Hutang wajib dikembalikan/dilunasi, tidak pandang pemberi hutangnya kaya atau miskin, sedikit atau banyak. Anggapan "tidak perlu melunasi karena yang menghutangi orang kaya" dinyatakan tidak benar dalam naskah. Rasulullah saw bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
"Jiwa orang mukmin adalah tergantung pada hutangnya, sehingga dilunasinya." [HR. Ahmad dan at-Tirmidzi]

Naskah membedakan dua keadaan, dan hukumnya tidak sama:

• Sudah mampu tetapi menunda/ tidak melunasi → tercela. "Berdosa besar apabila sudah mampu tetapi tidak segera melunasinya," dan hadis: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ — "Penunda-nundaan orang yang sudah mampu (berhutang tetapi tidak mau melunasinya), adalah dzalim (berdosa)." [HR. al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain]. Tanya Jawab Agama 8 menegaskan: "Islam tidak membenarkan menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya."

• Belum mampu membayar → "dapat dimintakan izin kepada pemberi hutang itu, dengan catatan bukan dengan niat mengulur-ulurkan pelunasannya." Pemberi hutang sendiri dianjurkan menangguhkan atau menyedekahkan (QS al-Baqarah 2: 280).

Bila berhutang sampai meninggal dunia:

• Hutang tetap menjadi tanggungannya. Harta peninggalan belum boleh dibagi sebelum urusan jenazah dan hutangnya diselesaikan (QS an-Nisa 4: 11: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ).
• Bila harta warisan tidak cukup, menurut Fatwa 14/2017 secara hukum hutang itu tidak menjadi beban ahli waris — "Tanggungjawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya" (KHI Pasal 175), dan pelunasannya secara hukum diambil dari baitul mal (HR. al-Bukhari).
• Namun anak/ahli waris sangat dianjurkan melunasi dengan hartanya sendiri tanpa memudaratkan rumah tangganya; bila tidak mampu, keluarga dan umat Islam lain dianjurkan melunasi atau pemilik piutang mengikhlaskannya, dan orang yang meninggal tak mampu itu dapat difasilitasi sebagai gharimin (penerima zakat).