1. Posisi Tarjih tentang pernikahan yang tidak dicatatkan, dari tahun ke tahun.

2007 — Fatwa Tarjih menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan "sama sekali tidak mengatur materi perkawinan", dan bahwa "perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"; pencatatan adalah soal formalitas agar ada ketertiban dan kepastian hukum. Namun tetap diputuskan: "bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya" — Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri.

2021 — Fatwa tentang nikah siri duda-janda mengulang dan mempertegas hal yang sama, bahkan menutup dengan rumusan: "Pandangan Muhammadiyah tentang wajibnya melakukan pencatatan nikah sama saja dengan memutuskan bahwa hukum nikah siri adalah tidak sah" — Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda.

2025 — Nikah 'urfi/siri dinyatakan "tidak boleh dilakukan karena banyak mudarat yang ditimbulkan", dan disebutkan secara eksplisit: "Oleh karena pernikahan ini tidak tercatat secara resmi, maka status pernikahan mereka tidak diakui oleh negara. Hal ini menimbulkan risiko besar terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. Inilah problem utama dalam pernikahan urfi/siri" — Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi.

Kesimpulan lintas tahun: posisinya konsisten sejak 2007 — akad yang memenuhi rukun dan syarat tetap sah menurut agama, tetapi pencatatan wajib dan penolakan terhadap nikah siri justru makin tegas pada 2021 dan 2025.

2. Status anak secara syar'i.
Keputusan 54/2024 (Fikih Perlindungan Anak) merumuskan: "anak yang lahir dari pernikahan yang sah maka nasabnya adalah kepada bapaknya, kecuali jika anak lahir dari perzinaan maka nasabnya kepada ibunya" — Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak.
Fatwa 03/2017 menerapkan kaidah ini pada kasus yang mirip: anak yang lahir setelah akad nikah tetap "anak sah dari ayah dan ibunya ... karena dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah meskipun ibunya sudah hamil lebih dulu sebelum perkawinan dilangsungkan", dan ayahnya "berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya" — Fatwa 03 2017 Perkawinan Anak Hasil Zina.

3. Kematian orang tua tidak menghapus nasab, sebab nasab lahir dari akad, bukan dari akta.
Arsip menegaskan bahwa yang menentukan keabsahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat menurut syariat, sedangkan pencatatan menyangkut formalitas dan kemaslahatan (Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri). Karena itu, ketiadaan akta nikah tidak dengan sendirinya menghapus nasab syar'i anak kepada ayahnya. Arsip juga menegaskan bahwa putusnya perkawinan — dalam konteks yang dibahas, perceraian — "tidak mempunyai dampak dalam hubungan nasab seorang ayah dengan anaknya" (Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga).

4. Yang bermasalah justru jalur administrasinya, dan arsip mengakuinya.
Fatwa 2007 menyebut manfaat pencatatan antara lain "hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain"; fatwa 2021 menyebut akta nikah "menyangkut mengenai kejelasan tanggung jawab antara suami dan istri, perkongsian pendapatan/penghasilan, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain lain" (Fatwa 17 2021 Nikah Siri Duda Janda). Inilah yang hilang ketika nikah tidak dicatat, sebagaimana kutipan 2025 di atas. Karena itu, kasus semacam ini berada di persimpangan: sah dan bernasab secara syar'i, tetapi tidak terbukti secara administrasi.

5. Bedakan dari anak yang lahir di luar akad.
Bila anak lahir bukan dari akad yang sah, maka "anak yang lahir di luar nikah nasabnya dihubungkan kepada ibunya", tidak mempunyai wali nasab, dan dinikahkan oleh wali hakim — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003; lihat juga KHI Pasal 100 sebagaimana dikutip dalam Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 06 Bab Iv Persoalan Persoalan Perlindu. Kasus Anda berbeda: ada akad, hanya tidak dicatat.

Perintah mencatat muamalah, yang diqiyaskan (qiyās aulawī) kepada pencatatan nikah — QS al-Baqarah (2): 282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ

"…apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…" — Fatwa 13 Hukum Nikah Sirri, Tanya Jawab Agama 2025 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Nikah Misyar Dan Nikah Urfi

Penetapan nasab anak kepada pemilik akad/ranjang — hadis riwayat Abū Hurairah:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

"Anak itu bagi suami (yang telah melakukan akad nikah yang sah dengan istrinya), bagi pezina itu hukumannya rajam." [Muttafaq alaihi] — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003