bagaimana pandangan Muhammadiyah (Tarjih) tentang nikah siri?

Jawaban

• Tarjih Muhammadiyah memandang nikah siri sebagai pernikahan yang secara syarat dan rukun agama terpenuhi, tetapi tidak dicatatkan pada pihak berwenang. Karena pencatatan perkawinan diwajibkan, Tarjih memutuskan nikah siri tidak sah dan harus ditinggalkan.

Rumusan batasannya, sebagaimana dikutip dalam fatwa terbaru:

"Pernikahan siri yang dikenal oleh masyarakat sekarang ialah pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama, artinya syarat dan rukun-rukunnya telah terpenuhi akan tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah selaku aparat resmi pemerintah … Akibatnya, tidak memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah."

Dan dalam Tanya Jawab Agama 2025: "nikah siri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan pada pihak berwenang."

Perkembangan lintas tahun

• 2010 — Munas Tarjih di Malang. Menetapkan kewajiban pencatatan: "Bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya." Ketetapan inilah yang kemudian dikutip berulang sebagai sandaran.

• 2013 — Fatwa 30 tentang Menikah Ulang karena Nikah Hamil. Tidak membahas siri secara langsung, tetapi menegaskan bahwa keabsahan nikah cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat; pernikahan yang sudah sah tidak perlu diulang. Fatwa ini harus dibaca bersama fatwa siri, karena keduanya menyoroti sisi berbeda: sahnya akad menurut agama vs. kewajiban pencatatan menurut Tarjih.

• 2021 — Fatwa 17 tentang Nikah Siri Duda Janda. Menjawab kasus janda 67 tahun dan duda 75 tahun yang ingin nikah siri. Kesimpulannya tegas:

  "Pandangan Muhammadiyah tentang wajibnya melakukan pencatatan nikah sama saja dengan memutuskan bahwa hukum nikah siri adalah tidak sah. Dengan demikian, kesimpulan jawaban untuk pertanyaan di atas adalah demi kemaslahatan dan menghindari kemudaratan pencatatan pernikahan harus dilakukan sekalipun kedua mempelai sudah berusia lanjut atau pun berstatus sebagai duda dan janda."

• 2025 — Tanya Jawab Agama Edisi 05 (Hukum Nikah Misyar dan Nikah Urfi). Memperluas dan memperjelas: nikah 'urfi (pernikahan tanpa pencatatan resmi/pengumuman) disebut mirip nikah siri di Indonesia, dan status keabsahannya dinyatakan:

  "Oleh sebab itu setiap pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan di dalamnya, maka harus ditinggalkan, termasuk dalam hal ini adalah pernikahan siri/urfi."
  "…nikah 'urfi tidak boleh dilakukan karena banyak mudarat yang ditimbulkan dan merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam."

Juga ditegaskan: "pernikahan yang sah menurut Muhammadiyah adalah selain sah secara agama, sah juga secara negara", serta "pencatatan pernikahan wajib dilakukan oleh setiap umat Islam."

Arah perkembangannya: 2010 menetapkan kewajiban mencatat; 2021 menarik konsekuensinya secara eksplisit (nikah siri tidak sah, termasuk bagi duda-janda lanjut usia); 2025 memperluas penalarannya ke bentuk-bentuk pernikahan tanpa pencatatan lain (urfi) dan menegaskan kewajiban itu berlaku bagi setiap umat Islam, bukan hanya warga Muhammadiyah.

Dalil

• Tujuan pernikahan sebagai mītsāqan ghalīzhan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah — QS Ar-Rum (30): 21:

  وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

  "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang…"

• Prinsip pencatatan — QS Al-Baqarah (2): 282, yang oleh Tarjih diterapkan pada pernikahan melalui qiyās aulawī (analogi prioritas): jika urusan utang-piutang saja diperintahkan dicatat, apalagi pernikahan yang nilainya lebih tinggi.

  يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

• Pencatatan sebagai bentuk i'lānun-nikāḥ (pengumuman pernikahan) yang dianjurkan Nabi saw. melalui walīmatul-'ursy — dalam fatwa dikutip riwayat al-Bukhari tentang walimah Nabi atas pernikahannya dengan Zainab dengan seekor kambing; dan HPT Jilid III halaman 785 menyebut tujuan pengumuman adalah "memberikan pengakuan sosial terhadap status baru pasangan suami istri, sehingga terhindar dari prasangka buruk" serta "bentuk perlindungan hukum dan jaminan keadilan jika terjadi konflik dalam rumah tangga."

• Kaidah yang dikutip: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ — "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain", serta prinsip kemaslahatan sebagai dasar penetapan hukum.

Catatan

• Penalaran Tarjih di sini bertumpu pada kemaslahatan dan perlindungan pihak yang lemah (istri dan anak), bukan pada penyangkalan sahnya akad secara fikih. Fatwa 2021 secara eksplisit menyebut pernikahan siri "sah menurut agama" dalam pengertian terpenuhinya syarat dan rukun, namun tetap dinyatakan tidak sah karena tidak dicatatkan.

• Untuk kasus konkret — misalnya pernikahan siri yang sudah berlangsung lama, status anak, atau perbaikan administrasinya — Tarjih tidak memuat pembahasan rinci dalam naskah-naskah yang berhasil saya telusuri. Untuk itu perlu dikonsultasikan ke Majelis Tarjih dan Tajdid atau Pengadilan Agama setempat.

Kesimpulan

• Muhammadiyah mewajibkan pencatatan perkawinan, dan karena itu memutuskan nikah siri tidak sah serta harus ditinggalkan — ketetapan yang konsisten sejak Munas Tarjih 2010, ditegaskan kembali pada 2021 termasuk untuk duda dan janda lanjut usia, dan diperluas pada 2025 dengan menegaskan kewajiban pencatatan bagi setiap umat Islam.

Sumber

• Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda (2021)
• Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi (2025)
• Fatwa 30 2013 Menikah Ulang Karena Nikah Hamil (2013)
• Nikah Siri · Pencatatan Pernikahan · Qiyas Aulawi · Ilanun Nikah