Pertanyaan

• Anda menikah dengan wali hakim di KUA. Alasan yang Anda sampaikan: ayah Anda berbeda agama (non-Muslim), dan Anda sendiri anak yang lahir di luar nikah. Yang Anda tanyakan (secara tersirat): bagaimana kedudukan wali hakim dalam kasus seperti ini, dan bagaimana status akad nikah Anda?

Jawaban

• Dalam khazanah Tarjih, kedua alasan yang Anda sebut memang termasuk sebab berpindahnya perwalian kepada wali hakim. Karena itu saya sajikan posisi naskah-naskahnya secara kronologis.

1) 2003 — Fatwa 24/2003 (SM No. 20/2003): perempuan yang lahir di luar nikah tidak mempunyai wali nasab, sehingga dinikahkan wali hakim.

Fatwa ini menjawab persis kasus Anda: perempuan yang lahir di luar nikah, sekalipun ibunya kemudian melakukan akad nikah yang sah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya sewaktu ia masih dalam kandungan. Kesimpulannya:

"Berdasarkan kedua hadis di atas dapat ditetapkan bahwa anak yang lahir diluar nikah yang sah, maka nasabnya dihubungkan kepada ibunya. Hal ini berarti bahwa anak perempuan yang saudara tanyakan itu tidak mempunyai wali nasab. Bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nasab, maka yang menikahkannya adalah wali hakim"

Naskah yang sama juga dikutip dalam Tanya Jawab Agama 7 Bab I Nikah Talak Dan Rujuk (bagian "Wali Nikah Perempuan yang Lahir di Luar Nikah", SM No. 20/2003).

2) 2011 — Fatwa 13/2011 Nikah Beda Agama: status anak hasil zina ditinjau dari lama kehamilan dan dari KHI.

"Jika keduanya menikah setelah wanita tersebut masuk Islam, maka jika anak tersebut lahir setelah 6 (enam) bulan dari pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada si laki-laki Muslim di atas... Namun jika anak hasil zina tersebut lahir sebelum 6 (enam) bulan dari pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya... Tapi dari segi perwalian dan pewarisan, laki-laki Muslim itu tidak berhak menjadi wali anak tersebut dan tidak waris-mewarisi dengannya. Ini menurut para ulama fiqih."

Namun naskah ini juga mencatat sisi perundang-undangan:

"Namun perlu diketengahkan di sini bahwa menurut KHI, anak hasil zina yang lahir sebelum enam bulan tersebut dapat dinasabkan kepada si laki-laki Muslim di atas karena anak yang sah menurut KHI pasal 99 adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah..." — Fatwa 13 2011 Nikah Beda Agama

Uraian yang sama, lebih panjang, ada di Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga (butir 6, "Seputar Masalah Perzinaan dan Akibat Hukumnya"), termasuk rujukan KHI Pasal 100: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

3) 2016 — Fatwa 02/2016: syarat wali dan bedanya wali hakim dengan wakil (taukil).

Syarat menjadi wali nikah disebutkan: "laki-laki, muslim (orang Islam), baligh (dewasa), dan aqil (berakal)". Dan: "Jika ayah tidak ada maka berpindah pada wali dan urut-urutan sebagaimana tersebut di atas. Jika wali nasab tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim." — Fatwa 02 2016 Wali Nikah Wanita Yang Orangtuanya Jauh

4) 2013 — Fatwa 11/2013: pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat tidak perlu diulang, dan penghulu yang mewakili ayah bukanlah wali hakim.

"jika suatu perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu ijab kabul, calon pengantin, wali, saksi, dan mahar, serta dilakukan di depan petugas yang berwenang, penghulu atau petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama, maka hukum perkawinan itu sah dan hubungan suami istri setelahnya adalah halal. Oleh karena itu, perkawinan yang telah sah tidak perlu diulangi lagi."

"Perlu saudari ketahui pula, bahwa mewakilkan perwalian kepada penghulu namanya bukan wali hakim, tetapi penghulu mewakili ayah saudari untuk menikahkan." — Fatwa 11 2013 Mengulangi Akad Nikah

5) 2017 — Fatwa 03/2017: ayah yang sah berhak menjadi wali, dan tidak perlu pembaharuan akad.

"Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tersebut, maka istri saudara statusnya adalah anak sah dari ayah dan ibunya... sehingga laki-laki yang menikahi ibu dari istri saudara adalah ayah yang sah bagi istri saudara dan berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Dengan demikian, menurut hemat kami saudara tidak perlu melakukan pembaharuan akad nikah, karena pernikahan saudara sudah sah." — Fatwa 03 2017 Perkawinan Anak Hasil Zina

6) 2020 — Fatwa 31/2020: rukun nikah menegaskan kedudukan wali.

"Rukun nikah sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta akad (prosesi ijab dan kabul)." — Fatwa 31 2020 Seputar Akad Nikah Dan Ijab Kabul

7) 2021 — Fatwa 11/2021: wali yang tidak memenuhi syarat (termasuk tidak beragama Islam) menyebabkan perwalian berpindah; wali hakim di Indonesia adalah Kepala KUA.

"Pertama-tama yang menjadi wali nikah ialah ayah. Apabila ayah sudah tidak ada atau ada tetapi tidak memenuhi persyaratan, seperti akalnya terganggu, tidak beragama Islam, maka perwalian berpindah kepada kakek."

"Adapun wali hakim, yaitu seseorang yang menjadi wali nikah karena kedudukannya sebagi penguasa atau sultan."

"Adapun yang menjabat sebagai wali hakim menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 ialah Kepala KUA Kecamatan/PPN LN." — Fatwa 11 2021 Wali Nikah Bagi Anak Asuh

Dalil

• Hadis wali nikah:

  عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

  "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." [HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmizi, Ibnu Hibban dan al-Hakim] — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003

• Hadis nasab anak:

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

  "Anak itu bagi suami (yang telah melakukan akad nikah yang sah dengan istrinya), bagi pezina itu hukumannya rajam." [Muttafaq alaihi] — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003

• Hadis wali hakim:

  عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

  "...Jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan maka pemerintah (wali hakim) menjadi wali wanita yang tidak mempunyai wali." — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003; versi riwayat Ahmad no. 25365 juga dikutip di Fatwa 02 2016 Wali Nikah Wanita Yang Orangtuanya Jauh

Catatan

• Perkembangan yang perlu dicatat: dalam soal status anak, naskah-naskah Tarjih membedakan dua jalur. Jalur fikih klasik menasabkan anak hasil zina kepada ibunya, sehingga laki-laki yang menikahi ibunya tidak menjadi wali. Jalur perundang-undangan Indonesia (KHI Pasal 99 dan UU No. 1/1974 Pasal 42) menetapkan anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagai anak sah, sehingga ayahnya berhak menjadi wali. Fatwa 03/2017 mengikuti jalur KHI dan karena itu menyimpulkan tidak perlu pembaharuan akad. Fatwa 24/2003 berdiri pada jalur fikih dan karena itu menyimpulkan wali hakim.

• Dua hal yang perlu Anda pastikan sendiri karena bersifat faktual, bukan hukum: pertama, apakah Anda lahir sebelum atau sesudah ibadah nikah orang tua Anda (karena naskah membedakan tenggang enam bulan); kedua, apa yang tercatat resmi di KUA — apakah ayah Anda bertindak sebagai wali dan mewakilkan (taukil) kepada penghulu, atau ditetapkan wali hakim. Fatwa 11/2013 menegaskan keduanya berbeda nama, meski sama-sama sah bila rukun dan syaratnya terpenuhi.

• Saya tidak berwenang menetapkan hukum untuk kasus pribadi Anda secara mengikat. Untuk penetapan resmi (misalnya bila diperlukan koreksi atau penetapan wali), naskah-naskah di atas menunjukkan jalurnya melalui Kepala KUA dan, untuk hal yang dipersengketakan, melalui Pengadilan Agama; konsultasi langsung ke Majelis Tarjih dan Tajdid atau PWM setempat akan lebih tepat.

Kesimpulan

• Menurut khazanah Tarjih, perempuan yang lahir di luar nikah tidak mempunyai wali nasab sehingga dinikahkan oleh wali hakim (2003); ayah yang tidak beragama Islam juga tidak memenuhi syarat sebagai wali sehingga perwalian berpindah, dan wali hakim di Indonesia dijabat Kepala KUA (2021). Karena itu, penggunaan wali hakim dalam kasus yang Anda sebutkan sejalan dengan naskah-naskah tersebut. Dan akad nikah yang telah memenuhi rukun serta syaratnya tidak perlu diulang (2013), sedangkan bila status anak mengikuti KHI/UU, ayah juga sah menjadi wali dan pembaharuan akad tidak diperlukan (2017).

Sumber

• Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003 (2003, SM No. 20/2003)
• Tanya Jawab Agama 7 Bab I Nikah Talak Dan Rujuk (bagian Wali Nikah Perempuan yang Lahir di Luar Nikah)
• Fatwa 13 2011 Nikah Beda Agama (2011)
• Tanya Jawab Agama 8 Bab Ii Seputar Munakahat Dan Keluarga (bagian Seputar Masalah Perzinaan dan Akibat Hukumnya)
• Fatwa 11 2013 Mengulangi Akad Nikah (2013)
• Fatwa 02 2016 Wali Nikah Wanita Yang Orangtuanya Jauh (2016)
• Fatwa 03 2017 Perkawinan Anak Hasil Zina (2017)
• Fatwa 31 2020 Seputar Akad Nikah Dan Ijab Kabul (2020)
• Fatwa 11 2021 Wali Nikah Bagi Anak Asuh (2021)

Pertanyaan

• Ringkas saja: apakah akad nikah dengan wali hakim tetap sah bila saat ijab nama Anda disebut "binti [nama ayah]"?

Jawaban

• Ya, sah. Penyebutan "binti [nama ayah]" tidak membatalkan akad dan tidak mengubah kedudukan wali hakim.

Tiga alasan dari naskah Tarjih:

• Wali hakim tetap sah menurut sebabnya, bukan menurut nama yang disebut. Karena nasab Anda dihubungkan kepada ibu, Anda dinilai tidak mempunyai wali nasab, sehingga yang menikahkan adalah wali hakim. Penjelasan ini tidak menggantungkan keabsahan pada redaksi penyebutan nama dalam ijab — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003.

• Yang disyaratkan hanyalah penyebutan nama mempelai secara pasti (ta'yin az-zaujain). Naskah 2015 menyebut: "Harus disebutkan secara pasti anaknya yang mana yang ia nikahkan, dengan menyebutkan namanya." Tidak ada syarat bahwa nama ayah harus dihilangkan — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah.

• Justru penyebutan nama ayah itu sendiri tidak dianggap sebagai penetapan nasab. Naskah 2015 menyatakan pencantuman nama "bisa jadi hanya soal identifikasi saja, hal tersebut tidak berkaitan dengan hakikat penyandaran nasab", dan mencatat bahwa para istri Nabi "semua masih dinisbatkan kepada ayahnya meskipun ayahnya kafir" — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah.

• Dan yang terpenting: "jika suatu perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu ijab kabul, calon pengantin, wali, saksi, dan mahar, serta dilakukan di depan petugas yang berwenang, penghulu atau petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama, maka hukum perkawinan itu sah... Oleh karena itu, perkawinan yang telah sah tidak perlu diulangi lagi" — Fatwa 11 2013 Mengulangi Akad Nikah.

Catatan

• Saya belum menemukan naskah Tarjih yang membahas secara khusus redaksi "binti" pada akad yang diwalikan wali hakim. Yang saya sampaikan di atas adalah penerapan naskah-naskah terdekat, bukan kutipan fatwa yang persis tentang kasus itu.

Kesimpulan

• Sah. Wali hakim berwenang menikahkan Anda karena sebab yang sudah dibahas sebelumnya, dan penyebutan "binti [nama ayah]" hanya berfungsi sebagai identifikasi mempelai — bukan pengakuan bahwa ayah menjadi wali Anda. Rukun dan syaratnya terpenuhi, maka akad tidak perlu diulang.

Sumber

• Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003 (2003)
• Fatwa 11 2013 Mengulangi Akad Nikah (2013)
• Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah (2015)

Pertanyaan

• Anda tenang-tenang saja: yang Anda khawatirkan ada dua hal — (a) wali hakim menyebut nama ayah Anda saat ijab, dan (b) Anda tidak menyampaikan kepada KUA bahwa Anda anak di luar nikah, hanya menyampaikan bahwa ayah Anda beda agama dan tidak ada yang bisa menggantikannya.

Jawaban

• Keduanya tidak membatalkan akad. Yang menentukan sahnya akad adalah terpenuhinya rukun dan syarat, bukan alasan yang Anda utarakan kepada petugas.

  • Yang menjadi sebab berpindahnya perwalian adalah keadaan yang nyata, bukan keterangan yang Anda sampaikan. Naskah 2021 menyatakan: "Apabila ayah sudah tidak ada atau ada tetapi tidak memenuhi persyaratan, seperti akalnya terganggu, tidak beragama Islam, maka perwalian berpindah kepada kakek." Dan syarat wali yang disebut naskah 2016 adalah "laki-laki, muslim (orang Islam), baligh (dewasa), dan aqil (berakal)" — Fatwa 11 2021 Wali Nikah Bagi Anak Asuh, Fatwa 02 2016 Wali Nikah Wanita Yang Orangtuanya Jauh. Ayah Anda tidak memenuhi syarat itu. Itulah sebabnya, dan sebab itu memang benar adanya.

  • Kasus Anda bukan kasus "adhal", sehingga tidak memerlukan putusan Pengadilan Agama lebih dulu. Naskah 2021 membedakan: "Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut" — Fatwa 11 2021 Wali Nikah Bagi Anak Asuh. Yang Anda alami adalah wali tidak memenuhi syarat, bukan wali menolak.

  • Penyebutan nama ayah dalam ijab tidak merusak akad. Naskah 2015 menyebut syarat ta'yin az-zaujain (menyebutkan secara pasti siapa yang dinikahkan): "Harus disebutkan secara pasti anaknya yang mana yang ia nikahkan, dengan menyebutkan namanya" — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah. Naskah yang sama menegaskan: "pencantuman nama seseorang atau yang lain, bisa jadi hanya soal identifikasi saja, hal tersebut tidak berkaitan dengan hakikat penyandaran nasab (nisbat)", dan bahwa "yang dilarang dalam agama ialah pemakaian nama belakang yang tujuannya untuk mengalihkan nasab". Anda memakai nama ayah Anda sendiri, bukan menggantinya dengan nama orang lain.

  • Bahkan dalam kasus pencatatan yang keliru, naskah Tarjih tetap menyatakan nikahnya sah. Pada kasus seseorang yang mencatat nama paman sebagai pengganti orang tua kandung di akta nikah, jawabannya: "menurut pengamatan Bapak M. Zaini tidak ada sesuatu yang dilanggar, maka pernikahan bapak adalah sah, termasuk akibat dari pernikahan yang sah itu, yaitu anak", dan jalan keluarnya bukan mengulang akad, melainkan "taubat dan menyesali kekhilafan tersebut, dan memohon maaf secara tulus apabila orang tua kandung masih hidup" — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah. Kasus Anda lebih ringan dari itu: yang tercatat dan yang diucapkan adalah nama ayah Anda yang sebenarnya.

  • Dan akad yang sudah memenuhi rukun serta syarat tidak perlu diulang. "Jika suatu perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu ijab kabul, calon pengantin, wali, saksi, dan mahar, serta dilakukan di depan petugas yang berwenang... maka hukum perkawinan itu sah dan hubungan suami istri setelahnya adalah halal. Oleh karena itu, perkawinan yang telah sah tidak perlu diulangi lagi" — Fatwa 11 2013 Mengulangi Akad Nikah.

Dalil

• Kewenangan wali hakim atas orang yang tidak mempunyai wali:

  عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

  "Jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan maka pemerintah (wali hakim) menjadi wali wanita yang tidak mempunyai wali." — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003

• Keharusan adanya wali bagi sahnya akad:

  عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

  "Dari Abu Musa [diriwayatkan] bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda: tidak ada pernikahan kecuali dengan wali." [HR. Abu Dawud] — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah

Catatan

• Yang perlu saya nyatakan terus terang, agar Anda tidak berpegangan pada sesuatu yang tidak saya temukan: arsip Tarjih belum saya temukan memuat fatwa yang secara khusus membahas pengaruh keterangan yang disampaikan kepada KUA terhadap sahnya akad, maupun fatwa khusus tentang redaksi "binti" pada akad yang diwalikan wali hakim. Yang saya sampaikan adalah penerapan naskah-naskah terdekat. Naskah Tarjih menggantungkan sahnya akad pada rukun dan syarat, dan pada lima syarat yang dirinci naskah 2015 — tidak pada alasan yang diceritakan kepada petugas.

• Satu hal yang perlu Anda ketahui agar tidak ada yang menggantung: menurut naskah 2021, ketika ayah tidak memenuhi syarat, perwalian berpindah lebih dulu kepada kakek, lalu wali ab'ad, baru kemudian wali hakim. Anda menyatakan tidak ada yang bisa menggantikan selain wali hakim — itulah yang saya pegang, dan saya tidak dapat memverifikasi susunan keluarga Anda sendiri.

• Menyembunyikan aib keluarga untuk menjaga kehormatan bukan hal yang saya nilai buruk di sini, dan saya tidak akan menghakimi Anda. Namun saya juga tidak menemukan naskah Tarjih yang membahas secara khusus soal menyampaikan sebab yang berbeda kepada pihak KUA. Karena itu jangan menggantungkan ketenangan pada penilaian saya atas hal itu, melainkan pada kenyataan yang sudah Anda jelaskan: ayah Anda beda agama, dan tidak ada wali pengganti.

• Bila Anda menghendaki penetapan resmi — misalnya untuk ketenangan administratif — jalurnya bukan mengulang akad, melainkan konsultasi dan permohonan penetapan melalui Kepala KUA, dan bila diperlukan melalui Pengadilan Agama; Majelis Tarjih dan Tajdid atau PWM setempat juga dapat Anda mintai pendapat langsung atas kasus Anda.

Kesimpulan

• Sah, dan tidak perlu diulang. Sebab peralihan kepada wali hakim adalah keadaan ayah Anda yang tidak memenuhi syarat sebagai wali — bukan alasan yang Anda ucapkan kepada KUA. Penyebutan nama ayah Anda saat ijab berfungsi sebagai identifikasi mempelai, bukan pengakuan bahwa ayah Anda yang menikahkan. Karena rukun dan syaratnya terpenuhi dan akad dilakukan di hadapan petugas berwenang, akad Anda sah dan hubungan Anda dengan suami halal.

Sumber

• Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003 (2003, SM No. 20/2003)
• Fatwa 11 2013 Mengulangi Akad Nikah (2013)
• Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah (2015)
• Fatwa 02 2016 Wali Nikah Wanita Yang Orangtuanya Jauh (2016)
• Fatwa 03 2017 Perkawinan Anak Hasil Zina (2017)
• Fatwa 11 2021 Wali Nikah Bagi Anak Asuh (2021)

Semoga Allah menetapkan hati Anda dan menjadikan rumah tangga Anda sakinah. Wallahu a'lam bish-shawab.

Pertanyaan

• Anda menanyakan dua hal: (a) apakah masalah bila nama ayah kandung Anda tercatat di buku nikah dan dokumen KUA; (b) apakah itu membuat pernikahan Anda tidak sah, dan anak Anda tidak mendapat nasab dari ayahnya (suami Anda).

Jawaban

• Tidak masalah, dan tidak berpengaruh pada keabsahan pernikahan Anda maupun pada nasab anak-anak Anda. Ada empat hal yang perlu dipisahkan:

1) Sahnya akad tidak bergantung pada nama yang tercatat, melainkan pada lima syarat. Naskah 2015 merinci syarat sah akad nikah: "Ta'yin az-Zaujain, menyebutkan secara pasti individu pasangan yang dinikahkan... Harus disebutkan secara pasti anaknya yang mana yang ia nikahkan, dengan menyebutkan namanya"; keridhaan kedua mempelai; adanya wali; adanya saksi; dan tidak ada halangan pernikahan. Lalu kesimpulannya atas kasus pencatatan nama yang keliru: "Mencermati syarat sahnya pernikahan di atas, dan menurut pengamatan Bapak M. Zaini tidak ada sesuatu yang dilanggar, maka pernikahan bapak adalah sah, termasuk akibat dari pernikahan yang sah itu, yaitu anak" — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah.

• Perhatikan: dalam kasus itu yang dicantumkan adalah nama paman, menggantikan ayah kandung — dan tetap dinyatakan sah, termasuk anaknya. Kasus Anda lebih ringan: yang tercatat adalah nama ayah kandung Anda sendiri.

2) Pencantuman nama itu berfungsi sebagai identifikasi, bukan penetapan nasab. Naskah 2015 menyatakan: "pencantuman nama seseorang atau yang lain, bisa jadi hanya soal identifikasi saja, hal tersebut tidak berkaitan dengan hakikat penyandaran nasab (nisbat)". Dan yang dilarang adalah: "pemakaian nama belakang yang tujuannya untuk mengalihkan nasab atau hubungan darah dengan memakai redaksi bin/binti atau yang semakna". Anda tidak mengalihkan nasab kepada orang lain — Anda memakai nama ayah Anda sendiri — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah.

3) Menyebut nama ayah, termasuk ayah yang berbeda agama, tidak tercela. Naskah yang sama mencatat: "para istri Rasulullah saw... tidak seorangpun dari mereka yang dinisbatkan kepada nama beliau saw, bahkan mereka semua masih dinisbatkan kepada ayahnya meskipun ayahnya kafir, demikian pula para istri sahabat" — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah.

4) Nasab anak-anak Anda kepada suami Anda tidak terganggu sama sekali. Fikih Perlindungan Anak (2024) menetapkan: "Setiap anak yang lahir berhak mendapat kejelasan nasab, anak yang lahir dari pernikahan yang sah maka nasabnya adalah kepada bapaknya, kecuali jika anak lahir dari perzinaan maka nasabnya kepada ibunya" — Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak. Anak Anda lahir dari pernikahan Anda yang sah, maka nasabnya kepada suami Anda. Nama ayah Anda di buku nikah Anda tidak ada kaitannya dengan nasab cucu-cucu beliau kepada suaminya.

• Dan sekali lagi, akad yang sudah sah tidak perlu diulang: "jika suatu perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syaratnya... maka hukum perkawinan itu sah dan hubungan suami istri setelahnya adalah halal. Oleh karena itu, perkawinan yang telah sah tidak perlu diulangi lagi" — Fatwa 11 2013 Mengulangi Akad Nikah.

Dalil

• Perintah menisbatkan anak kepada ayahnya — justru mendukung apa yang tercatat di dokumen Anda:

  ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

  "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah..." [QS al-Aḥzāb (33): 5] — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah

• Larangan menisbatkan diri kepada selain ayah — dan Anda tidak melakukannya:

  وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

  "Barangsiapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia..." [HR. Muslim] — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah

• Syarat adanya wali dalam akad:

  عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

  "Dari Abu Musa [diriwayatkan] bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda: tidak ada pernikahan kecuali dengan wali." [HR. Abu Dawud] — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah

• Dan syarat dua saksi yang adil:

  عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

  "Dari 'Aisyah [diriwayatkan] bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." [HR. Ibnu Hibban] — Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah

Catatan

• Perlu saya nyatakan terus terang, agar Anda tidak berpegangan pada sesuatu yang tidak saya temukan: saya belum menemukan naskah Tarjih yang secara khusus membahas pencantuman nama ayah kandung pada buku nikah seorang perempuan yang lahir di luar nikah. Yang saya sampaikan adalah penerapan naskah terdekat, yaitu Fatwa 28/2015 (pencatatan nama pada akta nikah), Fatwa 11/2013 (keabsahan akad di hadapan penghulu), dan Fikih Perlindungan Anak 2024 (nasab anak).

• Ada satu hal yang perlu Anda ketahui sebagai gambaran utuh, bukan untuk membuat Anda gelisah: menurut Fatwa 24/2003, nasab perempuan yang lahir di luar nikah dihubungkan kepada ibunya — Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003. Sementara itu, Fikih Perlindungan Anak 2024 mencatat bahwa "menurut perundangan yang berlaku di Indonesia anak hasil zina yang lahir sebelum 6 bulan tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya" berdasarkan KHI Pasal 99 dan UU No. 1/1974 Pasal 42, dan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya selain hak nasab" — Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 06 Bab Iv Persoalan Persoalan Perlindu. Artinya: pencatatan nama ayah Anda di dokumen resmi tidak mengubah status hukum nasab, dan tidak membatalkan apa pun. Ia hanya keterangan identitas.

• Perlu juga saya sebutkan dengan jujur: dalam kasus Fatwa 28/2015, meski pernikahannya dinyatakan sah, tim fatwa menilai pencatatan nama paman sebagai pengganti ayah kandung "merupakan sebuah kekeliruan" dan jalan keluarnya adalah taubat serta memohon maaf bila orang tua masih hidup. Pada kasus Anda tidak ada penggantian nama siapa pun — yang tercatat memang ayah Anda sendiri — sehingga tidak ada kekeliruan semacam itu.

• Terakhir, soal kekhawatiran Anda terhadap aib keluarga: yang Anda sampaikan kepada KUA adalah keadaan yang benar (ayah beda agama), dan sebagaimana telah dibahas, sebab peralihan kepada wali hakim adalah keadaan itu, bukan keterangan lisan Anda. Saya tidak menemukan naskah Tarjih yang menilai hal itu sebagai pembatal akad.

Kesimpulan

• Tidak apa-apa. Pernikahan Anda sah dan tidak perlu diulang, karena sahnya akad bergantung pada rukun dan syaratnya, bukan pada nama yang tercatat; pencantuman nama ayah adalah soal identifikasi, bukan pengalihan nasab, dan yang Anda cantumkan justru ayah Anda yang sebenarnya. Nasab anak-anak Anda tetap kepada suami Anda, karena mereka lahir dari pernikahan yang sah. Anda tidak perlu mengubah apa pun, dan tidak perlu mencemaskan nasib anak Anda.

Sumber

• Fatwa 28 2015 Mencantumkan Nama Paman Pada Ijazah Dan Akta Nikah (2015)
• Fatwa 11 2013 Mengulangi Akad Nikah (2013)
• Fatwa 24 2003 Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah Sm No 20 2003 (2003, SM No. 20/2003)
• Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 05 Bab Iii Perlindungan Anak (2024, Keputusan No. 03/2022–2027)
• Keputusan 54 2024 Fikih Perlindungan Anak 06 Bab Iv Persoalan Persoalan Perlindu (2024)

Semoga Allah menenangkan hati Anda, menjaga rumah tangga Anda, dan memelihara nasab anak-anak Anda. Wallahu a'lam bish-shawab.