Pertanyaan

Bagaimana pandangan Islam (Tarjih Muhammadiyah) tentang nikah sirri, dan apa dampaknya ke depan?

Jawaban

• Posisi Tarjih konsisten sejak 2007 sampai 2025: mencatatkan pernikahan itu wajib, dan nikah sirri tidak boleh dilakukan — bahkan dinyatakan tidak sah.

• Definisi yang dipakai Tarjih adalah definisi sosiologis Indonesia, bukan definisi klasik. Naskah 2007 menjelaskan dua pengertian: "Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at … hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan … Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah … sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah" — Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri

• Perkembangan lintas tahun:

• 2007 (Fatwa 13, Suara Muhammadiyah No. 12/2007): mencatatkan perkawinan diqiyaskan pada pencatatan utang-piutang (QS al-Baqarah 282) dan pada kedudukan akad nikah sebagai mitsaqan ghalizha (QS an-Nisa' 21); kesimpulannya, "bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya" — Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri

• 2010 (Munas Tarjih di Malang): kembali menegaskan rumusan yang sama, "Bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya" — dikutip dalam Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi

• 2013 (Fatwa 07/2013): mengutip fatwa 2007 dan menyimpulkan, "sebenarnya pernikahan secara sirri yang saudara lakukan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan"; pernikahan berikutnya "harus dicatatkan dalam catatan pemerintah yang sah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, dengan kata lain bukan nikah sirri" — Fatwa 07 2013 Menikah Lagi Setelah Mencerai Empat Istri

• 2021 (Fatwa 17/2021, Nikah Siri Duda Janda) — ini yang paling tegas dan memperluas: "Pandangan Muhammadiyah tentang wajibnya melakukan pencatatan nikah sama saja dengan memutuskan bahwa hukum nikah siri adalah tidak sah. Dengan demikian, kesimpulan jawaban … adalah demi kemaslahatan dan menghindari kemudaratan pencatatan pernikahan harus dilakukan sekalipun kedua mempelai sudah berusia lanjut atau pun berstatus sebagai duda dan janda." — Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda

• 2025 (TJA Edisi 05): nikah sirri dipahami sebagai istilah lain dari nikah 'urfi, dan ditegaskan "nikah 'urfi tidak boleh dilakukan karena banyak mudarat yang ditimbulkan dan merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam" — Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi

Dalil

• QS al-Baqarah (2): 282 — perintah mencatat muamalah utang-piutang, yang oleh Tarjih dijadikan dasar qiyas aulawi (analogi prioritas): jika utang-piutang diperintahkan dicatat, apalagi akad nikah:

  يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

  "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…" — Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri

• QS an-Nisa' (4): 21 — akad nikah adalah perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalizha), karena itu lebih utama dicatat:

  وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا

  "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." — Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda

• Hadis tentang pengumuman nikah dan walimah, sebagaimana dikutip naskah 2007: "Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana" (HR Ibnu Majah dari 'Aisyah), dan "Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing" (HR al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf). Naskah 2025 juga mengutip hadis Anas tentang walimah Nabi atas pernikahan dengan Zainab dengan seekor kambing (HR al-Bukhari). Teks Arab hadis dalam arsip tidak tersalin bersih, sehingga saya sampaikan terjemahan dan takhrijnya saja.

• Kaidah yang dipakai: "Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman", serta kaidah "Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya" — Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri; dan "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain" (lā ḍarara wa lā ḍirāra) — Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi

Dampak ke depan menurut naskah Tarjih:

• Tidak diakui negara dan tidak punya kekuatan hukum. Naskah 2021 mengutip Pasal 5: "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum" — Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda

• Kehilangan bukti otentik, sehingga sulit menuntut hak. "Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya suatu pernikahan di kemudian hari, maka dapat dibuktikan pencatatan pernikahannya dengan akta perkawinan, sehingga dapat dilakukan upaya hukum untuk melindungi pihak-pihak yang terkait berserta akibatnya. Akta perkawinan merupakan bukti otentik bahwa pernikahan benar-benar telah terjadi." — Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda

• Tidak ada perlindungan preventif. Pencatatan berfungsi mencegah penyimpangan syarat dan rukun, mencegah pernikahan antar mahram, dan menghindari pemalsuan identitas; juga menyangkut "kejelasan tanggung jawab antara suami dan istri, perkongsian pendapatan/penghasilan, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain" — Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda

• Risiko terbesar menimpa perempuan dan anak. "Karena pernikahan ini tidak tercatat secara resmi, maka status pernikahan mereka tidak diakui oleh negara. Hal ini menimbulkan risiko besar terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. Inilah problem utama dalam pernikahan urfi/siri" — Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi

• Disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. "apabila pernikahan tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam peraturan perundangan kemudian tidak dicatatkan, maka akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melakukan pernikahan hanya untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan pihak istri, anak-anak, dan keluarga besarnya" — Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda

• Naskah 2021 juga menegaskan bahwa pencatatan bersifat mutlak: "tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mencatatkan pernikahannya" — tidak terkecuali alasan usia lanjut, status duda/janda, atau niat baik mencari teman hidup di masa tua — Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda

Catatan

• Dampak-dampak di atas adalah apa yang dinyatakan naskah Tarjih, bukan kesimpulan saya sendiri. Arsip yang saya baca tidak merinci akibat hukum teknis di tingkat peradilan (misalnya prosedur penetapan pengadilan atau akibatnya pada akta kelahiran anak); yang tersedia adalah pernyataan umum bahwa pernikahan tidak diakui negara dan menimbulkan risiko bagi perempuan dan anak.

• Istilah "tidak sah" dalam Fatwa 17/2021 adalah pernyataan Tarjih tentang kedudukan nikah sirri dalam pandangan Muhammadiyah, yang disandarkan pada kewajiban pencatatan. Naskah 2007 sendiri memulai dengan mengakui bahwa rukun dan syarat nikah sirri secara agama sudah terpenuhi — dua penekanan ini tampil berdampingan dalam arsip, dan saya sampaikan keduanya apa adanya.

• Untuk kasus konkret yang sudah berjalan (misalnya pernikahan sirri yang telah berlangsung bertahun-tahun dan menyangkut hak anak), naskah-naskah ini tidak memuat tata cara penyelesaiannya. Silakan konsultasikan ke Majelis Tarjih dan Tajdid atau Pimpinan Muhammadiyah setempat.

Kesimpulan

• Tarjih Muhammadiyah menilai nikah sirri — pernikahan yang sah rukun dan syaratnya secara agama tetapi tidak dicatatkan di KUA — sebagai pernikahan yang tidak boleh dilakukan, dan sejak Fatwa 17/2021 dinyatakan tidak sah. Kewajiban mencatatkan pernikahan berlaku bagi warga Muhammadiyah tanpa pengecualian usia maupun status. Dampak ke depan yang ditekankan arsip: hilangnya pengakuan dan kekuatan hukum negara, hilangnya bukti otentik untuk menuntut hak (nafkah, harta bersama, kewarisan, hubungan orang tua–anak), hilangnya fungsi preventif pencatatan, serta risiko terbesar pada perempuan dan anak.

Sumber

• Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri (2007; Fatwa Tarjih tentang Hukum Nikah Sirri, Suara Muhammadiyah No. 12/2007)
• Fatwa 07 2013 Menikah Lagi Setelah Mencerai Empat Istri (2013)
• Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda (2021; disidangkan 13 November 2020)
• Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi (2025; TJA Edisi 05, 1–15 Maret)
• Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga (Tanya Jawab Agama Jilid 8, hlm. 45–52)
• Nikah Sirri · Pencatatan Pernikahan · Mafhum Muwafaqah · Ilanun Nikah