1. Bukti & Data Sejarah: Jelaskan kebijakan Sulh-i-Kul, Mansabdari dan Zabt yang mendukung kemajuan …

Pertanyaan

(1) Kebijakan Sulh-i-Kul, Mansabdari, dan Zabt pada Daulah Mughal; (2) mengapa keberagaman India menjadi kekuatan pada masa Akbar; (3) pelajaran manajemen keberagaman bagi negara saat ini.

Jawaban

1. Soal Mughal — tidak bisa saya jawab dari arsip. Sulh-i-Kul, Mansabdari, dan Zabt beserta data sejarah Daulah Mughal tidak saya temukan dalam bagian khazanah yang berhasil saya telusuri. Arsip yang saya pegang adalah putusan dan fatwa Tarjih Muhammadiyah, bukan literatur sejarah Daulah Mughal. Saya tidak akan mengisinya dari pengetahuan umum seolah-olah itu posisi Tarjih. Karena itu, untuk butir 1 dan butir 2 (kasus Akbar) saya belum dapat memastikannya.
2. Yang ada di khazanah: prinsip pengelolaan keberagaman. Khazanah tidak memuat analisis atas kasus Mughal, tetapi memuat prinsip-prinsip yang dipakai Tarjih dalam menghadapi keberagaman. Posisinya berkembang lintas tahun dan seluruhnya sejalan:
1936 — Dalam "Penerangan tentang Hal Tardjih" dinyatakan, "Kepoetoesan tardjih moelai dari meroendingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, jakni menentang ataoe menjatoehkan segala jang tidak dipilih oleh Tardjih itoe." Prinsip ini dikutip kembali pada 2026 sebagai dasar wawasan toleransi: "Toleransi artinya bahwa putusan Tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar." Ditegaskan pula, "jika terjadi perbedaan pendapat, tidak perlu merasa paling benar sekaligus menyalahkan pandangan yang berseberangan, karena hanya Allah yang Maha Benar."
2004 — Fatwa 30/2004 merumuskan pola hidup bersama yang paling dekat dengan "manajemen keberagaman": "prinsip: sama dalam berbeda. Sama maksudnya ialah seluruh bangsa Indonesia apapun agamanya berusaha dan bersama membangun negara dan bangsa yang mereka cintai dan berusaha mewujudkan kedamaian dan kerukunan di antara mereka. Dalam pada itu mereka berbeda dalam masalah aqidah, ibadat, dan bentuk-bentuk larangan yang terdapat dalam agama mereka masing-masing, mereka harus saling hormat menghormati. Inilah yang dimaksud dengan toleransi dalam hubungan antara umat beragama." Fatwa ini tetap menegaskan bahwa halal-haram adalah "masalah prinsip yang tidak dapat diabaikan sedikit pun".
2016 — Fatwa 22/2016 menegaskan prinsip tanawwu' (keberagaman tata cara ibadah) sepanjang setiap tata cara memiliki dasar nash yang sahih.
2020 — Fatwa 19/2020 memuat pandangan kebangsaan Negara Pancasila sebagai dar al-'ahdi (konsensus nasional) dan dar al-syahadah (tempat pembuktian) menuju Indonesia berkemajuan.
2024 — Tanya Jawab Agama 2024 menyatakan perbedaan pendapat "sebuah sunnatullah yang tidak dapat dihindari" dan bahwa "justru dengan tidak mengekang diri pada mazhab tertentu, dakwah menjadi lebih fleksibel". Untuk kasus penolakan masjid di Aceh, dinyatakan dibutuhkan peran "pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mengedepankan dialog dan memahamkan masyarakat tentang pentingnya toleransi", serta "menghilangkan ego dan merasa kelompoknya yang paling benar sedangkan kelompok lain salah".
2026 — Keputusan PP Muhammadiyah No. 68/KEP/I.0/B/2026 tentang Tanfidz Pengembangan Manhaj Tarjih memformalkan lima wawasan tarjih: wawasan paham agama, tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi mazhab tertentu, dan wasathiah (sikap tengah).

Dalil

QS Al-Hujurat (49): 13 —
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
— dikutip dalam naskah sebagai dasar wawasan toleransi — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan
QS Ali 'Imran (3): 103 —
وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا...
— "Agama Islam justru memerintahkan penganutnya untuk menghindari perpecahan dan menjaga ukhuwah Islamiyyah di tengah berbagai keragaman dan perbedaan pendapat" — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda
Hadis tentang al-hanifiyyah as-samhah, "agama yang mengajarkan kebaikan dan toleransi", dikutip dalam naskah Manhaj Tarjih sebagai landasan wawasan toleransi — Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan

Catatan

Butir 1 dan 2 tidak terjawab karena keterbatasan cakupan arsip, bukan karena topiknya ditolak. Saya belum menemukan pembahasan Mughal dalam bagian yang berhasil saya telusuri; saya tidak dapat memastikan bahwa arsip sama sekali tidak memuatnya.
Perlu dibedakan tegas: prinsip-prinsip di atas adalah isi putusan/fatwa Tarjih. Penerapannya pada kasus Mughal atau pada kebijakan negara saat ini adalah penyusunan sendiri, bukan bagian dari bunyi fatwa, sehingga tidak dapat saya sajikan sebagai posisi Tarjih.

Kesimpulan

Khazanah Tarjih memuat kerangka pengelolaan keberagaman yang konsisten sejak 1936 hingga 2026: toleransi tanpa menganggap pihak lain pasti salah, keterbukaan terhadap kritik, tidak mengikatkan diri pada satu mazhab, dan pola "sama dalam berbeda" — bersatu dalam membangun bangsa, saling menghormati dalam aqidah dan ibadah. Kerangka itu tersedia sebagai bahan perbandingan untuk pertanyaan butir 3, tetapi tidak boleh dipakai menutupi kekosongan data sejarah Mughal pada butir 1 dan 2.

Sumber

Keputusan 68 2026 Pengembangan Manhaj Tarjih 04 Lampiran 2 C Perspektif Wawasan (2026, Keputusan PP Muhammadiyah No. 68/KEP/I.0/B/2026)
Fatwa 30 2004 Bergaul Dengan Non Muslim (2004)
Fatwa 22 2016 Keberagaman Dalam Kaifiyah Ibadah (2016)
Fatwa 19 2020 Hukum Demokrasi Nasionalisme Radikalisme (2020)
Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda (2024)

Wallahu a'lam bish-shawab.

Sajikan dalam Format