Pertanyaan

Bagaimana hukum dan kedudukan anak yang lahir di luar nikah menurut Tarjih Muhammadiyah — menyangkut nasab, nafkah, wali nikah, warisan, dan akikahnya?

Jawaban

• Prinsip pokoknya: nasab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dihubungkan kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menzinai ibunya. Dalilnya sabda Nabi saw.:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

"Anak itu bagi suami (yang telah melakukan akad nikah yang sah dengan istrinya), bagi pezina itu hukumannya rajam." [Muttafaq alaihi] — Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga

• Namun posisi Tarjih tidak berhenti di situ. Arsip tarjih membahas soal ini sejak Tanya Jawab Agama, lalu Fatwa 2003, 2014, 2017, hingga Keputusan Munas Tarjih XXXI tahun 2024, dan benang merahnya berkembang sebagai berikut.

Perkembangan lintas tahun

• Tanya Jawab Agama 2 (tanpa tahun) — soal wali anak zina: bila laki-laki yang menzinai ibunya kemudian menikahi ibunya, ia "dapat saja menikahkan A karena memang anaknya"; tetapi bila keduanya tidak menikah, "C tidak dapat menikahkan A karena A bukanlah anaknya. Walinya adalah Hakim" — Tanya Jawab Agama 2 Masalah Perkawinan

• Tanya Jawab Agama 8 (SM No. 05/2008) — dirinci: jika anak lahir setelah 6 bulan dari pernikahan, ia dinasabkan kepada ayahnya dan ayah itu "bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkenaan dengan anak itu seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, perwalian, pewarisan dan lainnya sama persis dengan anak hasil pernikahan yang sah". Jika lahir sebelum 6 bulan, nasabnya kepada ibu; ayah/suami "tetap bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan dan kesehatannya, karena ia adalah anak istrinya. Tapi dari segi perwalian dan pewarisan... tidak berhak menjadi wali anak tersebut dan tidak waris-mewarisi dengannya" — Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga

• Fatwa 24/2003 (SM No. 20/2003) — perempuan yang lahir di luar nikah "tidak mempunyai wali nasab", maka "yang menikahkannya adalah wali hakim" — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003

• Fatwa 27/2014 — akikah anak yang lahir di luar nikah tetap disyariatkan; kata "man" dalam hadis bersifat umum, "Tidak ada perbedaan apakah anak tersebut lahir di dalam atau akibat pernikahan yang sah maupun di luar pernikahan. Anak yang lahir di luar pernikahan tidak menanggung dosa, yang berbuat dosa adalah kedua orang tuanya yang melakukan zina." Karena nasabnya kepada ibu, "yang melakukan akikah pun dari pihak keluarga ibunya" — Fatwa 27 2014 Akikah Anak Yang Lahir Di Luar Nikah

• Fatwa 03/2017 — bila kelahiran terjadi setelah 6 bulan akad nikah, anak itu sah sebagai anak dari laki-laki yang menikahi ibunya, sehingga ayah itu "berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya", dan "tidak perlu melakukan pembaharuan akad nikah" — Fatwa 03 2017 Perkawinan Anak Hasil Zina

• Keputusan 54/2024, Fikih Perlindungan Anak (Munas Tarjih XXXI) — menegaskan kembali KHI Pasal 100 dan UU No. 1/1974 Pasal 43 ayat (1) bahwa anak luar kawin "hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya". Lalu memperluas: "Berdasarkan landasan normatif tersebut maka anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya selain hak nasab. Hak keperdataan meliputi antara lain hak pengasuhan, nafkah, dan wasiat wajibah" — Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 06 Bab Iv Persoalan Persoalan Perlindu

Dalil

• Hadis al-waladu lil-firasy di atas, dan hadis li'an riwayat Ahmad yang dikutip Fatwa 24/2003: anak mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya. Juga QS an-Nisā' (4): 23 tentang mahram nasab yang menjadi dasar qiyas urutan wali — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003

Catatan

• Yang berubah dari 2003 ke 2024 bukan prinsip nasabnya, melainkan penambahan hak keperdataan dari ayah biologis (pengasuhan, nafkah, wasiat wajibah) tanpa menetapkan nasab. Perlu dicatat bahwa naskah tarjih sendiri membedakan secara eksplisit antara ketentuan fikih dan ketentuan perundang-undangan Indonesia (KHI dan UU No. 1/1974), yang keduanya disajikan berdampingan. Untuk kasus konkret yang menyangkut pembagian waris atau penetapan wali nikah, arsip ini tidak menetapkan putusan individual; silakan merujuk ke Majelis Tarjih dan Tajid atau Pimpinan Muhammadiyah setempat.

Kesimpulan

• Nasab anak luar nikah kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menzinai; wali nikahnya wali hakim bila tidak ada wali nasab; nafkah, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab laki-laki yang menikahi ibunya (bila dinikahi); perwalian dan kewarisan tidak timbul dari zina — kecuali kelahiran terjadi 6 bulan atau lebih setelah akad nikah, maka anak itu bernasab kepada ayahnya secara penuh; akikahnya tetap dianjurkan dan dilaksanakan dari pihak keluarga ibu; dan sejak Keputusan 54/2024 ditambahkan hak keperdataan dari ayah biologis berupa pengasuhan, nafkah, dan wasiat wajibah.

Sumber

• Tanya Jawab Agama 2 Masalah Perkawinan
• Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga
• Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003 (2003)
• Fatwa 27 2014 Akikah Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (2014)
• Fatwa 03 2017 Perkawinan Anak Hasil Zina (2017)
• Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 06 Bab Iv Persoalan Persoalan Perlindu (2024, Keputusan Munas Tarjih XXXI)

Pertanyaan

Seorang anak laki-laki hasil di luar nikah (A) memiliki adik perempuan (B) yang lahir dalam pernikahan yang sah. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, bolehkah A menjadi wali nikah bagi B?

Jawaban

• Kasus ini bertumpu pada satu hal yang harus dipastikan lebih dahulu: kapan A lahir dibandingkan tanggal akad nikah ibu dan ayahnya. Sebab Tarjih membedakan dua keadaan itu secara tegas, dan akibat hukumnya berbeda.

1. Bila A lahir 6 bulan atau lebih setelah akad nikah ibu dengan laki-laki yang menghamilinya

Tanya Jawab Agama 8 menetapkan: "jika si B melahirkan anak hasil perzinaan tersebut setelah 6 (enam) bulan dari pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada si A. ... Setelah itu si A bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkenaan dengan anak itu seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, perwalian, pewarisan dan lainnya sama persis dengan anak hasil pernikahan yang sah" — Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga

Fatwa 03/2017 menegaskan konsekuensi yang sama untuk perwalian: laki-laki yang menikahi ibu anak tersebut "adalah ayah yang sah bagi istri saudara dan berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya" — Fatwa 03 2017 Perkawinan Anak Hasil Zina

Dalam keadaan ini A berstatus anak sah dari ayahnya, sehingga ia adalah saudara laki-laki sekandung/seayah bagi B, dan masuk dalam urutan wali nasab B.

2. Bila A lahir sebelum 6 bulan dari akad nikah itu

Tanya Jawab Agama 8: "jika si B melahirkan anak hasil zina tersebut sebelum 6 (enam) bulan dari pernikahannya dengan A, maka anak tersebut dinasabkan kepada si B. Si A tetap bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan dan kesehatannya, karena ia adalah anak istrinya. Tapi dari segi perwalian dan pewarisan, si A tidak berhak menjadi wali anak tersebut dan tidak waris-mewarisi dengannya" — Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga

Fatwa 31/2016 juga menegaskan: anak hasil perzinaan "dinasabkan kepada ibunya saja. Hal ini karena nasab hanya bisa diperoleh dengan perkawinan yang sah saja. Ayah tersebut juga tidak menjadi wali dari anak yang dilahirkan..." — Fatwa 31 2016 Hukum Ayah Menghamili Anak Sendiri Dan Status Anak Yang Lahir Dari

3. Urutan wali nasab yang berlaku bagi B

Fatwa 24/2003 menyusunnya: "1. Bapak, kakek dan seterusnya keatas. 2. Saudara laki-laki sekandung, atau seayah. 3. Saudara bapak laki-laki sekandung atau seayah. 4. Anak dari saudara bapak laki-laki sekandung atau seayah" — dan bila semuanya tidak ada, "yang menjadi wali adalah wali hakim" — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003

Fatwa 11/2021 mengutip KHI Pasal 21 dengan rumusan sama: kelompok kedua adalah "kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka"; dan Pasal 22–23: hak wali bergeser menurut derajat berikutnya, lalu "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan" — Fatwa 11 2021 Wali Nikah Bagi Anak Asuh

Dalil

• الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

"Anak itu bagi suami (yang telah melakukan akad nikah yang sah dengan istrinya), bagi pezina itu hukumannya rajam." [Muttafaq alaihi] — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003

• لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali." [HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmizi, Ibnu Hibban dan al-Hakim] — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003

• فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"Jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan maka pemerintah (wali hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali." [HR. Ahmad] — Fatwa 02 2016 Wali Nikah Wanita Yang Orangtuanya Jauh

Catatan

• Saya belum menemukan naskah tarjih yang membahas secara khusus kasus "anak laki-laki hasil zina menjadi wali bagi saudara perempuannya yang lahir dalam pernikahan sah". Yang saya sajikan di atas adalah naskah-naskah yang bertaut langsung: aturan nasab anak luar nikah, kaidah 6 bulan, urutan wali nasab, dan peralihan ke wali hakim. Tidak ada di arsip yang saya baca sebuah putusan yang menyebut secara harfiah "saudara seibu" sebagai wali; naskah hanya menyebut "saudara laki-laki sekandung atau seayah".

• Catatan penting yang disebut Tanya Jawab Agama 2: bila laki-laki yang menzinai ibunya tidak menikahi ibunya, maka ia "tidak dapat menikahkan A karena A bukanlah anaknya. Walinya adalah Hakim"; tetapi bila keduanya menikah, ia "dapat saja C menikahkan A karena memang anaknya" — Tanya Jawab Agama 2 Masalah Perkawinan

• Keputusan Munas Tarjih XXXI 2024 menambahkan hak keperdataan dari ayah biologis — "Hak keperdataan meliputi antara lain hak pengasuhan, nafkah, dan wasiat wajibah" — namun secara eksplisit tetap "selain hak nasab", dan perwalian nikah tidak disebut di dalam daftar itu — Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 06 Bab Persoalan Persoalan Perlindu (lihat Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 06 Bab Iv Persoalan Persoalan Perlindu).

• Perlu dicatat bahwa naskah tarjih sendiri menyandingkan dua jalur: ketentuan fikih dan ketentuan perundang-undangan Indonesia (KHI Pasal 99–100 dan UU No. 1/1974). Untuk keadaan lahir sebelum 6 bulan, Tanya Jawab Agama 8 menyebut bahwa menurut perundangan yang berlaku di Indonesia anak itu "tetap dapat dinasabkan kepada si A". Fatwa 03/2017 mengikuti jalur KHI/UU tersebut. Karena itu penetapan status A bersifat kasuistik dan sebaiknya dimintakan penetapan (misalnya melalui Pengadilan Agama) sebelum akad berlangsung.

• Untuk kepastian penerapan pada kasus konkret, arahkan ke Majelis Tarjih dan Tajdid atau Pimpinan Muhammadiyah setempat, sebagaimana ketentuan Pasal 23 KHI tentang wali hakim.

Kesimpulan

• Jika A lahir 6 bulan atau lebih setelah akad nikah ibu dan ayahnya: A adalah anak sah dari ayahnya, ia saudara sekandung/seayah B, dan berhak menjadi wali nikah B — setelah ayah dan kakek tidak ada, sesuai urutan wali nasab.

• Jika A lahir sebelum 6 bulan dari akad itu (atau ibunya menikah dengan laki-laki lain): nasab A hanya kepada ibunya, sehingga A tidak termasuk kelompok wali nasab B; perwalian B berpindah kepada wali nasab berikutnya (paman dan seterusnya), dan bila tidak ada, kepada wali hakim.

Sumber

• Tanya Jawab Agama 2 Masalah Perkawinan
• Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga
• Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003 (2003)
• Fatwa 31 2016 Hukum Ayah Menghamili Anak Sendiri Dan Status Anak Yang Lahir Dari (2016)
• Fatwa 02 2016 Wali Nikah Wanita Yang Orangtuanya Jauh (2016)
• Fatwa 03 2017 Perkawinan Anak Hasil Zina (2017)
• Fatwa 11 2021 Wali Nikah Bagi Anak Asuh (2021)
• Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 06 Bab Iv Persoalan Persoalan Perlindu (2024, Keputusan Munas Tarjih XXXI)

Wallahu a'lam bish-shawab.

Catatan

• Satu rujukan yang saya sebut di atas tidak ditemukan dalam arsip, jadi tautannya saya lepas:

• sources/keputusan-54-2024-fikih-perlindungan-anak-06-bab-persoalan-persoalan-perlindu

Bagian jawaban yang bersandar pada rujukan itu belum terverifikasi dan sebaiknya tidak dipakai sebelum dicek langsung ke Majelis Tarjih.