Perbedaan pokoknya bukan pada sumber hukum, melainkan pada manhaj (metode). Naskah 1999 menyatakan: "sumber-sumber hukum utama menurut kedua organisasi ini pada dasarnya tidak ada perbedaan, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Namun dalam aplikasi serta hirarkhi berikutnya terdapat perbedaan." Naskah itu membandingkan Muhammadiyah dengan NU yang "dalam mengamalkan ajaran Islam menggunakan pola bermazhab, yaitu dengan mengikatkan diri pada suatu pendapat atau mazhab tententu… khususnya kitab ulama Syafi'iyyah", sedangkan "Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada satu mazhab" — Fatwa 19 1999 Perbedaan Dan Persamaan Golongan Golongan Dalam Islam.

Perkembangan posisi Tarjih secara kronologis:

• 1999 — Perbedaan dirumuskan sebagai perbedaan manhaj, bukan perbedaan sumber. Disebutkan pula sebab-sebab umum perbedaan ulama: perbedaan memahami ayat, memahami as-Sunnah termasuk menetapkan statusnya, penggunaan ar-ra'yu (penalaran), dan pengaruh lingkungan.

• 2003 — Kesimpulannya tegas: "fanatik kepada suatu madzhab itu tidak diajarkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Yang boleh kita lakukan ialah ittiba' (mengikuti) pendapat para ulama selama kita yakin bahwa pendapat yang dikemukakan oleh ulama atau kyai itu tidak menyalahi al-Qur'an dan as-Sunnah." Disebutkan bahwa para imam mujtahid — "Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal" — semuanya berfatwa agar pendapat mereka diikuti sejauh sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah — Fatwa 08 2003 Kyai Kharismatik Madzhab Partai.

• 2013 — Dalam soal duduk tasyahud akhir salat Subuh, naskah justru menunjukkan titik temu, bukan jurang: "fatwa Muhammadiyah dan pemahaman mayoritas jamaah di tempat bapak bersesuaian dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah yakni duduk tawarruk." Yang berbeda dalam kasus itu adalah mazhab Hanbali (iftirasy). Ditegaskan pula kaidah: كُلُّ مَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ صَحَّتْ إِمَامَتُهُ — "Setiap orang yang sah salatnya, sah pula ia menjadi imam" — Fatwa 20 2013 Makmum Tidak Mengikuti Cara Duduk Tasyahud Imam.

• 2016 — Diperjelas dengan istilah fikih. Menukil Imam asy-Syafi'i: "Apabila engkau menemukan dalam kitab (pendapat)-ku menyelisihi sunnah Rasulullah saw, maka katakanlah (ikutilah) yang disampaikan oleh Rasulullah saw dan tinggalkanlah apa yang aku katakan (pendapatku)." Soal mencampuradukkan pendapat mazhab (talfiq) dijawab: "Muhammadiyah membenarkan talfiq sepanjang telah dikaji lewat proses tarjih" — Fatwa 14 2016 Mencampuraduk Ajaran Imam Mazhab.

• 2022 — Di sinilah contoh amaliah yang nyata berbeda. Ihwal bacaan basmalah: "hukum dalam membaca basamalah ini ada tanawwu', maksudnya boleh dibaca jahar dan boleh dibaca sir, karena hadis-hadis tentang bacaan basmalah yang jahar maupun sir adalah sahih semua." Ihwal kunut Subuh: "Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum membaca kunut dalam shalat Subuh adalah daif atau tidak kuat dalilnya sehingga tidak dapat diamalkan." Sebelumnya ditegaskan kaidahnya: "Pada dasarnya dalam ibadah semuanya batal sampai ada dalil yang memerintahkannya" — Fatwa 01 2022 Hukum Bacaan Basmalah Dan Kunut Shalat Subuh.

• 2024 — Dua naskah menegaskan posisi resmi. "Muhammadiyah tidak bermazhab, artinya Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada suatu mazhab tertentu tetapi juga bukan anti-mazhab. Muhammadiyah memosisikan pendapat-pendapat imam mazhab secara proporsional." Dijelaskan pula bahwa bermazhab ada dua cara: qauli (mengikuti pendapat imam tanpa memahami argumentasinya) dan manhaji (mengikuti manhaj/metodologi imam) — dan "dalam bermazhab Muhammadiyah bermazhab secara manhaji" — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 04 16 29 Februari Dapatkah Muhammadiyah Berkembang Dengan Perbeda. Lalu soal beribadah tanpa merujuk mazhab: "bagi orang yang memiliki kemampuan dan otoritas untuk memahami dalil secara langsung dari sumber aslinya dan tidak merujuk pada pendapat imam mazhab, hal itu dibolehkan. Sementara bagi orang awam yang tidak mempunyai kemampuan memahami dalil secara langsung, hendaknya melakukan ittiba' yaitu dengan mengikuti salah satu mazhab yang diyakini" — Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 19 1 15 Oktober Bolehkah Menjalankan Ibadah Tanpa Merujuk Kepada .

Satu perbedaan tambahan yang bersifat penetapan resmi: penentuan awal bulan. Muhammadiyah kini memakai Kalender Hijriah Global Tunggal, ditanfidzkan melalui Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/KEP/I.0/B/2025 — Tanfidz Khgt 2025. Ini wilayah ijtihad, bukan pengingkaran terhadap mazhab.

Pada pokok perhitungan faraid, naskah-naskah Tarjih memakai ketentuan yang sama dengan yang berlaku umum dalam ilmu faraid: bagian istri 1/8 bila ada anak, suami 1/4 bila ada anak, ibu dan bapak masing-masing 1/6, anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, sisa untuk ahli waris 'ashabah, dan ahli waris yang terhalang (mahjub) tidak mendapat bagian. Semua ini dikutip langsung dari QS. an-Nisa' 11, 12, dan 176 — Fatwa 35 2014 Bagian Warisan Laki Laki Dua Kali Bagian Perempuan, Tanya Jawab Agama 7 Bab Ii Harta Gana Gini Dan Warisan, Fatwa 11 2016 Pembagian Warisan.

Namun ada titik-titik di mana naskah Tarjih secara eksplisit berbeda dari pemahaman jumhur (kebanyakan) ulama. Perhatikan bahwa naskah menyebut "jumhur ulama" atau "kebanyakan ulama", bukan secara khusus "mazhab Syafi'i" — jadi saya tidak dapat memastikan bahwa yang dimaksud identik dengan mazhab Syafi'i.

• Ahli waris pengganti. Naskah 2004 menyajikan dua jalur berdampingan. Menurut faraid: cucu dari anak laki-laki yang telah meninggal "menurut jumhur (kebanyakan) ulama termasuk dzawul arham (kerabat jauh)" sehingga tidak mendapat bagian selama masih ada dzawul furud dan 'ashabah. Namun jika memakai Kompilasi Hukum Islam Pasal 185: "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya" — sehingga cucu dari anak perempuan pun mendapat bagian, dengan "bagian laki-laki dua kali bagian perempuan" — Fatwa 39 2004 Warisan Untuk Cucu.

• Penilaian Tarjih atas pemahaman jumhur. Tanya Jawab Agama Jilid 5 tidak sekadar mencatat perbedaan itu, tetapi membuka ruang peninjauan: "Sebenarnya al-Qur'an tidak tegas-tegas menyebutkan walad dan akhun itu seperti yang dipahami oleh jumhur ulama. Dengan demikian pemahaman jumhur ulama mengenai persoalan ini seperti dikemukakan di atas masih bisa dipertimbangkan lagi." Ditegaskan pula bahwa ketentuan KHI "tidak berarti bahwa ketentuan KHI tentang ahli waris pengganti bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an, sekalipun memang berbeda dengan pemahaman jumhur ulama" — Tanya Jawab Agama 5 Warisan.

• Contoh penerapan yang mengikuti KHI, bukan faraid jumhur. Naskah 2004 (kasus bibi): menurut faraid, "2 orang saudara laki-laki yang telah meninggal di saat meninggalnya bibi, tidak dapat mewarisi"; dengan Pasal 185 KHI, anak-anak mereka justru menjadi ahli waris pengganti — Fatwa 04 2004 Ahli Waris Dan Pembagian Warisannya. Naskah 2015: keponakan "berhak atas harta warisan sepetak sawah tersebut sebagai ahli waris pengganti, menggantikan posisi ayahnya" — Fatwa 22 2015 Warisan Ahli Waris Pengganti. Naskah 2016 menghitung cucu perempuan sebagai pengganti ayahnya dengan porsi 2 bagian — Fatwa 11 2016 Pembagian Warisan.

• Harta bersama (gono-gini) dipisahkan lebih dahulu. Sebelum waris dibagi, naskah menetapkan pemisahan harta bersama berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) KHI: "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup" — baru separuh bagian pewaris ditambah harta bawaannya yang menjadi harta waris. Langkah ini berada di luar perhitungan faraid yang diuraikan naskah-naskah itu sendiri — Tanya Jawab Agama 7 Bab Ii Harta Gana Gini Dan Warisan, Fatwa 22 2015 Warisan Ahli Waris Pengganti.

• Anak angkat. "Anak angkat tidak dapat menerima warisan dari ayah angkatnya karena dia tidak termasuk dalam kelompok ahli waris. Akan tetapi dia bisa mendapatkan bagian dari warisan tersebut dengan jalan wasiat wajibah," yaitu "sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya" (KHI Pasal 209 ayat 2), dengan perbandingan 2:1 antara anak angkat laki-laki dan perempuan — Fatwa 14 2015 Warisan Untuk Anak Angkat.

• Perdamaian dan pengunduran diri ahli waris. Untuk kasus khusus, naskah membolehkan tashaluh (perdamaian) dan takharuj (sebagian ahli waris dengan sukarela keluar dari penerimaan harta waris), sesuai Pasal 183 KHI: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya." Ditegaskan bahwa perempuan boleh memperoleh bagian sama atau lebih besar dari laki-laki melalui kerelaan pihak laki-laki tanpa paksaan — Fatwa 35 2014 Bagian Warisan Laki Laki Dua Kali Bagian Perempuan, Fatwa 13 2012 Harta Warisan Terlalu Sedikit.

Perkembangan kronologis yang saya baca:

• Tanpa tahun tercatat (Tanya Jawab Agama Jilid 5 dan 7) — uraian paling metodologis: tiga kelompok ahli waris (dzawul furud, 'ashabah, dzawul arham) dan penilaian bahwa pemahaman jumhur tentang walad masih dapat dipertimbangkan.
• 2004 — dua naskah menyajikan perhitungan faraid dan perhitungan KHI secara berdampingan dalam satu jawaban.
• 2012 — membuka jalan tashaluh dan takharuj ketika harta warisan sangat sedikit.
• 2014 — mempertahankan prinsip 2:1 dengan argumen keadilan dan hikmah nafkah, sekaligus membuka kerelaan pihak laki-laki.
• 2015 — dua naskah menetapkan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah anak angkat secara tegas.
• 2016 — perhitungan lengkap memakai Pasal 185 KHI, termasuk cucu sebagai pengganti.

Pola yang tampak: naskah-naskah awal (Jilid 5 dan 7) menyajikan faraid jumhur lebih dahulu lalu KHI sebagai alternatif; naskah-naskah sejak 2015 langsung memakai Pasal 185 KHI sebagai dasar. Tidak ada naskah yang secara eksplisit menyebut nama Imam asy-Syafi'i dalam pembahasan waris, sehingga saya tidak dapat menyimpulkan bahwa naskah-naskah ini menisbatkan posisi tertentu kepada beliau.